Logistics Journal No. 189 / Oktober 2017
 
cover oktb 2017
 
Editorial - Musyawarah Wilayah V
ahun 2017 di bulan November ini akan berakhir masa bakti kepengurusan DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur 2012-2017. Untuk mengakhiri periodisasi ini harus melalui tahapan Musyawarah Wilayah. Yaitu forum untuk mengambil keputusan tertinggi di tingkat provinsi. Keputusan yang berkaitan dengan pelaporan hasil pelaksanaan program kerja periode 2012-2017, menetapkan program kerja dan memilih Ketua Umum dan kepengurusan DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur masa bakti 2017-2022.
Kesempatan bagi seluruh perusahaan anggota ALFI/ILFA Jawa Timur untuk berperan serta dalam perhelatan ini. Ada beberapa tahap dalam musyawarah tersebut yang akan memberikan kesempatan para anggota sebagai peserta musyawarah untuk melakukan evaluasi hasil kerja selama 5 (lima) tahun terakhir. Mengajukan gagasan dan pendapat untuk program kerja 5 (lima) tahun akan datang, termasuk pula memilih Ketua Umum dan kepengurusan DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur 2017-2022 melalui perwakilan unsur-unsur yang ada di formatur.
Sessi yang membahas program kerja untuk periode 2017-2022 adalah sessi yang sangat diharapkan dapat memberikan penguatan bisnis perusahaan anggota. Tidak hanya beberapa perusahaan tertentu tapi diharapkan bisa memberikan manfaat bisnis dalam skala luas bagi mayoritas perusahaan anggota. Maka sangat diharapkan keterlibatan anggota sebagai peserta MUSWIL secara aktif memberikan masukan dan pendapatnya dalam formulasi program kerja tersebut.
Musyawarah Wilayah ini mengambil thema “Menguatkan Eksistensi Perusahaan Anggota ALFI/ILFA Dalam Bisnis Forwarding Berbasiskan Teknologi Informasi”. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya sekedar untuk internet, web site, email saja. Saat ini semua kegiatan tidak ada yang tidak bersentuhan dengan teknologi informasi. Saat ini yang dimiliki hampir seluruh PPJK adalah sistem online untuk arus dokumen di Bea Cukai, tapi apakah arus dokumen yang ada di kantor Bea Cukai bisa di tracking dan di tracing, jawabannya tidak bisa. Ada beberapa perusahaan anggota yang sudah mampu memberi fasilitas tracking terhadap cargo, namun belum bisa metracking dokumennya sudah selesai atau belum.
Ada suatu gap antara keinginan pemerintah dalam menerapkan INSW dengan praktek yang dilakukan instansi fungsionalnya. Karena INSW hanya diperlakukan sebatas tertentu saja tidak secara menyeluruh fungsi dan fasilitas INSW dimaksimalkan. Seperti fungsi tracking dan tracing, flow of document, flow of good maupun flow of money harus dijalankan secara utuh tidak parsial. Memang harus ada connecting antara port net dan trade net, antara penyedia jasa kepelabuhanan dengan instansi pelayanan dan otoritas kepelabuhanan. Yang ada saat ini hanya “seolah-olah” sudah mempergunakan online sistem melalui wajah INSW.
Ilustrasi bisnis di atas akan menjadi dasar pengembangan program kerja untuk lima tahun mendatang bagi DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur 2012-2022. Harapannya, perusahaan anggota memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi. Pilihannya hanya dua, tinggal ditempat atau melesat bersama perubahan. (guslim-oktober'17)

 
Presiden Jokowi Desak Pengembangan Bandara Trunojoyo
SUMENEP (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta jajaran pemerintah fokus menyelesaikan konektivitas dengan percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, sampai dengan bandara.
Kali ini, Kepala Negara mengatakan tentang pentingnya konektivitas antar pulau maupun di dalam pulau. Begitu pula saat mendengarkan penjelasan Menteri Perhubungan tentang pengembangan Bandar Udara Trunojoyo Sumenep.
“Konektifitas transportasi harus selalu dikembangkan,” kata Presiden dalam siaran pers, Minggu (8/10/2017).
Pihaknya mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah memperpanjang landasan Bandara Trunojoyo dari 1.100 meter menjadi 1.600 meter, sehingga pesawat komersial kelas ATR sudah dapat mendarat sejak pekan lalu.
Namun, dirinya meminta Menteri Perhubungan agar Bandara Trunojoyo dapat digunakan oleh pesawat yang lebih besar lagi. Hal ini disampaikan Presiden mengingat Pulau Madura dengan penduduk 4 juta jiwa memiliki potensi ekonomi dan mobilitas tinggi bepergian ke berbagai destinasi.
“Harus diperpanjang lagi agar dapat digunakan pesawat yang lebih besar,” ucap Presiden.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa diperlukan perpanjangan landasan dari saat ini 1.600 meter dan lebar 30 meter menjadi 2.250 meter dan lebar 45 meter agar dapat digunakan oleh pesawat jet. Guna menampung calon penumpang maupun penumpang yang datang diperlukan pengembangan luas terminal.
“Namun perluasan terminal ini tidak dapat diselesaikan sekaligus, tapi melalui pentahapan. Tahap 1 seluas 800 meter persegi, tahap 2 seluas 1.160 meter persegi dan tahap 3 seluas 2.139 meter persegi,” ucap Budi.
