Logistics Journal No. 190 / November 2017
cover nop 2017

Editorial - DPW ALFI/ILFA JAWA TIMUR 2017 – 2022
Kepengurusan DPW ALFI/ILFA Jawa Timur 2017-2022 sudah dilantik oleh Ketua Umum DPP ALFI/ILFA di Sidang Pleno Terakhir MUSWIL V ALFI/ILFA Jawa Timur, 22 November 2017, di Hotel Bumi Surabaya. Ada wajah lama ada juga wajah baru melengkapi komposisi kepengurusan. Namun yang menarik muncul Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Udara, sebagai representasi dari kegiatan usaha anggota forwarder yang bergerak di bandara udara.
Mengacu pada AD/ART ALFI/ILFA keputusan MUNAS ALFI/ILFA Tahun 2014, memang tidak ada lagi kepengurusan yang dibuat khusus untuk kegiatan dibandara udara. Sudah tidak lagi ALFI/ILFA di Soekarno Hatta, masuk dan lebur jadi satu di kepengurusan DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta. Demikian pula DPW ALFI/ILFA Jawa Timur harus mengikuti ketentuan AD/ART yang ada. Harapannya kegiatan logistik di bandara udara akan mendapatkan perhatian yang seimbang dari DPW ALFI/ILFA Jawa Timur, apalagi jika mengingat posisi strategis Bandara Udara Juanda dalam menopang pergerakan logistik di sektor udara.
Sebenarnya sebagai rangkaian kegiatan menjelang akhir masa bakti kepengurusan sudah diberlangsungkan Seminar e-Commerce yang dijadikan thema pokok dari MUSWIL V ALFI/ILFA Jawa Timur. Beranjak dari thema pokok inilah tentu akan menjadi guidance line bagi kepengurusan akan datang dalam memformulasikan program-program kegiatannya. Semua bidang kerja yang ada di kepengurusan selain menjalan tugas dan fungsi pokoknya, juga menetapkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada kebutuhan dan kepentingan usaha anggota yang berbasiskan pada format usaha e-Commerce.
Yang sedang marak adalah e-Commerce untuk barang-barang retail yang langsung dibutuhkan oleh konsumen terakhir. Pergerakan barangnya dilakukan sendiri oleh penyedia jasa e-Commerce atau menggunakan jasa titipan (courier service).
Apakah bisnis forwarder bisa memanfaatkan keunggulan teknologi informasi tersebut ? Sementara ini jasa forwarder/logistik baru dapat memanfaatkan pembayaran online, pelayanan dokumen, tracking-tracing posisi barang. Namun belum menyentuh pergerakan barang dari gudang pemilik barang sampai dengan gudang penerima barang. Karena online connection di setiap mata rantai pelaku usaha jasa kepelabuhan/mata rantai logistik, belum terjadi koneksi.
Sebenarnya perangkat teknis sudah hampir dimiliki oleh semua perusahaan, instansi pemerintah terkait, perbankan dan terminal operator di pelabuhan. Bahkan negara sudah membuat portal interconnection yang bernama INSW (Indonesian National Single Window), namun pemanfaatan baru ditepi/pinggirannya saja, belum masuk pada inti substansi dari mengapa INSW dibutuhkan dan digunakan.
Kepengurusan DPW ALFI/ILFA Jawa Timur untuk lima tahun ke depan harus mampu menjabarkan dan mewujudkan kepentingan usaha anggota dalam menghadapi gelombang kuat pemanfaatan e-Commerce hampir disemua lini dan sektor bisnis. Jika kepengurusan ini tidak mampu memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan anggotanya yang sebagian besar UMKM, maka akan diambil oleh perusahaan fowarder asing bermodal kuat. Atau falisitas Logistik e-Commerce diselenggarakan oleh perusahaan jasa tersendiri yang belum tentu hasil pemanfaatan usahanya akan dapat dinikmati oleh asosiasi berserta anggota yang ada. (guslim-nov'17)

