Logistics Journal Nomor : 185 / Juni 2017
 
cover Juni 2017

 
Editorial - Kemenangan
Minggu terakhir bulan Juni ini sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat muslim akan merayakan Idul Fitri 1438H. Sebuah perayaan yang akan menggerakkan tidak hanya manusia, tapi juga arus uang bahkan arus barang sudah mengalir deras sejak pertengahan bulan Mei kemarin. Volume perdagangan antar pulau mulai naik sejak pertengahan bulan Mei kemarin dan akan terus memuncak sampai satu minggu menjelang puncak hari raya tanggal 25-26 Juni 2017.
Ada suasana batiniah yang ada di masyarakat muslim saat perasayaan hari raya tersebut. Yaitu suasana batiniah dalam memaknai kemenangan, karena banyak pemaknaan pada hari raya tersebut diartikan sebagai hari kemenangan. Menang dari menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu negatif selama menjalankan puasa sebulan penuh. Perayaan kemenangan ini tidak hanya dinikmati bagi mereka yang berpuasa, tapi bagi mereka yang tidak berpuasapun ikut merayakan dan menikmati suasana gembira akan hari kemenangan. Bahkan bagi mereka atau siapapun ikut mendapatkan berkah puasa dengan tradisi membuat indah dalam merayakan Idul Fitri. Baju harus indah, sarung harus indah maupun rumah dibuat seindah mungkin senyampang punya dana untuk semuanya menjadi indah.
Harapannya suasana kemenangan ini tidak hanya nampak secara fisik yang hanya bisa dilihat selama satu minggu. Namun lebih dari itu suasana kemenangan ini bisa dilihat dari perilaku manusia-manusia yang telah menjalankan tindakan prihatin menahan lapar dan haus serta mengendalikan emosi, jiwa dan pikiran untuk bertindak yang bertentangan dengan sifat-sifat fitrah (suci) manusia. Jika kemenangan sudah masuk pada wilayah perilaku dalam menahan semua tindakan negatif, maka hakikat kemenangan yang dilatih melalui puasa, ada hasil dan wujud riil yang bisa dinikmati oleh sesama manusia.
Pelaku usaha jasa kepelabuhanan sangat berharap berakhirnya bulan Ramadhan ini akan mendapat sesuatu yang baru dalam kegiatan pelayanan di pelabuhan. Mulai dari instansi pemerintah, BUMN, maupun pelaku usahanya sendiri mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Karena asumsinya, mereka yang melaksanakan aktifitas pelayanan teknis secara langsung hampir sebagian besar telah melaksanakan usaha latihan pengendalian diri melalui puasa Ramadhan.
Jikalau pelayanan tetap tidak ada perubahan seperti sebelum Ramadhan, berarti kata orang Jawa “posone di cucuk pitik” (puasanya di patok ayam) alias tidak berbekas sama sekali hanya mendapat lapar dan dahaga belaka. (guslim-juni'17)

 
Forwarder Apresiasi Percepatan Proses Pemeriksaan Barang di Pelabuhan Tanjung Priok
JAKARTA (LOGISTICS) : Pengusaha forwarder dan jasa transportasi dan kepabeanan (PPJK) di Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi percepatan pemeriksaan barang menyusul telah dioperasikannya fasilitas laboratorium deteksi barang di kantor Bea dan Cukai Pelabuhan setempat.
Untuk kegiatan deteksi barang—yang berkaitan dengan penentuan jika terjadi perbedaan penyampaian nomor harmony system (HS) code—memakan waktu lama, namun kini lebih cepat.
"Dengan adanya laboratorium untuk mendeteksi barang impor itu, importir sekarang juga tak bisa main-main lagi dengan memanipulasi nomor HS," ujarnya kepada Bisnis di Jakarta pada Selasa (30/5/2017).
Qadar berharap fasilitas laboratorium seperti itu tidak hanya disiapkan di Pelabuhan Priok, tetapi juga dapat disediakan Bea dan Cukai di pelabuhan utama lainnya yang melayani kegiatan ekspor impor seperti pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Makassar, dan Belawan Medan.
Pada akhir pekan lalu, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan fasilitas Customs and Excise Laboratory (CEL), untuk kegiatan deteksi barang ekspor maupun impor.
Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni mengatakan laboratorium ini untuk mendeteksi secara akurat item barang ekspor impor dengan dokumen yang diajukannya, sehingga mempercepat dan memudahkan dalam menetapkan HS code.
