Logistics Journal No. 191 / Desember 2017
cover des 2017
 

 
Editorial - Penutup Tahun 2017
Sudah berbilang 12 bulan untuk tahun 2017 ini terasa sangat cepat putaran waktu di saat ada beberapa rencana masih ada yang tercecer tidak terwujud. Bukanlah lupa tapi ada rencana yang tiba-tiba muncul harus disegerakan untuk diwujudkan. Bukanlah ingkar terhadap rencana awal melainkan ada kebutuhan yang mengharuskan untuk merubah di tengah perjalanan.
Banyak harapan yang dirangkai di awal tahun 2017, namun harapan yang sudah disemai dan ditanam sejak awal tahun tidak semuanya menghasilkan buah sampai di penghujung tahun. Bukannya benih harapannya yang jelek tapi cuaca sangat tidak bersahabat. Jika panas terlalu panas, kadang terbakar, bila dingin terlampau menggigilkan dan membuat ngilu semua persendian. Hanya remah-remah kecil harapan yang bisa dijaring, remah yang tidak terpikir akan didapat. Tapi tak apa, daripada rajawali kita damba punai ditangan dilepas pula.
Selama 3 tahun terakhir kita merajut asa yang diletakkan di bubungan istana. Istana tak nampak, bubungan tak terlihat dan alat rajutan mulai terbengkalai. Maka lembar-lembar asa tak teraih pula.
Banyak jalinan aturan dan kemudahan ditebarkan tapi tak hasilkan sesuatu yang membuat bersyukur tiada terhingga kepada sang Maha Pemberi.
Banyak pekerjaan yang menggantung tak jadi dikerjakan. Karena pemilik pekerjaan juga bingung akan mengerjakan apa di tengah-tengah kesulitan membelitnya.
Sedangkan kehausan mereka yang mendambakan pekerjaan semakin membuncah.
Pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya semua persoalan tidak lagi menyisakan tempat bahwa semua persoalan dapat diselesaikan. Yang ada setiap persoalan akan beranak pinak persoalan baru.
Banyak aturan dan standar perlakuan di pelabuhan tapi banyak juga bermain di celah-celah kosongnya. Aturan dibuat untuk dilaksanakan atau dicoba untuk tidak dilaksanakan atau menyintasinya.
Akhir 2017 ini, apakah yang tersisa hanya keluh kesah ataukah masih menyisakan senyum penuh harap di atas tapak jalan impian yang tak bertepi. Semoga hasilnya tidak hanya di dalam mimpi tapi bisa dikecap dalam jaga. (guslim-des'17)


ALFI Akan Lapor KPPU Soal CFS Center di Pelabuhan Tanjung Priok
JAKARTA (LOGISTIK) : Perusahaan forwarder dan logistik yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok keberatan adanya pemusatan kegiatan konsolidasi kargo ekspor impor atau container freight station (CFS) center di pelabuhan itu karena berpotensi monopolistik dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim menyatakan asosiasinya akan menyampaikan kepada komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk mempertanyakan pendapat lembaga tersebut perihal adanya CFS center di pelabuhan Priok yang kini disiapkan oleh PT.Pelindo II/IPC.
"Kemarin (27/11), sejumlah perusahaan forwarder mengadukan masalah kehadiran CFS centre di Priok itu kepada ALFI karena berpotensi mematikan kegiatan usaha forwarder yang selama ini berada di luar pelabuhan Priok dalam melayani kargo impor berstatus less than container load. Secepatnya, ALFI akan pertanyakan masalah ini kepada KPPU," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (28/11/2017).
Adil mengungkapkan, selama ini penanganan kargo impor berstatus lesss than container load (LCL) tersebar di sejumlah fasilitas gudang yang ada di dalam pelabuhan Priok maupun gudang di luar pelabuhan yang masih dalam wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok.
"Jika harus dipusatkan di dalam satu lokasi atau CFS centre di dalam pelabuhan apakah hal ini tidak bertentangan dengan UU monopoli dan persaingan usaha?.Sebab Pelindo II sebagai BUMN semestinya juga ikut berperan menumbuhkembangkan usaha swasta dengan cara kemitraan, bukan menciptaka persaingan yang berpotensi tidak sehat," paparnya.
Dia juga menyatakan fasilitas CFS centre di dalam area Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi membuat pelabuhan itu terancam kemacetan dan krodit, lantaran lokasi fasilitasnya tidak tepat.
Lokasi CFS centre Priok saat ini berada di eks gudang Masaji Kargo Tama (MKT) dan Gudang Agung Raya yang saat ini bersebelahan dengan akses masuk utama pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok.
“Mestinya dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum menentukan lokasinya CFS centre, karena sekarang ini saja truk untuk masuk ke gudang Agung Raya bisa memakan tiga lapis lajur jalan dan parkirnya di pinggir jalan dekat pintu masuk gudang itu.Apalagi kalau di gudang itu di jadikan CFS centre akan menjadi masalah baru terkait traffic di dalam pelabuhan,”paparnya.
