LOGISTICS JOURNAL NO. 187 / Agustus 2017
 
Cover Agustus 2017 

 
Editorial - Sebuah Petaka
Berita mengejutkan tertangkap tangannya Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam operasi OTT KPK, menjadi catatan gelap ke dua di lingkungan Kementerian Perhubungan, setelah sebelumnya Tim SABER PUNGLI juga menangkap beberapa jajaran personel di kementerian tersebut. Tulisan ini tidak membahas operasi tangkap tangan KPK atau SATGAS SABER PUNGLI. Melainkan memfokuskan pada obyek pekerjaan yang menjadikan sebab mereka-mereka tersebut ditangkap.
Obyek pekerjaan yang menjadi penyebabnya, seperti yang dilansir di beberapa media, adalah pekerjaan pengerukan dari beberapa pelabuhan. Dimana beberapa pelabuhan tersebut terhitung pelabuhan strategis sebagai pengumpul sekaligus pengumpan ke pelabuhan-pelabuhan lainnya. Jika biaya-biaya perawatan fasilitas di pelabuhan-pelabuhan tersebut digerogoti "tikus-tikus berdasi", maka kualitas pekerjaan perawatan fasilitas tersebut tidak akan berumur lama. Ambil contoh, kalau biaya pengerukan dermaga-dermaga itu dikurangi dari jumlah biaya pekerjaan seharusnya, maka kedalaman pengerukan demaga/kolam pelabuhan akan berkurang sebanding dengan dalamnya pelanggaran untuk mengeruk dana anggaran pekerjaan tersebut.
Berkurangnya kedalaman yang seharusnya karena dikorupsi, tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kapal-kapal yang akan merapat ke dermaga atau akan lego jangkar di kolam pelabuhan. Khususnya saat laut surut akan membahayakan kapal-kapal tersebut untuk melakukan manuver atau mobilisasi karena persyaratan kedalaman tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan setiap pelabuhan tersebut tingkat sedimentasinya berbeda-beda. Namun dapat dipastikan pelabuhan-pelabuhan yang mendapatkan anggaran perawatan pengerukan berarti pelabuhan tersebut memiliki tingkat sedimentasi yang cukup tinggi. Sehingga butuh perawatan yang berkesinambungan.
Terganggunya kapal-kapal itu bersandar di dermaga, maka akan berpengaruh langsung pada produktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut. Jika produktivitas terganggu, maka berdampak pada arus barang yang terhambat, apabila arus barang terhambat menyebabkan arus uangpun ikut-ikutan macet.
Memang secara kasat mata mengkorupsi anggaran dana pengerukan tidak langsung terasa kerugian riil terhadap perputaran ekonomi di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Namun dalam jangka waktu tertentu, kedalaman dasar dermaga yang seharusnya berumur 5 tahun sekali akan dilakukan pengerukan ulang. Karena dikorupsi akhirnya 3 tahun sekali sudah harus dilakukan pengerukan ulang. Negara akan dirugikan secara langsung atas tindakan menyimpang tersebut.
Fasilitas infra struktur di sektor pelabuhan adalah fasilitas strategis, karena berhubungan langsung tidak hanya dengan kegiatan domestik antar pulau, tapi juga berhubungan langsung dengan pelayanan pelabuhan untuk kepentingan cargo internasional. Wajah pelabuhan dimana pun di Indonesia akan dapat dipotret secara langsung oleh kunjungan-kunjungan kapal niaga maupun kapal wisata domestik maupun internasional. Sehingga harapan pelabuhan Indonesia akan dikunjungi oleh mother vessel generasi ke 9 hanya pelabuhan yang perawatan fasilitas pelabuhannya terjaga dengan ketat, sedang pelabuhan lainnya jangan berharap, jika anggaran dana untuk perawatannya sudah disunat sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Pada banyak pelabuhan di Indonesia, waktu tunggu kapal untuk mengantre merapat ke dermaga bisa dalam bilangan berminggu-minggu. Inilah yang menyebabkan Efektifitas perjalanan kapal untuk mengantarkan barang dari pelabuhan ke pelabuhan menjadi tidak efisien dan merugikan pemilik kapal dan pemilik barang, apalagi ditambah penyunatan dana anggaran memperbaiki dan merawat fasilitas pelabuhan. Semakin buruklah penampakan wajah pelabuhan di Indonesia. (guslim-agutus2017)Berita mengejutkan tertangkap tangannya Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam operasi OTT KPK, menjadi catatan gelap ke dua di lingkungan Kementerian Perhubungan, setelah sebelumnya Tim SABER PUNGLI juga menangkap beberapa jajaran personel di kementerian tersebut. Tulisan ini tidak membahas operasi tangkap tangan KPK atau SATGAS SABER PUNGLI. Melainkan memfokuskan pada obyek pekerjaan yang menjadikan sebab mereka-mereka tersebut ditangkap.
Obyek pekerjaan yang menjadi penyebabnya, seperti yang dilansir di beberapa media, adalah pekerjaan pengerukan dari beberapa pelabuhan. Dimana beberapa pelabuhan tersebut terhitung pelabuhan strategis sebagai pengumpul sekaligus pengumpan ke pelabuhan-pelabuhan lainnya. Jika biaya-biaya perawatan fasilitas di pelabuhan-pelabuhan tersebut digerogoti "tikus-tikus berdasi", maka kualitas pekerjaan perawatan fasilitas tersebut tidak akan berumur lama. Ambil contoh, kalau biaya pengerukan dermaga-dermaga itu dikurangi dari jumlah biaya pekerjaan seharusnya, maka kedalaman pengerukan demaga/kolam pelabuhan akan berkurang sebanding dengan dalamnya pelanggaran untuk mengeruk dana anggaran pekerjaan tersebut.
Berkurangnya kedalaman yang seharusnya karena dikorupsi, tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kapal-kapal yang akan merapat ke dermaga atau akan lego jangkar di kolam pelabuhan. Khususnya saat laut surut akan membahayakan kapal-kapal tersebut untuk melakukan manuver atau mobilisasi karena persyaratan kedalaman tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan setiap pelabuhan tersebut tingkat sedimentasinya berbeda-beda. Namun dapat dipastikan pelabuhan-pelabuhan yang mendapatkan anggaran perawatan pengerukan berarti pelabuhan tersebut memiliki tingkat sedimentasi yang cukup tinggi. Sehingga butuh perawatan yang berkesinambungan.