Perpanjangan landasan pacu dan perluasan terminal ini akan selesai pembangunannya pada tahun 2019. “Semuanya akan selesai tahun 2019,” ucap Budi.
 
Kemenhub Kaji perpanjangan landasan pacu Bandara Trunojoyo
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengkaji kemungkinan perpanjangan lagi landas pacu (run way) Bandara Trunojoyo Sumenep jadi 2.250 meter.
“Ya. Itu masih akan dikaji," kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso menjawab pers di sela kunjungan Presiden Joko Widodo di Sumenep, Jawa Timur, Minggu (8/10/2017).
Peryataan tersebut disampaikan terkait permintaan Presiden Joko Widodo ketika mengawali kunjungannya ke Kabupaten Sumenep agar landas pacu bandara itu diperpanjang lagi dari 1.600 menjadi 2.250 meter.
"Harus diperpanjang lagi agar dapat digunakan pesawat yang lebih besar," ucap Jokowi mengawali kunjungannya di Pulau Madura, di Sumenep atau sesaat setelah mendarat di Bandara Trunojoyo.
Pulau Madura dengan penduduk empat juta jiwa, menurut hemat Jokowi, memiliki potensi ekonomi dan mobilitas tinggi bepergian ke berbagai destinasi.
Menurut Agus, kajian akan difokuskan apakah benar proyeksi permintaan penumpang dan pendukung lainnya benar-benar terbukti landas pacu bandara sudah harus diperpanjang lagi.
"Kami memang sudah menerima usulan review (kajian) rencana induk Bandara Trunojoyo dengan run way diperpanjang lagi dari 1.600 meter saat ini menjadi 2.250 meter sehingga mampu didarati pesawat jet, " katanya.
Agus mengakui, Bandara Trunojoyo kini memasuki masa pembentukan pasar setelah sekitar seminggu lalu sudah dibuka untuk penerbangan komersial.
"Sejak Wings Air dengan pesawat ATR-72 berkapasitas 70 orang sehari sekali untuk Surabaya-Sumenep, pasar baru sedang terbentuk, " katanya.
Agus juga menyebut tren peningkatan permintaan penumpang memang diperkirakan akan membaik karena sejak awal dibuka tingkat isian penumpang di atas 70-80 %.
"Bahkan hari hari terakhir ini sudah banyak penumpang yang ditolak karena selalu di atas 100 %," kata Agus sambil menambahkan bahwa penerbangan Surabaya-Sumenep dengan lama tempuh 40 menit sangat efisien.
Sementara, jika menggunakan moda darat dari Surabaya-Sumenep saat ini lama tempuhnya 5-6 jam.
"Jadi, wajar dengan harga tiket di bawah Rp500.000, rute ini sangat kompetitif," kata Agus.
 
Perluasan Apron Bandara Blimbingsari Butuh Rp. 100 miliar
Perluasan pelataran pesawat (apron) di Bandar Udara Blimbingsari di Banyuwangi memerlukan investasi Rp100 miliar dan ditargetkan dimulai tahun ini.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan dana tersebut akan dikucurkan PT Angkasa Pura (AP) II, pengelola Bandara Blimbingsari.
“Semua dari AP II dananya, dan harapannya mulai dilakukan tahun ini,” jelasnya.
Perluasan apron tersebut, kata Anas, diharapkan bisa mendukung pengembangan kapasitas ekonomi daerah, utamanya di bidang pariwisata. Terlebih per Jumat (8/9/2017) Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 264 resmi melayani rute Jakarta-Banyuwangi.
Penerbangan langsung dari Jakarta tersebut memperkuat penerbangan yang sudah eksisting, baik dari Bandar Udara Juanda, Surabaya maupun Jakarta.
“Jadi sekarang sangat mungkin pagi wisata di Banyuwangi, sedangkan siang sudah berada kembali di Jakarta,” tutur Anas.
Selain memacu kunjungan wisatawan, perluasan pelataran pesawat di Bandar Udara Blimbingsari juga bisa memperkuat fungsi Bandara Ngurah Rai di Bali. Dengan demikian, ketika ada konferensi internasional di Bali, private jet dan pesawat lain bisa parkir di Banyuwangi.
(Logistics/bisnis.com/hd)


Dunia Lesu Industri Perkapalan Indonesia Malah Tumbuh
JAKARTA (LOGISTICS) :- Indonesia mengalami anomali dalam industri perkapalan. Saat industri global mengalami kelesuan, permintaan di dalam negeri justru meningkat.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Tjahjono Roesdianto mengatakan tumbuhnya industri perkapalan di Tanah Air ditandai dengan meningkatnya order kapal kepada anggota Iperindo.
"Industri global jatuh karena sepi order, tapi Indonesia malah tumbuh. Kami dapat pesanan kapal banyak," katanya di Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Bergairahnya industri perkapalan juga tak lepas dari program pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di sektor maritim di antaranya program tol laut dan pemberantasan illegal fishing.
Selain kebanjiran order, lesunya pasar dunia juga membuat galangan kapal dalam negeri didekati oleh perusahaan produsen kapal dari luar negeri.
"Hampir tiap hari Iperindo ditemui calon vendor dan menawarkan produk karena [pasar] internasional sedang sepi," imbuhnya.