Adil mengatakan sejak awal ALFI sudah menyampaikan kepada PT.Pelindo II/IPC untuk melakukan simulasi terlebih dahulu soal CFS centre di pelabuhan Priok sebelum dioperasikan termasuk bagaiman sistem tehnologi yang akan diimplementasikannya.
Selain itu, imbuhnya, ALFI juga sudah mengusulkan supaya disiapkan satu lokasi lainnya di luar pelabuhan untuk CFS centre itu yang terintegrasi dengan sistem layanan arus barang berbasis online.
“ALFI juga sudah meminta agar dilakukan kajian supaya tidak terjadi traffic jump di pelabuhan akibat barang impor LCL dikumpulkan hanya di dua fasilitas gudang itu yakni MKT dan Agung Raya. Sebab selama ini saja kondisnya sudah jalan ke lokasi itu macet,” paparnya.
Dia mengatakan Pelindo II hendaknya tidak memaksakan kehendak mengoperasikan fasilitas CFS centre di lokasi fasilitas yang ada saat ini, namun bisa dicarikan solusi alternative lokasi lainnya yang tidak menimbulkan persoalan baru terutama menyangkut kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan Priok.
“Kami melihat CFS centre yang disiapkan Pelindo II saat ini terkesan BUMN itu hanya untuk mengisi fasilitas gudang miliknya yang selama ini kosong sehingga mau dipaksakan dengan dalih CFS centre,” paparnya.
Pada prinsipnya ALFI DKI sangat mendukung program modernisasi pelabuhan Priok namun harus jelas konsepnya dan kajiannya serta jangan hanya sekedar untuk merebut pasar yang sudah ada selama ini untuk dialihkan ke CFS centre tetapi berdampak masalah traffic di dalam pelabuhan sehingga menggangu kelancaran arus barang ekspor impor khususnya yang full container.
Untuk kategori barang LCL, cargo owner-nya itu adalah perusahaan forwarder dan pengirimannya dari negara asal adalah container yard to container yard atau yang sering disebut CY to CY sehingga sampai dipelabuhan atau pun terminal perusahaan forwarder yang melakukan pecah pos status barang itu ke pelayaran pengangkutnya.
"Forwarder punya hak menempatkan di gudang manapun untuk kargo impor berstatus LCL itu bukan harus di dalam pelabuhan. Makanya, jangan sekedar bikin fasilitas CFS center tetapi acuannya juga mesti jelas,”tuturnya.
Fasilitas CFS center di Pelabuhan Priok, saat ini dioperasikan oleh dua perusahaan penyedia logistik di pelabuhan itu yakni PT.Multi Terminal Indonesia (IPC Logistic Services) dan PT.Agung Raya Warehouse

GINSI : Tarif Jasa Pelabuhan Tanjung Priok Jangan Naik Hingga 5 Tahun Kedepan
Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) mengharapkan tidak ada wacana kenaikan tarif layanan jasa kepelabuhan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sampai dengan lima tahun ke depan atau hingga 2022.
Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan justru yang saat ini harus dilakukan oleh PT.Pelindo II/IPC selaku operator di pelabuhan Priok yakni membenahi semua jenis pelayanan kapal dan barang agar lebih efisien supaya produktivitas meningkat.
"Kalau layanan efisien dan produktivitas membaik sangat membantu penurunan biaya logistik sebab beban biaya yang ditanggung consigne berangsur berkurang," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (12/12/2017).
Subandi mengatakan Ginsi sudah mendengar adanya wacana untuk menaikkan sejumlah komponen tarif layanan di pelabuhan Tanjung Priok.
"Justru kami inginnya tarif layanan pelabuhan yang ada saat ini dievaluasi dan diturunkan, seperti tarif bongkar muat barang umum maupun peti kemas serta tarif storage-nya dan tidak perlu ada tarif progresif untuk storage itu," paparnya.
Menurut Subandi, dalam kondisi perdagangan yang belum sepenuhnya membaik saat ini, jika operator/pengelola pelabuhan memaksakan kehendak menaikkan tarif layananannya, sama halnya tidak mempunyai kepedulian terhadap masyarakat luas.
"Pelindo II sebagai BUMN jangan cuma cari untung padahal pelayanan amburadul, biaya logistik tinggi dan keluhan pelanggan dianggap angin lalu. Disisi lain, Pemerintah jangan cuma teriak biaya logistik tinggi tapi membiarkan para operator pelabuhan ber lomba menggenjot keuntungan dengan cara menaikan tarif dan menurunkan pelayanan," tuturnya.
Pemerintah,imbuhnya, jika sungguh-sungguh mau menurunkan biaya logistik didalam negeri, dapat menginstruksikan kepada BUMN yang mengoperasikan pelabuhan untuk tidak menaikan tarif karena selama ini sudah meraih profit cukup besar.