Terganggunya kapal-kapal itu bersandar di dermaga, maka akan berpengaruh langsung pada produktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut. Jika produktivitas terganggu, maka berdampak pada arus barang yang terhambat, apabila arus barang terhambat menyebabkan arus uangpun ikut-ikutan macet.
Memang secara kasat mata mengkorupsi anggaran dana pengerukan tidak langsung terasa kerugian riil terhadap perputaran ekonomi di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Namun dalam jangka waktu tertentu, kedalaman dasar dermaga yang seharusnya berumur 5 tahun sekali akan dilakukan pengerukan ulang. Karena dikorupsi akhirnya 3 tahun sekali sudah harus dilakukan pengerukan ulang. Negara akan dirugikan secara langsung atas tindakan menyimpang tersebut.
Fasilitas infra struktur di sektor pelabuhan adalah fasilitas strategis, karena berhubungan langsung tidak hanya dengan kegiatan domestik antar pulau, tapi juga berhubungan langsung dengan pelayanan pelabuhan untuk kepentingan cargo internasional. Wajah pelabuhan dimana pun di Indonesia akan dapat dipotret secara langsung oleh kunjungan-kunjungan kapal niaga maupun kapal wisata domestik maupun internasional. Sehingga harapan pelabuhan Indonesia akan dikunjungi oleh mother vessel generasi ke 9 hanya pelabuhan yang perawatan fasilitas pelabuhannya terjaga dengan ketat, sedang pelabuhan lainnya jangan berharap, jika anggaran dana untuk perawatannya sudah disunat sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Pada banyak pelabuhan di Indonesia, waktu tunggu kapal untuk mengantre merapat ke dermaga bisa dalam bilangan berminggu-minggu. Inilah yang menyebabkan Efektifitas perjalanan kapal untuk mengantarkan barang dari pelabuhan ke pelabuhan menjadi tidak efisien dan merugikan pemilik kapal dan pemilik barang, apalagi ditambah penyunatan dana anggaran memperbaiki dan merawat fasilitas pelabuhan. Semakin buruklah penampakan wajah pelabuhan di Indonesia. (guslim-agutus2017)


Swasta Siap Terlibat Dalam Program Tol Laut
JAKARTA (LOGISTICS) : Pebisnis Logstik meminta program tol laut diserahkan kepada swasta lantaran perkembangan program yang sudah berjalan dua tahun terakhir tersebut dinilai salah arah.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita menyatakan, program tol menjadi salah satu unggulan program pemerintahan Joko Widodo saat ini untuk menekan harga pangan, terutama kebutuhan pokok.
Namun, kata dia, sejak program itu mulai dilaksanakan pada Februari 2015, hingga saat ini belum ada dampak berarti terhadap penurunan harga bahan-bahan pokok di wilayah yang rutenya dilalui oleh tol laut.
Zaldi menyebutkan, dari data yang ada di lapangan, terlihat bahwa program tol laut yang dicanangkan pemerintah jauh dari memuaskan. Padahal, menurutnya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi program tersebut sangat besar. Tahun ini saja nilai subsidinya mencapai Rp380 miliar.
Dia menilai, progres program tol laut selama ini cenderung salah arah, karena tol laut hanya mengandalkan subsidi untuk menurunkan biaya angkut. Pendekatan seperti ini dinilai tidak sustain karena ketika subsidi dicabut maka harga akan naik lagi.
"Sekarang saja harga barang tetap tak terkontrol dan cenderung naik. Sampai kapan tol laut dengan sistem subsidi bisa kuat, pendekatan seperti ini sama saja dengan konsep kapal perintis di zaman orde baru,” ujar Zaldi melalui keterangan pers-nya yang diperoleh Bisnis, Selasa (22/8/2017).
Oleh karena itu, Zaldy menyarankan, sebaiknya anggaran subsidi tol laut dialihkan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan di daerah yang menjadi rute tol laut.
Dengan begitu, kata dia, bongkar muat kapal menjadi cepat sehingga biaya pelabuhan bisa turun. Tidak seperti saat ini, dimana anggaran subsidi hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan pelayaran yang mendapatkan proyek tol laut.
"Dengan dibangunnya fasilitas pelabuhan di daerah terpencil, juga akan berdampak pada ekonomi di daerah tersebut dan dinikmati oleh banyak pihak, terutama masyarakat," paparnya.
Ketua Komite Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kamar Dagang Indonesia (Kadin),
Asmari Heri Prayitno mengatakan, sejatinya program tol laut memang tidak berkorelasi langsung dengan harga barang. Dimana tol laut hanya untuk mempermudah atau memperlancar distribusi barang. "Setelah barang sampai dipelabuhan, yang menentukan adalah harga pasar," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu membuat aturan mengenai harga barang atau pangan. "Perlu ada regulasi mengenai keuntungan yang wajar, harga barang yang wajar atau keuntungan yang wajar. Kalau tidak ada maka ada spekulasi di situ,” tuturnya.
Asmari mengatakan, mata rantai perdagangan yang ada di rute-rute tol laut itulah yang perlu dibenahi. Sedangkan untuk tol laut, menurutnya, sebaiknya diserahkan kepada swasta, terutama tol laut yang rutenya komersil. Sehingga tidak ada duplikasi rute dan mengganggu operator pelayaran yang sudah ada.
“Sehingga subsidi pemerintah bisa digunakan untuk rute yang lain, terutama rute-rute perintis atau dipakai untuk menurunkan harga barang setelah sampai di pelabuhan,” paparnya
Dia juga mengusulkan agar rute tol yang ditetapkan pemerintah dapat dikombinasikan dengan rute komersial. Rutenya juga bersifat fleksibel dan tidak harus kaku.
Misalnya,kata dia, rute T1 jika bisa dilewati melalui rute komersil maka bisa disambung dan disinergikan dengan swasta. Kemudian nantinya swasta yang kombinasikan dengan rute yang ada. "Kalau rutenya ditentukan dan kapalnya ditentukan seperti saat ini, maka itu akan menjadi lebih mahal,”ujar dia.
Kadin Minta Evaluasi dan Sinergikan Rute Tol Laut
Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menilai program tol laut yang sudah berjalan dua tahun perlu selaras dengan rute-rute yang digarap swasta. Selain menciptakan iklim usaha yang sehat, sinergi juga bakal membuat beban subsidi menjadi efisien.
