Logistics Journal No 188 / September 2017
 
cover sept 2017
 
 

 
Editorial - e Commerce
Kehadiran teknologi informasi melalui salah satu produknya yang dinamakan internet telah merubah banyak wajah dunia bisnis disemua bagian. Mulai berkomunikasi melalui surat-menyurat, pertukaran data elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan, kepabeanan, pajak, listrik dan lain sebagainya semua sudah berbasis online sistem. Bisnis transportasi yang dahulunya akan terasa wah, jika naik taksi berbasiskan data GPS, serasa berkendara dibimbing satelit. Saat ini basis penggunaan data GPS sudah tersambungkan dengan internet, maka setiap gadget yang menggunakan internet dipastikan terhubung dengan GPS.
Internet telah banyak mereduksi berbagai hal yang dianggap barang mewah, tak terjangkau dan terasa mahal, menjadikan semuanya dibuat mudah, terjangkau, tidak mahal (bahkan banyak yang gratis), cepat dan tidak butuh ruang yang luas bahkan ada yang hanya butuh ruang maya untuk menggerai barang-barang yang akan ditransaksikan atau diperdagangkan. Artinya, proses bisnis sudah sangat jauh berubah dalam memanfaatkan perangkat-perangkat bisnis yang berubah pula.
Proses bisnis tidak lagi harus bertemu antara konsumen dan penjual, harus ada ruang transaksi, harus ada penyerahan uang dan barang yang ditransaksikan. Semuanya kemudian diselesaikan hanya dalam dunia maya, dunia virtual atau lebih dikenal dengan istilah “semua ada digenggaman”. Banyak penyedia jasa jual-beli online dengan ribuan ragam barang yang dijual dan ribuan penjual yang terhubung dengan pembelinya melalui situs online dengan media internet.
Tidak hanya produk berupa barang yang ditraksaksikan melalui media online dengan berbagai platform, tapi layanan jasapun sudah ditransaksikan melalui media online. Seperti jasa taxi, ojek dan akan bermunculan transaksi jasa-jasa lainnya melalui media online. E-commerce sebagai salah satu perangkat online sudah menjadi model dan keharusan pemakaiannya bagi hampir semua sektor bisnis apapun, baik produk barang atau jasa. Demikian pula dengan bisnis forwarding/logistik sudah merupakan keniscayaan untuk menggunakan perangkat online e-commerce untuk proses bisnisnya, jika tidak menggunakan tidak hanya ketinggalan jaman, tapi digilas oleh kebutuhan dan kepentingan para stake holdernya yang sebagian besar menggunakan perangkat online.
Pertanyaan dasar bagi prospek perusahaan forwarding atau logistic, dimanakah posisi bisnis forwarding/logistik dalam dunia online ? Mengapakah pemanfaatan perangkat-perangkat online hanya lebih fokus pada layanan administratif ? Bagaimanakah memperlakukan perangkat-perangkat online seperti e-Commerce untuk membuat kesempatan/peluang sekaligus menangkap/melakukan transaksi di usaha bisnis forwarding/logistik ? Bagaimanakah pemanfaatan perangkat-perangkat online untuk memayungi dan mendorong usaha forwarding skala kecil-menengah sebagai suatu entitas usaha yang dapat bersaing dengan leluasa ?
Jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas, akan tertuang melalui forum seminar yang akan diselenggarakan oleh DPW ALFI/ ILFA Provinsi Jawa Timur. Seminar dengan thema : “Peran dan Fungsi e-Commerce Sebagai Media Yang Mampu Menopang & Mendorong Bisnis Forwarding/Logistik di Indonesia”. Kesempatan bagi insan forwarder/logistik untuk terlibat sebagai peserta seminar guna mendapatkan informasi dan pengetahuan terbaru tentang e-Commerce di bidang usaha forwarding. Keberadaan anda bersama pendapat dan gagasannya di seminar, akan menyempurnakan reliasasi e-commerce di usaha forwarding. (guslim-sep'17)

 
ALFI Apresiasi Rencana Kontigensi Kemenhub,OP Tanjung Perak, TPK Koja, NPCT-1 dan Pelabuhan Jakarta
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengapresiasi upaya kontigensi (contingency plan) dari Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, NPCT 1, Pelabuhan Jakarta.
Hal itu terkait dengan pengalihan layanan terminal petikemas, menyusul terjadinya aksi mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja PT JICT.
Upaya kontigensi itu terbukti memperlancar arus layanan petikemas tanpa terganggu mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja JICT.
Sejauh ini, menurut Yukki N. Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), berdasarkan evaluasi asosiasi, pengalihan layanan terminal petikemas dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, dan Pelabuhan Jakarta berjalan lancar, tanpa terkendala.
"Kami mengapresiasi upaya kontigensi dari semua pihak terutama Kemenhub,” ujarnya, Senin (11/9).
