Logistics Journal No. 181 / Februari 2017
cover feb 2017 
 

Editorial - LOGISTIK, APAKAH ITU?
Ada event menarik di 2-4 Maret 2014 di Bumi Serpong Exhibition, yaitu rangkaian acara pameran logistik. Di antara acara pameran tersebut mengenalkan beberapa produk dan jasa yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan logistik. Misal, untuk produk ada industrial trucks, complete logistics system, rack and ware housing system, cranes and lifting equipment, acces platforms, auto ID System, robotic logistics solutions, and packaging technology. Untuk jasa ada transport & logistics services, freight forwarding, shipping lines, railways, road carriers, express delivery, port & airport, infrastructure.
Pameran memang lebih menekankan pada hal-hal yang nampak untuk dipertunjukkan apa saja yang dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan logistik. Produk-produk yang dipamerkan dan jasa semuanya terkait langsung dengan usaha logistik. Pameran tersebut mempertontonkan wujud usaha logistik secara fisik, peralatan, sarana penunjang yang harus dimiliki. Namun belum dirumuskan secara detail adalah wujud usaha logistik dari sisi regulasi, perilaku usaha, etika bisnis yang dijadikan pedoman.
Regulasi logistik yang ada saat ini, sifatnya masih terus mencari format yang paling ideal diterapkan di Indonesia yang berupa kepulauan bukanlah daratan. Undang-undang yang ada, pelayaran, kereta api, lalu lintas darat dan angkutan udara sudah ada untuk mengatur alat angkut yang dipergunakan usaha logistik. Namun operator yang menjalankan usaha logistik, belum memiliki regulasi setingkat undang-undang. Regulasi yang paling tinggi setingkat Peraturan Pemerintah. Bahkan regulasi yang mengatur usaha freight forwarding (Jasa Pengurusan Pemerintah) hanya setingkat peraturan menteri. Padahal semua mengetahui usaha freight forwarder adalah pelaku utama kegiatan logistik. Baik karena definisi dari regulasi maupun ruang lingkup usaha yang dipraktikkan selama ini.
Praktik usaha dalam kegiatan logistik akan menampakkan perilaku usaha dari pelaku usaha ini. Perilaku usaha sangat terkait dengan tingkat kompetisi yang terjadi, semakin keras kompetisi jika jumlah pelaku usaha logistik semakin banyak. Sehingga untuk menjaga stabilitas tarif dan layanan usaha akan menjadi terpengaruh jika jumlah pelaku usaha logistik terlalu banyak. Akan terjadi perang tarif sampai pada tahap pemberi pekerjaan jadi penentu tarif, bukan lagi penyedia jasa yang menentukan tarifnya. Kondisi seperti ini sudah terjadi di dunia usaha forwarder dan logistik. Bagi perusahaan forwarder yang memiliki fasilitas usaha yang lengkap, mulai dari trucking, ware housing dan equipment penunjang lainnya lebih siap perang tarif dan bersaing dalam pelayanan total logistik.
Interaksi perilaku usaha yang ada di mata rantai logistik, mulai dari perusahaan angkutan (darat, laut & udara) tentunya ada panduan tak tertulis yang menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan usaha dan berinteraksi secara terus menerus. Etika bisnis adalah pedoman dasar tak tertulis tapi selalu menjadi acuan dan dijunjung oleh semua pelaku usaha. Karena etika bisnis ini yang akan menjaga harmoni hubungan bisnis di antara para pelaku usaha. Praktik di lapangan sangat berbeda antara yang ada di etika bisnis yang harus di junjung tinggi dengan cara bersaing yang nampak dan dipraktikkan, baik sesama jenis usaha maupun yang beda usaha tapi dalam mata rantai usaha logistik. Ambil contoh, di luar Indonesia tidak ada pemilik cargo yang bisa langsung booking kepada perusahaan pengangkut, selalu melalui perusahaan forwarder sebagai arsitek angkutan. Khusus di Indonesia praktik pemilik cargo booking langsung kepada perusahaan pengangkut tanpa malu-malu dilakukan dengan tidak mengindahkan etika bisnis yang ada.