Asmary Herry, Ketua Komisi Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kadin menjelaskan rute tol laut yang ada saat ini kerap bersinggungan dengan jalur yang sudah dirintis oleh operator swasta. Akibatnya, maskapai pelayaran swasta kalah bersaing karena tarif dari operator tol laut lebih rendah. Untuk diketahui, tarif tol laut disubsidi pemerintah.
“Seharusnya pemerintah tidak kaku menetapkan jalur tol laut dan kapal yang dijadikan sarananya. Sinergikan saja, dengan demikian tidak perlu pemerintah membangun 100 kapal baru khusus tol laut,” tuturnya Herry dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis.com, Senin (7/8/2017).
Herry optimistis, sinergi rute tol laut dengan pelayaran swasta bakal memberikan tiga benefit sekaligus. Pertama, subsidi lebih terarah. Dia mencontohkan, untuk rute tol laut Surabaya-Ambon-Pulau Buru, pemerintah bisa memberikan rute tersebut untuk operator yang sudah melayani rute Surabaya-Ambon. Selanjutnya, subsidi diberikan untuk angkutan dari Ambon ke Pulau Buru.
Menurut Herry, subsidi tol laut terbilang besar. Tahun ini saja pemerintah menggelontorkan subsidi hingga Rp380 miliar. “Mau sampai kapan pemerintah kuat memberikan subsidi? Begitu dana kurang, subsidi dipotong, padahal pemerintah harus melayani ke daerah yang tidak komersial,” ujar Herry.
Selain menghemat anggaran untuk subsidi, sinergi tol laut dengan swasta juga bakal memberdayakan operator swasta yang sudah ada. Sinergi juga menjaga kompetisi bisnis yang sehat.
Tol Laut mampu pangkas harga Logistik hingga 40%
Kementerian Perhubungan melansir pelaksanaan program tol laut dalam dua tahun berjalan telah mampu menekan disparitas harga barang hingga 40%. Kemenhub berencana memadukan tol laut dengan program jembatan udara guna mengurangi kesenjangan harga barang.
Bay M. Hasani, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut mengatakan berdasarkan data yang diolah dari beragam institusi, harga bahan pangan pokok seperti beras dan gula turun berkisar 6% hingga 23% di sembilan wilayah.
Selain itu, harga semen di Puncak Jaya, Papua yang semula mencapai Rp2,5 juta per sak kini turun 28% menjadi Rp1,8 juta. Di Wamena, harga semen juga turun 40% menjadi Rp300.000 per sak.
"Yang juga penting adalah stabilitas, harga tidak naik turun karena dengan tol laut, angkutan barang kan terjadwal," jelasnya di Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Dia menambahkan, selain stabilitas harga, program tol laut juga menciptakan ketersediaan barang-barang yang sebelumnya tidak pernah ada di pelosok. Barang-barang itu dimungkinkan menjangkau wilayah pelosok karena pemerintah memberikan subsidi angkutan.
Saat ini, ada sepuluh rute tol laut yang sudah berjalan. Dua rute lain bakal segera menyusul. Total pelabuhan yang bakal disinggahi mencapai 41 pelabuhan, mulai dari Natuna dan Enggano di Kawasan Indonesia Barat hingga Namrole, Wasior, Saumlaki, Kisad, Namrole, dan Waingapu di Kawasan Indonesia Timur.
Adapun, dari 13 rute tol laut, sebanyak enam rute digarap oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni sedangkan sisanya digarap empat perusahaan swasta lewat skema lelang.
Pemerintah mengucurkan subsidi sebanyak Rp355,05 miliar tahun ini, terdiri dari RpRp226,43 miliar untuk Pelni dan Rp128,61 miliar untuk operator swasta.
Bay mengatakan untuk menekan disparitas harga hingga wilayah pelosok yang jauh dari pelabuhan, Kemenhub bakal memadukan tol laut dengan program jembatan udara. Dia menjelaskan pemerintah akan memberikan subsidi dengan dua skema untuk angkuran udara ke wilayah pelosok seperti Puncak Jaya.
“Dari pelabuhan ke bandara juga akan kami subsidi sehingga, nanti akan kami buka lelang atau penugasan ke BUMN," tukasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pesawat Produk RI Dari Tetuko, Gatotkaca Hingga N219
JAKARTA (LOGISTICS) : Pada, Rabu (16/8/2017), sehari menjelang peringatan Kemerdekaan RI Ke-72, PT Dirgantara Indonesia kembali mengingatkan kemampuan Indonesia menciptakan pesawat terbang sendiri.
Ini menjadi momen bersejarah untuk kesekian kalinya bagi BUMN sektor kedirgantaraan itu dalam upaya memproduksi pesawat buatan anak negeri yang diharapkan bisa diterima oleh pasar industri pesawat baik skala nasional maupun dunia.
Berlangsung di landasan pacu Bandara Husein Sastranegara, Jalan Padjadjaran No 154 Bandung, PT DI melakukan flight test pertama pesawat N219 .
Beberapa puluh tahun ke belakang, saat masih bernama PT IPTN alias PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, PTDI berhasil membuat pesawat terbang hasil kerja sama dengan perusahaan Spanyol CASA. Tahun 1985 lahirlah Tetuko di IPTN.
CN 235 kemudian tumbuh, dari bayi Tetuko menjadi CN 250 Gatutkoco.
Teknologi fly-by-wire membuat pesawat N250 bagai primadona baru kala itu. Pesawat N250 pun sempat banyak dipesan dan ini generasi kedua setelah N235.
N250 mengandung beberapa arti, N adalah singkatan dari Nusantara, 2 singkatan dari dua mesin, 50 singkatan dari 50 penumpang. Pesawat N250 menggunakan 2 mesin baling-baling atau turbo propeller.
Pesawat kecil sengaja menjadi pilihan karena sebagai negara maritim Indonesia membutuhkan pesawat kecil antar pulau atau antar kota.
Pesawat N250 ini ditujukan untuk transportasi antar pulau atau antar kota. “Supaya pulau-pulau kecil dan kota-kota kecil bisa dilayani pesawat, maka yang dibutuhkan adalah pesawat kecil bermesin baling-baling,” tulis ICMI.or.id, dikutip Rabu (16/8/2017).
Menurut Habibie, tokoh di balik kelahiran N250, pesawat kecil bermesin baling-baling ini hanya memerlukan landasan pendek, tidak seperti yang dibutuhkan pesawat jenis jet yang membutuhkan landasan panjang.