"Saatnya saat ini operator pelabuhan Priok meningkatkan service kepada pengguna jasa sesuai perannya BUMN juga publuc service, dan jangan selalu berorientasi mengejar keuntungan," ujar dia (Logistik/bisnis.com/hd)


PT Pelindo Investama Atau Indonesia Port Corporation Bidik Dana Kelolaan Rp 21 Triliun 5 Tahun Kedepan
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC), membidik dana kelolaan sebanyak Rp21 triliun dalam 5 tahun mendatang.
Direktur Utama IPC Elvyn G. Massasya mengatakan saat ini PII sudah mengelola dana sebesar Rp1,5 triliun.
Dia menekankan dana yang dikelola bukan dari publik, tetapi dana internal berupa pinjaman pemegang saham. Ke depan, PII bakal menggalang dana lewat beragam jalur, mulai dari pinjaman perbankan hingga penerbitan surat utang.
Untuk diketahui, PII merupakan anak usaha IPC ke-17 yang didirikan tahun ini dengan modal disetor mencapai Rp200 miliar. Adapun modal dasar mencapai Rp1 triliun. Saham PII dimiliki IPC sebanyak 99% dan 1% dipegang oleh PT Multi Terminal Indonesia, yang juga anak usaha IPC.
Menurut Elvyn, PII akan menjadi kendaraan perseroan untuk pengembangan bisnis secara anorganik atau pertumbuhan bisnis lewat anak usaha dan entitas asosiasi.
"Dari sisi investasi, PII akan masuk ke sektor kepelabuhan, pembangunan pelabuhan atau sinergi di sektor logistik," jelasnya di Jakarta pada Senin (11/12/2017).
Elvyn mengungkapkan PII kini membidik penyertaan modal ke sejumlah perusahaan dengan porsi minoritas. PII tengah dalam proses kajian dan sudah mengantongi 10 perusahaan yang menjadi target akuisisi. Perusahaan itu berasal dari berbagai jenis usaha, mulai dari pergudangan hingga transportasi.
PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memproyeksi posisi aset Rp11,7 triliun dan tingkat pengembalian modal (RoE) 16% di 2022 mendatang.
Direktur Utama Pelindo II atau atau Indonesia Port Corporation (IPC), Elvyn G. Massasya mengatakan PII merupakan anak usaha perseroan ke 17. Dia menambahkan, PII merupakan perusahaan investasi pertama yang dimiliki oleh perusahaan pelabuhan.
Elvyn menuturkan PII akan menjadi fokus pada investasi di sektor kepelabuhan. Di samping itu PII juga akan mengelola pendanaan pada anak usaha IPC untuk mendukung kebutuhan ekspansi bisnis IPC dan anak usahanya. IPC menunjuk Randy Pangalila sebagai Direktur Utama PI
"PII diharapkan menjadi vehicle kerja sama dengan strategic investor dalam rangka ekspansi usaha serta investasi jangka pendek pada pasar sekunder," jelas Elvyn dalam peluncuran PII di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Elvyn menekankan, PII tidak didirkan untuk menjadi kompetitor lembaga keuangan seperti perusahaan sekuritas, perbankan, maupun perusahaan manajemen aset. Elvyn menekankan, PII juga tidak mengelola dana publik.
Elvyn menekankan, PII tidak didirkan untuk menjadi kompetitor lembaga keuangan seperti perusahaan sekuritas, perbankan, maupun perusahaan manajemen aset. Elvyn menekankan, PII juga tidak mengelola dana publik.
IPC menetapkan modal dasar PII sebesar Rp1 triliun. Adapun IPC telah menyetor modal sebesar Rp200 miliar untuk pendirian PII dan secara bertahap IPC bakal terus menyuntik modal untuk kebutuhan ekspansi PII.
Sebelumnya, Elvyn menjelaskan, IPC berniat menyertakan modal di perusahaan yang terkait dengan sektor kepelabuhan, antara lain perusahaan bongkar muat, logistik, dan transportasi. Penyertaan modal yang dilakukan PII menurut Elvyn diarahkan pada porsi minoritas atau tidak menjadi pengendali.
IPC menilai investasi para perusahaan yang terkait dengan sektor kepelabuhan menjadi penting sejalan dengan perkembangan industri kepelabuhan. "Ke depan, pelabuhan itu tidak sebatas pada port, tapi port related ke logistik," jelas Elvyn.
Seperti berita sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) bakal memperkenalkan anak usaha baru, PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) pada pekan depan. PII bakal menjadi kendaraan IPC untuk ekspansi usaha di bidang investasi dan penggalangan dana.
Direktur Utama IPC, Elvyn G. Massassya mengatakan IPC telah menyetor modal sebesar Rp200 miliar untuk PII. Adapun modal dasar PII ditetapkan Rp1 triliun. Secara bertahap IPC bakal terus menyuntik modal untuk kebutuhan ekspansi PII.
