Logistics Journal No. 179 / Desember 2016
 
cover-logistik Desember-2016
 
Editorial - ASA 2017
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, di medio 10 Nopember 2016 telah merilis Outlook Ekonomi Indonesia 2017, dengan thema besar “Melanjutkan Reformasi: Menjaga Ketahanan dan Memacu Pertumbuhan Ekonomi”. Jika dicermati lebih jauh apa yang paparan data yang disajikan oleh Kementerian tersebut di atas sudah lebih dari cukup untuk melakukan kajian ekonomi guna melakukan prediksi di tahun 2017. Ada hal yang menarik dari kajian tersebut yang dapat kita bahas dalam bahasa atau prespektif usaha freight forwarder.
Awal paparan disebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2016 melambat namun di tahun 2017 lebih prospektif. Memang ada bahasa yang kontradiktif dalam membahasakan prediksi ekonomi di tahun 2017, yaitu dikatakan pertumbuhan ekonomi global di 2017 diharapkan membaik tetapi ekspektasi kian lemah. Diharapkan membaik tetapi ekspektasi kian melemah, artinya ekonomi di tahun 2017 tetap akan membingungkan bagaimana pemerintah harus bersikap dan mengambil kebijaksanaan? Sedangkan pelaku usaha tidak bisa menunggu apa yang menjadi kebijakan pemerintah, karena prinsip berusaha harus mengandalkan 'survival the fittest'.
Ilustrasi umum dari perkembangan ekonomi global di atas adalah pelemahan ekonomi di beberapa ekonomi maju tetap berlanjut, PDB Dunia secara umum pertumbuhannya 3.1 (2016) naik hanya dikisaran 3.4 (2017), sedang perdagangan dunia 2.3 (2016) peningkatannya hanya dikisaran 3.8 (2017). Di sisi lain pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat, harga komoditas dunia melandai tapi tetap beresiko, diperparah lagi dengan prediksi resiko sektor finansial semakin menguat.
Selama tahun 2016 telah diterbitkan Paket Kebijakan Ekonomi ke I – XIII yang tujuannya adalah meningkatkan daya saing nasional dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Langkah untuk memuluskan Paket Kebijakan Ekonomi tersebut telah dihapuskan regulasi pokok yang dideregulasi sebanyak 204 regulasi, dihapuskan pula regulasi turunan/teknis yang dideregulasi sebanyak 26 regulasi. Salah satu hasil dari paket kebijakan ekonomi yang terkait dengan usaha forwarder adalah Pusat Logistik Berikat (PLB) telah diresmikan sebanyak 28 PLB, perizinan investasi hanya 3 jam, Kawasan Industri, pembiayaan ekspor dan mempersingkat proses insentif fiskal.
PLB diharapkan bisa memudahkan dan memperingan biaya logistik yang ada saat ini. Namun seberapa kuat PLB mampu menopang kebutuhan logistik yang terkait dengan industri yang berbahan baku impor, termasuk pula seberapa kuat PLB memprediksi hasrat konsumen akan barang impor yang diperdagangkan di dalam negeri ? Pembangunan kawasan industri diharapkan baru akan mendongkrak bisnis forwarder, karena akan diikuti dengan percepatan realisasi investasi pendirian industri dengan perizinan yang hanya 3 jam selesai. Berkembangnya kegiatan industri berarti akan terjadi flow of good dari dan ke kawasan industri yang melibatkan jasa usaha forwarder. Pembiayaan ekspor haruslah diperluas tidak hanya untuk Gerbong Kereta Api ke Bangladesh, tapi pada komoditi lainnya yang perlu dibuatkan scheme pembiayaannya, sehingga akan mendongkrak daya ekspor yang akan berpengaruh pula pada usaha forwarder.
Perusahaan forwarder sebagai usaha jasa yang menjadi urat nadi, atau dengan kata lain menjadi penghantar dalam proses flow of good yang dibutuhkan oleh kegiatan industri. Sangat bergantung dengan geliat industri yang berada di kawasan industri, jika kegiatan industri melemah maka perusahaan forwarder melemah. Apabila perekonomian negara-negara dunia melemah maka kegiatan perdagangan internasionalpun ikut melemah, maka ikut lesu pula kegiatan usaha forwarder. Harapan di 2017 tetap diletakkan pada posisi tertinggi di antara bintang-bintang kalaupun jatuh masih berada di sekumpulan awan. (guslim-desember'16)

 
Penghapusan PPn Masih Tidak Cukup Untuk Dorong Daya Saing Angkutan KA Barang
JAKARTA (LOGISTICS) : Supply Chain Indonesia menilai penghapusan pajak pertambahan nilai (PPn) saja tidak cukup untuk membuat angkutan barang berbasis kereta api lebih kompetitif dan meningkatkan penggunaan kereta api.