Dia menilai perhatian utama dari para pengusaha logistik dan forwarder adalah kelancaran layanan petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu wajar jika ALFI memberikan apresiasi kepada Kemenhub, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Syahbandar Pelabuhan Utama Tanjung Priok, beserta terminal petikemas yang menjadi pengalihan yakni Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, Pelabuhan Jakarta.
Dia menjelaskan, semua pihak yang terlibat tersebut telah menunjukkan upaya ekstra guna mendukung kelancaran arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Berdasarkan evaluasi kami, sekitar 20 shipping lines (ocean going) beralih dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, dan Pelabuhan Jakarta. Sekarang jika ada shipping lines yang tidak kembali ke JICT. Itu pilihan mereka terkait dengan pelayanan dan kepastian tidak adanya konflik,” katanya.
Dia juga menyinggung konflik antara serikat pekerja JICT dan manajemen JICT yang masih berlangsung. “Kami juga mendengar adanya saling lapor antara kedua pihak tersebut. Itu masalah internal mereka,” tuturnya.
Yukki hanya menggarisbawahi, kekhawatiran berbagai pihak tentang dampak dari mogok kerja pekerja JICT akan mengganggu proses bongkar muat petikemas dan mempengaruhi arus ekspor-impor tidak terjadi. Sejak awal Agustus hingga saat ini, proses bongkar muat di terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok berjalan lancar.
"Kami juga terus memonitor kondisi dan memberikan masukan, baik di pelabuhan maupun di sekitarnya, misalnya kondisi kemacetan jalan di luar pelabuhan, bagaimana solusinya,” ungkap Yukki.
Dia berharap kelancaran arus bongkar muat di terminal petikemas dapat dipertahankan mengingat traffic akan meningkat menjelang akhir tahun. Traffic arus bongkar muat di terminal petikemas akan meningkat seiring kenaikan permintaan ekspor terutama di akhir tahun. “Sebagai ilustrasi, pada akhir tahun biasanya terjadi kenaikan ekspor ke Eropa dan Amerika terutama untuk baju hangat dan produk lainnya. Ini siklus tahunan, biasanya akhir tahun justru terjadi kenaikan arus barang ekspor,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Syahbandar Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk menyelesaikan kemelut JICT, serta menyiapkan tiga opsi sebagai antisipasi bersama seluruh stakeholder, terkait aksi mogok para pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 3-10 Agustus 2017.
Berdasarkan instruksi tersebut, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menunjuk sejumlah terminal petikemas untuk pengalihan layanan dari JICT, antara lain TPK Koja, NPCT 1, dan Pelabuhan Jakarta. TPK Koja diminta untuk menangani dan memastikan atas kegiataan arus barang berjalan dengan lancar di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat OP No: UM.002/17/18/OP.TPK/17.
 
OP tegur NPCT-1 Terkait Lambannya Layanan Handling Petikemas Impor
njung Priok Jakarta menegur pengelola New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) terkait adanya keluhan pengguna jasa mengenai lambannya layanan penarikan peti kemas impor yang wajib periksa pabean dan karantina atau behandle di terminal tersebut.
Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra mengatakan, instansinya sudah memanggil manajemen NPCT-1 pada Selasa (5/9) guna meminta klarifikasi atas adanya pemberitaan terkait sejumlah laporan dan keluhan pelaku usaha di pelabuhan Priok mengenai layanan itu.
“Manajemen NPCT-1 berjanji segera membenahi layanan tersebut. Ya pada tahap awal ini kita kasih waktu supaya dilakukan perbaikan layanan behandle di terminal tersebut. Kami selaku regulator akan memantau terus progress perbaikannya seperti apa,” ujarnya kepada Bisnis.com, Jumat (8/9/2017).
Nyoman mengemukakan, terhadap kendala yang menyebabkan lambannya layanan peti kemas impor wajib behandle di fasilitas NPCT-1 itu, instansinya juga meminta klarifikasinya secara tertulis dari NPCT-1.
“Hari ini, Jumat (8/9) rencananya mereka (NPCT-1) akan menyampaikannya ke OP Priok, termasuk langkah apa saja yang sudah dan sedang dilakukan untuk mengurai persoalan behandle itu,” paparnya.
Kantor OP Tanjung Priok, imbuhnya berkepentingan dalam upaya tetap menjaga kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan guna menyukseskan program pemerintah menurunkan waktu tunggu layanan barang atau dwelling time.
“Nggak boleh ada hambatan layanan di pelabuhan karena akan berimbas pada dwelling time. Makanya jika ada potensi terjadinya kendala layanan barang mesti segera dibenahi dan evaluasi dalam waktu cepat,” tuturnya.
Dikonfirmasi Bisnis (8/9), Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo mengatakan, mengurai persoalan layanan behandle di NPCT-1 memang tidak simple karena ada pengaruh juga yang dipicu kemacetan lalu lintas jalan raya di gate in dan gate out terminal tersebut.