Elvyn menjelaskan, PII bakal menjadi kendaraan bagi IPC untuk menyertakan modal di perusahaan yang terkait dengan sektor kepelabuhan, antara lain perusahaan bongkar muat, logistik, dan transportasi. Penyertaan modal yang dilakukan PII menurut Elvyn diarahkan pada porsi minoritas atau tidak menjadi pengendali.
IPC menilai investasi para perusahaan yang terkait dengan sektor kepelabuhan menjadi penting sejalan dengan perkembangan industri kepelabuhan. "Ke depan, pelabuhan itu tidak sebatas pada port, tapi port related ke logistik," jelas Elvyn kepada Bisnis.com, Kamis malam (16/11/2017).
Selain investasi pada perusahaan lain, PII bakal menjadi perusahaan yang berfungsi menggalang dana untuk kebutuhan ekspasi IPC. Penggalangan dana ini menurut Elvyn antara lain bisa dilakukan lewat penerbitan surat utang. Dana yang diraih PII dari hasil penggalangan dana akan digunakan untuk kebutuhan ekspansi IPC dan anak usaha IPC lainnya.
"Jadi ini akan memudahkan pengelolaan keuangan secaara grup. Nanti anak usaha, tidak meminjam [dana] sendiri-sendiri, tapi tersentralisasi,"jelas Elvyn.

Pelindo II Telah Membukukan Laba Rp 1.57 Triliun Per Oktober 2017, naik 4,41%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) membukukan laba tahun berjalan sebanyak Rp1,57 triliun per Oktober 2017 atau naik 4,41% secara tahunan. Jumlah ini setara 91% dari target laba IPC sepanjang tahun ini sebesar Rp1,73 triliun.
Berdasarkan publikasi yang diterbitkan IPC, Senin (4/12/2017), perolehan laba ditopang perseroan dari pendapatan sebanyak Rp8,62 triliun atau meningkat 19% dibandingkan periode Oktober 2016 sebesar Rp7,24 triliun. Hingga akhir 2017, IPC membidik pendapatan RP10,56 triliun.
Dengan kata lain, IPC perlu meraup pendapatan sebanyak Rp1,94 triliun di dua bulan terakhir tahun ini. Elvyn G. Masassya, Direktur Utama IPC sebelumnya mengatakan perseroan yakin bisa memenuhi target. Dia beralasan, aktivitas di pelabuhan secara siklus bakal meningkat di tigabulan akhir.
"Kami optimis target bisa tercapai karena trafi bakal meingkat hingga akhir tahun. Tahun depan kami juga sudah menargetkan pendapatan Rp11,5 triliun," ujarnya.
Di 2018, IPC mengalokasikan belanja modal Rp11,6 triliun untuk mendanai sejumlah ekspansi perseroan, mulai dari pengembangan pelabuhan hingga jalan tol. Di Desember 2017, IPC bakal memulai konstruksi Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat.
IPC juga bakal mulai mengerjakan Pelabuhan Sorong di 2018. Pelabuhan ini bakal menjadi pelabuhan hub di Indonesia Timur dengan kapasitas aruspetikemas mencapai 500.000 TEUs di tahap pertama. IPC bakal menggelontorkan investasi Rp2,4 triliun untuk proyek ini.
Selain pelabuhan, IPC juga akan mengeruk kanal Cikarang Bekasi Laut sepanjang 52 km dengan total investasi untuk proyek ini mencapai Rp3,4 triliun.Di luar pelabuhan, IPC juga merambah proyek jalan tol Cibitung-Cilincing setelah mengakusisi 45% saham PT MTD CPT Expressway, pemilik hak pengusahaan jalan tol Cibitung-Cilincing. (Logistics/Bisnis.com/hd)


SP JICT Soroti Rencana Peralihan Operator Alat Bongkar Muat di JICT ke PT MTI
JAKARTA (LOGISTICS) : Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SPJICT) menyoroti rencana peralihan operator alat bongkar muat jenis RTGC (Rubber Tyred Gantry Crane) atau yard gantry crane di JICT kepada PT. Multi Tally Indonesia (MTI) sebagai vendor baru operator RTGC, akan beroperasi di JICT mulai 1 Januari 2018.
SPJICT menilai vendor baru itu tidak memiliki sumber daya operator RTGC namun tetap ditunjuk manajemen JICT. Bahkan, dalam waktu satu bulan, MTI berusaha memenuhi kuota operator RTGC yang disyaratan manajemen JICT dengan proses perekrutan ratusan operator RTGC yang tergesa-gesa sehingga cenderung tidak berkualitas.
"MTI juga tidak memiliki pengalaman dalam bidang operator RTGC. Sehingga patut dipertanyakan bagaimana para operator MTI ini bisa mendapatkan Surat Izin Operator (SIO) alat RTGC," ujar Ketua Umum SPJICT, Nova Sofyan Hakim melalui siaran pers, Senin (11/12/2017).