Momentum ini, katanya, harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah dan pelaku usaha. Namun, dia meminta kepada pelaku usaha agar tidak hanya sekadar menjual hasil produksi tetapi juga menumbuhkan industri dalam negeri.
Caranya dengan meningkatkan kandungan lokal dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki perusahaan asing yang ingin bekerja sama. Disamping itu, investor asing juga harus diajak untuk membuat basis produksi di Indonesia agar negara mendapat manfaat.
Galangan kapal juga diharapkan berekspansi bisnis dengan mengincar dunia swasta dan tak selalu berharap pada order pemerintah. Selama ini galangan kapal masih bergantung pada kebutuhan kapal dari pemerintah seperti kapal patroli. Padahal ada banyak peluang lain seperti kapal untuk mengangkut LNG.
Samudra Shipyard targetkan 2 unit kapal perintis pesanan Kemenhub diluncurkan akhir 2017
Samudra Shipyard Targetkan 2 Unit Kapal Perintis Pesanan Kemenhub Diluncurkan Akhir 2017
Direktur Utama Samudera Shipyard Bani Maulana Mulia mengatakan pihaknya menerima pesanan kontrak pembangunan kapal dari pemerintah semenjak November 2015 lalu.
Perjanjian ini mensyaratkan perusahaan merampungkan pembangunan selama 24 bulan."Kapal kedua pesanan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diberi nama Sabuk Nusantara 98.
Sebelumnya, pada bulan Juni 2017 lalu Samudera Shipyard telah meluncurkan kapal pertama dengan spesifikasi yang sama dan diberi nama Sabuk Nusantara 106," kata Bani di galangan kapal PT Yasa Wahana Tirta Samudera, Tanjung Emas, Semarang, Kamis (5/10/2017).
Bani mengatakan kapal yang menjadi bagian dari Tol Laut ini memiliki panjang 62,8 meter, lebar 12 meter, kecepatan 12 knot, dan kapasitas penumpang 400 orang dan barang 100 ton. Kapal ini rencananya akan dioperasikan di Indonesia Timur.
"Kami masih menunggu pemerintah menunjuk operatornya," katanya.
Dia mengatakan Samudera Shipyard merupakan lini bisnis Samudera Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan, perawatan & perbaikan kapal. Selain membangun kapal, pihaknya juga tengah gencar mengikuti lelang untuk menjadi operator.
Melalui program tol laut diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah kepulauan yang sebelumnya tidak terjangkau transportasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta.
Bani meyakini jika semua pulau sudah terhubung, dengan sendirinya investor akan masuk untuk membangun ekonomi di daerah tersebut.
"Di samping itu, program tol laut juga berdampak positif untuk industri galangan nasional," katanya. (Logistics/hd)


Anak Usaha Pelindo II Kembangkan Layanan Logistik di 6 Negara
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Electronic Data Interchage Indonesia (EDII)-anak usaha PT.Pelindo II melakukan sinergi dalam pengembangan layanan logistik dengan entitas sejenis di enam negara kawasan Asia.
Hal itu ditandai dengan nota kesepahaman bersama (MoU) perusahaan e-commerce dari enam negara di kawasan itu terkait kerja sama di bidang perdagangan ekspor impor.
Dirut PT.EDII, E.Helmi Wantono mengatakan kerja sama tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha di Indonesia.
Penandatanganan MoU itu dilakukan di Kualalumpur Malaysia (5/10/2017) oleh perwakilan dari tujuh perusahaan yakni, PT EDII, DNeXPORT Sdn Bhd (Malaysia), GETS Asia Pte Ltd (Singapura), TIFFA EDI Services Co Ltd (Thailand), InterCommerce Network Services Inc (Filipina), Trade-Van Information Services Co. (Taiwan), dan KTNET (Korea Selatan).
Dia mengatakan, dengan adanya MoU tersebut, diharapkan memperkuat kerjasama dan kemitraan di bidang trade facilitator antar negara dikawasan tersebut.
"Juga akan dilakukan pengembangan dan peluang bisnis layanan antar negara untuk komunitas transportasi dan logistik di wilayah cakupan masing-masing," ujarnya melalui siaran pers PT.EDII, Jumat (6/10/2017).
Dijelaskan, yang terlibat dalam MoU tersebut juga merupakan anggota dari Pan Asia E-Commerce Alliance (PAA), yaitu sebuah aliansi penyedia layanan deklarasi kepabeanan yang menghubungkan antara pelaku usaha dengan Bea Cukai dan instansi pemerintah yang mendukung perdagangan di negara masing-masing.
emajukan nilai keamanan pertukaran data elektronik untuk memfasilitasi perdagangan secara global.
Helmi mengatakan, kolaborasi ini menunjukkan bahwa EDII sebagai perusahaan dari Indonesia diakui keberadaannya dalam pasar Asia.
"Melalui kolaborasi dengan 6 perusahaan di Asia ini pula, EDII turut berkontribusi dalam mewujudkan visi Induk Perusahaan yakni Pelindo II untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan,”tuturnya.
Dikatakan, EDII sebagai anak usaha BUMN secara aktif akan terlibat dalam pertukaran informasi terkait perkembangan teknologi dan bisnis yang dapat mendorong perusahaan Indonesia untuk bermain di pasar global. Menurutnya, kecepatan dan keakuratan data menjadi hal yang utama di era perdagangan digital saat ini.