Saat ditanya apakah memungkinkan jika dilakukan pengalihan sebagian kapal dari NPCT-1 ke terminal lain sebagai solusi jangka pendek untuk mengurai kondisi krodit di NPCT-1?. Dwi Teguh mengatakan , pengalihan kapal hanya mengakibatkan masalah yang sama di terminal lain, sehingga langkah itu kurang tepat saat kondisi seperti ini.
“Kalau masalahnya di layanan behandle akan kami ambil langkah bukan mengalihkan kapal tetapi yang diperiksa di buffer dan di overbrengen ke lini 2,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, instansinya sudah menambah petugas pemeriksa fisik kontener di NPCT-1 bahkan jika masih dirasakan kurang akan dilakukan penambahan SDM lagi.
“Berdasarkan investigasi Bea dan Cukai bahwa hambatan di NPCT-1 itu dipicu kurang pas-nya manajemen trafik di dalam terminal itu sendiri serta adanya persoalan kemacetan di jalan raya di depan terminal itu,” tuturnya.
Teguh mengungkapkan, instansinya sudah meminta masukan guna mencari solusi mengurai hambatan layanan behandle di NPCT-1dengan melibatkan pengguna jasa yang diwakili Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta serta BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta.
“Sejak ada masalah ini, Bea Cukai Priok juga sudah memasang alat pemantau elektronik melalui udara (drone) untuk mengawasi pergerakan layanan behandle di NPCT-1,” ungkapnya.
Persoalan di NPCT-1 muncul menyusul adanya keluhan pengguna jasa pelabuhan Priok lantaran lamanya waktu layanan penarikan peti kemas behandle di fasilitas yang dikelola IPC TPK-anak usaha Pelindo II di terminal itu, yang memakan waktu rata-rata lima hari.
Padahal sesuai peraturan kepabeanan, kegiatan penarikan peti kemas impor untuk behandle maksimal 1×24 jam. (Logistics/bisnis.com/hd)


Forwarder Jakarta Protes Kutipan Biaya Equipment Manajemen Import
JAKARTA – (LOGISTICS) : Perusahaan forwarder dan logistik, yang mewakili pemilik barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, memprotes mulai dikenakannya biaya equipment manajemen import (EMI) oleh shipping line pengangkut ekspor impor melalui perusahaan keagenannya di Indonesia.
Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan biaya EMI yang dikutip kepada pemilik barang impor tersebut tidak jelas peruntukannya alias siluman dan sangat membebani pebisnis/pengguna jasa atau pemilik barang yang membuat biaya logistik membengkak sehingga importasi menjadi mahal.
Adil mengungkapkan kutipan biaya EMI itu mulai dipungut oleh kapal asing pengangkut impor sejak sebulan terakhir ini. "Kutipan biaya EMI oleh kapal asing itu mahal banget yakni mencapai US$100 per kontainer. Kami sangat keberatan karena menambah biaya logistik dan membuat komoditas nasional yang menggunakan bahan baku impor menjadi enggak bisa bersaing di tingkat global," ujarnya. Adil mengatakan, berdasarkan pengaduan anggota ALFI, pelayaran yang mengenakan biaya EMI di pelabuhan Indonesia untuk kegiatan pengangkutan impor termasuk di pelabuhan Tanjung Priok antara lain; Pelayaran Wanhai, MMC Line, CMA-CGM, dan MOL Line.
"Terus terang ini kami bingung biaya apa EMI itu?.Kok seenaknya mengutip biaya yang tidak ada landasan hukumnya dan acuannya untuk apa. ALFI mendesak instansi terkait turun tangan termasuk tim saber pungli bisa menelusuri hal ini," tegasnya.
Adil mengemukakan,protes ALFI didasari karena tidak pernah ada pemberitahuan ataupun sosialiasi biaya EMI yang dikutip pelayaran. "Kami nilai kutipan ini rada aneh, walaupun importir belinya cost insurance and freight atau CIF dan barangnya kimia juga kena. Jadi kalau alasan barang scraf itu alasan mengada-ada," paparnya.

Importir Laporkan Pengelola Pelabuhan ke OP, Terkait Ketidakberesan Layanan
Disisi lain, Importir di Pelabuhan Tanjung Priok melaporkan adanya ketidakberesan pengelolaan dan operasional di pelabuhan tersebut kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, sekaligus mendesak PT.Pelabuhan Indonesia II segera membenahinya.
Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi mengatakan pada era transparansi seperti saat ini pebisnis berhak dengan rasa tanggungjawabnya menyampaikan keluhan atas ketidakberesan layanan di pelabuhan kepada instansi terkait.
“Ada dua hal yang hingga saat ini kami selaku pemilik barang di pelabuhan Priok merasakan ketidakberesan dalam pengelolaan dan operasional di pelabuhan Priok itu. Kami sudah menyampaikannya kepada OP Tanjung Priok kemarin (11/9),” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (12/9/2017).
Subandi mengungkapkan, ketidakberesan pengelolaan dan operasional di pelabuhan Priok yang dikeluhkan GINSI itu yakni; Pertama, masalah kewajiban dan tarif penggunaan Ganty Luffing Crane (GLC ) yang dibebankan kepada pemilik barang di dermaga 114 dan 115 pelabuhan Priok.