Praktik usaha logistik di Indonesia tidak cukup hanya bergantung pada regulasi, perilaku usaha, etika bisnis saja. Ternyata faktor geografi dan SDM yang ada di penegak regulasi dan pelaku usaha akan turut menentukan besaran ongkos logistik. Sering perusahaan forwarder dituduh sebagai penyebab ongkos logistik menjadi tinggi. Stigma negatif ini terjadi jika melihat logistik dilihat di sisi yang sempit. Logistik adalah proses pergerakan barang dari hulu sampai hilir, yang terlibat tidak hanya usaha freight forwarder saja. Jika tuduhan itu benar, bahwa perusahaan forwarder adalah biang tingginya ongkos logistik. Seharusnya sudah ada pemain logistik nasional yang bisa bermain di skala internasional. Kenyataannya pengusaha logistik adalah jago kandang, bahkan banyak dikandang sendiri keok. Semoga perusahaan forwarder nasional tidak mati di lumbung padi. (gusliem-feb'17)

 
ALFI : Sertifikasi Profesi Sektor Logistik Akan Pacu Kualitas SDM
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah mensahkan skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi nasional Indonesia untuk sektor logistik.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan,sertifikasi sangat berguna untuk industri karena akan meningkatkan kompetensi SDM dapat diakui di tingkat Asean.
"Terutama untuk dipergunakan sebagai aturan main bilamana ada tenaga kerja asing yang akan masuk ke indonesia. Jadi sangat mendesak untuk dapat diberlakukan," ujarnya kepadaBisnis.com di Jakarta, Senin (13/2/2017)
Selain itu, ALFI juga turut memberi masukan kepada pemerintah dalam proses sertifikasi kompetensi. Menurutnya, semakin banyak pihak yang memahami tentang logistik dan transportasi dapat juga memberikan kontribusi terhadap biaya logistik yang semakin efisien.
DPP ALFI bekerjasama dengan DPP ASDEKI dan APTTRINDO juga mendukung Lembaga Sertifikasi Profesi Logistik Insan Prima sebagai pelaksana dalam rangka sertifikasi tersebut dan telah disetujui oleh BNSP Kemenko Perekonomian. Hingga saat ini, LSP tersebut telah mensertifikasi 2002 orang.
 
ALFI Desak Revisi Regulasi Transportasi
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta pemerintah melakukan revisi pada regulasi transportasi yang belum mengakomodasi angkutan barang, hanya angkutan penumpang orang.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI mengatakan tingginya harga komoditas bukan salah biaya logistik. Dia bahkan mengatakan kunci menurunkan harga komoditas adalah keinginan serius dari pemerintah dalam mengefisiensi biaya logistik.
"Ini aturan transportasi saja hanya untuk orang angkutan orang, untuk barang tidak ada," jelas Yukki dalam Diskusi Terbatas 'Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik?' di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (8/2/2017).
Dia menyebutkan pemerintah harus serius untuk melakukan efisiensi biaya logistik yang saat ini sebesar 24% dari produk domestik bruto. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan suku bunga yang membebani penyedia jasa dalam mengembangkan usaha.
Meskipun demikian, Yukki juga menjabarkan sejumlah prestasi pemerintah yang berhasil mengefisiensi biaya logistik. Misalnya, pengiriman kontainer ke Sorong, Papua, pada tujuh tahun lalu sekitar Rp20 juta, sekarang harganya sudah menjadi Rp12 juta.
Dia menjelaskan pemerintah belum menyusun sistem logistik yang terintegrasi. Sehingga lembaga dan instansi yang berwenang atas logistik sangat banyak.
Misalnya, saat ini pemerintah mensosialisasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Dia mencemaskan, nantinya setiap komoditas akan membuat sistem logistik sendiri.
Seharusnya menurut Yukki pemerintah bukan membuat sistem logistik per komoditas tetapi membuat kementerian khusus yang menangani logistik.
"Kita tidak dalam upaya menurunkan biaya logistik, tetapi bagaimana mengefisiensi biaya setiap komoditas. Karena setiap komoditas itu berbeda, tidak mungkin harga emas sama dengan harga komoditas lain," ungkapnya.(Logistics/bisnis.com/hd)

 
ALFI Desak Adanya Sistem Logistik Terintegrasi Di Kawasan Wisata
JAKARTA (LOGISTICS) : Pelaku usaha logistik mengimbau pemerintah untuk membangun sistem logistik terintegrasi khususnya untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN misalnya di Danau Toba, Sumatera Utara.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan kawasan pariwisata tidak bisa terpisah dari sistem logistik. Menurut Yukki, kawasan pariwisata logistiknya akan terbentuk kalau ada kegiatan produk yang dapat untuk kegiatan ekspor.