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengungkapkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap angkutan barang berbasis kereta api akan membuat biaya angkut dengan moda transportasi berbasis rel tersebut lebih kompetitif.
Dia mengungkapkan penghapusan PPN tersebut bisa menjadi salah satu cara mendorong peningkatan penggunaan kereta api untuk pengangkutan barang.
“Namun, masih diperlukan beberapa upaya lain. Penggunaan KA hanya dari stasiun ke stasiun [poin-to-point] dan harus menggunakan feeder [Misalnya trucking],” kata Setijadi, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Dia menambahkan pemilik barang akan memperhitungkan keseluruhan biaya dan waktu pengangkutan dari lokasi keberangkatan sampai ke lokasi tujuan (door-to-door) dalam mengirimkan barang-barang miliknya.
Oleh karena itu, paparnya, operator kereta api perlu melakukan integrasi agar pengangkutan barang dengan kereta api bisa door-to-door. Dia mengungkapkan, operator KA bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan truk.
Operator kereta api barang juga perlu menambah gerbong dalam satu rangkaian untuk efisiensi. Kapasitas kereta api barang sekitar 600 ton--960 ton masih belum maksimal. “Karena keterbatasan area stasiun atau persilangan antara jalan masuk ke stasiun dan lalu lintas jalan,” katanya.
Kemudian, dia melanjutkan operator kereta api barang juga perlu meningkatkan manajemen dan fasilitas untuk pengelolaan barang di stasiun, seperti gudang, lapangan penumpukan, dan peralatan bongkar muat yang memadai.
Pemerintah, paparnya, juga bisa memberikan dukungan berupa peningkatan aksesibilitas antara stasiun dan titik asal atau tujuan seperti kawasan industri dan pelabuhan guna meningkatkan penggunaan kereta api dalam mengangkut barang.
Efisiensi pengiriman barang, dia mengatakan, akan tercapai dengan moda transportasi kereta api untuk jarak 500-1.500 kilometer.
Aptrindo sinyalir 57% angkutan barang di DKI manfaatkan fasilitas uji KIR
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mensinyalir hanya 57% armada angkutan barang di DKI Jakarta yang secara reguler memanfaatkan dan melakukan uji fisik dan kelaikan operasi atau KIR di fasilitas pengujian kendaraan bermotor (PKB) milik Pemprov DKI Jakarta.
Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta Mustadjab Susilo Basuki mengatakan tidak ada angka pasti jumlah armada angkutan barang (berbagai jenis) yang beroperasi di DKI Jakarta. Namun, katanya, jika jumlah angkutan barang jenis truk kontener di DKI Jakarta mencapai lebih dari 20.000-an unit.
"Data yang kami peroleh, ternyata hanya 57% angkutan barang di DKI yang reguler uji KIR di PKB Pemprov DKI Jakarta, sedangkan sisanya atau 43% tidak jelas melakukan uji KIR di mana?" ujarnya saat berbicara pada Rapat Konsolidasi Anggota DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, bertema 'Kebijakan Pemerintah Menunjang Angkutan Barang', yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Rapat Konsolidasi DPD Aptrindo DKI Jakarta itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah.
Selain itu juga dihadiri Manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Pengelola Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Priok serta Asosiasi Pelaku Usaha terkait seperti Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI dan Dewan Pelabuhan Tanjung Priok.
Mustadjab mengemukakan 43% angkutan barang di DKI Jakarta yang diduga lalai terhadap kewajiban melakukan Uji KIR tersebut sangat rentan terhadap faktor keselamatannya karena kelaikan operasi armadanya patut disangsikan.
Mustadjab mengatakan pihaknya juga mendorong agar setiap kegiatan pengangkutan barang dilindungi oleh asuransi. "Sampai kini kegiatan angkutan barang masih sering alami pencurian dan kecelakaan karenanya perlu di asuransikan untuk memperoleh klaim jika terjadi masalah," paparnya.
Kadishub Propinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan instansinya mewajibkan seluruh armada angkutan barang di DKI Jakarta untuk lakukan uji KIR. "Tidak ada toleransi semua armada angkutan barang harus uji KIR," ujarnya.
Dia menegaskan sektor transportasi merupakan urat nadi kehidupan bangsa, baik itu angkutan barang maupun angkutan penumpang. Untuk menggenjot kegiatan Uji KIR angkutan barang di DKI Jakarta Dishub DKI sudah mengizinkan kegiatan uji KIR dilaksanakan oleh pihak swasta.