Menurut dia, GLC itu merupakan alat yang di investasi oleh PT.Pelindo II untuk percepatan kegiatan bongkar muat, tetapi ternyata alat ini tidak lebih baik produktivitasnya jika dibandingkan dengan alat bongkar muat yang sudah ada di kapal atau ships crane.
“Sudah tidak lebih baik dibanding ships crane tetapi kapal-kapal yang bongkar muat di dermaga 114 dan 115 pelabuhan Priok wajib menggunakan alat tersebut dengan tarif ditentukan sepihak oleh pengelola pelabuhan Priok yaitu Rp.17.500 per ton,” paparnya.
Subandi mengatakan, persoalan penggunaan alat GLC didermaga pelabuhan Priok itu sudah berlangsung cukup lama bahkan sudah lebih dari lima tahun. Namun keluhan terhadap hal ini tidak pernah direspon serius oleh PT.Pelindo II selaku pengelola Pelabuhan Priok hingga saat ini.
Padahal, imbuhnya, pembiaran berlarut-larut kondisi tersebut sangat membebani cost logistik yang menyebabkan industri nasional tidak bisa bersaing akibat harga bahan baku menjadi lebih mahal.
Subandi mengungkapkan, penggunaan alat GLC dan penetapan tarif sepihak tersebut melanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab seluruh tarif jasa layanan di pelabuhan semestinya ditetapkan melalui kesepakatan dengan pelaku usaha yang diwakili asosiasi terkait di pelabuhan.
“Justru kami melihatnya Pelindo II dalam menyiapkan alat GLC itu kurang tepat dalam merancang investasi sehingga dibebankan kepada pengguna jasa dan importir,” paparnya.
Disisi lain, ujar dia, terdapat unsur pemaksaan dalam penggunaan alat GLC kepada pemilik barang padahal pemilik barang tidak membutuhkan alat tersebut sebab pemilik barang sudah bayar freight termasuk biaya alat bongkar muat yang tersedia di kapal.
Kedua, menyangkut pelayanan pemeriksaaan fisik peti kemas impor yang wajib periksa kepabeanan dan karantina atau behandle di fasilitas New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) yang hingga saat ini merugikan pelaku usaha di pelabuhan Priok.
Subandi mengatakan, buruknya layanan behandle di NPCT-1 itu karena selain lambat dari akses, infrastruktur dan suprastruktur yang tidak memadai juga sistem yang belum mengakomodasi kepentingan percepatan pelayanan karena masih manual termasuk untuk pembuatan gate pass, pembayaran dan lokasi pembayaran/billing yang berjarak cukup jauh..
Bahkan,ungkapnya, akibat pelayanan yang amburadul di NPCT-1 pernah salah delivery kontainer kepada pemilik barang. Diketahui ada kesalahan ketika kontainer sudah sampai ke gudang pemilik.
“Namun ketika dibuka pintu kontainer ternyata barangnya tidak sesuai yg diimpor. Saat di laporkan ke pihak NPCT-1 ternyata benar ada kesalahan delivery kontainer.,” ujar dia. (Logistik/Bisnis.com/hd)
__________
Rute Tol Laut Seharusnya Melayani Rute Perintis
JAKARTA – (LOGISTICS) : Pengusaha kapal menyarankan sebaiknya rute tol laut hanya melayari jalur perintis agar tidak tumpang tindih dengan rute komersial yang sudah dilalui pelayaran swasta. Dengan demikian perlu sinergi antara pemerintah dan swasta dalam program angkutan logistik laut tersebut.
Untuk penentuan rute tol laut ke depan, sebaiknya pemerintah memilih jalur perintis yang belum dilalui pelayaran swasta. Dengan demikian subsidi dari pemerintah untuk kapal tol laut akan lebih efektif,” tutur Teddy Arief Setiawan, Direktur PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (Temas) Kamis (14/9/2017).
Teddy menambahkan masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh transportasi laut, yakni jalur-jalur perintis. Dari jalur-jalur perintis ini juga harus diperhatikan distribusinya ke pedalaman yang selama ini disalurkan melalui kapal-kapal kecil karena melalui sungai atau bahkan menggunakan pesawat.
“Jalur distribusinya harus dibenahi, ongkos angkut kapal itu hanya 1/3 dari total biaya yang menentukan harga barang. Sisanya harus benar-benar diperhatikan. Dengan jalur distribusi yang masih seperti saat ini, bukan end user atau masyarakat yang diuntungkan, tetapi pedagang pengumpul. Untuk tol laut ini, satu paket pembenahannya,” ujar Teddy.
Teddy mengaku, keikutsertaan Tempuran Mas sebagai salah satu operator kapal tol laut melalui tender, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk berkontribusi kepada program pemerintah.