 
MUSWIL ALFI V
Surabaya - (Logistics) : Musyawarah Wilayah V (MUSWIL) ALFI/ILFA Jawa Timur sudah berlangsung pada 22 November 2017, di hotel Bumi Surabaya. Terpilih kembali Hengky Pratoko sebagai Ketua Umum DPW ALFI/ILFA untuk masa bakti 2017 – 2022. Ada wajah lama ada wajah baru dalam komposisi kepengurusan tersebut. Memang tetap dibutuhkan wajah lama untuk membimbing dan menginspirasi bagi wajah-wajah baru yang diharapkan akan mampu menjadi generasi penerus masa mendatang.
Selaku Ketua Umum DPP ALFI/ILFA, Yukki Nugrahawan Hanafi memberikan arahan, “Kita harus memiliki data base anggota yang jelas. Jelas bentuk layanan bisnis yang dilakukan selama ini kepada customer. Karena tidak semua anggota akan memberikan semua bentuk layanan usaha forwarder seperti yang tertera dalam Peraturan Meneteri nomor PM 49 tahun 2017.”
“Database anggota tersebut akan menjadi dasar pembuatan mapping bisnis forwarder/logistik di Indonesia. Kita tunjukkan pada pemerintah bahwa ALFI berserta seluruh anggota se Indonesia sudah menyiapkan bangunan usaha logistik yang terintegratif bagi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.” Lanjut Yukki N. Hanafi dalam sambutan pembukaannya di MUSWIL V ALFI/ILFA Jawa Timur.
“Regulasi yang menjadi legal aspek usaha forwarder atau Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) sepanjang tahun 2015 telah dilakukan beberapa jali perubahan untuk penyempurnaan. Pada tahun 2017 merupakan hadiah bagi pelaku usaha forwarder, khususnya anggota ALFI/ILFA dengan diberlakukannya Peraturan Menteri nomor PM 49 tahun 2017. Di peraturan tersebut secara lengkap menjabarkan tentang usaha forwarder seperti yang maksudkan dan dikehendaki oleh kita bersama,” penegasan Yukki tentang usaha DPP ALFI/ILFA yang telah dilakukan selama tahun 2017.
Hadir dalam MUSWIL V ALFI/ILFA Jawa Timur ini selain dari anggota, asosiasi-asosiasi di jasa kepelabuhanan, Sekretaris Jenderal DPP ALFI/ILFA, Sekretaris DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta, Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Jawa Tengah dan perwakilan dari Dinas Perhubungan Jawa Timur dan KADIN Jawa Timur. Dalam sambutan tertulis Ketua KADIN Jawa Timur mengharapkan,ALFI Jawa Timur mengambil peran strategis dalam kegiatan-kegiatan logistik. Sehingga ALFI mampu membagi porsi kegiatan ekonomi yang ada di sektor jasa kepalabuhanan agar dapat dinikmati oleh anggota ALFI, bukanlah perusahaan yang seolah-olah forwarder atau forwarder yang bukan anggota. (guslim-nov'17)

 
Susunan Pengurus DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur Periode : 2017 - 2022
 
KETUA UMUM : N. HENGKY PRATOKO
WAKIL KETUA UMUM : BUDI LEKSONO
WAKIL KETUA UMUM : SEBASTIAN WIBISONO
WAKIL KETUA UMUM : ARIF TEJO SUMARTO
WAKIL KETUA UMUM : IMA SUMARYANI
SEKRETARIS UMUM : M.DIAH AGUS MUSLIM
BENDAHARA : TEDJAWATI
KETUA BIDANG ORGANISASI : UBAIDILLAH
KETUA BIDANG MARITIM/ : M. HUSNI
KEPABEANAN ANIEK DWI DEVIYANTI
KETUA BIDANG LITBANG/ : YAYUK SURYAWATI
DIKLAT MANAGEMEN I.T. CANDRA ARY IRAWAN
KETUA BIDANG ANGKUTAN : KRISTANTI ERISANDRI MAHENDRA
UDARA FIRESA ERIK CHRISTIAN CAHYONO
 
DEWAN PEMBINA
1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
3. R.P. POERNOMO SOEDEWO
4. A. AZIS WINANDA
5. YURI G. ISKANDAR

 
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Internasional Silangit Tapanuli Utara
SILANGIT – (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan helikopter Super Puma VVIP milik TNI Angkatan Udara bertolak ke Bandar Udara Internasional Silangit, Tapanuli Utara pada Jumat (24/11/2017).
Menurut Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin Presiden Jokowi dan rombongan akan meresmikan terminal bandara internasional Silangit.
Presiden melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Langkat untuk menyerahkan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan di Gedun Serba Guna Manunggal Langkat Berseri, Kabupaten Langkat.
Selanjutnya, Presiden akan melaksanakan ibadah salat Jumat dan masih dilanjutkan dengan penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di kawasan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pada sore harinya, Presiden akan kembali ke Medan.
Ikut dalam rombongan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan sejumlah pejabat lainnya.
Bandara Silangit sebenarnya sudah berstatus sebagai bandara internasional pada 28 Oktober 2017.
Hal itu ditandai dengan penerbangan perdana Garuda Indonesia dari Bandara Changi Singapura ke Silangit bernomor penerbangan GA 8510 dari Changi, Singapura tepat pukul 13.30 WIB.
Bandara Silangit berkapasitas 500.000 penumpang per tahun ini dilengkapi dengan fasilitas CIQ (Custom, Immigration, Quaratine), runway dengan panjang 2.650 x 30 meter, dan PCN yang bisa mengakomodasi pesawat berbadan sempit Airbus A320 dan Boeing 737-800.
Bandara itu juga mengimplementasikan fitur "smart airport" dengan teknologi digital, antara lain, berupa Wi-Fi gratis, display jadwal bus dan penerbangan, e-payment, mesin tiket bus, e-kiosk informasi turis, self check-in, dan berbagai fitur digital.