“Jalur ini diperlukan karena kegiatan logistik akan sangat tinggi, dan selain itu karena ada dampaknya akan banyak turis asing maupun nusantara yang berkunjung akan tercipta proses logistik,” jelas Yukki kepada Bisnis, Minggu (12/2).
Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua bidang Distribusi dan Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan sistem logistik di lokasi-lokasi KSPN itu harus direncanakan dengan serius pemerintah.
“Pemerintah harus memperhatikan aspek ini, barang dan orang, karena sebenarnya sarana pendukung tidak kalah pentingnya,” ungkap Kyatmaja.
Menurut dia, sistem logistik berjalan lancar jika para wisatawan akan lebih nyaman dan lancar tidak ada sarana penunjang yang maksimal.
“Untuk menawarkan total holiday experience ya harus aspek cargo movementnya diperhatikan,” sambungnya.
Sementara itu, momentum KSPN ini disikapi melalui corporate action yang dilakukan oleh PT. Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) dengan JTB Corporation (JTB) yang akan bersinergi melalui anak usaha Perseroan, PT. Panorama Tours Indonesia, maka pada 3 Februari lalu dilaksanakan kick-off untuk memetakan langkah strategis ke depan. Kick-off ini dilaksanakan di Palembang dalam rangkaian acara Panorama Group, yaitu Panorama Management Conference (PMC) 2017 dengan turut dihadiri oleh Shinya Kurosawa, President & CEO, JTB Asia Pacific.
Melalui sinergi ini, JTB akan memiliki 40% saham PT. Panorama Tours Indonesia, yang nantinya akan berganti nama menjadi PT. Panorama JTB Tours Indonesia, dan menargetkan pertumbuhan sebesar 300% selama 5 tahun ke depan, termasuk anak perusahaan: Orange Incentive House, Chan Brothers Travel Indonesia, Carlson Wagonlit Travel Indonesia, Smart Holiday, Go Holidays, Turez.id, JTrvl, dan Travelicious.co.id.
Royanto Handaya, President Director dan CEO, PT. Panorama Tours Indonesia mengatakan melalui siaran pers yang diterima Bisnis, kerjasama dengan JTB memiliki 6 point penting.
Pertama, mengembangkan pasar inbound dan outbound kea tau dari Indonesia melalui jaringan dan saluran distribusi ratusan perusahaan multinasional Jepang dan ribuan tenaga kerja asal Jepang di Indonesia. Kedua, fokus menjadikan Jepang sebagai salah satu destinasi unggulan wisata ke mancanegara.
Ketiga, mensinergikan jaringan JTB di seluruh dunia kepada Panorama JTB Tours. Keempat, menjadi tolak ukur sistem teknologi dan produk pelayanan ke tingkat dunia.
Kelima, membuat Panorama JTB Tours sebagai perusahaan yang regional. Keenam, semakin berkembang dengan merger dan akuisisi yang tepat.
Selain kick off di atas, PMC 2017 di Palembang juga dihadiri oleh ratusan executive dari berbagai pilar usaha Panorama Group, seperti inbound tourism, travel and leisure, media, hospitality dan transportasi serta usaha pendukung lainnya.
(Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pemkot Palembang Seriusi Pendirian Kawasan Industri Gandus
PALEMBANG (LOGISTICS) : Pemerintah Kota Palembang mematangkan rencana pembangunan kawasan industri estate Gandus dengan menyiapkan fasilitas infrastruktur pendukung berupa akses jalan.
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan nantinya akses jalan tersebut akan terhubung jalan tol untuk menuju kawasan yang akan berdiri di lahan seluas 300 hektare itu.
"Kami sedang mempersiapkan fasilitas pendukung kawasan industri Gandus. Salah satunya membahas trase exit untuk ke kawasan itu," katanya, Senin (13/2/2017).
Harnojoyo memaparkan saat ini ada dua kawasan industri yang menjadi pembahasan, antara lain kawasan industri Gandus yang menjadi proyek kota baru (newtown) dan kawasan industri Keramasan.