Pesawat N250 terbang perdana pada 10 November 1995, lantas 22 tahun kemudian tepatnya pada hari ini, N219 mulai uji terbang perdana.
Pesawat N250 terbang perdana pada 10 November 1995, lantas 22 tahun kemudian tepatnya pada hari ini, N219 mulai uji terbang perdana.
Laju pesawat yang bergerak mulus, dan terbang ke angkasa hingga tak bisa ditangkap kamera menjadi harapan baru bagi Indonesia.
Ke depan, semoga perjalanan PTDI di masa lalu yang sempat tersengal tidak kembali terulang.
Kita tentu masih ingat, pada 10 November 1995, bertepatan dengan terbang perdana N-250, Presiden Soeharto mengumumkan proyek N-2130.
Soeharto mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan proyek N-2130 sebagai proyek nasional.
Presiden Soeharto mengajak rakyat bergotong royong membiayai proyek N-2130 yang diperkirakan menelan dana US$ 2 miliar itu.
Lantas, ditawarkan 2 juta lembar saham dengan harga pecahan US$1.000. Tak hanya itu, dibentuk pula PT Dua Satu Tiga Puluh (PT DSTP) untuk melaksanakan proyek besar ini.
Sayang, badai krisis moneter 1997 menerpa Indonesia, PT DSTP Tbk yang telah terdaftar di Bapepam limbung.
Setahun kemudian akibat adanya ketidakstabilan politik dan persyaratan dari IMF yang memberhentikan semua fasilitas dan pendanaan untuk PT IPTN, mayoritas pemegang saham melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) 15 Desember 1998 meminta PT DSTP Tbk untuk melikuidasi diri.
Kini, N219 telah mulus terbang, semoga menjadi pertanda baik kembali bangkitnya industri pesawat terbang Indonesia.
Syarat untuk bisa diproduksi masal
Disisi lain, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) memerlukan uji terbang sebanyak 400 jam agar pesawat N219 bisa diproduksi massal.
Seperti diketahui, pada Rabu (16/8) pagi tadi PTDI telah melakukan flight test pesawat N219 untuk pertama kalinya di landasan pacu Bandara Husein Sastranegara. Flight test dilakukan oleh Captain Esther Gayatri Saleh sebagai Pilot In Command (PIC) dan Captain Adi Budi Atmoko sebagai first officer serta Yustinus sebagai Flight Test Engineer.
Direktur Utama PTDI Budi Santoso mengatakan, pesawat N219 mulai dirancang sejak 2014 silam setelah adanya permintaan dan kesanggupan pendanaan dari LAPAN untuk menyediakan pesawat yang sesuai dengan daerah pegunungan yang memiliki landasan pacu pendek.
"Sampai saat ini kami telah menghabiskan Rp827 miliar atau US$62 juta. Sampai selesai kami butuh 80 juta US$ atau Rp1 triliunan," katanya, kepada wartawan, saat konferensi pers di Kantor Utama PTDI, Bandung, Rabu (16/8/2017).
Menurutnya, dibandingkan saat produksi pesawat N250 yang telah menghabiskan US$1,8 juta. Rendahnya biaya yang dihabiskan selama proses produksi pesawat untuk 19 orang ini karena sudah menggunakan aplikasi teknologi atau software untuk desainnya.
Selain itu, sejak awal pesawat ini memang didesain agar bisa dijual dengan harga yang bersaing. Oleh karenanya, komponen yang dipakai termasuk yang harus disuplai dari industri lain dipastikan sesuai baik secara ekonomis maupun kualitas.
Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin menambahkan, sejak 2014-2017 institusi yang dipimpinnya telah menghabiskan Rp503 miliar guna mendukung terwujudnya pesawat yang murni dikerjakan oleh engineer lokal tersebut.
Menurutnya, dengan tuntasnya produksi hingga pemenuhan syarat yang ditetapkan Kementerian Perhubungan agar bisa diproduksi massal menjadi penanda Karena Kebangkitan Teknologi ke-2 setelah pembuatan pesawat N250.
"Sejak awal kami ingin pesawat ini tidak hanya sekadar prototipenya, tapi juga harus bisa diterbangkan. Makanya, kami kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan PTDI dan Kementerian Perhubungan, " ujarnya.
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso menyatakan, agar bisa mendapatkan Type Certificate, maka pesawat ini harus melakukan flight test sebanyak 400 jam. Setelah itu, baru bisa mendapatkan sertifikat untuk bisa produksi massal.
"Saat ini PTDI telah menjadi industri integrator atau setara dengan industri pesawat terbang raksasa dunia lainnya seperti Boeing dan Airbus," paparnya.
Sumber : ICMI.or.id/wikipedia (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT KAI Bangun Rel di Stasiun Tegalluar Menuju Stasiun Cimekar
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan membangun rel dari Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, menuju Stasiun Cimekar guna memberikan akses bagi pengguna kereta cepat Jakarta-Bandung menuju Kota Bandung.
Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan saat ini terdapat jalur kereta dari Stasiun Cimekar menuju Stasiun Bandung.
Oleh karena itu, paparnya perusahaan hanya tinggal membangun jalur kereta api dari Stasiun Tegalluar menuju Stasiun Cimekar sepanjang 2-3 kilometer.
“Yang dari Cimekar ke Bandung sudah ada, yang belum dari Stasiun Tegalluar ke Stasiun Cimekar,” kata Edi, Jakarta, Selasa (15/8).
Dia menjelaskan pihaknya sudah mengajukan surat permohonan pembangunan prasarana moda transportasi berbasis rel tersebut ke Gubernur Jawa Barat dan menunggu balasan dari Pemprov Jabar.
PT KAI, paparnya, segera melakukan pembebasan lahan sepanjang 2-3 kilometer jika pemerintah daerah sudah melakukan penetapan lokasi daerah-daerah yang akan dibebaskan untuk pembangunan rel.
Dalam membangun prasarana moda transportasi lanjutan berbasis rel dari Stasiun Tegalluar, dia menuturkan terdapat dua alternatif, yakni menggunakan kereta api biasa tanpa harus melakukan elektrifikasi pada jalur KA dan menggunakan kereta api ringan (light rail transit/LRT).
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalur kereta api dari Stasiun Tegalluar menuju Stasiun Cimekar tanpa elektrifikasi, paparnya, sebesar Rp150 miliar per kilometer.