"Sebelumnya deteksi barang mesti dikirim ke kantor pusat Bea Cukai melalui balai pengujian dan identifikasi barang," ujarnya.
Fajar mengatakan di Pelabuhan Priok terdapat 600-an item barang yang diperiksa di laboratorium Bea Cukai tersebut. "Laboratorium itu untuk percepatan arus barang, karena pemeriksaan hanya perlu waktu singkat, hanya dalam hitungan menit," kata Fajar.
 
GINSI Soroti Pungutan Liar di Tanjung Priok
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengeluhkan dugaan masih adanya tarif liar terhadap pelayanan barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi mengategorikan hal itu sebagai tarif liar sebab hingga kini tarif layanan yang dikutip itu belum pernah disosialisasikan dan disepakati antara penyedia dan pengguna jasa pelabuhan.
Subandi mengatakan adapun tarif yang dianggap liar di Pelabuhan Priok sampai saat ini yakni adalah tarif Gantry Luffing Crane (GLC) di Pelindo Cabang Tanjung Priok dan tarif bahandel, baik jalur merah maupun karantina di Terminal 3 Priok maupun di New Priok Container Terminal-one (NPCT-1).
"Terutama beban tarif GLC di Priok tidak sesuai dengan prinsip bisnis mengingat kapal-kapal diwajibkan menggunakan GLC meskipun kapalnya dilengkapi alat bongkar muat (ships gear), padahal produktivitas alat kapal lebih baik dibandingkan dengan GLC," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (31/5/2017).
Dia menilai penggunaan GLC justru tidak efektif dalam percepatan arus barang di pelabuhan, bahkan bongkar muat barang menjadi memakan waktu lama.
"Saya rasa ini adalah kesalahan Pelabuhan Priok dalam berinvestasi alat bongkar muat.Tetapi harusnya beban itu jangan dikenakan kepada kami selaku pemilik barang. Kami minta semua itu dievaluasi," paparnya.
Subandi juga menyoroti pengenaan tarif pemeriksaan fisik peti kemas atau behandle pada fasilitas behandle di lapangan NPCT1 maupun Terminal 3 Priok yang sampai saat ini belum pernah ada kesepakatan tarif antara penyedia dan penggguna jasa pelabuhan.
"Seharusnya semua komponen tarif pelabuhan diproses secara transparan dan dapat diberlakukan setelah ada pembahasan yang kemudian ditindaklanjuti melalui keaepakatan bersama dengan asosiasi terkait di pelabuhan. Kalau proses itu belum dilalui, sama halnya menerapkan tarif liar," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Alokasi Anggaran Tol Laut Tidak Boleh Diganggu Gugat
JAKARTA (LOGISTICS) – Pemerintah menegaskan tidak akan menganggu anggaran proyek infrastruktur pendukung konektivitas tol laut pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan tol laut tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengembangan infrastruktur di wilayah tujuan.
Selama ini, dia menuturkan pembangunan pelabuhan di beberapa daerah masih ada yang tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya seperti jalan, pembangkit listrik dan sarana ketersediaan air bersih.
"Dalam rangka tol laut ini infrastruktur yang menciptakan konektivitas antara pelabuhan dan market atau pasar di masing-masing provinsi atau daerah harus diutamakan," ungkap Bambang saat dijumpai di kantor Bappenas, Senin (5/6/2017).
Dengan demikian, dia menegaskan proyek konektivitas pelabuhan di daerah yang masuk prioritas nasional dan tidak boleh diganggu gugat.
Dia menemukan beberapa pelabuhan yang fasilitas pendukungnya belum selesai sepenuhnya antara lain Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Padahal, pembangunan pelabuhan yang lengkap dengan infrastruktur pendukungnya dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik.
Oleh karena itu, Bambang menjelaskan Tol Laut tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengembangan wilayah atau daerah termasuk pembangunan infrastruktur.
"Tidak mungkin Tol Laut berjalan sendiri tanpa pengembangan wilayah karena ujungnya mengandalkan PSO, tidak ada batasnya nanti," katanya.
Sementara itu, dia juga mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV sebagai operator pelabuhan di Tanah Air untuk membuka kerjasama pengelolaan pelabuhan dengan mitra swasta, seperti yang diterapkan PT Pelabuhan Indonesia II di Pelabuhan NewPriok, Kalibaru.
Tidak hanya itu, Bappenas berharap Pelindo I-IV juga dapat berkompetisi dalam mengembangkan pelabuhan di luar wilayahnya.