Nova mengatakan sebagai pelabuhan petikemas tersibuk di Tanjung Priok, JICT berpotensi terganggu dalam hal produktivitas, kondusivitas, keamanan dan keselamatan kerja akibat kebijakan ini mengingat 160 operator RTGC dari vendor eksisting yang sudah berpengalaman dan memiliki kinerja baik diminta berhenti dari JICT.
Berdasarkan catatan SPJICT, imbuhnya, dalam waktu kurang dari 17 bulan, di JICT telah terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa. "Kami ingatkan, jika operator RTGC yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan dipaksakan bekerja, hal ini akan berpotensi terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat fatal," paparnya.
Berdasarkan hal itu, sesuai fungsi dan tugas yang diatur Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, SPJICT turut berkepentingan menjaga kelangsungan kerja, keamanan dan kenyamanan agar terciptanya iklim kondusif di terminal peti kemas tersibuk di pelabuhan Priok.
"Untuk itu kami mohon Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok agar dapat mengawasi kebijakan peralihan SDM operator di JICT tersebut dan mencegah potensi gangguan pelayananan pelabuhan dan kelancaran arus barang," ujar dia.
Terkait persoalan itu, SPJICT juga sudah menyampaikan melalui surat kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok pada 7 Desember 2017.
Surat SPJICT itu juga ditembuskan kepada antara lain; Menko Maritim, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja, Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Dirjen Bea dan Cukai, Kemenkeu, Direktur Utama Pelindo II, CEO Hutchison Port Holding (HPH) dan Direktur Utama PT. JICT.

Bea Cukai Tanjung Priok Imbau Pengelola Terminal Petikemas Untuk Ajukan Relokasi, Akibat Kepadatan Arus Kontainer
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mengimbau pengelola terminal peti kemas ekspor-impor untuk segera mengajukan kegiatan relokasi barang atau pindah lokasi penumpukan (PLP) peti kemas impor kepada Bea dan Cukai menyusul kepadatan arus peti kemas di pelabuhan Priok sejak awal pekan ini.
Pantauan dan informasi yang diperoleh Bisnis.com, tingkat isian lapangan penumpukan peti kemas atau yard occupancy ratio (YOR) di Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) rata-rata sejak awal pekan ini mencapai 72% hingga 80%.
Pebisnis di pelabuhan Priok juga mengkhawatirkan kondisi tersebut berpotensi memicu stagnasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu apalagi jika tidak diantisipasi menjelang libur akhir tahun ini.
"Kami akan komunikasikan dengan pihak pengelola terminal peti kemas di Priok supaya mengajukan PLP segera dan juga dapat disampaikan melalui website Bea dan Cukai," ujar Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, Kamis (7/12/2017).
Dwi Teguh mengatakan, kepadatan peti kemas di Pelabuhan Priok kemungkinan terjadi lantaran adanya libur panjang selana tiga hari pada akhir pekan lalu sehingga delivery peti kemas impor oleh pemilik barang sangat minim.
"Padahal kami sudah sampaikan melalui website dan medsos kami bahwa KPU Bea dan Cukai Priok membuka layanan penuh di libur tiga hari kemarin. Dan ternyata tidak banyak (consigne) yang memanfaatkan," tuturnya.
Dwi Teguh juga menyebutkan untuk kondisi pelabuhan Priok saat ini, layanan Bea dan Cukai sebanyak 80%-nya merupakan jalur hijau. "Dalam hal kondisi YOR seperti itu dimungkinkan sebagian besar belum submit dokumen. Kalau sudah submit dokumen tentu banyak yang bisa langsung clearance pabean atau mengantongi surat perintah pengeluaran barang," ujar dia. (Logistics/Bisnis.com/antara/hd)


2018, PII Targetkan Jamin 20 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 119 Triliun
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII menargetkan sepanjang 2018, menargetkan dapat menjamin kurang lebih 20 proyek infrastruktur.
“Sampai akhir tahun ini sekitar 15 proyek akan dijamin, kalau momentum bisa terjaga akan nambah 5, atau sampai 2018 bisa mencapai 20 proyek infrastruktur,” kata Direktur Utama PII Armand Hermawan, Senin (11/12/2017).
Adapun proyek baru yang akan dijamin oleh PII, lanjutnya, adalah SPAM Bandar Lampung, rumah sakit Universitas Sam Ratulangi, LRT Medan, tol Serang-Panimbang, serta tol Semarang-Demak. Sementara itu, saat ini penjaminan masih didominasi oleh proyek pembangunan jalan tol.
Dia menjelaskan perseroan memberikan jasa penjaminan seperti risiko politik, perizinan, dan kepastian pengusahaan sehingga memudahkan badan usaha dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainya.