Oleh karena itu, dia menuturkan, perusahaan memiliki kemampuan keuangan jika pembangunan prasarana moda transportasi berbasis rel tersebut untuk kereta api non-LRT.
“Ada dua alternatif, kalau menggunakan track yang ada itu butuh hanya dari Tegalluar ke Cimekar. Itu kita punya duit,” katanya.
Dia menambahkan penggunaan LRT sebagai moda transportasi lanjutan kereta cepat Jakarta-Bandung membuat jalur kereta api perlu elektrifikasi.
Elektrifikasi tersebut, ungkapnya, perlu dilakukan hingga Stasiun Bandung. Di Bandung, dia mengungkapkan direncanakan LRT tersebut menjadi loop.
“LRT listrik loh [Biaya yang diperlukan], kalau bukan listrik paling Rp150 miliar per kilometer landed di luar tanah,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya akan melakukan efisiensi pembangunan jika moda transportasi lanjutan yang akan dibuat berupa kereta api ringan. Salah satunya, ungkapnya, perusahaan tidak akan membangun jalur tidak melayang karena berada di kawasan persawahan.
Salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan menimbun untuk membuat jalur LRT melayang jika harus membangun LRT.
Direktur Logistik dan Pengembangan PT KAI Budi Noviantoro menambahkan pada tahap pertama kemungkinan moda transportasi berbasi rel yang akan digunakan adalah untuk kereta rel diesel.
Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung terganjal soal pembebasan lahan
Disisi lain, Proses verifikasi lahan yang akan masuk dalam penetapan lokasi (penlok) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung terganjal sejumlah persoalan administrasi.
Ketua Tim Penlok Kereta Cepat Jakarta-Bandung Koesmayadi Padmadinata mengatakan dalam evaluasi terakhir 29 tim khusus yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejumlah persoalan lahan di lapangan muncul. “Ada berbagai persoalan terkait kepemilikan lahan yang harus diselesaikan,” katanya di Bandung, Jumat (11/8).
Menurutnya tim yang disebar ke 29 kecamatan menemukan bahwa proses verifikasi dan sosialisasi yang akan menjadi dasar penerbitan penlok terkendala. Sejumlah pemilik lahan ditenggarai tidak mau memberikan kuasa baik yang sakit, naik haji atau tak beralamat jelas. “Kalau dari laporan sudah 92% bidang lahan yang kami data,” tuturnya.
Dari 6800 bidang lahan tersebut masalah juga muncul dari kepemilikan lahan yang dikuasai BUMN dan Pemerintah seperti KAI, Perhutani dan PTPN, Bina Marga dimana berita acara penyerahan sampai saat ini belum diserahkan pada tim. “Secara komitmen sudah ada [penyerahan] tapi kami harus tertib secara fisik dan administrasi, takut kami disalahkan,” ujarnya.
Masalah juga terjadi di lahan milik swasta seperti terjadi di sejumlah kawasan industri sepanjang Bekasi-Karawang. Koesmayadi mencontohkan proses verifikasi dan sosialisasi pada pabrik Mitsubishi terganjal karena harus menunggu izin dari kantor pusat pabrikan mobil tersebut di Jepang. “Komitmen mereka sudah ada. Tapi masa saya harus ke Jepang?” paparnya.
Koesmayadi mencatat rata-rata perusahaan yang berada di kawasan industri kesulitan mengikuti proses ini mengingat menolak memberikan keputusan. Pihaknya menilai dengan kondisi ini maka target penerbitan penlok yang dibebankan pemerintah pusat terlewati. “Pusat mintanya 1 Agustus kemarin, saya nggak mau menyalahi aturan, 6000 lebih pemilik nggak mungkin,” katanya.
Tim sendiri sudah berkoordinasi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) agar memberikan tambahan waktu mengurus data lahan. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pun menurutnya mempersilahkan tim bekerja sesuai aturan agar tidak menjadi masalah hukum. “Karena ini butuh mempertemukan, sosialisasi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk penlok,” paparnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar meminta masyarakat tidak perlu resah dengan proses sosialisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang tengah digelar.Deddy mengatakan tim penetapan lokasi kereta cepat akan terus melakukan pendataan dan sosialisasi pada masyarakat.
Menurutnya proses ini guna menentukan lahan mana yang akan dibebaskan dari 600 hektar yang dibutuhkan proyek besar tersebut. Pemprov Jabar sendiri menerjunkan 29 tim yang disebar ke 29 kecamatan untuk memproses ini. "Sedang bekerja, sosialisasi dan juga mengukur dengan tepat tanah masyarakat," tuturnya.
Dia meminta masyarakat tidak perlu resah mengingat proses saat ini adalah upaya pemerintah mencari keterangan dan kebenaran soal para pemilik lahan. Menurutnya proses ini membutuhkan waktu ekstra mengingat luasan yang harus didata begitu banyak."Pembebasan tanahnya pemiliknya siapa, tanah masyarakat dimana yang harus dibebaskan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Haris Yuliana, mengatakan meski DPRD Jawa Barat tidak dilibatkan dalam pembangunan proyek nasional tersebut namun pihaknya telah menerima laporan dari warga yang tinggal di kawasan yang rencananya dibebaskan untuk proyek tersebut."Kami menerima beberapa laporan, masyarakat resah dengan informasi yang simpang siur mengenai rencana pembangunan kereta cepat ini," katanya.
Haris mengatakan akan mengutus tim yang terdiri atas Komisi 1, 4, dan 5, untuk mencari informasi dan menampung keluhan permasalahan dari lapangan terkait proses sosialisasi dan pendataan lahan.”Jangan sampai masyarakat kebingungan, dan akhirnya malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak," tuturnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


Presiden RI Bakal Resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
MATARAM (LOGISTICS) : Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam peresmian operasional Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Sebelumnya, sidang Dewan Nasional KEK telah menetapkan Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah telah siap beroperasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan acara peresmian ini awalnya diusulkan dilaksanakan pada 28 Agustus 2017.
"Mengingat padatnya acara Presiden di bulan Agustus ini, dari Setkab masih melakukan mengaturan dan koordinasi tingkat pimpinan," ujar Gita melalui pesan singkat, Selasa (22/8/2017) petang.