"Kami senantiasa memberikan inovasi guna mempercepat pertukaran informasi peningkatkan ekspor Indonesia," ujarnya.
Eksekutif Chairman DNex Malaysia, Datuk Samsul menyatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam MoU akan bekerja sama untuk rencana pengembangan, bisnis, dan gagasan dalam memulai layanan antar negara untuk supply chain dan komunitas logistik.
 
Pelihara CC, Pelindo IV nyatakan Pelabuhan Makasar telah beraktivitas normal
PT Pelabuhan Indonesia IV menyatakan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, tetap berlangsung seperti biasa, meskipun ada satu unit alat bongkar muat jenis container crane (CC) yang sedang menjalani pemeliharaan.
General Manager PT Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Makassar (TPM), Yosef Benny Rohy mengatakan saat ini total ada tujuh CC yang dimiliki oleh TPM dan satu CC memang sedang dalam pemeliharaan.
“Tetapi, [pemeliharaan] tersebut tidak lantas membuat aktivitas bongkar muat di TPM melambat atau terganggu. Karena dengan enam CC yang masih berfungsi dengan baik saat ini, aktivitas bongkar muat tetap berlangsung seperti biasanya,” ujarnya melalui siaran pers pada Jumat (6/10/2017).
Yosef menyatakan hal itu menepis kabar dari beberapa pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI/ILFA) Sulselbar, yang mengeluhkan antrean kapal di Pelabuhan Makassar akibat terganggunya aktivitas bongkar muat barang karena ada satu alat CC yang rusak.
Menurut beberapa pengusaha tersebut, rusaknya salah satu alat CC di TPM, menghambat aktivitas bongkar muat barang mengingat volume arus keluar masuk di Pelabuhan Makassar sudah semakin besar, sehingga pihak TPM kesulitan melayani bongkar muat.
Akibatnya, terjadi antrean kapal yang cukup lama dan membuat beberapa pengusaha pengguna jasa pelabuhan pun mengeluh.
Yosef mengatakan bahwa antrean kapal di Pelabuhan Makassar sama sekali tidak ada kaitannya dengan satu unit CC yang sedang dalam pemeliharaan tersebut.
“Maintenance alat adalah hal yang biasa kami lakukan. Agar alat bisa berumur panjang, memang harus dilakukan pemeliharaan berkala dan [pemeliharaan] alat ini sama sekali tidak pernah mengganggu aktivitas bongkar muat barang di TPM, karena dengan enam alat yang masih berfungsi dengan baik, semua tetap bisa berjalan dengan semestinya,” jelasnya.
Dia mengutarakan ditambah dengan pelayanan di TPM yang sejak lama sudah menerapkan sistem 1 x 24 jam selama 7 hari, kondisi pemeliharaan alat itu sama sekali bukan hambatan untuk aktivitas bongkar muat.
Namun, lanjutnya, jika ternyata masih terlihat ada antrean kapal di Pelabuhan Makassar, biasanya bukan karena kegiatan bongkar muatnya belum bisa terlayani akibat adanya satu alat CC yang sedang menjalani pemeliharaan.
“Biasanya antrean masih terjadi karena pemilik barang belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan, atau dokumennya masih sedang diurus, sehingga barangnya belum bisa dibongkar," paparnya.
Selain itu, tambahnya, antrean juga kerap terjadi akibat kedatangan kapal yang bersamaan karena belum semua pelayaran melaksanakan windows sistem.
Kondisi kapal yang tiba secara bersamaan, menurut Yosef, merupakan kondisi yang tidak biasa. Ditambah lagi, terdapat beberapa kapal yang lambat keluar karena masih menunggu muatan.
Dia menuturkan itulah sebabnya perlu diterapkan windows sistem agar seluruh aktivitas kapal dapat terjadwal dan terencana, sehingga nantinya tidak ada lagi kedatangan kapal yang menumpuk bersamaan di satu waktu sehingga menguntungkan dan bermanfaat bagi semua pihak.
“Pada prinsipnya, kami juga tidak mau ada kapal yang antre di pelabuhan. Tapi, kami juga tidak bisa melakukan bongkar muat jika barangnya belum dilengkapi dengan dokumen yang semestinya,” tuturnya.
Dia menyatakan PT Pelindo IV selalu optimistis arus bongkar muat barang di TPM meningkat antara 2% - 3% setiap tahun.
Pada 2016, TPM berhasil mencatatkan kinerja bongkar muat barang sebanyak 484.161 twentyfoot equivalent units (TEUs), atau meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun ini, kami targetkan arus bongkar muat barang mencapai 496.733 TEUs hingga akhir 2017 nanti.” (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT Pelindo III Yakin Bisa Kelola Sendiri PT TPS, Pasca Hengkangnya Dubai Port
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) bakal mengelola penuh Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada April 2019 setelah Dubai Port World tidak melanjutkan kontrak.
Direktur Utama Pelindo III, Ari Askhara mengatakan perseroan bakal membeli 49% saham DP World di TPS sebagai konsekuensi dari hengkangnya operator pelabuhan asal Uni Emirat Arab tersebut. Menurut Ari, nilai saham DP World yang bakal diambil alih perseroan mencapai Rp600 miliar.