"Kalau hanya mengikuti pemikiran simple sebagai pemegang konsesi dia hanya akan puas misalnya di pelabuhan besar saja. Kalau dia bermental investor dia pasti melirik wilayah lain," katanya.
Agar Pelindo I-IV dapat meraih profit, dia mengimbau pengelola pelabuhan juga harus memikirkan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhannya.
Menurut Bambang, pelabuhan yang sukses adalah pelabuhan yang mampu mengembangkan kawasan industri (hinterland) di dekat fasiltas dermaga yang dikelolanya.
Kepala Bappenas juga berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pengelola beberapa pelabuhan kecil (Unit Pelayanan Teknis/UPT atau Badan Layanan Umum/BLU) untuk memulai kerjasama dengan pihak Pelindo I-IV ataupun swasta yang kompeten mengelola pelabuhan.
"Pelabuhan kecil [milik Kemenhub] mengajak swasta dengan skema KPBU atau dikerjakan Pelindo, tetapi tidak sendirian," ujar Bambang.
Dalam hal ini, Kemenhub bisa memanfaatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
 
Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Bisa Turun Dibawah 20% Dalam 5 Tahun
Pemerintah berharap biaya logistik terhadap total biaya produksi di Indonesia dapat turun menjadi di bawah 20% dalam lima tahun ke depan dari posisi saat ini sekitar 26%.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan masalah logistik di Indonesia bukan hanya persoalan infrastruktur.
"Tapi itu kombinasi dari distribusi atau keberadaan transportasi dan tata niaganya juga jangan lupa," ungkapnya di kantor Bappenas, Senin (6/6).
Oleh karena itu, dia menuturkan pemerintah memerlukan waktu untuk menurunkan biaya logistik karena ini sifatnya jangka panjang.
Dalam visi misi 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045,Bambang menambahkan pihaknya menargetkan biaya logistik akan mencapai 7% dari total biaya produksi barang.
“7% itu artinya setiap perusahaan di Indonesia profitnya membaik. Kalau profit membaik, pajaknya juga membaik," tegasnya. (Logistik /bisnis.com/hd)

 
KEMENHUB Luncurkan Kapal Perintis di Semarang
Semarang (Logistics) - Kementerian Perhubungan meluncurkan satu unit kapal perintis tipe 1.200 gross tonnage di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/6/17).
Kapal perintis yang diberi nama KM Sabuk Nusantara 106 tersebut diluncurkan secara resmi oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Bay M. Hasani yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono.
Bay Hasani mengatakan peluncuran kapal sebagai salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk hadir mempersatukan seluruh wilayah Indonesia dengan menyediakan sarana transportasi laut yang memadai melalui pengadaan kapal perintis.
"Kami menyambut baik peluncuran kapal perintis tersebut sebagai sarana pemersatu antar wilayah di Indonesia," tutur Bay di Semarang, seperti siaran pers yang diterima.
Rencananya kapal dimaksud akan ditempatkan di wilayah perairan yang melewati ketinggian gelombang rata-rata di atas 2 meter yang umumnya terdapat di Samudera Hindia dan Indonesia bagian tengah dan timur.
Bay menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, Ditjen Hubla Kemenhub telah membangun 100 unit kapal perintis.
"Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut sebagai wujud komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat," jelas Bay.
Pembangunan dua unit kapal perintis Tipe GT 1.200 (Paket O) yang diluncurkan pada hari ini dan Tipe 1.200 GT (Paket G) yang akan diluncurkan setelah Idulfitri 1438 H dibangun oleh PT Yasa Wahana Tirta Samudera, masa kontrak selama 24 bulan dengan nilai kontrak kurang lebih Rp54 miliar.
Di tempat terpisah, Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono menyebutkan transportasi laut merupakan transportasi publik yang dapat mengangkut barang, penumpang maupun kendaraan dalam jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.
"Untuk itu angkutan laut menjadi sangat dibutuhkan dan berperan sangat strategis sebagai salah satu sarana transportasi terutama dalam melayani perpindahan logistik baik berupa barang maupun penumpang," ujar Tonny.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana di sektor transportasi laut, di antaranya dengan membangun kapal dan pelabuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah sehingga menjadi lebih berkembang dan mandiri.