Direktur Operasi PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) Ngurah Wiryawan dan Direktur Pengembangan ITDC Edwin Darmasetiawan juga melaporkan kesiapan dan agenda dalam acara peresmian beroperasinya KEK Mandalika yang akan dirangkai dengan peresmian mulai digunakannya Masjid Nurul Bilad KEK Mandalika serta penataan area publik pantai Kuta Mandalika.
"Untuk kepastian kunjungan RI 1 meresmikan beroperasinya KEK Mandalika, Sekretaris Dewan Nasional KEK melalui Menko Perekonomian akan terus koordinasi dengan Setkab dan akan dilakukan rakor lanjutan di Sekretariat Kabinet," ujar Gita.
KEK Mandaliki mulai dilirik investor
Investor lokal asal dalam daerah nampaknya tertarik untuk menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah.
Setidaknya, nota kesepahaman atau MoU sudah ditandatangani antara Farid Amir selaku Direktur Utama PT Metro Lestari Utama dengan Direktur Utama PT Indonesian Tourism Development Corporation Abdulbar M. Mansoer pada pertengahan Mei lalu di Jakarta. PT Metro Lestari Utama merupakan salah satu pengembang properti asal Lombok.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin mengatakan, dengan mulai masuknya investor lokal dalam pembangunan kawasan Mandalika, diharapkan bisa menarik minat investor lokal lainnya untuk bisa bersama-sama menggarap kawasan ekonomi khusus ini.
"Mereka (investor lokal) juga akan membangun hotel dengan kelas bintang 5. Nilai investasi yang diberikan sekitar Rp250 miliar," ujar Amin kepada Bisnis.com di Mataram, Senin (29/5/2017).
Amin optimistis KEK Mandalika bisa berprogres tepat waktu dengan dukungan dari pihak investor dan juga pengelola kawasan. Selain itu, banyaknya penanam modal asal luar negeri disebut Amin juga merupakan tanda bahwa NTB merupakan daerah yang layak investasi.
"Ini kan trust, kepercayaan. Ini yang harus dijaga. Makanya saya tegaskan tidak boleh lagi ada permasalahan di kawasan tersebut setelah ini (pemberian uang kerohiman)," tegas Amin.

KEK di Indonesia sangat diminati investor
Keberadaan kawasan ekonomi khusus (KEK) di sejumlah destinasi prioritas pariwisata diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan banyak investor yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di beberapa KEK yang sudah ada.
“Sudah ada beberapa investor yang menyatakan minatnya untuk membangun hotel di Danau Toba. Bahkan, dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di Belitung yakni Tanjung Kelayang, investor ingin membuat areal perhotelan layaknya di Nusa Dua di Bali,” tuturnya.
Selain itu, dia mengungkapkan investor juga berminat untuk berinvestasi di Pulau Morotai, terutama untuk membangun akomodasi berupa hotel dan restoran. Sayangnya, rencana itu masih terkendala dengan belum memadainya fasilitas bandara yang saat ini belum mampu didarati oleh pesawat berukuran besar.
Seperti diketahui, tak seperti daerah lainnya, KEK menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu atap, hingga pembangunan infrastruktur.
“Dari 10 destinasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, ada empat destinasi yang memiliki KEk yakni Mandalika, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Minat investor untuk menanamkan modalnya di kawasan dengan integrasi semacam ini sangat besar,” kata Hiramsyah S. Thaib, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata, kepada Bisnis, Selasa (4/7)/2017.
Dia merinci, baru-baru ini sudah ada lima investor yang menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam pembangunan hotel di KEK Mandalika, dan pembangunan sirkuit moto GP di lokasi resort yang juga berlokasi di Mandalika. Di KEK Morotai, bahkan investor sudah mulai menggelontorkan dananya untuk merealisasikan rencana pembangunan taman rekreasi di KEK Morotai.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung di Banten juga terus digenjot. Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.
“Investor yang berminat untuk mebangun sejumlah sarana prasarana di KEK ini kebanyakan berasal dari Asia yakni China, Singapura, lalu ada Amerika Serikat, Eropa, serta Timur Tengah,” tuturnya.
Menurutnya, pengaruh publikasi besar-besaran atas kunjungan beberapa tamu negara mulai dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis Al Saudi, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barrack Obama juga diyakini semakin membuat minat investor untuk membangun di sektor pariwisata semakin terlecut.
Ke depan, pemerintah mengharapkan transformasi badan otoritas yang sudah terbentuk di beberapa destinasi prioritas dapat mengarah ke pembentukan KEK. Adapun, saat ini sudah terbentuk Badan Otorita Danau Toba dan Borobudur.
“Nantinya, akan menyusul pembentukan badan otoritas di destinasi lainnya. Diharapkan, dalam waktu tiga tahun ke depan, akan ada KEK lainnya,” ucapnya.
Pada tahun depan, Indonesia juga akan menggelar beberapa agenda internasional yakni Asian Games dan Annual Meeting IMF and World Bank sehingga dia berharap promosi pariwisata di Indonesia bakal memacu minat investor luar negeri. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
KEMENHUB Optimis 10 Pelabuhan Akan Terapkan Aplikasi Inaportnet
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan secara optimis menargetkan penerapan aplikasi Inaportnet di sepuluh pelabuhan hingga akhir 2017. Saat ini, enam pelabuhan telah menerapkan secara penuh aplikasi tersebut.
rhubungan, Sugihardjo mengatakan, aplikasi Inaportnert bakal meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhan, sehingga mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Dikatakan, sinergi operasional antara regulator dan operator pelabuhan saangat diperlukan untuk memberikan layanan prima kepada para pengguna jasa.
"Dengan implementasi Inaportnet, aktivitas kapal mulai dari permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal keluar meninggalkan pelabuhan dapat dilakukan secara online," ungkap Sugihardjo dalam siaran pers, Selasa (22/8/2017).
Sugihardjo memaparkan, aplikasi Inaportnet bisa melayani pengajuan tujuh dokumen administrasi, mulai dari Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), Surat Persetujuan Kapal Masuk (SPKM), dan Pemberitahuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (PRKBM).
Selain itu, Perencanaan dan Penetapan Penyandaran Kapal (PPPK), Laporan Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang (LAB), Pemberitahuan Kapal Keluar (LK3), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga bisa dilayani secara online lewat Inaportnet.
6 Pelabuhan
Saat ini, enam pelabuhan yang sudah menerapkan Inaportnet, yakni Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Bitung.