“Dari mengoperasikan kapal tol laut yang disubsidi, bukan profit atau keuntungan yang kami utamakan. Malah lebih untung kalau jalan sendiri tanpa mengoperasikan kapal tol laut. Meski demikian, dengan adanya subsidi, biaya operasional kapal tol laut bisa tertutupi, tetapi jangan bicara mengenai keuntungan ya, jauh,” tegas Teddy.
Menurutnya, dalam mengoperasikan kapal tol laut, sering terjadi muatan balik masih kosong dari pelabuhan tujuan. Inilah yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya pemda untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di daerahnya sehingga ada muatan balik kapal, bisa berupa hasil bumi ataupun kerajinan dari daerah-daerah rute tol laut tersebut.
Tempuran Mas saat ini melayani tol laut untuk trayek T4 melalui proses pelelangan umum yakni Tanjung Perak – Bau Bau – Manokwari – Bau Bau – Tanjung Perak. Adapun trayek tol laut sendiri saat ini sudah mencapai T13 atau 13 trayek, yakni PT Pelni melayani 7 trayek (T3, T5, T6, T9, T11, T12, dan T13, PT Mentari Sejati Perkasa melayani 3 trayek (T1, T2, T10), PT Mandala Sejahtera Abadi melayani 1 trayek (T7) dan PT Luas Line melayani 1 trayek (T8).
 
Kemenhub Evaluasi Rute Tol Laut
Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi dan monitoring pada sejumlah trayel Tol Laut agar operasional program tersebut bisa berjalan efektif.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan, peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam penanganan sentra logistik yang terpadu dengan Tol Laut belum efektif.
Di Tahuna, Sulawesi Utara, Tim Monitoring dan Evaluasi Program Tol Laut 7 Rumah Kita menemukan penggunaan ruang muat di trayek T5 masih didominasi oleh pengusaha lokal. Sementara itu, peran BUMN dinilai belum optimaldalam mengirim bahan kebutuhan pokok melalui kapal Tol Laut.
Capt. Wisnu Hando, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Ditjen Hubla mengatakan Kemenhub terjun langsung ke lapangan guna memantau dan mengevaluasi operasional Tol Laut. Kegiatan ini menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan program di 2018.
Di Tahuna, tim dari Kemenhub bertemu dengan pejabat daerah dan juga pengusaha lokal. "Kami meyakinkan pengusaha lokal bahwa hadirnya BUMN di Rumah Kita bukan untuk menjadi kompetitor mereka, tetapi justru bersinergi dalam memasok daerah dengan barang kebutuhan pokok masyarakat setempat,” terangnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Rabu (13/9/2017).
Untuk diketahui, BUMN memang dilibatkan dalam sentra logistik Rumah Kita di mana menjadi tumpun dalam penyaluran logistik di daerah tujuan Tol Laut. Di trayek T5, BUMN yang terlibat yakni PT Multi Terminal Indonesia, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Adapn trayek T5 dilayani KM Caraka Jaya Niaga III-2 dengan rute Tanjung Perak-Tahuna-Lirung-Morotai-Lirung-Tahuna-Tanjung Perak.
Wisnu menuturkan, tim dari Kemenhub juga melakukan penelitian harga di tingkat distributor sampai dengan pengecer dan menjajaki kerjasama pemanfaatan gudang Pelabuhan Tahuna yag dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) sebagai gudang Rumah Kita.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani mengatakan, evaluasi dan monitoring perlu dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program Tol Laut di tahun depan. Dia juga meminta pemerintah daerah untuk menjaga pasokan dan distirbusi kebutuhan pokok agar harga barang stabi.
Bay menambahkan, Rumah Kita yang berfungsi sebagai sentra logistik berperan penting dalam menunjang keberhasilan Tol Laut. Oleh karena itu, seluruh pemangu kepentingan perlu melakukan koordinasi dengan mulus agar program Tol Laut berjalan lancar.
 
Pelni rubah rute Tol Laut di KTI
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengubah rute atau re-route satu trayek tol laut guna meningkatkan konektivitas di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Perubahah rute ini diharapkan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di tiga provinsi yang dilalui kapal tol laut.
Manager PR dan CSR Pelni, Akhmad Sujadi mengatakan KM Sirimau yang semula berlayar dari Surabaya ke Batulicin kemudian singgah Labuan Bajo, Larantuka, dan Kupang. Kapal lanjut berlayar ke Saumlaki, Tual, Dogo, hingga ke Timika dan Merauke.
Sujadi menerangkan, trayek baru KM Sirimau berlayar mulai dari Nabire menuju Ambon. Kapal kemudian menjelajah Baubau, Maumere, Kupang, Kalabahi, dan Saumlaki. Rute baru ini dalam sekali pelayaran atau voyage memakan waktu hingga 28 hari dengan jarak 6.194 mil laut atau 56 mil laut lebih panjang dari trayek semula.
“Dengan perubahan trayek KM. Sirimau akan tercipta konektivtas baru dan diharapkan dapat menggerakkan ekonomi di Papua, Papua Barat dan NTT,” ujar Sujadi, Selasa (12/9/2017).