Bandara Silangit Jadi Bandara Internasional Arus Penumpang Diyakini Meningkat Pesat
Kementerian Perhubungan meyakini jumlah penumpang di Bandara Silangit di Siborong-borong, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, akan semakin banyak dengan berubah statusnya menjadi bandara internasional pada 28 Oktober 2017.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan saat ini jumlah penumpang di Bandara Silangit sudah mencapai 21.000 – 22.000 orang dalam satu bulan dengan 10 pergerakan pesawat.
“Pas 28 [Oktober 2017] penerbangan nanti ada penerbangan internasional, yang 14 kali ini [pertumbuhan penumpang di Bandara Silangit], itu adalah penerbangan domestik, nanti pas internasional tambah tinggi,” ungkapnya di Jakarta pada Rabu (11/10/2017).
Dia berharap dijadikannya Bandara Silangit sebagai andara internaisonal akan semakin menarik minat wisatawan domestik hingga mancanegara untuk berkunjung ke Danau Toba.
Menurutnya, wisatawan asing sekitar 95% menggunakan moda transportasi udara dalam melakukan perjalanan ke Danau Toba. Dengan begitu, lanjutnya, jumlah wisatawan yang mengunjungi Danau Toba melalui Bandara Silangit akan semakin bertambah.
Hingga saat ini, ujar Agus, sudah terdapat beberapa maskapai penerbangan yang telah melakukan penerbangan dari dan menuju Bandara Silangit seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Wings Air.

Swasta mulai tertarik kelola bandara dan pelabuhan di Indonesia
Kalangan pengusaha menilai langkah Kementerian Perhubungan membuka pengelolaan bandara dan pelabuhan bakal membawa angin segar bagi industri transportasi nasional.
Hal ini sekaligus mempertegas pemisahan fungsi regulator cum operator yang masih melekat di tubuh Kemenhub.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang & Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perhubungan, Carmeilita Hartoto mengatakan pengelolaan bandara dan pelabuhan lewat skema kerja sama pemanfaatan (KSP) bakal menghemat anggara negara.
Anggaran yang semu
andara dan pelabuhan menurut Carmeilita bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok.
"Kami mengapresiasi Kemenhub karena menawarkan swasta nasional terlebih dahulu [dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan]," jelas Carmeilita, Rabu (22/11/2017).
Sebagaimana diketahui, Kemenhub telah menawarkan pengelolaan sepuluh bandara dan 20 pelabuhan kepada pihak ketiga lewat skema KSP.
Pengelolaan bandara dan pelabuhan diestimasi menghemat anggaran negara sedikitnya Rp1 triliun.
Dalam pemanfaatan aset negara, Carmeilita berharap Kemenhub menawarkan sejumlah aset bandara dan pelabuhan yang sudah menguntungkan atau beroperasi secara komersial.
Kadin juga menilai kalangan swasta yang bisa mengelola aset negara perlu mendapat sejumlah insentif seperti permodalan dari perbankan.
Untuk diketahui, saat ini ada dua pelabuhan milik Kemenhub yang sudah dikelola oleh pihak ketiga, yakni Pelabuhan Sintete oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Pelabuhan Probolinggo oleh PT Delta Artha Bahari Nusantara.
Kemenhub juga sudah meneken kesepakatan dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk mengelola Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Waingapu.
Pelabuhan lain yang masuk dalam daftar aset yang ditawarkan ke pihak ketiga antara lain Pelabuhan Badas, Pelabuhan Tanjung Wangi, dan Pelabuhan Kalabahi.
Sementara bandara yang dikerjasamakan operasinya antara lain, Bandara Komodo, Bandara Jalaludin, dan Bandara Radin Inten.
Sebelumnya, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia atau ABUPI juga melirik pengelolaan pelabuhan milik pemerintah lewat skema KSP.
Aulia Febrial Fatwa, Ketua Umum ABUPI mengatakan badan usaha pelabuhan (BUP) yang kurang memiliki kapasitas dalam investasi aset pelabuhan bisa melirik skema KSP.
"Anggota kami akan lebih proaktif melirik pelabuhan-pelabuhan yang bisa di-KSP-kan," jelasnya.
Dia menambahkan, dari 180 BUP, saat ini baru satu BUP yang sudah meneken kerja sama pemanfaatan pelabuhan, yakni PT Delta Artha Bahari Nusantara.
Febri berharap ada lebih banyak BUP yang bisa mengelola pelabuhan dengan skema KSP, terlebih Kementerian Perhubungan juga membuka kesempatan tersebut kepada BUP maupun BUMN pelabuhan.