"Sekarang sudah clear, kami yang akan pegang [pengelolaan TPS]. Proses adminitrasi akan kami closing di 2017. Transaksinya sendiri di April 2018," ujarnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Sebagaimana diketahui, manajemen DP World sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak pengelolaan di TPS yang akan berakhir di April 2019. DP World kecewa karena syarat perpanjangan kontrak yang ditawarkan pemerintah Indonesia dinilai tidak sesuai ekspektasi perseroan.
Chairman dan CEO DP World Group, Sultan Ahmed Bin Sulayem, mengatakan selama kurun waktu 20 tahun terakhir, DP World turut andil dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia di mana melayani para pengguna jasa seperti maskapai pelayaran, pengusaha perdagangan dan manufaktur, serta pengguna jasa lainnya.
"Tapi sayangnya, kontribusi positif itu tidak sepenuhnya diakui. Kami juga kecewa karena syarat perpanjangan kontrak yang ditawarkan otoritas Indonesia tidak memenuhi ambang batas yang kami miliki untuk melanjutkan investasi," jelas Sultan Ahmed dalam keterangan resmi yang dirilis 17 September 2017.
Sebagaimana diketahui, DP World memegang 49% saham di TPS sejak 1999 sedangkan sisanya dimiliki oleh Pelindo III. DP World menjadi pemilik 49% saham TPS setelah mengakuisisi induk P&O Dover pada 2006.
Adapun P&O Dover memiliki 49% saham TPS sejak 1999 di mana saat itu Pelindo III melakukan privatisasi saham di TPS. TPS berkontribusi 2,1 juta TEUs terhadap total arus petikemas yang ditangani DP World sebanyak 85 juta TEUs.
 
PT TPS catat arus bongkar muat kontainer hingga September 2017 tumbuh 3%
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencatatkan kinerja arus petikemas ekspor impor pada September 2017 meningkat 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Public Relations TPS, M. Solech mengatakan arus peti kemas di TPS hingga September ini mampu menembus 957.975 TEUs, sedangkan pada September 2016 mencapai 926.579 TEUs.
“Meningkatnya kinerja arus petikemas ini merupakan capaian dari peningkatan layanan kami seperti beroperasinya 3 unit Container Crane (CC) baru di dermaga internasional," katanya dalam siaran pers, Kamis (5/10/2017).
Dia mengatakan tahun ini pun TPS tengah menyelesaikan progres elektrifikasi CC di dermaga internasional tahun ini untuk meningkatkan kinerja pelayanan sesuai dengan target.
Solech menambahkan, kunjungan kapal internasional di TPS pada periode tersebut juga naik 9,5%, di mana tercatat ada sebanyak 748 unit kapal yang datang.
Sedangkan tahun lalu kedatangan kapal internasional hanya sebanyak 683 unit.
Sejalan dengan upaya peningkatan layanan, TPS pada Kamis 5 Oktober 2017 juga telah menyalurkan 200 paket sembako untuk para sopir truk kontainer yang beroperasi di TPS untuk memeriahkan Hari Perhubungan Nasional 2017.
Adapun paket sembako tersebut berisi minyak goreng, kecap, jus buah, susu, gula, kopi, dan peralatan mandi seperti handuk dan pasta gigi.
 
Dubai Port Kecewa Tidak Bisa Memperpanjang Kontrak Kelola PT TPS
Dubai Port World Ltd atau DP World memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak pengelolaan terminal petikemas di Surabaya di mana kontrak tersebut jatuh tempo pada April 2019.
DP World kecewa karena syarat perpanjangan kontrak yang ditawarkan pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan perhitungan perseroan.
Chariman dan CEO DP World Group, Sultan Ahmed Bin Sulayem, mengatakan selama kurun waktu 20 tahun terakhir, DPP World turut andil dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.
Mereka melayani para pengguna jasa seperti maskapai pelayaran, pengusaha perdagangan dan manufaktur, dan pengguna jasa lainnya.
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) juga mendapat manfaat langsung dari peningkatan produktivitas, program pengembangan dan pelatihan, dan budaya kerja DP World dalam aspek keamanan dan keselamatan.
DP World secara signifikan juga telah menanamkan modal untuk infrastruktur terminal di mana hal itu turut menciptakan lapangan kerja dan menyumbang pertumbuhan baik untuk pelabuhan maupun ekonomi daerah.
"Tapi sayangnya, kontribusi positif yang diciptakan oleh operator temrinal global di Indonesia tidak sepenuhnya diakui. Kami juga kecewa karena syarat perpanjangan kontrak yang ditawarkan otoritas Indonesia tida memenuhi ambang batas yang kami miliki untuk melanjutkan investasi,"jelas Sulayem dalam siaran pers yang dikutip Bisnis.com, Selas (19/9/2017).
Sebagaimana diketahui, DP World memegang 49% saham di TPS sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Pelindo III (Persero). DP World menjadi pemilik 49% saham TPS setelah mengakuisisi induk P&O Dover pada 2006.
Adapun P&O Dover memiliki 49% saham TPS sejak 1999 di mana saat itu Pelindo III melakukan privatisasi saham di TPS. TPS berkontribusi 2,1 juta TEUs terhadap total arus petikemas yang ditangani DP World sebanyak 85 juta TEUs. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
GINSI Inginkan Sosialisasi Lebih Serius Soal Importasi Kategori Resiko Tinggi
JAKARTA (LOGISTICS) : Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) menginginkan Ditjen Bea dan Cukai menyosialisasikan lebih konkret perihal kegiatan importasi kategori berisiko tinggi, termasuk kriteria yang bisa dikategorikan importasi borongan.