Menurut Sujadi, Pelni memang mengubah rute trayek tol laut berdasarkan aspirasi masyarakat NTT dan Papua di mana mobilitas antarkedua provinsi terbilang tinggi. Sujadi mengungkapkan banyak warga NTT bekerja di Papua sehingga muncul permintaan angkutan laut langsung dari NTT ke Papua dan sebaliknya.
Di sisi lain, Pelni mengoperasika KM. Leuser sebagai alternatif Surabaya-Merauke untuk mengisi rute yang ditinggalkan KM. Sirimau sedangkan trayek ke Batulicin akan dilayani kapal KM Wilis. Sujadi menekankan, operasional KM Leuser dan KM Wilis pelanggan KM Sirimau tetap dilayani perseroan.
Selain mengangkut barang, KM Sirimau juga melayani angkutan penumpang. Sujadi mengatakan rute baru KM Sirimau diharapkan bisa menjadi sarana bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata ke destinasi yang ada di Papua dan NTT. (Logistics/bisnis.com/hd)


ALFI Tolak Dominasi Pelindo II di Pelabuhan Patimban Subang Jabar
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menolak dominasi keterlibatan PT Pelabuhan Indonesia II/IPC dalam pengelolaan maupun sebagai operator di Pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat, dengan alasan BUMN kepelabuhanan itu sebaiknya fokus terlebih dahulu pada pembenahan tata kelola dan layanan pelabuhan Tanjung Prio
Ketua ALFI Jawa Barat Muhamad Nuh Nasution mengemukakan pemerintah semestinya tidak langsung memberikan hak eksklusif pengelolaan maupun kepemilikan saham mayoritas kepada Pelindo II terhadap operasional pelabuhan Patimban, namun agar membuka kesempatan seluas-luasnya kepada swasta nasional.
“Kami menolak keterlibatan BUP (Badan Usaha Pelabuhan) seperti Pelindo II dalam operasional dan pengelolaan Pelabuhan Patimban. ALFI justru ingin mendorong supaya diberikan kesempatan peran swasta nasional untuk itu,” ujarnya.
Berdasakan evaluasi ALFI, imbuhnya, Pelindo II masih memiliki tanggung jawab membenahi karut marut dan mahalnya layanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, termasuk menyelesaikan persoalan Jakarta International Container Terminal (JICT).
Nuh mengatakan Pelindo II juga masih harus membenahi pelayanan di New Priok Container Terminal - One (NPCT-1) yang hingga saat ini dikeluhkan kalangan pebisnis logistik di Pelabuhan Priok.
Dia mnenyatakan hal tersebut merespons pernyataan pemerintah melalui Kemenko Maritim dan Kemenhub serta PT Pelindo II terkait pengelolaan pelabuhan Patimban, Jawa Barat.
“Jadi kami sarankan itu (Patimban) jangan didominasi BUMN dong, Pemerintah juga mesti mendorong swasta nasional. Kami yakni banyak swasta nasional yang mampu untuk itu kalau diberikan kesempatan,” paparnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT.Pelindo II, Elvyn G. Massasya, mengungkapkan BUMN itu masih berharap bisa memegang 51% saham di Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
“Kita sudah mengajukan diri menjadi operator, untuk berada di pihak 51%, belum diputuskan (ada swasta lain atau tidak), tetapi kita sudah purpose,” kata Elvyn.
 
Pelindo II ingin mayoritas di Pelabuhan Patimban Subang Jabar
Disisi lain, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) masih berharap bisa memegang 51% saham di Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
Elvyn G. Massasya, Direktur Pelindo II, mengatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perhubungan terkait dengan operator Pelabuhan Patimban.
Hal itu disebabkan adanya wacana kerja sama antara Pelindo II dengan pihak swasta dalam memegang saham 51% milik Indonesia.
“Kita sudah mengajukan diri menjadi operator, untuk berada di pihak 51%, belum diputuskan [ada swasta lain atau tidak], tetapi kita sudah purpose,” kata Elvyn.
Dia menyebutkan penetapan operator dari Indonesia ini akan diputuskan dalam waktu dekat, paling lambat Oktober 2017. Alasannya karena pemerintah memerintahkan groundbreaking Patimban sudah dimulai pada November 2017.
“Kami dari sisi operator berharap lebih cepat karena ada hal-hal yang harus kami lakukan, persiapan peralatan, pengecekan, dan lain-lain,” tutur Elvyn.
Dia mengaku BUMN tersebut siap memegang 51% saham Patimban ataupun harus melakukan konsorsium dengan pihak swasta.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pelabuhan Patimban pada Maret 2018 sudah siap mengoperasikan car terminal.
Untuk sementara, kata Luhut, operator yang diputuskan 49% dari pihak Jepang dan 51% dari Indonesia adalah Pelindo II. Namun tidak menutup kemungkinan hadirnya swasta lain dalam proyek ini berdampingan dengan Pelindo II.