"Kami berharap kawasan ini bisa mendukung industri manufaktur yang akan berkembang di sana. Di mana, sejauh ini, kami tinggal mempersiapkan fasilitas pendukung, agar kawasan tersebut bisa lebih berkembang," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapemlitbang) Kota Palembang, Syafri Nungcik menerangkan, pengembangan kawasan Gandus menjadi salah satu pengembangan kawasan kota baru yang sudah ada dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kota Palembang.
Dimana, nantinya pengembangan ini diharapkan bukan hanya akan berdampak pada kawasan industri tetapi berdampak pada pengembangan kota Palembang.
"Rencana ini sudah lama, dan kebetulan akan dibangun kawasan industri, maka Kami berharap nanti kawasan ini akan berdampak pada pengembangan kawasan lain," katanya.
Sementara itu, Direktur PT Fauzi Panca Manunggal , Intan Fauzi Ftiriyadi, mengatakan pihaknya siap mengembangkan kawasan Industri Gandus.
Fauzi Panca Manunggal sendiri merupakan investor lokal yang sejak awal berminat menanamkan modal untuk pengembangan Kawasan Gandus.
Intan mengatakan saat ini progres investasi yang dilaksanakan pihaknya, sudah masuk tahap perizinan yang akan dikeluarkan Pemkot Palembang.
"Pada prinsipnya kami siap mengembangkan kawasan tersebut. Hanya saja, kami perlu waktu dan proses untuk melaksanakannya. Yang jelas kami siap," katanya.
Sementara Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna menerangkan, akan ada fasilitas tiga kawasan industri di Sumsel, khususnya di Palembang yang akan terintegrasi dengan jalan tol Trans Sumatra.
Ketiga kawasan tersebut adalah, Kawasan Industri Gandus, Keramasan dan KEK Tanjung Api-Api (TAA), melalui simpang susun yang memfasilitasi jalan tol.
"Pemkot Palembang memang meminta agar jalan tol yang saat ini sedang dibangun, dapat memfasilitasi kawasan industri Gandus dan Keramasan," jelasnya.
Herry menerangkan, untuk di Sumsel, akan ada tiga jalan tol, yakni Palembang-Kayuagung-Betung (Kapaltung), Palembang-Indralaya (Palindra) dan Pematang Panggang-Kayuagung.
Sementara itu untuk jalan tol yang akan memfasilitasi kawasan industri Palembang, akan terkoneksi dengan Tol Kapaltung, melalui simpang susun yang melingkari exit tol Palembang.
"Jadi jika jalan tol-nya jadi, maka akan bisa langsung ke kawasan industri dan terkoneksi dengan Pelabuhan KEK TAA," katanya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Menko Perekonomian Minta Operator Pelabuhan Garap Potensi Alur Logistik Antar Pulau
LOMBOK (LOGISTICS) : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pengelola pelabuhan fokus menggarap potensi alur logistik antar pulau.
Hal itu perlu dilakukan, pasalnya dia menilai pengelola pelabuhan saat ini cenderung fokus kepada angkutan manusia, sehingga distribusi logistik kerap kali kurang tergarap dengan baik.
"Kita terlalu banyak fokus ke orang, bukan barang. Makanya untuk ke depan pengelola pelabuhan seharusnya mulai fokus ke barang," kata Darmin di Lombok, Minggu (12/2/2017).
Langkah itu seiring dengan kebijakan pemerintah yang mulai melakuka kasterisasi komoditas. Jika sesuai rencana, pemerintah khusus di wilayah timur Indonesia, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara, hingga Merauke bakal dijadikan lokasi perkebunan jagung dan tebu.
"Daerah timur cocok untuk budidaya tanaman tersebut. Itulah yang harus segera diperhatikan, karena kebutuhan dalam sampai saat ini Jagung dan Gula belum tercukupi," imbuhnya.
Untuk mendukung proses tersebut, dukungan infrastruktur sangat menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan, terutama untuk distribusi komoditas di suatu daerah.
"Dengan sistem tersebut, diharapkan nantinya ada pemerataan di tiap daerah," ucapnya.
Adapun, selain kunjungan kerja, kedatangan eks Direktur Jendral Pajak (DJP) ke Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dan masyarakat sekaligus memastikan sejumlah proyek strategis di pulau tersebut berjalan dengan semestinya.