Kemenhub menargetkan penerapan Inaportnet bisa berjalan di Pelabuhan Teluk Bayur, Ambon, Banjarmasin, Balikpapan, dan Panjang. Selanjutnya Pelabuhan Pontianak, Palembang, Sorong, Dumai, dan Banten.
Penerapan Inaportnet menurut Sugihardjo juga memiliki konsekuensi pada perubahan budaya kerja agar pemanfaatan aplikasi bisa berjalan sinambung. Selain itu koordinasi antarlembaga juga harus diperkuat karena layanan Inaportnet bersifat lintas sektor.
Untuk diketahui, Inaportnet juga menggabungkan beberapa sistem, antara lain Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan, dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Integrasi tersebut diharapkan bisa membentuk transaparansi dan standarisasi biaya yang minimal sehingga daya saing pelabuhan bisa terdongkrak.
Sementara itu sebelumnya, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah mempersiapkan pelayanan Inaportnet untuk menunjang konsolidasi kargo ekspor impor yang akan dijalankan oleh Pelabuhan Tanjung Priok pada pertengahan tahun ini.
Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputra mengungkapkan saat ini kesiapan pelayanan Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok telah mencapai 90%.
"Kalau bilang mulus masih ada ganjelan, tetapi 90% sudah," tegasnya kepada Bisnis, Selasa (31/1). Dengan kesiapan ini, dia menjamin arus barang dan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok akan tertib dan lancar.
Namun, dia menambahkan beberapa kapal masih harus mengisi perizinan di Inaportnet secara manual. Adapun, kapal tersebut adalah kapal yang datang secara mendadak, misalnya kapal tramper, kapal yang akan docking di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, dan kapal tamu negara.
Selain Inaportnet, Nyoman menuturkan pihaknya juga tengah menyelesaikan revisi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok untuk mendukung pelabuhan di ujung utara Jakarta ini menjadi hub.
Revisi RIP ini, lanjutnya, ditargetkan selesai pada sebelum akhir Februari sudah rampung. Setelah rampung, pihak OP akan menyerahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk diperiksa dan disahkan oleh Menhub.
Revisi tersebut memuat rencana pengembangan inland waterway Cikarang-Bekasi Laut dan emplasemen kereta api.
Disisi lain, sebelumnya bahwa Akhirnya, Jumat (11/11/2016), Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lokasi keempat dalam pelaksanaan Go Live Aplikasi Inaportnet tahap awal yang mana sebelumnya telah dilaksanakan hal yang sama di Pelabuhan Makassar, Belawan dan Tanjung Perak Surabaya.
Selanjutnya, penerapan Inaportnet akan dilaksanakan di Pelabuhan Bitung, Balikpapan, dan Ambon pada akhir November 2016.
Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan aplikasi ini hadir sebagai fasilitas yang mengakomodasi kepentingan pelayanan jasa di pelabuhan dan wadah pertukaran data elektronik bagi pengguna serta penyedia jasa kepelabuhanan tanpa mengesampingkan legalitas dan validitas data.
"Aplikasi ini tidak akan berjalan baik jika tidak didukung integritas serta pelayanan prima dari masing-masing instansi pemangku kepentingan terkait," ujarnya, Jumat (11/11/2016).
Dia juga berharap penerapan aplikasi Inaportnet harus dibarengi dengan melakukan perubahan budaya kerja melalui change management sehingga memiliki pandangan yang positif terhadap perubahan bahkan siap menjadi bagian di dalamnya.
Menurutnya, Go Live Aplikasi Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen mewujudkan penerapan Inaportnet di pelabuhan. "Tentunya, harus benar-benar kita dalami dan hayati serta ditindaklajuti dengan usaha keras bersama,” ujar Tonny.
Dia mengingatkan Inaportnet dapat berjalan lancar apabila sistem pendukungnya handal dan terintegrasi dengan baik, sehingga seluruh sistem harus dibangun dan dikembangkan secara bersinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dirjen Hubla berharap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok dapat membangun dan mengembangkan sistem pelayanan kapal dan barang di pelabuhannya yang andal dan sinergi serta terintegrasi dengan sistem di Kementerian Perhubungan.
"Untuk Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok serta Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok saya minta agar menerapkan Inaportnet di pelabuhan secara konsisten,” imbuhnya.
Sementara itu, para pengguna jasa kepelabuhanan yang meliputi perusahaan/agen pelayaran, perusahaan bongkar muat (PBM) dan jasa pengurusan transportasi (JPT) sudah bisa menggunakan pelayanan kapal dan barangnya melalui Inaportnet setelah Go Live Inaportnet di Tanjung Priok ini dilaksanakan.
“Saya mengajak kepada semua pihak untuk terus berusaha keras dengan sungguh-sungguh dan berdo'a agar penerapan Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
Pada acara Go Live dimaksud, Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut Bay M Hasani menyatakan bahwa penggunaan sistem inaportnet bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.
"Inaportnet ini harus sudah jalan dan masing-masing pihak harus siap mendukung kelancaran inaportnet dimaksud," ujar Bay.
Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra mengatakan bahwa penerapan Inaportnet harus ditunjang oleh sumber daya manusia berkompeten.
"Selain dukungan sistem yang terintegrasi baik, dukungan sumber daya manusia menjadi titik kritis," ujarnya. Menurut Nyoman, Ditjen Hubla membutuhkan SDM yang mau berubah dan melakukan sesuatu perubahan positif.
Pada kesempatan tersebut, Sepuluh perusahaan di bidang pelayaran, bongkar muat, terminal operator, forwarding dalam peluncuran Go Live Inaportnet mendapat penghargaan karena dianggap sudah siap melaksanakan sistem inaportnet.
Kesepuluh perusahaan tersebut adalah PT Pelni, PT Jelajah Laut Nusantara, PT Meratus Line, PT Tanto Intim Line, PT Bahari Eka Nusantara.
Untuk Perusahaan bongkar muat adalah PT Sarana Bandar Nasional, Dwipahasta Utamaduta, dan PT Adhimas Bahtera Harapan.
Sementara untuk terminal operator adalah Jakarta International Container Terminal (JICT), New Priok Container Terminal One (NPCT 1). (Logistics/bisnis.com/hd)


KEMENHUB Gandeng BUMN Dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara
JAKARTA (LOGISTICS) : Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008 yang mengamanatkan adanya pemisahan antara regulator dan operator.
Kementerian Perhubungan mengadakan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Bangunan Dermaga pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Sintete.
Kerja sama ini dilakukan antara Kemenhub dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak.