Sementara itu, sampai akhir tahun ini, pihaknya menargetkan memberikan penjaminan senilai penjaminan total Rp35 triliun. “Saat ini baru merealisasikan penjaminan Rp31,2 triliun,” katanya.
Adapun hingga awal Desember, PII telah menandatangani perjanjian penjaminan atas total 13 proyek infrastruktur berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai total investasi mencapai Rp119 triliun.
Sementara, untuk saat ini proyek yang dijamin PII ialah PLTU Batang, Tol Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, Manado-Bitung, Jakarta-Cikampek II Elevated, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Serang-Panimbang, Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan, dan seluruh paket proyek Palapa Ring baik barat, tengah, dan timur.

Pembiayaan Konstruksi Sedikit Melambat
Meskipun pertumbuhan tetap tinggi, kinerja pembiayaan konstruksi pada Oktober 2017 sedikit terkoreksi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pelemahan permintaan properti segmen menengah menjadi penyebab pertumbuhan kredit sedikit melambat.
Mengacu pada data Analisis Uang Beredar Bank Indonesia per Oktober 2017, kredit yang disalurkan pada sektor konstruksi mencapai Rp247,4 triliun, tumbuh 18,7% (year on year/yoy).
Realisasi tersebut melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya pada September sebesar 20,2% (yoy). Hal ini juga memicu pertumbuhan kredit sektor properti menjadi 13% (yoy) melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 13,2% (yoy).
Bank Indonesia menyebutkan perlambatan pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh kinerja kredit pada sektor konstruksi perumahan menengah, besar dan mewah atau properti tipe di atas 70 meter persegi.
Meskipun demikian, pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) tercatat masih mengalami akselerasi dengan pertumbuhan 10,8% (yoy) menjadi Rp779,7 triliun. Begitu juga dengan kredit real estate yang naik 9,5% (yoy) dengan nilai Rp134,9 triliun.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang fokus dalam penyaluran kredit pemilikan rumah menyatakan perlambatan tersebut tidak terasa dalam kinerja perseroan.
Menurut Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko, total kredit BTN sampai November masih tumbuh dua digit.
"Pertumbuhan total kredit sampai dengan November 2017 sebesar 21,51%," kata Iman kepada Bisnis, pekan lalu.
Dia menyatakan, pertumbuhan kredit BTN, baik konstruksi maupun KPR tetap positif lantaran strategi yang lebih fokus pada penyaluran rumah subsidi.
Permintaan yang tetap tinggi di segmen tersebut menjadi mesin utama pendorong kenaikan kredit. Selain terdorong dari sisi demand, bank juga menjaga pertumbuhan dengan menyuburkan supply.
"Untuk rumah subsidi karena demand-nya tinggi dan BTN aktif memberi dan memfasilitasi kredit konstruksi agar supply rumah subsidi tersedia, kami melihat kondisinya untuk pasar di rentang harga bawah akan normal-normal saja (sampai akhir tahun)," tambahnya.
Secara terpisah, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Perserp) Tbk. Herry Sidharta juga menyampaikan hal senada.
Herry mengatakan perkembangan kredit sektor tol dan konstruksi BNI sampai kuartal III/2017 masih positif, dengan nilai mencapai Rp24,5 triliun.
"Pertumbuhannya 32% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp18,6 triliun," ujarnya.
Alih-alih melihat tren perlambatan, bila melihat perkembangan sampai November, dia tetap optimistis capaian kredit konstruksi perseroan akan kian meningkat dalam kuartal akhir tahun ini. "Harapannya ada tambahan sedikit," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


Indonesia Berpeluang Pangkas Ongkos Logistik Hingga 10% per Tahun
JAKARTA (LOGISTICS) : Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) Indonesia berpeluang bisa dikurangi rata-rata lebih dari 10% setiap tahunnya dengan cara adanya transparansi terhadap proses dan tender kegiatan jasa logistik swasta yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan prinsip Trade Facilitation Agrement (TFA) yang telah diratifikasi sejumlah negara di dunia.
Pengamat Kemaritiman dan Logistik dari Indonesian Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan saat ini perbandingan biaya logistik terhadap GDP Indonesia sekitar 23% dan pada 2018 pemerintah menargetkan turun menjadi 21%.
“Penurunan biaya logistik nasional itu semesti bisa lebih besar lagi jika ada transparansi terhadap proses tender atau lelang kegiatan logistik dari seluruh perusahaan swasta khususnya yang berstatus terbuka (Tbk). Pemerintah Indonesia sudah semestinya membuat regulasi untuk mewujudkan transparansi logistik sebab ada peluang kita untuk memangkas biaya logistik itu lebih cepat,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (7/12/2017).
Achmad Ridwan mengatakan transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam Trade Facilitation Agrement (TFA) yang memberikan jaminan kepada negara yang meratifikasinya bahwa biaya logistik di negara tersebut akan turun lebih dari 10% per tahun, bahkan TFA menyebutnya di kisaran 14%-17,5%.