Hal tersebut sekaligus salah satu upaya mengembalikan kejayaan maritim sebagai bagian dari kemandirian maritim Indonesia menuju poros maritim dunia yang menjadi cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Berikut data spesifikasi kapal perintis GT 1.200 KM Sabuk Nusantara 106 :
Panjang Seluruh (LOA) : 62,80 M
Panjang Antara Garis Tegak (LBP) : 57,40 M
Lebar (moulded) (B) : 12,00 M
Tinggi (moulded) (H) : 4,00 M
Sarat air (d) : 2.70 M
Kecepatan Percobaan : 12.00 Knot
Daya Mesin Utama : 2 x 1100 HP
Penumpang : 404 orang
Jumlah awak kapal : 36 orang. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Kemeneg BUMN Copot Orias Petrus Moedak antik I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra Jadi Dirut PT Pelindo III
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini resmi melantik I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) yang baru menggantikan Orias Petrus Moedak
Hal tersebut hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Nomor SK-89/MBU/05/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. Keputusan ini telah diteken Menteri BUMN Rini Soemarno.
Acara dibuka oleh Pontas Tambunan selaku Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN hari ini yang dihadiri Direksi dan Komisaris Pelindo III beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN.
"Dengan adanya pengangkatan Direktur Utama hari ini, pertama sekali kami mengucapkan selamat kepada I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra yang telah diangkat sebagai Direktur Utama," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Pihaknya berharap agar Pelindo III di segera kerja untuk mewujudkan seperti yang telah ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
Pelindo III Terbitkan Kartu Multifungsi Untuk Cover Berbagai Layanan
ultifungsi pegawai yang dapat digunakan sebagai Transaksi Tap Cash. Kartu itu untuk melakukan pembayaran di merchant, termasuk pembayaran tol dan belanja di merchant.
Pembuatan kartu pegawau ini merupakan suatu sinergi antar BUMN yang direncanakan oleh Kementerian BUMN. “Nanti kita semua akan memakai kartu multifungsi ini yang bisa digunakan sebagai access control di ruangan kantor, merchant dan pembayaran tol (tap cash),” kata Direktur SDM dan Umum PT Pelindo III, Toto Heliyanto, di sela-sela penandatanganan perjanjian kerjasama kartu multifungsi ID Card BUMN, Selasa (23/5).
Untuk pembuatan kartu, kata dia, Pelindo III tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Kerjasama dengan BNI dilakukan karena sudah kerjasama payroll. Untuk sementara kartu multifungsi ini akan digunakan di Pelindo III dan nantinya akan dikembangkan ke anak perusahaan. “Semoga kerjasama ini bisa berlanjut dengan kerjasama lainnya dan saya harap pemakaian kartu ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, Susi Adi Sulistyowati, menjelaskan, kartu ini tidak hanya digunakan sebagai tap cash untul tol namun untuk merchant-merchant lain. “Harapan kami dengan fungsi ID card tersebut dapat menambah layanan kepada pegawai Pelindo III yang telah bekerja sama dalam hal payroll. Kedepannya akan kita lakukan pengembangan untuk mensinergikan kartu tersebut dengan BUMN Penerbangan. Sehingga kita bisa memberikan kontribusi lebih kepada nasabah,” tuturnya.
BNI juga akan membantu pengelolaan pembayaran jasa kepelabuhanan yang lebih efisien dan efektif. Dalam waktu dekat akan dilakukan terkait impor terlebih dahulu. “Semua transaksi perbankan di pelabuhan dilakukan secara nontunai sehingga dapat menghindari pungutan liar dan mengurangi risiko uang palsu,” pungkasnya.
Pelindo I Belawan siap angkut 2.500 orang pemudik
Sepekan menjelang Idul Fitri, arus mudik di terminal Bandar Deli, Sumatra Utara, kedatangan penumpang dengan menggunakan kapal motor KM Kelud melalui pelabuhan Belawan, diprediksi akan mengalami peningkatan.
Kesiapan dalam melayani angkutan Idul Fitri di terminal baru nantinya, akan sanggup menampung 2.500 penumpang, serta juga menyediakan 10 bus mudik bareng ke Aceh dan Tapanuli Selatan, untuk kalangan penumpang KM Kelud dan masyarakat sekitar.
Asisten Menejer Hukum dan Humas Pelindo I cabang Belawan Khairul Aulia kepada media iNews TV, Kamis (8/6/2017) mengatakan, selaku pengelola pelabuhan, Pelindo I cabang Belawan terus melakukan kesiapan dalam melayani mudik di pelabuhan Belawan Idul Fitri ini.
Khairul mengatakan, guna melayani penumpang kapal yang tiba nantinya, Pelindo I cabang Belawan melakukan pembenahan terminal Bandar Deli Belawan.