"Kehadiran fasilitas uji KIR swasta bukan untuk menyaingi fasilitas uji KIR milik Pemprov.Tetapi untuk mensinergikan supaya tetcipta percepatan dalam pelayanan," ujarnya.(Logistics/hd)

 
Pemerintah RI Pastikan Keluarkan Izin Impor 123.800 Ekor Sapi Bakalan
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor 123.800 sapi bakalan untuk trimester III 2016 setelah pelaku usaha penggemukan sapi menyampaikan komitmen untuk mengimpor sapi indukan 20% dari total izin diberikan.
"Untuk trimester III itu sudah terbit Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk 32 perusahaan, dengan total 123.800 ekor," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan dalam jumpa pers di Jakarta, belum lama ini.
Oke mengatakan izin yang seharusnya dikeluarkan pada September 2016 baru diberikan setelah ada komitmen dari pelaku usaha dalam negeri untuk menyetujui rencana pemerintah mewajibkan impor sapi bakalan disertai impor sapi indukan.
Menurut dia, pelaku usaha menyatakan kesediaan mengimpor sapi indukan dengan rasio 1:5 dibandingkan sapi bakalan setelah penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Persetujuan impor sapi bakalan, ia menjelaskan, diberikan untuk pemasukan sapi hingga akhir Desember 2016.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas sebelumnya, jumlah sapi yang diizinkan diimpor untuk trimester III 2016 sebanyak 150.000 sapi.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian juga berencana segera menyusun petunjuk teknis untuk skema realisasi impor dan pemasukan sapi indukan yang diwajibkan oleh pemerintah.
Pemerintah akan mengaudit realisasi impor sapi indukan yang dilakukan pengusaha pada akhir 2018.
"Nanti komitmen mereka akan diaudit pada akhir 2018, berapa jumlah populasi sapi indukan, harus 20 persen dari izin yang dikeluarkan," kata Oke.
Jika ada 123.800 impor sapi bakalan hingga akhir 2016, ia melanjutkan, maka pada akhir 2018 akan ada sekitar 24.000-26.000 sapi indukan.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Dody Edward mengatakan saat ini sudah ada 32 pelaku usaha penggemukan sapi di dalam negeri yang berkomitmen mengimpor sapi indukan sesuai ketentuan pemerintah, atau 75 persen keseluruhan perusahaan penggemukan yang ada.
"Saat ini sudah ada 32 perusahaan berkomitmen, ada 123.800 ekor yang sudah izinnya diterbitkan. Tentunya ke depan kita ingin yang lain. Secara total ada 42-46 feedlot yang kita ketahui, sudah 75 persen yang berkomitmen, saya yakin angkanya akan terus bertambah," kata Dody.
Selama ini, jumlah sapi bakalan yang masuk ke Indonesia kurang lebih 600.000 per tahun.
Pemerintah telah memutuskan untuk mengubah skema kebijakan impor sapi bakalan untuk menambah jumlah sapi indukan di dalam negeri.
Kementerian Pertanian telah mengeluarkan peraturan tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke wilayah Indonesia, yang menjadi payung hukum perubahan skema importasi sapi ke Indonesia.
Guna meningkatkan produksi sapi di Indonesia, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sepakat mewajibkan importir sapi bakalan mengimpor sapi indukan dengan rasio sapi indukan dibanding sapi bakalan 1:5 bagi pengusaha, 1:10 bagi koperasi peternak dan kelompok peternak.
Pemenuhan rasio tersebut akan dilakukan bertahap dan akan diaudit pada 31 Desember 2018.
 
Kemendag jelaskan kebijakan impor sapi ke pemerintah Australia
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan penjelasan kepada pemerintah Australia terkait dengan adanya perubahan kebijakan importasi sapi di dalam negeri, beberapa waktu lalu.
"Ada pembicaraan bilateral antara Menteri Perdagangan Australia dan kami, khususnya mengenai sapi. Pertama, mereka meminta penjelasan soal rasio 1:5 dan 1:10 yang diterapkan pemerintah Indonesia," kata Enggartiasto, dalam jumpa pers di Jakarta, belum lama ini.
Enggartiasto mengatakan, kebijakan yang barus saja diambil oleh pemerintah Indonesia tersebut, mengacu pada kondisi para peternak dalam negeri untuk mendapatkan pendapatan mencukupi dan juga mengatasi penurunan jumlah populasi sapi di dalam negeri.
"Kami hanya menyatakan bahwa kebijakan yang kami ambil mengacu pada kondisi para peternak tersebut," kata Enggartiasto.
Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang menjadi payung hukum perubahan skema importasi sapi ke Indonesia.