Oleh karena itu, imbuhnya, penurunan biaya logistik sulit tercapai sesuai yang diharapkan apabila transparasi bisnis bidang ini tidak diaplikasikan. “ Walaupun Indonesia belum meratifikasi TFA, akan tetapi sebaiknya prinsip transparansi tersebut dapat diterapkan ke dalam pengadaan jasa logistik oleh pihak swasta, karena dengan prinsip ini biaya logistik menjadi lebih efisien,” tuturnya.
Ridwan menyebutkan jasa logistik yang digunakan oleh consigne atau pemilik barang selama ini meliputi seluruh kegiatan yang dibutuhkan dari mulai pengiriman sampai dengan barang tersebut sampai ke gudang miliknya,mulai dari penanganan di pelabuhan (port handling), transportation (delivery), Ware Housing (pergudangan) maupun pengurusan dokumen (document clearance).
Dia mengatakan tender atau lelang pada sebuah pengadaan barang/jasa adalah bentuk transparansi didalam sebuah proses. Untuk instansi pemerintah, kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD saat ini sudah melaksanakan proses tender/lelang untuk setiap pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanya, termasuk di bidang logsitik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No:54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dilakukan empat kali perubahan.
“Akan tetapi belum berlaku untuk sektor swasta dimana untuk pengadaan jasa logistik masih menggunakan metode tertutup berupa penunjukkan langsung,” paparnya.
Ridwan yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) juga menyatakan, untuk kegiatan logistik yang berhubungan dengan ekspor maupun impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta hingga kini didominasi oleh perusahaan dengan kategori jalur prioritas.
Dari 100% kegiatan ekspor/impor Indonesia saat ini, kata dia, sebanyak 65%-70% nya berada di pelabuhan Tanjung Priok, dan dari jumlah itu aktivitas terbesar (lebih dari 70%) dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan jalur prioritas yang sebagian besar adalah perusahaan terbuka (Tbk).
“Dari data yang kami dapat, perusahaan yang mendapat fasilitas jalur prioritas dari Ditjen Bea dan Cukai ada sekitar 100 perusahaan. Sehingga tentunya perusaahaan jalur prioritas tersebut yang mendominasi kontribusi dalam perhitungan biaya logistik di Indonesia.Namun, disayangkan, dari sekian banyak perusahaan tersebut tidak melakukan tender/lelang terbuka yang transparan didalam mendapatkan sub kontraktor jasa logistik yang dibutuhkan,” ujarnya.
Berdasarkan kajian Imlow, imbuhnya, pentingnya transparansi dalam kegiatan jasa logistik supaya segala perhitungan menjadi akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan transparansi maka segala sesuatunya menjadi terpercaya, dan hal ini penting terutama bagi perusahaan yang bersatus terbuka karena kepercayaan investor di bursa saham dapat terjaga.

Kebutuhan Gudang Logistik Bakal Bertambah Dua Kali Lipat
Perusahaan riset dan konsultan properti Savills Plc mengestimasi kebutuhan ruang gudang logistik bakal bertambah sekitar 240.000 m2 pada 2021. Kebutuhan meningkat sejalan dengan ekspansi perusahaan dagang elektronik (e-commerce).
Berdasarkan laporan Savills edisi Desember 2017, ekspansi e-commerce bakal menjadi penopang baru sektor logistik dan memberi warna baru karena sebelumnya logistik hanya melayani perusahaan manufaktur.
Saat ini, perusahaan e-commerce baru memberikan kontribusi 3% terhadap total pasokan gudang logistik seluas 8,1 juta m2.
Saat ini, sumbangsih nilai penjualan e-commerce terhadap total penjualan ritel baru mencapai 1%. Namun, dengan pertumbuhan 20% per tahun, kontribusi e-commerce diperkirakan bakal menjadi 7%-8% atau senilai US$14,47 miliar pada 2021 mendatang atau meningkat 2,08 kali lipat.
"Kami memperkirakan volume penjualan yang naik dua kali lipat juga berarti peningkatan dua kali lipat pada kebutuhan ruang logistik," tulis Savills dalam laporan yang dikutip Bisnis.com pada Minggu (3/12/2017).
Secara umum, Savills menilai industri logistik bakal tumbuh berkat kinerja sektor konsumsi, sejalan dengan pertumbuhan populasi yang pada 2020 diperkirakan bakal mencapai 270 juta. Dibandingkan dengan 2010, tingkat pengeluaran untuk konsumsi naik 1,42 kali lipat menjadi Rp1,309 triliun.
Kinerja e-commerce juga dinilai bakal semakin pesat karena industri ini mulai mengakar ke seluruh segmen, tidak sebatas didominasi perusahaan besar.