Pelindo I cabang Belawan di terminal Bandar Deli menyediakan berbagai fasilitas untuk para pemudik, diantaranya seperti layanan kesehatan, tempat ibadah, tempat ibu menyusui balita, tempat bermain anak dan lain-lainnya.
Dikatakannya, salah satunya pelabuhan terminal penumpang baru di Belawan, kapal penumpang KM Kelud berasal dari pelabuhan Tanjung Priok via Batam dan Tanjung Balai Karimun, nantinya akan bersandar di dermaga terminal penumpang Bandar Deli pelabuhan Belawan, dengan membawa penumpang yang pada umumnya pemudik merupakan perantauan yang kini bermukim di kota Batam, Kepulauan Riau.
Mengingat jumlah penumpang KM Kelud akan berbaur dari Batam dan Jakarta yang merupakan rute utama kapal tersebut akan membludak, disamping harga tiket kapal laut yang relatif murah dan bisa membawa barang bawaan yang lebih banyak, ketimbang angkutan udara, nantinya pihak Pelni akan menambahkan jadwal frekwensi pelayaran keberangkatan yang biasanya empat kali dalam sebulan pulang pergi, kini menjadi enam kali ke Batam menuju Belawan.
Humas Pelindo I cabang Belawan ini mengatakan, untuk mengantisipasi membludaknya penumpang kapal laut yang tiba di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, saat mudik yang di perkirakan seminggu sebelum dan sesudah Idul Fitri nanti.
"Kami sudah koordinasi dengan pihak terkait, akan menerapkan arus jalan satu arah di jalan stasiun depan terminal dan kenyamanan pemudik di pelabuhan Belawan, serta menyediakan sepuluh bus mudik gratis bagi penumpang kapal motor Kelud dan masyarakat Medan, tujuan Aceh dan Tapanuli Selatan," ujarnya.
Selain itu, Pelindo I cabang Belawan akan terus melakukan pembenahan fasilitas di terminal penumpang terbesar ketiga di Indonesia ini, untuk mempermudah para pemudik Idul Fitri yang menggunakan jasa angkutan laut. (Logistics/hd)

 
Gapasdap Minta Revisi Ukuran Kapal Ro-Ro Lintas Merak-Bakuheni
JAKARTA (LOGISTICS) : Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah segera melakukan revisi atas keluarnya PM 88/2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan di lintas Merak -Bakauheni.
Pasalnya, pelaku usaha di bidang jasa penyeberangan tersebut merasa keberatan dengan adanya beleid yang mengatur ukuran kapal pada lintas tersebut, yang menyatakan minimal harus 5.000 gross register tonnage (GRT).
Khoiri Soetomo, Ketua DPP Gapasdap, mengatakan bahwa saat ini sebagian besar anggota organisasi itu belum bisa memenuhi persyaratan ukuran kapal itu, sedangkan pada Desember 2018 mendatang beleid tersebut sudah mulai berlaku.
"Kami sangat inginkan kebijakan yang diambil itu lebih mengena, jangan sampai tidak pas. Apalagi di tengah kondisi iklim usaha yang sedang tidak bagus," ujarnya kepada Bisnis.com pada Selasa (6/6).
Khoiri menerangkan para pengusaha dipastikan, tanpa diminta pun, apabila kondisi pasar bagus, sudah barang tentu akan investasi sendiri, termasuk pengadaan kapal ukuran besar.
Akan tetapi, kalau realita bisnis angkutan penyeberangan saat ini yang rata-rata okupansinya hanya 40%, tentu investasi kapal besar tidak feasible.
Sementara, pada sisi lain masih banyak kapal dengan ukuran di bawah 5.000 GRT dan di atas 4.000 GRT yang bisa menampung kendaraan dalam jumlah besar masih diperlukan.
"Kami ingin, tapi dari mana investasinya? Lha, iklim usahanya saja tidak sejalan. Saat ini dengan kapal yang ada, banyak yang masih di bawah 5.000 GRT, rata-rata okupansi kendaraan di siang hari hanya 20% dan malam hari 60%, jadi kalau dirata-rata hanya 40% per bulan. Lalu buat apa kapal yang lebih besar?" paparnya.
Menurut Khoiri, penggunaan kapal ukuran besar atau kecil tersebut tentu mengikuti kondisi yang ada, saat ramai pakai kapal besar dan saat sepi menggunakan kapal yang tidak terlalu besar.