Groundbreaking bandara Jendral Sudirman pada pertengahan Desember 2017
Groundbreaking Bandara Jenderal Soedirman yang berada di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga akan dimulai pertengahan Desember 2017.
Diharapkan, dengan groundbreaking tersebut BJS bisa beroperasi pada Desember 2018 atau selambatnya awal 2019.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan BJS sebelumnya pangkalan Udara (Lanud) Wirasaba tipe C yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara.
Dia telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin, Asisten Logistik KSAU Marsekal Muda TNI Yadi Husyadi, Direktur Utama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) /Airnav Indonesia Novie Riyanto, dan Bupati Purbalingga Tasdi.
"Penandatanganan di Jakarta, selanjutnya PT Angkasa Pura II yang akan menjadi operator BJS mulai merealisasikan pembangunan fisik dengan finalisasi Detail Enginering Design (DED)," jelasnya, Jumat (17/11/2017).
Ganjar mengatakan, rencana pengembangan Lanud Wirasaba sudah sejak 2006 namun terkatung-katung .
Menuriutnya, bandara ini tidak hanya dibutuhkan untuk Purbalingga tapi daerah lain di sekitarnya. Yakni Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen.
Termasuk beberapa kabupaten di Pantura juga akan diuntungkan, seperti Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.
" Semoga dengan ada bandara ini akses menuju Baturraden dan Dieng, kunjungan wisatawan pun semakin deras sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat," ujarnya.
Selain itu sektor industri juga akan meningkat. Ganjar memberi contoh perkembangan ekonomi di Banyumas yang bertumbuh cepat sekali.
“Misalnya ada pabrik wig di sana yang sudah eksport, kalau ada bandara akan lebih cepat lagi ekonominya,” tegasnya.
Pemkab Purbalingga juga mendapat izin penggunaan lahan milik Markas besar TNI Angkatan Udara di Kemangkon Purbalingga untuk dibuat jalan akses bandara sepanjang 420 meter dan lebar 20 meter.
Lebih lanjut, PT Angkasapura II telah menyiapkan anggaran Rp 350 miliar untuk membangun berbagai sarana prasarana pendukung seperti runway, taxiway, bangunan terminal seluas 3.000
meter persegi dan sarana lain. Untuk landasan pacu, dari sekarang 850 meter, akan diperpanjang menjadi 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Tahap selanjutnya akan diperpanjang lagi menjadi 2.000 hingga 2.400 meter. (Logistik/bisnis.com/hd)