 
Urgensitas Pameran Logistik
Pelaku usaha logistik meyakini salah satu cara meningkatkan kualitas bisnis jasa logistik dan pengiriman ekspres adalah memajukan teknologi yang bisa diperkenalkan dalam setiap pameran internasional.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI mengatakan pameran logistik dan teknologi perlu disambut baik oleh segenap stake holder,
"Saya harap ya dengan pameran ini kualitas logistik Indonesia bisa menjadi lebih baik karena ada kerjasama antar perusahaan," ungkap Yukki, Jumat (10/2/2017).
Deutsche Messe menggelar pameran logistik di Indonesia untuk menjawab tantangan industri logistik pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesia diyakini dapat menyusul kesuksesan penyelenggaraan intralogistik terbesar di dunia setelah digelar di Jerman, Tiongkok, Rusia, India dan Australia.
Sebelumnya, Krister Sandvoss dari Deutsche Messe mengatakan bahwa kawasan Asia Tenggara menawarkan peluang bisnis yang luar biasa bagi perusahaan logistik.
Adapun pameran CeMat Southeast/TransAsia Jakarta/Cold Chain Indonesia yang akan berlangsung 2-4 Maret 2017 di ICE BSD City, perusahaan penyelenggara pameran asal Jerman itu menggandeng ITE Group Plc dari Inggris melalui PT Debinto-ITE.Â
Pameran ini diprediksi akan menarik peserta dari luar negeri seperti Tiongkok, Jepang, Italia, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan India. Oleh karena itu, pengunjung diharapkan akan datang dari seluruh kawasan Asia Tenggara.
Pameran kolaborasi antara ITE di sektor logistik transpor dan Deutsche Messe di sektor handling material dan intralogistik merupakan paduan yang tepat tahun ini karena pemerintah akan menyelesaikan bagian pertama dari proyek infrastruktur baru di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dengan demikian bisa merangsang pertumbuhan perekonomian setempat.
Penyelenggaraan CeMat Southeast Asia ini mendapatkan dukungan berbagai pihak antara lain Kadin, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta German Engineering Association (VDMA) dan European Federation of Materials Handling (FEM). (Logistik/bisnis.com/hd)

 
KEMENHUB Survei Lokasi Pendirian Bandara di Selatan Jatim
AKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan akan memutuskan lokasi tempat pembangunan bandara baru di Jawa Timur pada tahun ini (2017).
Langkah pengambilan kebijakan itu dilakukan setelah Kementerian Perhubungan menggelar survei secara menyeluruh di tiga lokasi berbeda
Direktur Bandar Udara Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub Yudhi Sari Sitompul mengatakan pihaknya masih mengkaji sejumlah lokasi untuk dibangun bandara baru.
“Lokasi bandar udara baru di selatan Jawa akan segera kami putuskan, tunggu saja. Kira-kira tahun ini, karena sudah ada surat dari Gubernur Jawa Timur ,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/2/2017).
Saat ini, lanjutnya, Ditjen Perhubungan Udara baru melakukan survei lahan di dua tempat, yakni Tulungagung dan Trenggalek. Menurutnya, kontur lahan di Tulungagung dinilai lebih baik ketimbang di Trenggalek.
Namun, dia menegaskan belum akan memutuskan lokasi lahan mengingat survei yang dilakukan baru menyangkut lahan, belum termasuk ruang udara. Dengan kata lain, proses penentuan lokasi masih cukup panjang.
“Yang pasti, lahan di Tulungagung dan Trenggalek itu milik Perhutani, sehingga tidak akan ada proses pembebasan lahan. Meski begitu, kami masih akan cari satu lokasi lagi. Pak Menhub juga minta untuk dicarikan yang lain,” tuturnya.
Yudhi mengklaim pihaknya telah mendapatkan lokasi ketiga. Sayangnya, dia masih enggan membeberkan lokasi itu. Menurutnya, Kemenhub akan memilih lokasi pembangunan bandara baru dari ketiga lokasi tersebut.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan bahwa Kemenhub telah menerjunkan tim untuk melakukan survei terkait rencana pembangunan bandara perintis di Tulungagung.
“Lokasi memang kemungkinan besar di Tulungagung, tapi masih dilakukan studi, sedangkan kalau di lokasi lain seperti Madiun, harus ada koordinasi dengan TNI Angkatan Udara agar tak ada persoalan,” katanya.