Selain itu, lanjutnya, aturan penggunaan ukuran tertentu tersebut juga tidak ada di industri kapal terbang. "Sementara di industri pesawat yang ada itu hanya imbauan untuk menggunakan pesawat lorong ganda jika peak season. Kalau sedang low season bisa gunakan lorong tunggal. Ini masalah komersial."
Khoiri khawatir kalau hal itu dipaksakan dan operator memaksakan diri pula untuk investasi di kapal besar, di tengah kelesuan usaha, akan mengurangi kualitas standar pelayan minimum yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan pada ujungnya bisa mengancam keselamatan angkutan penyeberangan itu sendiri, lantaran operator kesulitan anggaran untuk merawat kapal besar tersebut.
Dia berpandangan kalau soal kemampuan angkut, banyak juga kapal ukuran 4.800 GRT mampu mengangkut kendaraan sebanyak kapal ukuran 5.000 GRT.
"GRT tidak selalu berkorelasi dengan kapasitas angkut kendaraan, karena yang di bawah 5000 GRT tadi ada yang line meternya masih memenuhi kapasitasnya," ucap Khoiri.
Sementara itu, Ketua Gapasdap Cabang Bakauheni Sunaryo mengatakan apabila pemerintah tetap memaksakan beleid itu diberlakukan di tengah sepinya bisnis ini, dipastikan selain pengusaha yang menanggung rugi, pemerintah juga dirugikan.
Pasalnya, biaya terbesar dari penggunaan kapal adalah bahan bakar, sementara kapal roro lintasan Merak-Bakauheni menggunakan bahan bakar yang disubsidi.
Artinya, kata Sunaryo, jika kapal yang memiliki kapasitas besar hingga di atas 100 unit namun hanya mengangkut kendaraan 20 mobil, jumlah pemakaian bahan bakar tetap sama saja besarnya. "Ini berarti ada pemanfaatan BBM bersubsidi yang mubazir. Kami rugi, pemerintah juga rugi."
Menurutnya, justru dengan kondisi iklim usaha yang lesu, pemakaian kapal dengan ukuran yang lebih kecil dari 5.000 GRT lebih tepat, karena mengefisienkan pemakaian bahan bakar.
Saat ini di lintasan Merak-Bakauheni ada 59 kapal, 50% di antaranya memiliki bobot lebih dari 5.000 GT. Sunaryo mengatakan dengan jumlah kapal yang ada tersebut, sebenarnya tinggal melakukan manajemen pengaturan kapal yang beroperasi dengan tepat.
"Ketika angkutan ramai dan padat, prioritas kapal yang beroperasi yang memiliki kapasitas besar. Tapi ketika kondisi sepi, kapal-kapal kecil tentu lebih efisien," tuturnya.
 
Gapasdap Minta Fasilitas Pelabuhan Merak dan Bakuheni Ditingkatkan
Pengusaha angkutan penyeberangan yang beroperasi di lintasan Merak (Banten)-Bakauheni (Lampung) meminta fasilitas di kedua pelabuhan tersebut ditingkatkan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan jika pemerintah ingin menaikkan batas tonase kapal roll on-roll off (ro-ro), seharusnya fasilitas pelabuhan juga dibenahi.
"Fasilitas pelabuhan juga perlu ditingkatkan. Tidak bisa hanya dari sisi operatornya saja yang dituntut," ungkapnya kepada Bisnis pada Rabu (31/5/2017).
Menurutnya, alur di pelabuhan harus diperlebar dan diperdalam lagi, karena kapal-kapal berkapasitas besar akan sulit merapat jika alurnya tidak sesuai.
Selain itu, kualitas dermaga juga harus ditingkatkan terutama dari segi kekuatan. Tujuannya agar dapat menahan benturan saat kapal merapat.
Jumlah dermaga yang ada juga dianggap masih kurang. Saat ini tercatat ada enam pasang dermaga yang tersedia. Tahun ini PT ASDP Ferry Indonesia akan menambah satu dermaga lagi.
Selain itu, ASDP juga tengah membangun dermaga eksekutif di Merak dan Banten. Dermaga tersebut ditargetkan sudah bisa beroperasi akhir tahun depan bertepatan dengan gelaran Asian Games 2018.
Jumlah kapal yang beroperasi di lintasan ini sebanyak 58. Sayangnya, pengusaha kapal mengeluhkan kurangnya muatan. Padahal akhir tahun depan Kementerian Perhubungan mewajibkan kapal yang beroprasi di Selat Sunda minimal berkapasitas 5.000 gross tonnage (GT).