“Indonesia 51% bisa Pelindo dengan swasta, formatnya masih dilihat, mungkin nanti ada konsorsiumnya jadi satu,” tutur Luhut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN) sudah menyiapkan dana untuk pembebasan lahan. Dengan demikian, proses pembangunan sudah bisa dilakukan. Dia memprediksi financial close akan selesai pada Desember tahun ini.
Selain itu, Budi juga mengakui bahwa ada kemungkinan Pelindo II bekerja sama dengan swasta lokal untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban. “Kalau BUMN harusnya ditunjuk, tetapi kalau [kerja sama] swasta dilelang.”
 
Konstruksi Pelabuhan Patimban Subang Jabar dimulai 2018
Sementara itu, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menargetkan tahap konstruksi tahap pertama Pelabuhan Patimban bisa dimulai paling lambat Januari 2018.
Sambil menyiapkan dokumen untuk pembukaan lelang, proses pembebasan lahan juga terus dikebut dengan alokasi anggaran sekitar Rp500 miliar.
Plt Dirjen Perhubungan Laut, Bay M. Hasani mengatakan lahan yang dibutuhkan untuk konstruksi tahap pertama mencapai 570 hektare.
"Pembebasan lahan itu nanti melalui LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) agar nantinya menjadi milik pemerintah," ujar Bay di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Bay menjelaskan, lahan yang sudah dibebaskan saat ini cukup untuk memulai pembangunan Pelabuhan Patimban.
Pasalnya, tahap konstruksi bisa dimulai dari sisi laut dan lahan yang sudah bebas dinilai memadai untuk mendukung pekerjaan konstruksi tersebut.
Di sisi lain, Bay menyebut proses perjanjian pinjaman masih terus berjalan. Dia berharap proses lelang bakal tuntas paling lambat di Desember 2017 sehingga konstruksi bisa segera dimulai.
Untuk diketahui, total investasi proyek Pelabuhan Patimban mencapai Rp43,5 triliun. Sebanyak 71% dari nilai investasi bakal ditopang pinjaman dari JICA. Untuk tahap awal, investasi mencapai Rp13,7 triliun.
Keberadaan Pelabuhan Patimban yang dirancang bisa menampung 7,5 juta TEUs itu di sisi lain ditujukan guna menunjang industri otomotif.
Lokasi Patimban yang berada di Kabupaten Subang sangat dekat dengan sentra perakitan otomotif di kawasan industri Cikarang dan Karawang.
 
ALFI Usukan Sitem transportasi Yang Terintegrasi Antara Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimbun Subang
rwarder Indonesia atau ALFI mengusulkan kepada pemerintah agar jangan lupa melakukan integrasi sistem di Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati untuk memperlancar arus logistik di Jawa Barat.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI mengatakan pemerintah harus bisa mengintegrasikan proyek besar infrastruktur transportasi saat ini yaitu Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban.
"Jawa Barat akan menjadi sentra baru untuk kegiatan ekspor dan impor selain tentunya Jakarta ada Tanjung Priok dan Soekarno-Hatta," terang Yukki kepada Bisnis, Rabu (6/9/2017).
Saat ini ALFI sedang melakukan perencanaan dan studi untuk menciptakan efisiensi logistik melalui percepatan arus barang.
Efisiensi tersebut berdasarkan jenis moda dan rencana infrastruktur agar sejalan dengan yang dilakukan pemerintah.
Cara yang dilakukan adalah dengan melengkapi sistem informasi teknologi yang terintegrasi.
"Ini perlu kerja sama semua pihak dan kami diminta melakukan kajian oleh Kementrian Perhubungan untuk hal yang berkaitan dengan komoditinya, moda transportasi maupun sistem informasi teknologi," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pemerintah sudah membebaskan sejumlah lahan untuk mengintegrasikan Bandara Kertajati dengan jalan tol.
Pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun jalan tol tersebut.
“Lancar, lahan untuk runway sudah 3.000 meter kita bebaskan. Harus tambah 300 meter lagi, kita sanggupi, itu kewajiban Pemprov,” ungkap Aher.
Selain jalan tol, ada pula akses menuju Bandara Kertajati berupa jalur non tol yang siap dibangun.
Adapun keperluan untuk membangun jalan itu melalui pembebasan lahan yang dilakukan tahun ini.
“Yang tolnya siap juga kita membebaskan lahannya dan pemerintah pusat yang membangun jalan tolnya,” terang Aher.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang berkoordinasi untuk mempercepat penyelesaian Bandara Kertajati.
Menurut Luhut, kehadiran Bandara Kertajati akan meningkatkan perekonomian di Jawa Barat.
“Artinya kan [Bandara] Kertajati itu jadi center ya kemana-mana. Jadi kita ingin [Bandara] Kertajati tuh jadi pusat logistik nanti seperti misalnya kita bikin sistem IT untuk semua itu,” jelas Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (4/9/2017).
Dia mengatakan sejumlah kendala pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Kertajati hampir selesai.