Rencananya, bandara akan dibiayai APBN senilai Rp700 miliar dengan jangka waktu dua tahun. Pembangunan bandara merupakan tindak lanjut atas penyampaian surat pernyataan bersama delapan kepala daerah kepada Menkopolhukam pada tahun lalu.
Delapan kepala daerah yang menginisiasi pendirian bandara di wilayah selatan Pulau Jawa khususnya wilayah Jawa Timur itu juga menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan Kemenhub terkait dengan proyek tersebut.
Kepala daerah itu adalah Bupati Madiun Muhtarom, Bupati Magetan Sumantri, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Pacitan Indartato, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Blitar Rijanto, dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan wacana membuka jalur penerbangan sipil di selatan Jawa oleh pemerintah pusat membuka kemungkinan untuk dibangunnya infrastruktur transportasi udara di selatan Jatim.
“Dalam rangka peningkatan aksesibilitas untuk memperkecil disparitas antara wilayah selatan dengan wilayah tengah dan wilayah utara Jatim, diusulkan untuk dibangun bandara di Kabupaten Tulungagung melalui APBN,” tuturnya.
Soekarwo juga siap ikut berkontribusi melalui APBD Provinsi Jatim guna mempercepat terlaksananya pembangunan bandara umum di Kabupaten Tulungagung.
Sementara itu sejak 2006, sebenarnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggagasadanya program penerbangan antar kota di Jatim atau dikenal dengan citylink. Program ini pertama kali dilontarkan oleh Gubernur Jatim saat itu Imam Utomo sesaat pada proses peresmian Bandara Juanda terminal 1.
Program Citylink di wilayah Jatim ini akan menempatkan bandara Juanda Surabaya sebagai hub airport dengan melibatkan 6 bandara kecil yang ada di wilayah provinsi itu yaitu Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Bandara Blimbingsari Banyuwangi, Bandara Notohadinegoro Jember, Bandara Trunojoyo Sumenep, Bandara Iswahyudi dan Bandara Bawean.
Dalam perkembangannya hanya bandara Iswahyudi saja yang tidak jadi dioperasikan untuk keperluan komersial, sedangkan ke-5 Bandara lainnya saat ini telah melayani penerbangan komersial. Pada saat itu juga digagas untuk pembuatan bandara di wilayah tengah –selatan Jatim dan saat ini rencananya akan ditempatkan di sekitar wilayah Kabupaten Jombang atau Kabupaten Blitar.
Proses survei lokasi juga sudah dilakukan, meski demikian keberadaan bandara di Jombang atau Blitar itu hingga kini tidak lagi terdengar. Proses survei juga dilakukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro guna pemenuhan rencana pendirian bandara di wilayah itu mengingat Bojonegoro saat ini sangat membutuhkan karena telah menjadi daerah penghasil minyak dan gas. Bandara di Bojonegoro dinilai sangat penting guna memenuhi kebutuhan bagi sarana transportasi pekerja migas di wilayah tersebut.
Keberadaan bandara di Bojonegoro tersebut saat ini bersama dengan bandara di Selatan Jatim masih menjadi rencana pemerintah pusat untuk segera di realisasikan. (Logistics/hd)

 
Arus Kontainer Di TPS 2016 Naik 1,6 %, Capai 1,24 Juta TEUs
SURABAYA (LOGISTICS) : Arus petikemas ekspor impor selama tahun 2016 melalui PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) secara total naik 1,6% dari 2015.
Capaian tersebut dlperoleh dari arus petikemas intemasionai mencapai 1,241,225 Terus naik 2,13% dibanding tahun Ialu pada periode yang sama dan pada petikemas domestik sebanyak 156,203 Terus 4% turun sedikit dan tahun lalu.
Menyadari ditengah persaingan dan dibangunnya beberapa terminal petikemas baru PT PTS harus bisa melakukan terobosan yang inovatlf agar tercipta pelayanan yang sesuai keinglnan para peanggan di lingkungan terminal, maka akan terus melakukan perbaikan diberbagai aspek pelayanan yang bersentuhan iangsung dengan pengguna jasa seperti iayanan pengurusan dokumen dan customer service buka 24/7, dimana sebelumnya hanya buka pukul 08 00 hingga 20.00 wib setiap hari.