 
Pelindo I Operasikan TPK Perintis ekan Biaya Logistik di Sumatra 30%
AKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I melansir biaya logistik di wilayah Sumatra turun 30% berkat operasional terminal petikemas (TPK) perintis di sejumlah cabang. Peseroan telah menggelontorkan investasi berkisar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar untuk pengembangan TPK perintis.
Bambang Eka Cahyana, Direktur Utama Pelindo I mengatakan pengembangan TPK perintis tersebar di Aceh, Kijang, Sibolga, dan Perawang. Kehadiran TPK perintis membuat penggunaan kontainer untuk pengiriman barang dari dan ke wilayah Sumatra melonjak dalam dua tahun terakhir.
Dia mencontohkan, di Perawang, Kabupaten Siak, Riau volume bongkar muat kontainer kini mencapai 80.000 TEUs dari semula hanya 500 TEUs. Di Pelabuhan Kijang, volume bongkar muat kontainer naik sepuluh kali lipat menjadi 20.000 TEUs.
Menurut Bambang, pengusaha memilih menggunakan kontainer untuk mengirim barang karena lebih aman dan lebih efisien. "Di Kijang, tadinya pakai kapal kayu dari Jakarta. Sekarang pakai kontainer [biaya angkut] turun 30%,'" jelasnya di Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Selain di Kijang, di Pelabuhan Malayahati, Aceh, biaya logistik bahkan turun hingga 50%. Bambang mengklaim, biaya angkut dari Jakarta ke Aceh semula mencapai Rp17 juta, kini lungsur menjadi Rp9 juta. Penurunan biaya logistik menurut Bambang menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Progres pembangunan Kuala Tanjung tahap I capai 94% di sisilaut dan 71% di sisi darat
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melansir progres pekerjaan fisik pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap pertama telah menapai 92% di sisi laut dan 71% di sisi darat. Pelabuhan yang menjadi salah satu proyek infrastruktur prioritas ini bakal beroperasi pada kuartal II/2018.
ACS Humas Pelindo I, Fiona Sari Utami mengatakan di tahap pertama, Pelindo I membangun terminal multiguna berkapasitas 500.000 TEUs. Menurut Fiona, pada tahap pertama, terminal multiguna bakal dikelola oleh PT Prima Multi Terminal.
Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Pelindo I dengan PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pelindo I memegang 55% saham Prima Multi Terminal sedangkan PT PP sebesar 25% dan Waskita 20%.
Setelah tahap pertama rampung, Pelindo I bakal melanjutkan pembangunan tahap kedua. Perseroan akan membangun kawasan industri dengan luas pengembangan 3.000 hektare.
“Pengembangan kawasan industri dapat semakin menurunkan biaya logistik serta berpeluang menciptakan skala ekonomi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2017).
Di tahap ketiga, Pelindo I bakal membangun pelabuhan hub dan tahap keempat akan dibangun kawasan industri strategis.
Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung secara keseluruhan diproyeksi menjadi pelabuhan terbesar dan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia.
Total kapasitas Pelabuhan Kuala Tanjung mencapai 20 juta TEUs. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT KAI : Volume Angkutan KA Barang 2017 Capai 39,96 Juta Ton, Naik 23% dari 2016 Sebesar 32,49 Juta Ton
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia memperkirakan volume angkutan kereta barang pada akhir tahun ini mencapai 39,96 juta ton atau naik 23% dibandingkan dengan sepanjang 2016 yang 32,49 juta ton.
Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Direktur Komersial dan Teknologi Informasi (TI) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bambang Eko Martono mengatakan volume angkutan kereta barang hingga akhir tahun ini diperkirakan tumbuh 22%-23% dibandingkan dengan 2016.
Menurut dia pada Rabu (8/11/2017), dia menjelaskan pertumbuhan itu disebabkan ada penambahan mitra baru dan jumlah hasil produksi mitra eksisting yang diangkut dengan kereta barang.
Namun, dia tak bersedia menyebutkan contoh mitra baru tahun ini. Akan tetapi, dia memerinci barang-barang yang jumlahnya meningkat diangkut oleh kereta barang antara lain batu bara, semen, dan kontainer.
Terkait dengan volume angkutan penumpang pada akhir tahun ini, Bambang mengungkapkan kemungkinan mencapai 387,54 juta penumpang atau naik 10% dibandingkan dengan 2016 yang 352,31 juta.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengatakan pihaknya berharap laba bersih perusahaan pada akhir tahun ini naik 10%-15% dibandingkan dengan laba bersih 2016.
Dia berharap laba bersih berada di kisaran Rp1,2 triliun - Rp1,3 triliun pada akhir 2017 setelah laba bersih pada akhir 2016 sekitar Rp1,02 triliun.
Peningkatan laba bersih perusahaan pada akhir tahun, ungkapnya, karena secara prinsip tahun ini banyak angkutan barang, terutama di Sumatra Selatan. Jumlah angkutan penumpang tahun ini juga tumbuh.
“Secara prinsip pada 2017 ini banyak angkutan barang, utamanya di Sumsel. Juga ada penambahan sedikit untuk angkutan penumpang. Angkutan penumpangnya sedang naik bagus,” kata Edi.


MENHUB : PT KAI Tetap Sebagai Investor Proyek LTR
JAKARTA--Dalam upaya percepatan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodebek, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan PT Kereta Api Indonesia Persero tetap sebagai investor pembangunan proyek ini.
“Seuai Perpres Nomor: 49 tahun 2017, PT KAI tetap adalah sebagai investor maupun nantinya sebagai penyelenggara pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana termasuk pendanaan pembangunan LRT Jabodebek. Ini sudah dikoordinasikan dengan Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan, dan Meneg BUMN. Minggu depan akan ada finalisasi dikoordinir oleh Menko Kemaritiman. Untuk ini kami siap mendukung,” kata Budi, dalam siaran pers pada Jumat (24/11/2017).
Dalam hal penugasan penyelenggaraan sarana LRT Jabodebek, dia menambahkan PT KAI dapat join bersama PT Adhi Karya Tbk. dengan membentuk anak perusahaan atau perusahaan patungan. Kerja sama tersebut, ungkapnya juga diatur dalam Perpres 49 tahun 2017.
“Dengan nantinya PT KAI dan PT Adhi Karya join tentunya akan lebih ringan, hal-hal lain misal terkait pendanaan tentunya ini dapat dibicarakan lebih lanjut oleh kedua perusahaan. Saya yakin nantinya akan lebih optimal,” ujar Menhub.
Lanjutnya, dukungan Kementerian Perhubungan pada pembangunan proyek LRT Jabodebek akan terus dilakukan agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana.
“Dukungan pemerintah agar proyek ini dapat selesai tepat waktu dan ini sangat dibutuhkan masyarakat. LRT jabodebek adalah bagian sistem transportasi massal di wilayah Jabodebek,” lanjut Menhub.
Selain siap mendukung percepatan pembangunan LRT Jabodebek, pemerintah juga akan mendukung dalam hal pemberian subsidi/bantuan dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayana
PT KAI : Nilai Belanja Proyek LTR tuntas bulan ini
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan belanja modal untuk proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) masih dikaji dan akan segera diputuskan pada pekan ini atau akhir November 2017.
Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo mengatakan besaran belanja modal itu masih didiskusikan dan belum final.
“Kalau lebih besar (belanja modalnya) enggak. Kita lakukan beberapa efisiensi,” katanya ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (22/11).
Menurutnya, nilai investasi dari LRT Jabodebek itu akan ditentukan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada pekan ini. Didiek mengatakan 25% dari nilai proyek itu akan dipenuhi dari ekuitas sebesar Rp7,6 triliun dan 75% lainnya berasal dari pinjaman.
Didiek mengatakan penyelesaian kepastian pendanaan atau financial close diharapkan selesai pada pekan kedua atau ketiga Desember 2017. Menurutnya, sejumlah bank milik negara telah berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada proyek LRT.
Seperti diketahui, proyek LRT Jabodebek itu dikerjakan oleh kontraktor BUMN, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sampai saat ini, menurut manajemen Adhi Karya, perkembangan pelaksanaan pembangunan prasarana LRT wilayah Jabodebek telah mencapai 23,4%.
Adhi Karya menggarap proyek prasarana LRT berdasarkan Peraturan Presiden No.98/ 2015 beserta perubahannya sejak 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp21,7 triliun (termasuk pajak).
LRT Jabodebek itu terdiri dari lintas pelayanan 1 dengan ruas Cawang-Cibubur, lintas pelayanan 2 dengan ruas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan lintas pelayanan 3 dengan ruas Cawang-Bekasi Timur.
Untuk perkembangan masing-masing lintas pelayanan yaitu Cawang-Cibubur sebesar 42,2%, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 9,6% dan Cawang-Bekasi Timur 24,6%. Pelaksanaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek direncanakan selesai pada 2019.