Sekjen Badan Pengurus Pusat GINSI, Erwin Taufan mengatakan masih minimnya sosialiasi tentang hal tersebut mengakibatkan banyak perusahaan importir justru khawatir dikategorikan importasi berisiko tinggi.
"Prinsipnya GINSI mendukung penuh upaya pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu untuk membenahi tata niaga impor saat ini," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (12/10/2017).
Apalagi, imbuhnya, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Heru Pambudi pada saat acara Indonesia Logistic, Transport & Maritime di Jakarta 10-12 Oktober 2017, di hadapan para pelaku usaha termasuk para importir, mengemukakan bahwa Ditjen Bea dan Cukai meminta pelaku usaha memberikan masukan kepada instansi itu terhadap apa yang masih harus ditingkatkan.
Pada kesempatan itu, Dirjen Bea dan Cukai juga mengatakan, untuk mendukung kegiatan pelaku usaha, Bea dan Cukai telah melayani sekitar 1.400 kawasan berikat, 2.250 gudang berikat serta 73 lokasi pusat logistik berikat.
Taufan mengatakan, GINSI mengapresiasi yang sudah dilakukan Ditjen Bea dan Cukai untuk mendukung kegiatan para pelaku bisnis.
"Makanya kami juga meminta Bea Cukai untuk memberikan arahannya yang lebih detail terkait importasi berisiko tinggi. Jangan sampai importir tidak mengetahui caranya seperti apa," tegasnya.
GINSI menilai, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh importir supaya bisa berusaha dan melakukan kegiatan dengan benar dan lancar.
Karenanya, ujar Taufan, jangan sampai berkeinginan untuk membina, tetapi malah membinasakan sehingga importir justru tidak bisa lagi berkegiatan lantaran hingga sekarang masih banyak aturan yang membuat para impotir menjadi susah bergerak.
 
Kemendag soroti kenaikan impor barang konsumsi hingga 12% periode Januari-Agustus 2017
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri telah menyatakan kenaikan impor barang konsumsi yang hampir menembus 12% pada Januari 2017 hingga Agustus 2017 patut menjadi perhatian.
“Ini mengingat di sisa kuartal empat kita harus antisipasi adanya kemungkinan sedikit naiknya kebutuhan di dalam negeri misalnya saat perayaan tahun baru,” jelasnya.
Menurutnya, yang harus menjadi perhatian adalah barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri tetapi masih tetap dilakukan impor. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus terlebih dahulu mengidentifikasi jenis dan asal barang impor.
“Menjadi fokus perhatian ke depannya untuk mempertahankan kinerja surplus neraca perdagangan tetap terjaga,” ujarnya.
Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US$9,11 miliar pada Januari—Agustus 2017. Nilai ekspor tercatat US$108,79 miliar sedangkan impor US$99,68 miliar.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan nilai impor sejumlah komoditas pangan sepanjang Januari 2017 hingga Agustus 2017 secara year on year. Penambahan impor terjadi terutama produk yang produksi di dalam negeri lebih kecil dibandingkan dengan permintaan.
Nilai impor daging jenis lembu misalnya, naik dari US$277,53 juta menjadi US$374,80 juta pada periode itu. Sementara, kenaikan juga terjadi pada bawang putih dari US$267,54 juta menjadi US$369,42 juta.
Impor gula tebu juga mengalami kenaikan dari US$1,08 miliar menjadi US$1,30 miliar. Selain itu, impor susu juga naik dari US$288,50 juta menjadi US$352,37. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo III Gandeng DP Kembangkan Pelabuhan Tanjung Emas
Pelindo III juga tengah melirik Kendal dan Jepara untuk mengembangkan pelabuhan yang bakal menyokong Pelabuhan Tanjung Emas.
Ari Ashkara, Direktur Utama Pelindo III mengatakan studi kelayakan atau feasibility study pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas bakal digarap oleh DP World.
"Kerja sama kami dengan DP World tetap jalan, di Semarang kami kerja sama dengan mereka," ujar Ari kepada Bisnis.com di Jakarta, dikutip Jumat (13/10/2017).
Di Semarang, Pelindo III bakal melakukan pengembangan terminal curah kering yang terintegrasi dengan kawasan industri, zona logistik, dan perkantoran. Terminal ini akan dibangun di atas lahan hasil reklamasi.
Selain mengembangkan Pelabuhan Tanjung Emas, Pelindo III juga bakal mengembangkan pelabuhan lain di sekitar Semarang. Saat ini, Pelindo III tengah memilih beberapa opsi, antara lain Pelabuhan Kendal dan Jepara.
Dua lokasi itu menurut Ari cocok untuk menjadi alternatif Pelabuhan Tanjung Emas karena lokasi yang tak terpaut jauh. Adapun Tanjung Emas setiap tahun menurut Ari mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence 17 cm setiap tahun.
Hal itu menyebabkan Pelindo III harus merogoh kocek hingga Rp250 miliar per dua tahun guna mengatasi penurunan muka tanah.
Ari mengungkapkan, Kendal memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan karena saat ini sudah mulai berkembang kawasan industri, salah satunya Kawasan Industri Kendal yang digarap PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. dan Sembawang Corporation.