Di samping itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menginginkan kapal-kapal tua diganti dengan yang baru. Budi menyebutkan dari 58 kapal yang beroprasi 66% sudah layak ganti.
Saat ini, setidaknya terdapat 51.000 penumpang dan 10.000 kendaraan perhari yang menyeberang pada rute penyeberangan Merak - Bakauheni.
Berdasarkan data ASDP, tren pertumbuhan penumpang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni mencapai 3% per tahun.
Adapun jumlah penumpang yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni pada 2016 mencapai total 1,55 juta orang atau naik 21% dibandingkan 2015 sebanyak 1,28 juta orang.
Sementara itu kendaraan roda empat atau lebih tercatat mencapai 1,79 juta unit atau naik 6% dibandingkan dengan 2015 sebanyak 1,64 juta unit.
Sebaliknya, jumlah penumpang yang menyeberang dari Bakauheni menuju Merak pada 2016 mencapai total 1,66 juta orang atau naik 30%. Kendaraan roda empat atau lebih tercatat mencapai 1,71 juta unit atau naik 9% dibandingkan dengan 2015 sebanyak 1,57 juta unit.
Sedangkan kendaraan roda dua tercatat mencapai 398.000 unit atau naik 32% dibandingkan dengan 2015 sebanyak 301.000 unit.(Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT ASDP Siapkan Jalur Angkutan Barang Jenis Truk Trayek
Jakarta - SurabayaJAKARTA (LOGISTICS) : PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan jalur angkutan barang untuk truk di Jakarta ke Surabaya.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan pihaknya sudah berhasil memindahkan pengguna truk dari Surabaya menuju Bali dengan menggunakan kapal ferry karena lebih efisien.
"Pemilik truk ini akan lebih efisien, kalau dari ASDP mereka bisa melakukan ritase lebih banyak, misalnya dari Lombok ke Surabaya," terang Faik di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/6/2017).
Faik menjelaskan, ASDP akan membuka jalur untuk mengangkut truk dari Jakarta ke Surabaya. Menurut Faik, angkutan truk selama ini juga ikut berkontribusi pada kemacetan di jalan raya.
"Oleh sebab itu, sebagian ini kita pindahkan ke jalur laut sekiranya ini dampaknya signifikan dalam mengurangi kemacetan dan menimbulkan rasa nyaman kepada angkutan non logistik," tutur Faik.
Faik mengatakan ASDP juga sedang mencari kapal dengan kapasitas yang bisa untuk mengangkut 100-200 truk dalam satu kali keberangkatan. "Banyak terobosan yang akan dilakukan," tegas Faik.
Oleh sebab itu ASDP akan mulai fokus untuk angkutan barang. Sebagai tahap awal, ASDP mencari kapal RoRo atau roll on-roll off.
 
ASDP Bakal Bangun Dermaga Premium di Pelabuhan Merak
Bersiap untuk mengantisipasi kepadatan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan membangun dermaga premium.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan, ASDP akan membangun dermaga premium di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.
Tujuan pembangunan dermaga premium seluas kira-kira 17.000 meter persegi tersebut guna mengantisipasi kepadatan arus dengan hadirnya tol lintas Sumatra (Trans Sumatra) dan hajatan Asian Games 2018.
"Layanan yang kita berikan pada 2016 ke 2017 itu berbeda," jelas Faik di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/6/17).
Fasilitas yang akan dibangun di dermaga premium antara lain; lounge, area koemersial, valet service, area ritel. Perseroan juga akan mempersiapkan kapal berkecepatan 17 knot.
Program dermaga premium ini akan dilaksanakan atas kerja sama ASDP dengan PT Patra Jasa dan PT Pembangunan Perumahan Tbk. "Ditargetkan dermaga ini semua sudah bisa beroperasi pada Agustus 2018," tambahnya
 
PT ASDP Bantu Tingkatkan Konektivitas Perhubungan
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan fokus pada program-program pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan konektivitas guna menurunkan biaya logistik serta memacu promosi pariwisata.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan dari sisi strategic plan ASDP berbeda karena ingin meningkatkan konektivitas guna menurunkan biaya logistik. Selain itu ASDP juga akan fokus menangani program-program pariwisata.
"Di organisasi ASDP yang lama sekarang berubah," ungkap Faik Fahmi di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/6/2017).