Selain itu, elektrifikasi Container Crane (CC) dari diesel ke motor iistrik, dimana saat ini dua unit CC yaitu CC 01 dan CC 10 teiah bertransformasi menjadi CC bertenaga listrik dari total 9 CC yang dimiliki oleh TPS. Pendalaman kolam pelabuhan di derrnaga internasional juga telah direalisasrkan di 2016 ialu yang semula -10,5 LWS menjadi -13 LWS sehingga sekarang kapal dengan draft hingga -12 LWS dapat dilayani.
“Elektriflkasi CC yang ada di TPS tersebut dalam rangka mendukung kehadiran tiga unit CC baru yang dipesan oleh TPS dan seat ini sedang dilakukan proses unloading yang rencananya akan membutuhkan waktu selama empat han' dan semoga awal maret 2017 sudah dapat muiai beroperasi setelah proses testing dan comisioning.' Ujar William Khoury, Vice President PT TPS. CC tersebut memiliki spesiflkasi paling tinggi dibanding CC lain yang ada di terminal iainnya di pelabuhan Tanjung Perak, tambahnya.
Tiga unit crane baru tersebut dapat melayani kapasitas kapal petikemas yang lebih besar. Jika pada umumnya crane di Tanjung Perak hanya dapat meniangkau 13-14 row, dan twin lift, dapat melayani hingga 16 row. Jangkauan itu memungkinkan TPS melayani kapal berkapasitas hingga 3.000 TEUs. Dan di 2017 semua CC di TPS diharapkan sudah menggunakan motor listnk.
Seiain tiga unit CC baru, TPS juga akan mulai mengganti proses transaksi pembayaran iayanan jasa petikemas dan damage ke online, sehingga tidak ada lagi transaksi manual. Melalui Fastpay, nantinya pengguna jasa semakin mudah dalam membayar jasa kegiatan iapangan untuk forwarder dan keglatan dermaga untuk shipping agent. Banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh pengguna jasa antara lain pembayaran akan menjadi lebih praktis, lebih mudah, dan juga lebih cepat dan tepat.
Tidak diperiukan Iagi berkas-berkas fisik yang hams diisi secara manual, tidak periu lagi mengirim petugasnya ke kantor TPS untuk mengurus pembayaran, Pengembaiian dana ke rekening FASTPAY secara instan dan otomatis saat TPS menemitkan invoice (WD) dan dapat langsung digunakan oieh Customer, tidak mernbutuhkan deposit yang dikunci di bank serta yang tak kaiah panting tidak tergantung dengan jam kerja bank.
Sejak berdiri dan teiah meiayani para pengguna jasa petikemas seiama 18 tahun, PT TPS. terns meiakukan pembenahan untuk bisa memenangkan persaingan bisnis di masa depan. Satan satunya yang akan dilaksanakan pada April 2017, meiakukan Rebranding.
“Peremajaan ini merupakan langkah progresif yang menjadi momentum awal menuiu semangat PT TPS baru yang lebih agreslf, meningkatkan kecepatan kerja, fokus dan lebih siap menghadapi persaingan dalam bisnis bongkar muat petikemas,” jelas M Solech, Public Relations PT TPS.
Menurutnya, PT TPS sebagai terminal operator yang semakin tinggi daya saingnya, balk secara kualitas maupun kuantitas, TPS mulai bergerak cepat dengan melakukan perubahan mengikuti kebutuhan bisnis ini. “Untuk saat ini fokus dipelayanan dan fasilitas. Kami akan terus mengoptimalkan seluruh aset, balk itu aset Softskill maupun hardskill,” paparnya.
Sebagai tanggung jawab sosial perusahan (CSR) terhadap lingkungan, selama 2016 TPS berperan aktif dalam rangka peningkatan lingkungan di sekitar, diantaranya nikah massal diikuti 21 pasangan, Servis Motor Gratis Customer di halaman parker TPS, Pameran UKM Binaan PT TPS diikuti 32 UKM, Partisipasi 2 Unit Toilet Container Kepada Pemkot Surabaya di Taman Flora dan Taman Pelangi.