Menurut Enggartiasto, pemerintah Australia menyatakan bahwa untuk menjalankan industri peternakan sapi tidak mudah dan berbeda dengan industri penggemukan. Namun, pemerintah menyatakan bahwa untuk menyiapkan pelaku usaha dalam negeri tersebut, maka kebijakan itu tidak dilakukan dalam waktu singkat.
"Mereka menyatakan bahwa untuk peternakan itu tidak mudah, dan berbeda dari penggemukan. Saya katakan, saya tahu persis bahwa itu dua hal yang berbeda. Itulah sebabnya kami berikan waktu hingga 2018, sehingga ada persiapan bagi pelaku usaha," tutur Enggartiasto.
Dalam kesempatan tersebut, Enggartiasto menyampaikan kepada pemerintah Australia bahwa harga sapi bakalan dari Negeri Kanguru tersebut, terus mengalami kenaikan atau berada pada kisaran harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada akhirnya membuka opsi untuk mengimpor dari negara lain.
"Karena itu, kami membuka sumber lain untuk impor, yaitu Meksiko, Spanyol dan Brazil. Brazil yang lokasinya cukup jauh, harganya jauh lebih murah daripada Australia," ucap Enggartiasto.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah Australia menyatakan segera melakukan pembicaraan dengan pelaku usaha, meskipun kebijakan terkait harga bukan pada tangan pemerintah.
"Mereka akan membicarakan untuk efisiensi dalam upaya untuk menurunkan harga. Jika harga dari Australia lebih baik, maka orang tidak akan mau impor dari Brazil. Tapi jika harga tinggi, kami tidak bisa," ujar Enggartiasto.
Belum lama ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengubah skema atau bentuk kebijakan importasi sapi bakalan. Selama ini, jumlah sapi bakalan yang masuk ke Indonesia dan dijadikan sumber protein masyarakat tersebut mencapai kurang lebih 600.000 ekor per tahun.
Perubahan skema importasi sapi tersebut dipicu keinginan pemerintah untuk menambah jumlah sapi indukan di dalam negeri. Dengan pertimbangan untuk menambah jumlah produksi sapi di Indonesia, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sepakat untuk mewajibkan importir sapi bakalan mengimpor sapi indukan.
Impor sapi indukan tersebut menggunakan rasio 1:5 bagi pelaku usaha, sementara untuk Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak dengan rasio 1:10. Pemenuhan rasio tersebut nantinya dilakukan bertahap dan akan diaudit pada 31 Desember 2018.
Pada skema impor dengan rasio 1:5 tersebut, setiap pelaku usaha yang mengimpor lima ekor sapi, maka sebanyak empat ekor merupakan sapi bakalan dan satu ekor sapi indukan. Untuk rasio 1:10, maka wajib mengimpor satu indukan dan sisanya berupa sapi bakalan. (Logistics/ant/hd)

 
Presiden Jokowi Minta Langkah Terobosan Selamatkan Industri Tekstil Nasional
JAKARTA (LOGISTIK) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mencari langkah terobosan demi menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia.
"Saya minta seluruh kementerian terkait untuk melakukan langkah terobosan dalam mengatasi permasalahan yang ada di industri TPT kita," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik Tata Niaga Tekstil dan Produk Tekstil di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (6/12/2016).
Menurut Presiden, harus terus diupayakan kebijakan yang mendukung TPT dalam negeri sehingga lebih kompetitif.
Selain itu, Presiden juga menekankan kebijakan penurunan harga gas untuk keperluan industri TPT segera dilaksanakan.
"Harga gas memiliki kontribusi signifikan di sisi hulu industri TPT," kata Presiden.
Selain itu, Presiden meminta agar prosedur import bahan baku produksi yang berorientasi ekspor dipermudah.
"Buat proses-proses impor bahan baku TPT menjadi lebih sederhana dan juga tidak mempersulit kegiatan dunia usaha di bidang ini," kata Presiden.
Terkait dengan pasar global, Presiden mengakui bahwa saat ini Indonesia masih kalah dengan Vietnam, terutama di pasar Eropa dan Amerika Serikat (AS).
Presiden Jokowi pun mengemukakan bahwa Indonesia masih mengenakan tarif 5 hingga 20 persen, sedangkan Vietnam nol persen.
"Untuk itu, saya minta dilakukan terobosan dalam negosiasi perdagangan dengan negara-negara tujuan ekspor, termasuk keterlibatan kita dalam perdagangan di berbagai kawasan," kata Presiden.
Presiden juga menekankan terkait penyelundupan dan importasi ilegal TPT, dan meminta jajarannya, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Ditjen Bea Cukai untuk memperkuat sinergi demi mengatasi permasalahan tersebut.