Saat ini ASDP memiliki struktur baru Direktur Fasilitas dan Pelayanan dengan tujuan untuk memiliki standar pelayanan yang sama dan semakin baik.
Baru-baru ini ASDP juga melakukan groundbreaking di Labuan Bajo, NTT sekaligus membuka hotel di sana. Tujuannya untuk mencapai target pemerintah 200 juta wisatawan. "Sudah bisa dirilis Agustus tahun ini," tuturnya.
Selain fokus di pariwisata, ASDP juga akan meningkatkan layanan di jalur Merak dan Bakauheni.
 
PT ASDP Mulai Lakukan Penjualan Layanan Tiket Online
Setelah lebih dari 40 tahun, PT ASDP Ferry Indonesia akhirnya bisa menjual tiket kapal penyeberangan secara online.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan penjualan tiket online akan diterapkan pertama kali di terminal penyeberangan Merak-Bakauheni.
Dia menargetkan sebelum lebaran tahun ini penjualan tiket tersebut sudah bisa dilakukan.
"Setelah 40 tahun akhirnya bisa online. Dibandingkan dengan moda transportasi lain ini memang terlambat," katanya dalam peletakan batu pertama pembangunan dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, pada Sabtu (27/5/2017).
Fahmi menambahkan penggunaan sistem online tersebut memang sudah saatnya diterapkan mengingat trafik di Selat Sunda terus meningkat. Rute Merak-Bakauheni merupakan yang tersibuk di Indonesia.
Ditambah lagi dengan pembangunan jalan tol trans Sumatra di mana titik nolnya langsung terhubung dengan Pelabuhan Bakauheni Lampung, dipastikan arus manusia dan barang semakin meningkat.
Berdasarkan data ASDP, tren pertumbuhan penumpang di pelabuhan Merak dan Bakauheni mencapai 3% per tahunnya.
Adapun jumlah penumpang yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni tahun 2016 mencapai total 1,55 juta orang atau naik 21% dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1,28 juta orang.
Kendaraan roda empat atau lebih tercatat mencapai 1,79 juta unit atau naik 6% dibandingkan dengan 2015 sebanyak 1,64 juta unit. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Kemenhub Dorong Operator Penerbangan Tingkatkan Layanan dan Keselamatan
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan rapat terkait corrective actions sebagai langkah meningkatkan keselamatan penerbangan nasional.
Rapat yang digelar pada Rabu (7/6/17) menghadirkan para operator di bidang penerbangan dan dibuka oleh Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari KNKT, BMKG, LPPNPI (AirNav), Direktur Operasi dan Direktur Safety seluruh maskapai nasional dan para direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.
Agus mengatakan rapat nasional ini dilatarbelakangi beberapa peristiwa terkait keselamatan penerbangan yang harus ditingkatkan, mengingat cuaca ekstrem biasanya Juni adalah musim kemarau, tetapi kali ini malah datang hujan deras yang memicu potensi insiden dalam penerbangan.
"Untuk itulah kami mengundang para operator penerbangan untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar terbaik," ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Agus, walaupun sudah dilakukan usaha secara bersama sedemikian rupa untuk meningkatkan kondisi keselamatan, semua potensi yang mengancam keselamatan harus bisa dikendalikan. Semua insiden maupun segala bentuk kegagalan menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan harus menjadi bahan evaluasi.
"Upaya untuk meminimalkan insiden serius dan accident agar menjadi zero itu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik regulator maupun operator," tambah Agus.
Dia mengingatkan bahwa pada tahun ini dunia penerbangan Indonesia juga akan menghadapi beberapa peristiwa yang penting, baik lingkup nasional maupun internasional.
Pada lingkup nasional adalah arus mudik Lebaran 2017 yang segera berlangsung. Arus mudik masyarakat dengan menggunakan moda pesawat udara tahun ini diprediksi naik 9% dibandingkan dengan tahun lalu.
Sementara itu, dalam lingkup internasional, Indonesia akan kembali diaudit oleh (International Civil Aviation Organization) ICAO dalam rangka Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) pada Oktober.
Indonesia juga harus mempersiapkan diri untuk membuka larangan terbang ke Uni Eropa secara menyeluruh bagi penerbangan Indonesia pada European Union (EU) Air Safety Commitee (ASC) Meeting pada November 2017.
"Saat ini Indonesia telah masuk kategori 1 dalam list keselamatan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat. Ini modal penting di dunia internasional yang harus dipertahankan,” ujarnya. (Logistics /ant/bisnis.com/hd)