PT Adhi Karya sudah inves Rp4,5 trilun untuk proyek LTR Jabodetabek
PT Adhi Karya Tbk. sudah mengucurkan dana senilai Rp4,5 triliun untuk pembangunan proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodebek.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Operasi III Adhi Karya Pundjung Setya Brata usai mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta pada Jumat (27/10 /2017).
"Kami hanya mau memastikan bahwa [dana yang kami keluarkan] diganti tahun ini. Sampai September sekitar Rp4,5 triliun," ujarnya.
Dana tersebut akan diganti oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemilik proyek kepada Adhi Karya selaku kontraktor sesuai progres pembangunan yang telah dilakukan oleh Adhi Karya hingga tenggat waktu tertentu.
Nilai yang harus dibayarkan KAI untuk tahun ini masih dalam proses penghitungan. Dia menerangkan perkiraan pembayaran baru akan bisa direalisasikan pada akhir 2017.
Pihaknya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu proses penghitungan agar pada Desember 2017 bisa dibayar.
Berdasarkan aturan yang disepakati, KAI harus membayar lunas keseluruhan dana yang telah dikeluarkan Adhi Karya untuk mengerjakan proyek LRT Jabodebek. "Mestinya semuanya, sesuai yang disepakati, sesuai dengan progres."
Terkait dengan progres pembangunan proyek, ditargetkan akhir tahun ini rampung 35%. Brata mengatakan hingga Oktober 2017 total pembangunan sudah sampai 24%. Perinciannya, rute Cibubur-Cawang 41%, Cawang-Dukuh Atas 8,9% dan Cawang-Bekasi Timur 42,3%.
Untuk diketahui, proyek LRT Jabodebek memerlukan biaya sarana dan prasarana sebesar Rp27,5 triliun pada tahap pertama.
Dari total investasi Rp27,5 triliun tersebut, Rp18,5 triliun di antaranya pinjaman perbankan. Sisanya, Rp9 triliun penyertaan modal negara kepada KAI sebesar Rp7,6 triliun dan PT Adhi Karya Tbk. Rp1,4 triliun.
Pemerintah menargetkan penyelesaian financial closing untuk proyek tersebut sudah bisa dirilis pada November 2017.
Adapun besaran tarif yang akan dikenakan terhadap penumpang LRT Jabodebek sebesar Rp12.000 per orang. Kemudian, PT Kereta Api Indonesia sebagai investor akan mendapatkan total dana subsidi PSO dari pemerintah sekitar Rp16,7 triliun secara keseluruhan selama 12 tahun.
Jumlah penumpang moda transportasi berbasis rel tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400.000 orang per hari pada tahun ke-12. (Logistik /bisnis.com /antara/hd)