Juga pelatihan dan Bhakti Sosial di Lapas Perempuan Malang dalam acara Hari Perempuan lntemasional, Operasi Pasar Sembako Murah, Takjil Gratis Untuk Sopir, Buka Bersama Dengan Anak Yatim Piatu dan Pensiunan, Partisipasi Container Fasum di Taman Balekambang Solo dan bantuan 2 (due) unit Container Reefer kepada nelayan di Pemkab Trenggalek. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pemerintah Siapkan Standarisasi Desain Pasar Tradisional Sebagai Pusat Logistik Rakyat
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah tengah serius melakukan proses penataan sentra logsitik rakyat yaitu pasar tradisional dengan melakukan proses revitalisasi termasuk penyiapan standarisasi desain pasar rakyat agar bisa semakin optimal penggunaannya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan standarisasi desain pasar rakyat agar setiap pasar yang dibangun dapat termanfaatkan secara optimal, karena memenuhi kebutuhan konsumen.
"Saat ini Kemendag menunjuk sebuah perusahaan nasional untuk mendesain pasar yang cocok untuk rakyat Indonesia, dengan demikian diharapkan tak ada lagi pasar yang dibangun dengan dana miliaran rupiah justru sepi atau tidak ada pedagang yang mau masuk," kata Srie di Palembang, Sabtu.
Srie mengunjungi Kota Palembang untuk memeriksa gudang Bulog sekaligus mengadakan diskusi dengan pengusaha ritel terkait isu adanya kenaikan harga sewa gerai di sejumlah mal.
Ia mengatakan desain pasar rakyat ini akan dibakukan dan bakal menjadi acuan setiap kabupaten/kota dalam membangun gedung pasar.
Semisal, ia menjelaskan, bahwa pasar itu harus menyediakan tempat ibadah, tempat bermain anak, tempat ibu penyusui, dan lainnya.
Pemerintah juga sedang mengodoknya mengenai klasifikasi pasar dari sisi bangunan, serta merencanakan membuat dasar-dasar tata kelola (manajemen) pasar. Bahkan pemerintah, menargetkan adanya lembaga pendidikan formal yang khusus mengeluarkan lulusan dengan kepandaian dalam pengelolaan pasar yang bersertifikat setidaknya setingkat pendidikan diploma 1
"Harapannya, rakyat mau beraktifitas di pasar. Saat ibunya berbelanja, anaknya bisa mengakses permainan anak-anak, jika ada kesinambungan seperti ini tentunya pasar akan ramai, omset pedagang meningkat, pendapatan asli daerah bertambah, dan masyarakat menjadi lebih sejahtera," kata dia.
Menanggapi kenyataan bahwa Pasar Talang Kelapa Palembang yang dibangun setahun lalu menggunakan APBN hingga kini belum juga menjadi pilihan pedagang untuk berjualan, Srie sangat menyayangkan hal itu.
Ia justru heran mengapa hal itu dapat terjadi karena sudah ada studi kelayakan sebelum pembangunan. Menurutnya, kenyataan ini menunjukkan seolah-olah pemerintah kota tidak memiliki cara untuk mengatasinya.
"Sebelumnya ada pengajuan ke pemerintah pusat mau bangun pasar, dan sudah direalisasikan, tapi faktanya malah tidak terpakai. Ini sangat disayangkan, ke depan pemerintah pusat akan pikir-pikir jika Palembang minta dibangunkan pasar lagi," kata dia.
Bukan hanya Pasar Talang Kelapa, Srie juga menyoroti mengenai Pasar 10 Ulu Palembang yang hingga kini belum maksimal meski sudah dikelola Perusahaan Daerah milik Pemkot Palembang PD Pasar.
"Sama saja, pasar 10 Ulu juga begitu. Ada pedagang yang bilang langsung ke saya, bahwa diminta uang untuk beli lapak. Bagaimana itu bisa terjadi, padahal itu dana APBN," kata Srie.
Terkait ini, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Edwin Effendy enggan menanggapi lantaran sudah menjadi kewenangan PD Pasar.
Dirinya yang baru saja menjabat sebagai kepala dinas sejak dua pekan lalu, sedang fokus mengurus pasar baru yakni Pasar Talang Kepala yang pengelolaannya belum diserahkan ke PD Pasar.
"Ada 264 orang pedagang sudah mendaftar menjadi pelapak, nanti penentuan lokasi lapaknya akan diundi, sehingga tidak ada lagi dusta diantara kita (pungli, red). Target kami pada 2017 sudah termanfaatkan dengan optimal," kata dia.
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan pembagunan dan perevitalisasi 1.000 unit per tahun untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Namun, dalam tiga tahun menjalankan program itu, hanya 35 persen pasar yang berhasil menaikkan omset pedagang, kata Srie. (Logistics/antara/hd)