Presiden mencatat TPT Indonesia terus mengalami penurunan ekspor dari Januari-Oktober 2016 sebesar 4,3 persen dibandingkan periode yang sama 2015.
Penurunan itu, menurut Presiden, juga sejalan dengan kondisi pasar ekspor TPT Indonesia di dunia yang terus menurun.
"Dari 2,13% di tahun 2001 menjadi 1,56% di tahun 2015, kita masih kalah dibanding Vietnam dan Bangladesh yang masing-masing menguasai 3,62% dan 4,05% pangsa pasar TPT dunia," demikian Presiden Jokowi.
Penurunan harga gas dinilai mampu tekan impor industri TPT
Sebelumnya, Penurunan harga gas diyakini mampu menekan impor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat.
"Kalau harganya lebih murah, impornya bisa jauh lebih turun. Bisa sampai 20% penurunannya," kata Ade saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Ade menyampaikan, gas bagi industri TPT digunakan sebagai bahan baku maupun energi, yang berkontribusi hampir 22% terhadap seluruh biaya produksi.
Menurut Ade, industri TPT membutuhkan harga gas hingga US$6 per million British Thermal Units (MMBTU) untuk dapat berdaya saing, di mana saat ini harganya mencapai US$9,75-12 per MMBTU.
"Ya tidak perlu seperti Singapura yang US$4 per MMBTU, setidaknya seperti Vietnam yang harganya US$6 per MMBTU," ungkap Ade.
Ade menambahkan, impor produk TPT yang dinilai masih tinggi akibat dari industri dalam negeri yang belum memiliki daya saing.
Diketahui, industri TPT menjadi salah satu industri yang diajukan untuk mendapat penurunan harga gas untuk biaya produksinya.
Namun, hal tersebut masih belum menemui titik terang karena terganjal impor yang masih besar.
Pasalnya, kondisi tersebut ditengarai ada yang memanfaatkan fasilitas impor produsen untuk menjual kembali produk impor tersebut.

Industri tekstil masih belum
Sementara itu sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memastikan sektor industri petrokimia, pupuk dan baja akan mendapatkan penurunan harga gas.
"Ini sedang difinalisasi. Tiga (sektor). Petrokimia, pupuk dan baja," kata Jonan usai mengikuti rapat koordinasi membahas penurunan harga gas bagi industri di Jakarta, Kamis (16/11/2016).
Jonan mengatakan peraturan menteri sedang disiapkan untuk mendukung penurunan harga gas untuk tiga sektor industri tersebut.
"Peraturannya minggu depan, berlaku per 1 Januari," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai harga gas untuk sektor industri lainnya."Industri lainnya belum dibahas sekarang," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar belum mau mengungkapkan strategi penurunan harga gas di tiga sektor industri tersebut, karena saat ini sedang dikaji lebih lanjut dalam tim kecil.
"Ini tetap sesuai arahan Presiden (di bawah) enam dolar (per MMBTU), kita akan mencoba harga segitu. Strateginya nanti," katanya.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan nantinya ada formula khusus untuk menentukan harga gas industri.
Formula dengan koefisien ini sedang dirumuskan oleh tim kecil agar tidak ada yang dirugikan dengan penyesuaian harga gas terbaru untuk sektor industri ini.
"Tadi ada mekanisme penghitungan harga gas, ada harga hulu, komponen efisiensi industri, jadi jangan sampai industri yang tidak efisien, klaim membutuhkan gas lebih banyak dan harga akhir produksi. Penyedia gas juga harus menikmati kalau produk industrinya tumbuh," kata Suryawirawan.
Ia memastikan meski harga gas untuk industri ini nantinya berfluktuasi dengan adanya formula baru, namun harganya tetap di bawah enam dolar AS per MMBTU. (Logistik/ant/hd)

 
AFFA Pastikan Ada 3 Negara di ASEAN Susun Blueprint Integrasi Logistik
JAKARTA (LOGISTICS) : Asean Federation of Forwarder Association mengatakan ada tiga negara yang sudah menyusun blueprint rancangan logistik terintegrasi antar negara yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia.
Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ada tiga negara yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia menandatangani memorandum of understanding (MoU) SEALNET di Dublin, Swiss, pada 6 Oktober 2016 lalu.
Adanya regulatory authorities di setiap negara ini memilki national single window, dan Singapura, Malaysia, juga Thailand sudah menandatangani MoU, tiga pemain besar logistik di Asean ini sudah menyepakati membuat blueprintnya,” terang Yukki kepada Bisnis, Rabu (7/12).
SEALNET adalah program integrasi trade industry yang terdiri dari impor, ekspor, freight forwarder, transport operator, shipping liner, agen perkapalan, ocean carrier, maskapai penerbangan, bandar udara, operator terminal, depo kontainer, perbankan, and asuransi.