"Langkah ini sebagai kebijakan untuk mengurangi beban APBN dalam pemeliharaan fasilitas pelabuhan, meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, meningkatkan PNBP serta mendorong persaingan pengusahaan pelabuhan," jelas Menhub Budi Karya Sumadi usai penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik negara di Pelabuhan Probolinggo, dikutip dari siaran pers yang dilansir Selasa (22/8/2017) petang.
Adapun aset pada Pelabuhan Sintete berupa Dermaga Konstruksi Beton, panjang 35 m dan lebar 8 m dengan kedalaman alur -5 mlws dengan jangka waktu perjanjian kerjasama selama 15 tahun.
Untuk skema bagi hasil dijelaskan dalam perjanjian bahwa KSOP Pelabuhan Kelas V Sintete akan memperoleh kontribusi tetap setiap tahun sebesar 0,7% dari nilai aset barang milik negara dan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 4,81%.
Sedangkan dalam pembagian keuntungan, Pelabuhan Kelas V Sintete memperoleh sebesar 43,94% dan PT. Pelindo II memperoleh 56,06%.
Budi menambahkan tujuan kerja sama pemanfaatan barang milik negara ini untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur logistik yang merata di seluruh Indonesia
"Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut terkait dengan kerjasama pemanfaatan fasilitas pelabuhan, Menhub meminta kepada BUMN ataupun BUMD untuk mencermati hal-hal diantaranya, kerjasama pengoperasian fasilitas pelabuhan tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif untuk menekan waktu bongkar muat barang, kapal-kapal yang beroperasi adalah kapal-kapal yang memiliki standar keselamatan dan kelaikan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
"Pengoperasian pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan harus dapat membuka akses yang lebih luas dalam pengembangan potensi ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja," tambah Budi.
Dia berharap agar bentuk kerjasama pemanfaatan fasilitas pelabuhan akan terus di tingkatkan baik kerjasama dengan BUP milik BUMN maupun BUMD milik Pemerintah Daerah atau BUP milik swasta.
Budi juga menyebutkan beberapa lokasi pelabuhan yang saat ini dalam proses usulan kerjasama dengan PT. Pelindo (Persero) III dan PT. Pelindo (Persero) IV.
"Kedepan Kemenhub sedang mengusulkan kerjasama dengan PT. Pelindo III untuk pengelolaan pelabuhan Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende dan Lembar. Selain itu Kerjasama Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelindo IV untuk pengelolaan pelabuhan Manokwari, Bitung, Ternate, Pare Pare, Pantoloan, Kendari, Biak, Fak-Fak, Sorong, dan Merauke," pungkasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


Perusahaan Logistik Mesti Segera Adopsi Teknologi Digital
JAKARTA (LOGISTICS) : Perusahaan logistik dalam negeri Indonesia harus mulai melakukan proses adopsi atas teknologi berbasis digital agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, perusahaan logistik dan transportasi akan lebih efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi informasi.
Salah satu teknologi yang paling umum adalah tracking dan tracing. "Memperbaiki waktu maupun jadwal. Dengan itu tentunya akan berdampak pada kepastian terhadap pengiriman barang," ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (22/8/2017).
Kebutuhan akan teknologi informasi didasari oleh semakin luasnya penggunaan smartphone di Indonesia. Yukki menyebutkan, pertumbuhan pengguna smartphone di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asean. "Kenaikannya sampai 37%."
Dari 3.212 perusahaan anggota ALFI, Yukki mengatakan sudah cukup banyak yang mengadopsi teknologi digital meskipun belum semuanya.
Lebih lanjut, dia menilai peluang perusahaan logistik Indonesia untuk bersaing di pasar regional terbuka lebar. Hal ini didasari oleh pangsa pasar logistik terbesar di Asean berada di Indonesia.
Hasil riset ALFI menunjukkan dalam rentang waktu 2013-2017, laju pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/CAGR) sektor kontrak logistik tercatat sebesar 11,7%, sedangkan untuk air & sea freight forwarding 11,8%. Di antara negara-negara Asean, Indonesia yang tertinggi.
Ditambah lagi dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia (rising midle class). Walaupun saat ini masih di urutan ketiga di bawah Vietnam dan Filipina, tetapi kalau dilihat dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia, secara jangka panjang berdampak positif bagi pertumbuhan logistik.
Kelas menengah digolongkan sebagai masyarakat berpendapatan antara Rp65 juta sampai Rp455 juta per tahun atau sekitar Rp5,4 juta sampai Rp38 juta per bulan.
Kenaikan jumlah masyarakat kelas menengah akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat. Dengan adanya kenaikan daya beli, volume logistik akan ikut tumbuh.
Salah satu sektor yang terimbas positif adalah perdagangan online atau e-commerce. Yukki mengatakan dampak tersebut paling terasa di kota-kota besar di mana penetrasi e-commerce paling besar.
Dari sisi regulasi, dia menilai pemerintah sudah cukup mendukung dengan membuat paket-paket deregulasi. Paket tersebut akan membuat perusahaan logistik dalam negeri percaya diri bersaing dengan perusahaan asing.
Kredit Logistik Stagnan
Penyaluran kredit sektor logistik cenderung stagnan sepanjang semester pertama 2017.
Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan sejak Januari hingga Juni penyaluran kredit memang tumbuh 3,9%.
Namun, dalam 6 bulan tersebut penyalurannya naik turun. Penyaluran tertinggi tercatat pada Mei senilai Rp177 miliar, tetapi turun pada Juni menjadi Rp174 miliar.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pelaku usaha di sektor logistik masih menahan diri untuk mengajukan pinjaman ke bank.
"Untuk tahun ini pelaku usaha lebih mengoptimalkan yang sudah ada dan melakukan perbaikan operasional maupun efisiensi," katanya kepada Bisnis pada Minggu (20/8/2017).
Dia menambahkan pelaku logistik dan transportasi juga cenderung mencari pembiayaan di luar bank melalui kemitraan atau kerja sama dengan pihak nasional atau asing. "Pola kerja sama B to B [bussiness to bussiness]."
Salah satu alasan mengapa pelaku usaha menahan diri untuk mengajukan pinjaman modal kerja ke bank adalah suku bunga yang masih tinggi. Berdasarkan data OJK, suku bunga rata-rata kredit untuk sektor logistik adalah 10,65%. (Logistics/bisnis.com/hd)