Adapun yang masih tersisa adalah lahan-lahan milik swasta atau private sector yang belum dibebaskan. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo III Bangun Terminal Penumpang di Bima Senilai Rp. 60 miliar
JAKARTA - LOGISTICS : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berniat membangun terminal penumpang di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat dengan investasi Rp60 miliar. Pembangunan terminal bakal dimulai tahun ini juga dengan estimasi penyelesaian selama 14-16 bulan.
Direktur Utama Pelindo III, Ari Ashkara, mengatakan saat ini Pelabuhan Bima belum dilengkapi terminal penumpang. Pelabuhan yang memiliki dua dermaga itu hanya memiliki terminal untuk angkutan kargo dan kontainer. "Di sini ka tidak ada tempat berteduh, kalau Lebaran antri bisa panjang. Jadi kita mulai pembangunan tahun ini juga," ujarnya di Bima, dikutip Kamis (13/9/2017).
Untuk diketahui, saat ini Pelindo III mengelola Dermaga Pelra di Pelabuhan Bima. Perseroan telah meneken nota kesepahaman mengenai rencana kerja sama pengelolaan Pelabuhan Bima secara penuh dengan Kementerian Perhubungan. Dengan kerja sama ini, Pelindo III bakal melakukan investasi baru untuk pengembangan Pelabuhan Bima.
Sebelumnya, Kepala KSOP Pelabuhan Kelas IV Bima M. Junaidin mengatakan kerja sama dengan Pelindo III bakal membuat negara hemat Rp100 miliar. Pasalnya, rencana pengembangan yang semula berasal dari anggaran negara bakal beralih ke Pelindo III.
Menurut Junaidin, dua dermaga yang ada di Pelabuhan Bima bakal diperpanjang, masing-masing menjadi 150 meter untuk Dermaga Nusantara dan 200 meter untuk Dermaga Pelra. Saat ini, panjang kedua dermaga itu mencapai 50 meter.
 
Pelindo III bangun terminal kapal pesiar di Benoa
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berencana memulai pengembangan terminal kapal pesiar (cruise) di Pelabuhan Benoa pada 18 September 2017.
Terminal itu akan menjadi terminal kapal pesiar pertama dan terbesar di Indonesia.
Direktur Utama Pelindo III, Ari Ashkara mengatakan pengembangan terminal penumpang untuk kapal pesiar di Pelabuhan Benoa bakal mendorong industri pariwisata di Bali dan Nusa Tenggara.
Bila telah rampung, Pelabuhan Benoa bisa menjadi tempat bersandar bagi kapal pesiar besar yang memiliki kapasitas hingga 5.000 penumpang.
"Dari Benoa, kapal itu bisa ke Labuhan Bajo, ke Kupang, termasuk ke sini, Bima. Jadi konektivitas di industri turisme yang kita kembangkan," ujar Ari selepas penandatanganan kerja sama pemanfaatan barang milik negara di Pelabuhan Bima, Minggu (10/9/2017).
Ari menuturkan, saat ini Pelindo III tengah menjajaki kerja sama pengelolaan dengan calon mitra lokal dan asing. Dia mengunkapkan, salah satu calon mitra yang tengah dijajaki yakni Dubai Port World atau DP World. Perusahaan asal Dubai itu hingga 2019 merupakan mitra Pelindo III dalam pengelolaan Terminal Petikemas Surabaya.
Untuk membangun terminal kapal pesiar, Pelindo III bakal merogoh biaya investasi sebesr Rp1,7 triliun. Ari mengatakan jumlah tersebut terdiri dari investasi infrastruktur terminal sebesar 500 miliar dan Rp1,2 triliun untuk pengerjaan kolam dermaga dan alur pelayaran.
Sebelumnya, GM Pelindo III Benoa, Ardhy Wahyu Basuki, mengatakan area terminal penumpang internasional di Pelabuhan Benoa bakal diperbesar menjadi tiga kali lipat dari luas eksisting seluas 1.200 m2.
Sebelumnya, Pelindo III juga telah memperpanjang dermaga menjadi 340 meter dari sebelumnya 290 meter. Walhasil, Benoa kini bisa menjadi tempat sandar kapal pesiar besar.
Ardhy menuturkan, kapal pesiar Norwegian Star tercatat sebagai kapal terpanjang yang pernah bersandar di Benoa. Kapal berbendera Bahama itu memiliki panjang 295 meter dan mampu menampung 2.348 penumpang.
Sepanjang enam bulan 2017, Pelabuhan Benoa mencatat jumlah kunjungan kapal sebanyak 38 kapal dan hingga akhir tahun ditargetkan kunjungan kapal mencapai 70 unit.
Ardhy menuturkan permintaan waktu sandar kapal pesiar tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan, pemilik kapal Star Clipper berbendar Malta menjadikan Benoa sebagai basis. Perubahan jadwal sandar [kapal cruise] itu jarang terjadi, dia lebih fix untuk booking kapal," ujarnya.