“Nah sementara Indonesia ini belum. Padahal harusnya kita bisa ikut serta jika melihat potensi perdagangan, tetapi kita tidak bisa masuk yang inilah menurut pendapat saya logistik harus kita benahi bersama,” tuturnya.
Dia melihat MoU tersebut menjadi alarm bagi pemerintah Indonesia untuk segera membenahi implementasi logistik di dalam negeri.
Menurut Yukki ada sejumlah alasan Indonesia tidak diikutsertakan dalam perjanjian tiga negara tersebut, sekalipun Indonesia menyumbang 40% populasi di Asean. Indonesia dinilai masih lamban dalam berkompetisi dan belum bisa memperbaiki kondisi logistik dalam negeri.
“Makanya utamakan dulu perbaikan domestik, dengan perbaikan di domestik saja dengan sendirinya kita bisa bersaing dan terlibat dalam integrasi ini,” jelasnya.
Berdasarkan data yang diterima Bisnis dari AFFA, potensi perdagangan di Asean mencapai angka sekitar US$1 triliun pada 2008 hingga 2014. Angka ini sudah mencakup perdagangan antar negara Asean ataupun dengan potensi terbesar dari perdagangan lintas regional.
Sementara itu konektivitas Asean jika dilihat dari data kunjungan wisatawan ada 62 juta wisatawan pada 2007 mencapai 105 juta pada 2014. Angka ini nyaris setengahnya berasal dari wisatawan antar negara Asean.
Oleh sebab itu dibutuhkan Asean Economic Community Blueprint pada 2025 untuk mengakomodasi Asean Free Trade Area (AFTA). (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Proyek Pelabuhan Sorong Masih Terkatung - Katung
JAKARTA (LOGISTICS) : Kelanjutan pembangunan pelabuhan baru di Sorong, Papua Barat, yang akan dikerjakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), masih belum jelas.
Adapun, penyebab ketidakjelasan proyek ini karena BUMN pelat merah tersebut masih menunggu penegasan pemerintah melalui Peraturan Presiden.
Elvyn G. Masassya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, mengatakan proyek pelabuhan di Sorong sudah masuk dalam pipeline proyek strategis yang akan dikerjakan oleh perusahaan.
"Saat ini, [Pelindo II] masih menunggu Perpres penugasan. Secara paralel proses administrasi dan feasibility study sudah dikerjakan, termasuk pengusulan master plan sudah diajukan kepada Kemenhub," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (8/12).
Sambil menunggu Perpres, dia menegaskan Pelindo II telah mempersiapkan dana investasinya. Jika penugasan selesai, Elvyn berhadap Pelindo II dapat memulai konstruksi proyek ini pada tahun depan.
Sementara itu, Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II Dani Rusli Utama menambahkan penegasan bagi perusahaan melalui Perpres diperlukan karena Pepres No.3 Tahun 2016 proyek strategis yang dikeluarkan tahun ini belum merinci jelas. Produk peraturan itu hanya menegaskan pembangunan pelabuhan Sorong.
Padahal, dia menuturkan di sekitar Sorong terdapat dua pelabuhan eksisting yakni Pelabuhan Sorong di kota Sorong milik PT Pelindo IV dan Pelabuhan Arar milik Kemenhub. "Perlu ditegaskan lagi Sorongnya yang mana dan siapa yang mengeksekusi," ujarnya.
Dia mengatakan perusahaan telah meminta kepada Kementerian BUMN sebagai shareholder Pelindo II terkait kejelasan penugasan proyek tersebut. Kementerian BUMN juga telah meneruskan permintaan ini kepada Menko Perekonomian agar segera dikeluarkan Perpresnya.
"Kami terus melakukan pembahasan intensif soal ini," ujarnya. Seperti diketahui, Pelindo II telah memiliki rencana membangun pelabuhan baru di Seget, Sorong, Papua Barat. Sebelumnya, Pelindo II telah menyiapkan pembebasan lahan di Seget. Namun, rencana tersebut tidak dapat dijalankan karena pembangunan pelabuhan umum baru harus mendapatkan persetujuan pemerintah.
Mulai tahun ini, Pelindo IV berencana mengembangkan Pelabuhan Sorong milik perusahaan dengan memanfaatkan dana penanaman modal negara senilai Rp2 triliun.
Sementara itu, Pelindo IV juga diperkirakan akan menerima kontrak KSP dari pemerintah atas Pelabuhan Arar. Tidak hanya Arar, Pelindo IV akan menerima Pelabuhan Manokwari dan Merauke, Papua.