 
Pemerintah Perlu Matangkan Proyek Revitalisasi Jalur Ka Surabaya-Jakarta
JAKARTA (LOGISTICS) : Masyarakat Transportasi Indonesia menilai pemerintah sebaiknya mematangkan satu pilihan dan melihat kebutuhan dalam jangka panjang dalam merevitalisasi jalur kereta api di utara Pulau Jawa rute Jakarta-Surabaya
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengungkapkan, rel baru khusus untuk rangkaian kereta api dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer per jam dapat memperlancar perjalanan dan mempersingkat waktu tempuh moda transportasi berbasis rel itu.
Sementara itu, frekuensi perjalanan kereta api penumpang dan barang yang ada saat ini bisa dioptimalkan dengan rel yang terpisah.
“Di jalur baru, KA kecepatan sedang bisa punya jalur 'eksklusif', sehingga bisa memperlancar perjalanan dan menyingkat waktu tempuh,” kata Aditya, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Hanya saja, dia menjelaskan, pembangunan rel baru tersebut akan menelan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan mengubah rel lama dalam proyek revitalisasi jalur kereta api di utara Pulau Jawa rute Jakarta-Surabaya.
Tidak hanya itu, dia menambahkan, pemerintah akan mendapatkan dua masalah jika membangun rel baru di samping yang sudah ada. Pertama, pemerintah perlu melakukan pembahasan lahan dan tidak yakin ruang atau lahan yang ada cukup untuk dibangun rel baru tersebut.
Kedua, pembangunan rel baru yang bersisian dengan yang sudah ada tetap perlu menghilangkan pelintasan sebidang. Kondisi tersebut, paparnya tentu akan menambah biaya.
Dia mengingatkan, pemerintah harus memastikan bahwa rel baru khusus kereta api dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer per jam tersebut dapat digunakan jika pemerintah ingin mengubahnya menjadi kereta api cepat. “Sehingga tidak mubazir karena harus membangun jalur baru lagi,” katanya.

Hasil Kajian JICA Untuk Revitalisasi Jalur Ka Jakarta-surabaya Akan Dinilai Pihak Ketiga
Kementerian Perhubungan akan menggandeng pihak ketiga untuk mengevaluasi hasil kajian Badan Kerjasama Internasional Jepang, JICA, terkait proyek revitalisasi jalur kereta Utara Jawa lintas Jakarta--Surabaya.
Penilaian dari pihak ketiga dibutuhkan agar anggaran untuk proyek ini tidak membengkak.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini pihaknya belum menerima hasil kajian JICA. Dia menuturkan, Kemenhub menargetkan proses penilaian studi JICA rampung pada Desember 2017.
Budi Karya menambahkan, bila tidak sesuai dengan ekspektasi, hasil kajian JICA perlu dinilai oleh pihak ketiga guna memenuhi aspek tata kelola yang baik.
Untuk diketahui, dalam proyek revitalisasi jalur kereta lintas Jakarta--Surabaya ini, Kemenhub juga menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat studi. Hasil studi dari BPPT dan JICA akan diselaraskan untuk mencari rancangan paling ekonomis.
Budi Karya menuturkan, Kemenhub harus teliti terhadap hasil kajian JICA karena proyek revitalisasi jalur kereta Utara Jawa lintas Jakarta--Surabaya bernilai besar.
"Kalau ada deviasi, kami tunjuk pihak lain untuk evaluasi. Kami gak mau [rencana] Rp60 triliun itu tiba-tiba [karena hasil kajian] menjadi Rp100 triliun," jelasnya di Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Sebelumnya, Menhub memaparkan, selisih kebutuhan investasi untuk revitalisasi jalur kereta api lintas Jakarta--Surabaya sangat besar.
Bila menggunakan jalur yang sudah ada, investasi ditaksir mencapai Rp60 triliun sedangkan bila membangun jalur baru, proyek ini bakal menelan anggaran Rp80 triliun.
Di lain pihak, Perwakilan Senior Representative JICA Kantor Indonesia Kawabata Tomoyuki mengatakan pihaknya telah melakukan survei lapangan bersama Ditjen Perkeretaapian dan BPPT.
Dia menyebut, Pemerintah Indonesia ingin hasil prastrudi kelayakan bisa selesai tahun ini.
Dia menuturkan, hasil studi memang akan diserahkan ke Pemerintah Indonesia.
"Nanti akan diputuskan apakah dilanjutkan atau tidak ke studi kelayakan," ujarnya.
Bila revitalisasi jalur kereta api lintas Jakarta-Surabaya dilakukan, waktu tempuh dua kota utama di Indonesia bisa mencapai 5,5 jam dengan kecepatan 160 km per jam. Saat ini, waktu tempuh kereta api Jakarta-Surabaya mencapai 8 jam. (Logistik/bisnis.com/hd)