"Kami tidak akan meninggalkan Semarang, tapi kami akan kembangka sesuai kapasitasnya," ujarnya.
Di sisi lain kinerja bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas menunjukkan tren positif hingga Juli 2017. Dalam tujuh bulan 2017, jumlah kunjungan kapal di Terminal Petikemas Semarang per Juli 2017 mencapai 462 kapal atau naik 11% dibandingkan periode Juli 2016.
Sementara itu, arus petikemas per Juli 2017 mencapai 230.536 boks atau naik 2% secara tahunan. Dalam satuan TEUs atau twenty-foot equivalent units, arus petikemas yang tercatat di TPK Semarang mencapai 367.867 TEUs atau naik 2,3% dibandingkan dengan periode Juli 2016.
 
Pelabuhan Tanjung Wangi Bongkar 77.955 ton Kedelai
Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi mencetak bongkar muat biji kedelai sebanyak 77.955 ton dalam sebelas bulan terakhir. Komoditas ini bakal didistribusikan ke wilayah sekitar Banyuwangi dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Manager Operasi dan Komersial Pelindo III Cabang Tanjung Wangi Tjandra Sukmana, mengatakan bongkar muat biji kedelai teranyar dilakukan 8 Oktober 2017 lalu. Sebanyak 16.497 ton biji kedelai dibongkar dari kapal MV Pac. Athena berbendera Singapura.
Sejak November 2016 hingga Oktober 2017, Pelabuhan Tanjung Wangi sudah melakukan enam kali bongkar muat biji kedelai dengan total muatan yang dibongkar mencapai 77.955 ton. Dia menuturkan, Pelindo III mengerahkan tiga unit Hopper kapasitas 10 Ton.
Selain itu, dua unit grab kapasitas 8 ton dan satu unit grab kapasitas 10 ton juga digunakan untuk melaksanakan proses bongkar muat dengan sistem truck losing yang diperkirakan akan selesai dalam waktu empat hari.
“Kedelai yang berasal dari Louisiana, Amerika serikat milik PT FKS Multi Agro Tbk ini sebelumnya telah dibongkar sebanyak 8.000 Ton di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap.” Jelas Tjandra dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis.com, Jumat (13/10/2017).
Dia menambahkan sebanyak 16.497 Ton biji kedelai yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Wangi akan didistribusikan ke wilayah di sekitar Banyuwangi dan wilayah Nusa Tenggara Barat.
General Manager Pelindo III Tanjung Wangi, Lina Ratnasari menerangkan, fasilitas Pelabuhan Tanjung Wangi telah memenuhi persyaratan untuk melayani kapal kapal international.
Dia menambahkan, kolam alami Pelabuhan Tanjung Wangi mencapai -12 s.d -14 Lws sehingga kapal international yang berukuran rata rata di atas 160 meter bisa bersandar.
Selain itu, Pelabuhan Tanjung Wangi saat ini juga memiliki alat bongkar muat yang lengkap, khususnya untuk kegiatan curah kering sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan dengan cepat.
Lina menuturkan, lokasi Pelabuhan Tanjung Wangi yang berada di ujung timur pulau Jawa menjadi lokasi favorit pusat kegiatan bongkar muat jenis komoditi curah kering dan curah cair seperti beras, pupuk, kedelai, BBM.
“Biasanya barang tersebut dibawa ke sini dengan kapal ukuran besar dan akan dimuat kembali untuk diditribusikan ke beberapa daerah wilayah timur Indonesia dengan kapal ukuran yang lebih kecil,” jelasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Teknologi Informasi Akan Mampu Tekan Biaya Logistik
JAKARTA (LOGISTICS) : Teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk menekan tingginya biaya logistik di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan, performa logistik Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan tidak efisiennya pengiriman barang.
Namun, seiring berkembangnya teknologi muncul tren disintermediari atau hilangnya perantara antara simpul-simpul logistik. Hal ini didorong oleh pemanfaatan teknologi.
"Perantara hilang dan harga bisa lebih murah. Oleh karena itu teknologi digital bisa jadi enabler (penunjang) bagi dunia logistik," katanya saat menjadi pembicara di Transportation, Logistic and Maritime Expo 2017 di Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Dia mencontohkan, sebelum era e-commerce barang-barang sandang Indonesia dikumpulkan di Tanah Abang baru didistribusikan ke berbagai daerah.
Namun, sekarang orang tak perlu lagi ke Tanah Abang karena masing-masing produsen sudah punya website dan bisa langsung mengirim barangnya ke pembeli.
Lebih lanjut, dia menjelaskan salah satu pemanfaatan teknologi di sektor transportasi dan logistik adalah Indonesia national single window (INSW) di pelabuhan.
INSW memungkinkan pembuatan keputusan secara tunggal izin kepabeanan dan pengeluaran barang sehingga waktu tunggu menjadi lebih cepat.
Begitu pula dengan pemesanan truk untuk mengangkut barang. Saat ini truk sudah bisa diorder secara online dan bisa dilacak melalui global positioning system (GPS). Dengan demikian pemilik truk dan pemilik barang bisa memantau kapan truk tiba.
Berdasarkan riset Bank Dunia, performa logistik Indonesia berada pada posisi 63 pada 2016. Melorot 10 peringkat dari posisi 53 pada 2014. Dari berbagai indikator, hanya ada dua yang positif yaitu pengiriman internasional dan sistem tracking.