Pelindo III segera groundbreaking pelabuhan Gilimas NTB
Sementara itu, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memastikan groundbreaking Pelabuhan Gilimas, Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dilakukan 17 Desember 2016.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, Orias Petrus Moedak menyatakan rencana pembangunan groundbreaking di Pelabuhan Gilimas untuk mengoptimalkan pelabuhan tersebut menjadi arena pengangkut jagung dan padi.
“Kondisi disana kan 1 juta ton untuk jagung, dan 2,5 ton unyuk padi potensi di NTB [Nusa Tenggara Timur],” terang Orias di Gedung BPPT, Senin (5/12).
Dia menyebutkan selama ini Pelabuhan Gilimas berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah (Pemda) setempat, contohnya juga di Pelabuhan Calabai, Dompu, NTB.
Orias pun memastikan pengembangan Pelabuhan Gilimas dan Pelabuhan Calabai akan menyesuaikan dengan kapasitas produksi jagung 2,5 juta ton sementara padi 1 juta ton.
“Ini semua [program pengembangan] adalah bagian dari optimalisasi tol laut,” ujarnya.
Terkait pendanaan untuk pengembangan tersebut, Orias belum bisa memberikan nominal investasi karena masih dalam kajian. Namun dia memastikan bahwa pengembangan Pelabuhan Gilimas akan memakai anggaran belanja modal dari Pelindo III.
“Iya, nanti dengan capex-nya Pelindo,” paparnya.
Wakil Gubernur Provinsi NTB, Muhammad Amin juga menyatakan pengembangan pelabuhan di NTB sangat diperlukan mengingat wilayah ini menjadi jalur tol laut.
Faktor kedua karena semakin meningkatnya kapasitas produksi pangan di wilayah tersebut.
“Komoditas kita terus meningkat produksinya seperti jagung, hasil peternakan, kedelai. Apalagi sekarang sudah dibuka area 400 hektar di Pulau Sumbawa dan Lombok [untuk pengembangan komoditas],” tuturnya.
Ridwan Djamaluddin, Deputi II bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman mengatakan pemerintah saat ini tengah fokus mengefisiensikan biaya logistik. Salah satu caranya dengan melakukan koordinasi antar kementerian dan Pemda.
“Tujuannya supaya pelabuhan kita lebih efisien, rute kapal lebih efisien, dan pusat logistik bisa dimanfaatkan dengan baik. Maka mau kamu tata pelabuhannya, mau ditingkatkan karena sudah dipetakan dimana saja sentra produksinya,” imbuhnya.
Ridwan menyebut Kemenko Maritim sudah memberikan tenggat waktu pembahasan pengembangan pelabuhan dan kawasan industri selama satu bulan.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sudah mengatakan bahwa Pelabuhan Gilimas akan menjadi pelabuhan utama di NTB.
Oleh sebab itu akan dilakukan pengembangan dan penambahan kapasitas pelabuhan tahun ini. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
MENPERIN : KI Berau Akan Jadi Zona Hijau Pengembangan Sawit
JAKARTA (LOGISTIK) : Kementerian Perindustrian mengajukan Kawasan Industri Berau yang berdiri di lahan seluas 3.400 hektare di Kalimantan Timur, menjadi zona hijau pengembangan sawit atau palm oil green economic zone (POGEZ).
Demikian disampaikan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto usai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu Presiden Direktur PT Berau Nusantara Kawasan Industri (BNKI) Rauf Purnama.
"Kita memang ingin ada satu di Kaltim, tadinya Pupuk Kaltim (Bontang), tapi lahannya masih belum siap. Nah, di Berau itu sudah siap," kata Panggah di Jakarta, Senin (5/12/2016).
Lebih jauh dia men yampaikan, Kawasan Industri Berau memiliki fasilitas yang terbilang siap karena memiliki pelabuhan, ketersediaan air, listri dan adanya industri pulp dan kertas yang sudah beroperasi.
Sementara itu, lokasi yang ada di Kawasan Industri Bontang masih berupa lahan perhutanan, yang dinilai belum siap.
"Kalau melihat kondisinya, pengembangannya sepertinya masih lama. Jadi, Berau yang paling siap," ujar Panggah.
Diketahui, pemerintah Indonesia dan Malaysia serius untuk mendorong pengembangan industri olahan kelapa sawit yang mampu meningkatkan nilai tambah produk dan ramah lingkungan. Apalagi, Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menginisiasi kerja sama dibidang ekonomi melalui pembentukan lembaga persatuan negara penghasil minyak kelapa sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
Lembaga ini akan fokus membuat standardisasi operasional industri sawit mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari membuat standar yang sama untuk seluruh produsen sawit baik standar di kebun maupun di industri pengolahannya, hingga pembinaan petani sawit, manajemen stok, dan pembangunan POGEZ.