 
INSA Yakini Industri Pelayaran 2018 Akan Membaik
(LOGISTICS) : Kalangan pengusaha pelayaran optimistis laju bisnis pada 2018 bakal moncer berkat pemulihan di segmen curah dan tongkang. Adapun, segmen pelayaran lepas pantai atau offshore diperkirakan masih lesu.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan kondisi pelayaran offshore masih lesu karena aktivitas kontraktor migas redup sebagai imbas dari tren harga minyak dunia yang belum kembali ke level ideal.
Untuk diketahui, dalam setahun terakhir harga minyak WTI dan Brent memang naik menjadi US$56,61 dan US$64,42 per barel. Namun harga tersebut masih di bawah level kejayaan harga minyak tiga tahun silam yang sempag menyentuh level US$100 per barel.
“Dan hingga saat ini, belum terlihat geliat offshore pada tahun depan, karena harga minyak belum menunjukkan level ideal untuk dilakukan aktivitas pengeboran kembali,” ujar jelas Carmeilita, Selasa (21/11/2017).
Di segmen curah, perusahaan pelayaran memproyeksi angkutan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) bakal pulih, terutama untuk angkutan ekspor. Hal ini disebabkan para pengusaha memilih menggenjot pasar ekspor seiring dengan kenaikan harga.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebelumnya melansir hingga September 2017 terdapat kenaikan permintaan dari Timur Tengah sebesar 26%, Pakistan 9%, dan Uni Eropa 1%. Secara keseluruhan, hingga September 2017 kinerja eskpor minyak sawit masih berada dalam tren positif dengan total volume 2,76 juta ton.
Sementara itu, di pasar domestik usaha pengangkutan di segmen tongkang (barge) menikmati dampak dari pembangunan infrastruktur. Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan pemilik kapal tongkang banyak mendapat permintaan angkutan batu, beton, pasir, semen dan lainnya.
Angkutan batu bara curah juga dinilai sudah mengalami pemulihan. Hal ini tercermin dari kenaikan permintaan kapal tug boat dan tongkang untuk angkutan batu bara. "Saat ini tidak ada kapal (tongkang) iddle atau menganggur bahkan cenderung kekurangan kapal," imbuhnya.
Di sisi lain, angkutan general kargo dan kontainer diperkirakan bakal stabil pada 2018. Budhi mengatakan, tren di segmen pelayaran kargo bakal mengikuti pertumbuhan ekonomi. Budhi menambahkan, berbagai kebijakan pemerintah pro-maritim seperti Tol Laut bakal memberi dampak positif terhadap industri pelayaran.

GAPASDAP Tolak Moratorium Izin Penyeberangan Baru Di Lintas Merak - Bakauheni
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta Kementerian Perhubungan moratorium izin penyebrangan baru di lintasan Merak-Bakauheni. Gapasdap menyarankan penerbitan izin baru disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur dermaga.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Sutomo mengatakan penerbitan izin baru penyelenggaraan penyebrangan di lintasan Merak-Bakauheini bakal membuat tingkat oversupply semakin tidak tinggi.
Dia khawatir, kondisi tersebut membuat iklim usaha menjadi tidak sehat dan berimbas kepada kualitas layanan jasa.
Menurut Khoiri, saat ini ada 68 kapal feri yang beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni dan mulai Januari 2018 ada 14 kapal baru yang diizinkan beroperasi di lintasan tersibuk di Indonesia itu. Arkian, tahun depan bakal ada 82 kapal feri yang beroperasi. "Kalau ada 82 kapal, kapal hanya bisa beroperasi 8 hari dalam sebulan," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (21/11/2017).
Khoiri menjelaskan, waktu operasional menjadi terbatas karena kapasitas dermaga tidak bisa menampung kapal secara penuh. Dia menggambarkan, dari enam dermaga di Pelabuhan Penyebrangan, dua dermaga, yakni Dermaga I dan Dermaga II kurang memadai untuk kapal berukuran di atas 3.000 GT.
Dalam perhitungan Gapasdap, secara ideal satu dermaga maksimal hanya bisa melayani lima kapal sehingga dengan enam dermaga idealnya hanya 30 kapal yang beroperasi di Merak. Dengan kondisi saat ini ada 68 kapal beroperasi, tingkat oversupply mencapai 126%.
Di sisi lain, Gapasdap mengingatkan rencana pelarangan kapal feri di bawah 5.000 GT mulai Desember 2018 bakal mengurangi fleksibilitas operasional pengusaha penyebrangan. Hal ini disebabkan tingkat okupansi di penggalan waktu per hari berbeda. Khoiri mencontohkan, okupansi tertinggi terjadi pada malam hari sebesar 60% sedangkan di pagi hari dan siang hari masing-masing 20% dan 40%.
"Jadi seperti pesawat, di jam sibuk dia pake pesawat wide body. Di jam biasa dia pake pesawat yang lebih kecil," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemehub berencana mengalihkan operasional kapal penyebrangan di bawah 5.000 GT di lintasan Merak-Bakauheni. Hal ini dilakukan untuk mengurangi waktu tempuh pelayaran (sailing time) dari saat ini 120 menit menjadi 90 menit dengan kecepatan 10 knot. (Logistik/bisnis.com/hd)