Dari segi kecepatan jaringan, Rudiantara menyebut tak lama lagi teknologi 5G akan masuk ke Indonesia. Dengan adanya teknologi ini orang akan bisa mengontrol pabrik dari jarak jauh dengan memanfaatkan robot. Cara ini bisa memangkas biaya logistik cukup besar.
Di samping itu, dengan besarnya peluang di sektor logistik dan e-commerce, perusahaan logistik di Indonesia harus beradaptasi.
Dia mengusulkan PT Pos Indonesia ditransformasi menjadi perusahaan logistik seperti halnya BUMN pos di Jerman yang menguasai saham DHL.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita memaparkan bahwa penetrasi internet berdampak besar pada perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce dalam negeri.
Perkembangan e-commerce tersebut turut mendongkrak kinerja pengiriman ekspress.
Padahal penetrasi e-commerce Indonesia baru sekitar 2%, tetapi sudah bisa mendorong pertumbuhan pengiriman ekspress hingga 30%. Jika dibandingkan Korea Selatan yang sekitar 40% maka peluang di Indonesia masih sangat besar.
"Kalau bisa didorong sampai 4% saja pengiriman ekspress bisa muntah-muntah," paparnya.
Namun sayangnya, barang-barang yang dibeli melalui e-commerce mayoritas adalah kebutuhan tersier yang beratnya kecil. Salah satu hambatan barang-barang primer dan sekunder belum banyak dibeli adalah ongkos kirim yang mahal. Mahalnya ongkos kirim disebabkan tingginya biaya logistik. (Logistics/hd)

 
APEX Nobatkan Garuda Indonesia Sebagai Maskapai Bintang Lima (5-Star Airlines)
Association (APEX), asosiasi nirlaba untuk peningkatan pengalaman penumpang penerbangan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, menobatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai bintang lima (5-Star Airlines) dalam acara seremonial APEX Award Ceremony Expo 2017 yang diselenggarakan di Long Beach, California, beberapa waktu lalu.
Pada acara penghargaan tersebut, Garuda Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 22 maskapai penerbangan dunia yang diumumkan sebagai Five Star Recipients of the 2018 Official Airline Ratings, program pemeringkatan penerbangan pertama yang didasarkan pada umpan balik penumpang yang terverifikasi dan tersertifikasi.
Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury mengatakan bahwa peringkat maskapai penerbangan bintang lima tersebut semakin menegaskan kembali posisi Garuda Indonesia sebagai pemimpin global dalam hal pengalaman dan kenyamanan penumpang. Selain rating dari APEX, Garuda Indonesia juga telah meraih predikat sebagai “The World's 5-Star Airline” dari Skytrax, lembaga pemeringkat penerbangan independen yang berkedudukan di London, sejak Desember 2014 lalu.
“Keberhasilan Garuda Indonesia meraih predikat sebagai maskapai bintang lima merupakan wujud dari komitmen serta hasil kerja keras seluruh karyawan dalam memberikan layanan terbaik kepada para pengguna jasa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pengguna jasa sehingga Garuda Indonesia bisa meraih predikat prestisius ini,” ujar Pahala dalam siaran persnya.
APEX bermitra dengan TripIt® dari Concur®, aplikasi pengorganisasian perjalanan dengan rating tertinggi di dunia, untuk mengumpulkan feedback penumpang secara anonim berdasarkan perjalanan mereka yang telah diverifikasi. Dengan menggunakan skala lima bintang, lebih dari 500.000 penerbangan dinilai oleh penumpang dari seluruh dunia pada periode waktu antara 24 Oktober 2016 sampai 31 Juli 2017.
Para penumpang diminta untuk menilai keseluruhan pengalaman penerbangan mereka dan kemudian diberikan kesempatan untuk memberi peringkat di lima subkategori, yaitu kenyamanan kursi, layanan kabin, makanan dan minuman, hiburan dan Wi-Fi. Peringkat keseluruhan tersebut kemudian disertifikasi oleh layanan audit eksternal dan digunakan untuk menetapkan The 2018 Official Airline Ratings.
CEO APEX Joe Leader dalam pernyataan resminya mengungkapkan, “Kami sangat bangga dengan hasil tersebut. Penilaian penumpang yang telah 100% diverifikasi secara resmi ini menjadi dasar dalam penentuan dalam program Official Airline Ratings bersama Triplt. Dari 470 maskapai penerbangan yang berada di seluruh dunia, 12% maskapai penerbangan mencapai status bintang lima dan 14% mencapai status bintang empat di masing-masing kategori.”
Berpengalaman selama empat dekade sebagai asosiasi perdagangan internasional, APEX merepresentasikan berbagai perusahaan penerbangan, pemasok, dan perusahaan pendukung industri penerbangan terkemuka di dunia yang bekerja untuk meningkatkan pengalaman terbang bagi wisatawan.
Selain Garuda Indonesia, maskapai penerbangan global lain yang dianugerahi predikat sebagai Maskapai Bintang Lima dalam penghargaan The 2018 Official Airline Ratings dari APEX (sesuai urutan alfabet) adalah Aeroflot, Aerolineas Argentinas, Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana, Cathay Pacific, China Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Japan Airlines, Korean Air, LATAM Airlines Group, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways, Singapore Airlines, SWISS, Turkish Airlines, dan Virgin Atlantic.
(Logistics/bisnis.com/hd)