Mengenai pembangunan POGEZ, kedua negara telah mengusulkan masing-masing tiga lokasi.
Pihak Indonesia menginginkan pengembangan di Kawasan Industri Dumai, Riau; Kawasan Industri Berau, Kalimantan Timur; dan Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatera Utara; sedangkan pihak Malaysia, di Lahad Datu, Bintulu, dan Tanjung Manis. (Logistik/ant/hd)

 
INACA Prediksi Jumlah Penumpang Angkutan Udara 2016 Akan Naik 18%
JAKARTA (LOGISTICS) : Indonesia National Air Carriers Association memprediksi jumlah penumpang angkutan udara domestik tahun ini tumbuh 18%-19%, atau menembus sebanyak 81 juta penumpang.
Proyeksi itu mengacu dari statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah penumpang angkutan udara sepanjang Januari-Oktober 2016 mencapai 66 juta orang, atau tumbuh 18% dari periode yang sama tahun lalu.
Ketua Penerbangan Berjadwal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan lonjakan jumlah penumpang angkutan udara didorong dari sejumlah faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur.
“Ini sesuai dengan proyeksi INACA di awal tahun ini, bahwa pertumbuhan penumpang bisa di atas 17% apabila didukung dengan perekonomian yang membaik, dan infrastruktur yang terus dibenahi,” katanya di Jakarta, Rabu (07/12/2016).
Bayu menilai pembenahan infrastruktur transportasi udara yang dilakukan pemerintah selama ini cukup baik. Hal itu terlihat dengan dibukanya sejumlah rute baru oleh para maskapai, seiring dengan meningkatnya kapasitas bandara di pelosok daerah.
Dia menambahkan peningkatan kapasitas bandara itu membuat maskapai tidak lagi Jakarta sentris, atau harus transit terlebih dahulu di bandara pengumpul (hub), seperti Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng atau Bandara Juanda Surabaya.
“Jadi sebagian rute itu saat ini sudah banyak yang dipotong [nontransit]. Nah, kalau sebagian bandara kita terus didorong kapasitasnya, maka demand akan angkutan udara juga bakal lebih besar lagi ke depannya,” tuturnya.
Bayu menilai tren pertumbuhan penumpang angkutan udara yang tinggi sebenarnya menjadi tantangan bagi pemerintah dan pelaku industri, terutama dalam menjaga tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan tetap tinggi.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk duduk bersama menyiapkan peta jalan (road map) yang lebih matang, sehingga permintaan jasa angkutan udara yang terus melonjak dapat diantisipasi.
“Jadi, kami harap road map peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi udara itu dapat mengikuti tren pertumbuhan penumpang. Kalau ini miss, tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan bagi penumpang bisa terganggu,” ujarnya.
Selain infrastruktur udara, Bayu juga meminta agar angkutan udara dapat didukung dengan angkutan umum lainnya, misalnya dengan angkutan kereta api. Dia menilai koneksi antarmoda di bandara masih terbatas.
Sementara itu, Direktur Arista Indonesia Aviation Center Arista Atmadjati menuturkan masa depan industri penerbangan nasional memang sangat cerah. Bahkan, lanjutnya, pertumbuhan penumpang bakal menjadi tertinggi kedua di dunia, setelah China.
“Memang, pertumbuhan penumpang domestik tahun ini di luar dugaan. Sebelumnya, saya prediksi 12%. Mungkin, kalau sekarang, saya perkirakan paling top tumbuh sekitar 18%-19%,” katanya.
Arista menilai pemerintah selama ini cukup agresif mengembangkan bandara, terutama di pelosok daerah. Menurutnya, banyak bandara yang kini sudah bisa didarati pesawat berlorong tunggal, dari sebelumnya hanya pesawat sejenis ATR.
Hal itu juga yang menyebabkan rute yang dibuka maskapai sepanjang tahun ini tidak seperti biasanya. Saat ini, rute baru yang dibuka tidak lagi menuju bandara-bandara utama, misalnya Bengkulu-Medan, Bengkulu-Pekanbaru dan lain sebagainya.
“Saat ini, kombinasi rute tidak lagi mainstream, rute dari second city ke second city banyak dibuka. Ini terobosan yang cukup baik dalam meningkatkan trafik pergerakan pesawat, termasuk penumpang,” tuturnya.
Sekadar informasi, BPS mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik sepanjang 2015 mencapai 68,8 juta orang, naik 16,74%. Jumlah penumpang domestik terbesar tercatat di Bandara Soekarno Hatta, yakni 19,4 juta orang. (Logistics/bisnis.com/hd)