Savills menyebutkan kehadiran perusahaan logistik enabler turut memacu e-commerce karena mereka menyasar perusahaan e-commerce dengan skala yang lebih kecil.
Pada umumnya, perusahaan logistik enabler menyediakan jasa penanganan logistik bagi e-commerce, mulai dari pergudangan, distribusi, hingga foto produk. Oleh sebab itu, perusahaan e-commerce bisa fokus mengurus penjualan tanpa perlu repot menangani pengiriman barang. (Logistics/bisnis.com/hd)


PT Airin Bakal Tambah Peralatan dan Fasilitas Lapangan Penumpukan Serta Pergudangan
JAKARTA (LOGISTIK) : PT Indonesia Air & Marine Supply (Airin), penyedia jasa layanan logistik terpadu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, menambah sejumlah peralatan dan pengembangan fasilitas lapangan penumpukan, serta pergudangan.
Dirut PT Airin Rudolf Valentino Bey mengatakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan, pihaknya investasi sekitar Rp18 milliar untuk penyediaan alat jenis forklift, reach truck, serta untuk pembenahan fasilitas gudang umum seluas 2.400 meter.
"Kami akan terus lakukan investasi, perbaikan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada customer guna mendorong kelancaran arus barang dan mendukung program pemerintah menekan biaya logistik nasional," ujar Rudolf kepada Bisnis, Jumat (8/12/2017).
Pembenahan berkesinambungan terhadap fasilitas tempat penimbunan sementara (TPS) yang dioperasikan perseroan juga sudah sesuai dengan persyaratan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, antara lain dengan mengimplementasikan sistem layanan berbasis tehnologi dan informasi atau TPS online.
"Pada 2018 juga akan disiapkan penambahan peralatan baru lainnya untuk meningkatkan performance operasional dilapangan," kata Rudolf.
PT Air & Marine Supply merupakan anak perusahaan BUMN Galangan Kapal Nasional Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Saat ini, perseroan juga telah mengantongi izin sebagai badan usaha pelabuhan.

Pelindo II Berencana Evaluasi Tarif Bongkar Muat Tanjung Priok Yang Tidak Berubah Selama 3 Tahun
Pebisnis di pelabuhan menyoroti lambannya manajemen PT. Pelindo II cabang Tanjung Priok Jakarta untuk mengevaluasi tarif kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan tersebut yang saat ini sudah kedaluarsa.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, sampai kini tarif breakbulk (non peti kemas) atau ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) di Priok masih menggunakan tarif yang masa berlakunya sudah habis sejak 2014 dan mengarah ke tarif liar.
"Sudah tiga tahun kedaluarsa dan hingga kini belum ada upaya dari manajemen cabang pelabuhan Priok untuk mengevaluasinya dengan pengguna jasa terkait melalui asosiasi di pelabuhan Priok. Karenanya kami mendesak Kantor OP Tanjung Priok untuk turun tangan masalah ini," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (5/12/2017).
Widijanto mengatakan dipakainya tarif OPP/OPT yang sudah kedaluarsa di pelabuhan Priok sama halnya menggunakan tarif liar atau ilegal. "Untuk kepastian biaya logistik, kami ingin semua tarif dipelabuhan itu berpedoman resmi bukan menggunakan pedoman tarif yang sudah kedaluasa," ujarnya.
Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, Subandi juga menyesalkan belum rampungnya persoalan tarif OPP/OPT yang sudah kedaluarsa di Priok itu.
"Kok lamban ya, akibatnya banyak kegiatan pelabuhan yang nabrak aturan terutama soal biaya-biaya yang seharusnya ada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa sebagaimana diatur dalam permenhub 72 tahun 2017," ujarnya dihubungi Bisnis.com, Selasa (5/12/2017).

GINSI DKI Jakarta menilai tarif OPP/OPT harus benar-benar dihitung secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, baik dari aspek tata hitungnya maupun struktur dan golongan nya.
Dia menyebutkan, tarif OPP dan OPT yang berlaku namun sudah kedaluarsa saat ini tidak transparan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendorong upaya meningkatkan produktifitas yang tinggi karena biayanya sama untuk semua jenis komoditas.
Padahal, kata Subandi, masing-masing komoditas memiliki karakteristik dan produktifitas yang berbeda saat di muat ataupun dibongkar di dermaga pelabuhan. "Kalau pakai tarif yang sudah kedaluarsa bisa dikategorikan kegiatan bongkar muat kargo breakbulk di Priok itu ilegal," ujar dia.
Dikonfirmasi Bisnis (5/12/2017), Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Arif Toha Tjahjagama mengatakan, pembahasan tarif OPP/OPT pelabuhan Priok yang sudah kedaluarasa itu akan menjadi perhatian instansinya. "Segera kita tanyakan ke manajemen Priok dan asosisasi di pelabuhan terkait soal tarif yang kedaluarsa itu," ujar dia (Logistics/bisnis.com/hd)