Logistics Journal No. 178 / November 2016
 
cover logistik Nopember-2016
 
Editorial - Buruh
Di setiap penghujung tahun akan selalu berulang peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi buruh. Tuntutannya selalu sama, yaitu upah harus dinaikkan. Untuk menuntut kenaikan upah itu harus melalui unjuk rasa agar wakil-wakil buruh di Dewan Pengupahan memiliki amunisi agar tuntutannya dikabulkan. Bahkan ada organisasi buruh sudah memiliki suatu kelompok peserta demo yang benar-benar dipersiapkan dengan matang, sehingga demonya tidak belepotan tapi terorganisir rapi.
Bagi pemerintah memang merupakan dilema tahunan ketika tututan kenaikan upah ini selalu di desakkan ke pengusaha melalui keputusan pemerintah daerah setempat. Di sisi pengusaha, tuntutan kenaikan upah ini akan menggerus laba yang akan diperoleh. Namun ada pengusaha yang tetap nekad membayar buruhnya sesuai keputusan UMK walau keuntungan yang diperoleh semakin menipis, tapi tetap untung. Cuma berapa lama pengusaha seperti tipikal ini bisa bertahan? Kebanyakan pengusaha yang menggunakan padat karya, akan beralih tempat usahanya ke kabupaten atau kota yang UMKnya jauh lebih rendah. Contohnya upah buruh di Ring-1 (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan) sudah tembus lebih dari 3,3 juta, maka pengusaha pindah ke Nganjuk yang masih di kisaran 1,6 juta.
Perpindahan permodalan dan aktivitas usaha ini, akan mengurangi investasi modal di satu kabupaten namun akan menambah investasi di kabupaten lainnnya. Itu kalau masih dalam satu provinsi. Jika sudah pindah investasi dan kegiatan usahanya ke provinsi lainnya atau malah pindah investasi ke negara lainnya yang lebih murah upah buruhnya. Atau lebih tragis lagi mengimpor buruh dari negara lainnya yang mau digaji dengan murah ? Karena saat berbicara kemungkinan melakukan aktivitas usaha ekonomi, semuanya serba mungkin. Karena watak dari pengusaha adalah menerobos rintangan, melompati, menerjang, mensiasati bahkan kalu perlu menekan pemerintah melalui regulasi yang dikeluarkannya, agar bisa menguntungkan usahanya.
Bagi buruh sendiri sebenarnya sangat suka karena upahnya naik, namun bisa juga sedih, saat pabriknya harus pindah ke kabupaten lainnya yang upahnya lebih rendah, bahkan sangat sedih dan sengsara saat buruh di PHK karena pabrik tidak sanggup lagi membayar. Organisasi buruh saat ini hanya ada satu kata, “pokoknya upah buruh tiap tahun harus naik” tidak peduli apakah pabriknya mampu bayar atau malah berhenti produksi. Disini ada ketidakseimbangan logika dalam menyikapi kenaikan upah. Peran pemerintah harus kuat dalam menjembatani kepentingan pengusaha dan organisasi buruh, karena tidak semua buruh terwakili oleh organisasi buruh. Banyak buruh non industri skala besar yang tidak terwakili oleh kepentingan organisasi buruh, tetap bertahan dengan upah sesuai kebijakan pengusaha dan kemampuan usahanya. Contohnya di kebanyakan usaha di sektor jasa, di luar jasa keuangan perbankan dan BUMN.
Harus di cermati dengan lebih mendalam, saat konsep dan aplikasi kebijakan ekonomi antar negara sudah tidak berbatas lagi, maka pergerakan atau mobilisasi tenaga kerja bukan lagi hal yang asing. Artinya, setiap negara harus menerima sebagai suatu kenyataan jika masalah perburuhan dan pengupahannya bergerak seperti hukum ekonomi yaitu supply and demand. Saat buruh domestik tak dapat memenuhi kebutuhan kesempatan kerja di are domestiknya jangan salahkan kalau ada yang mensupply buruh dari negara lain. Karena prinsip dasarnya adalah aktivitas produksi tetap berjalan dan iklim investasi daerah tetap berjalan dengan kondusif. Semoga sektor buruh maritim tidak bergejolak seperti sektor lainnya, menuntut sesuatu yang saat ini belum mampu di penuhi. (guslim-nop'16)

 
Menhub Lepas Armada Perdana Tol Laut Logistik Trayek Natuna
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas keberangkatan perdana kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (25/10/16)
Kapal KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut tersebut, akan beroperasi secara berjadwal untuk melayani kebutuhan logistik di pulau Natuna.
Kapal tersebut memiliki bobot besar yaitu 3.000 DWT, sehingga diharapkan mampu mengatasi segala kondisi cuaca untuk menjamin kepastian jadwal kapal.
Kapal yang mengangkut logistik berupa kebutuhan bahan pokok-dan alat berat untuk bongkar muat barang, forklift dan alat bantu lainnya diperkirakan tiba di Natuna pada 29 Oktober 2016 dan akan beroperasi dengan frekuensi kedatangan kapal setiap 14 hari atau 2 kali dalam sebulan dengan rute Jakarta – Natuna – Tarempa – Jakarta. Model Tol Laut Logistik ini secara bertahap akan diterapkan ke wilayah lain.
Tol Laut Logistik merupakan program yang digagas Kemenhub dengan skema kerjasama sinergi BUMN yang menyediakan sarana dan prasarana transportasi serta bahan komoditas yang diangkut. PT Pelabuhan Indonesia II dengan anak perusahaan PT. MTI (Multi Terminal Indonesia, PT Pelni dengan anak Perusahaan PT Pelni Logistik dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) membentuk satu konsorsium dengan menggunakan metode mendekatkan gudang ke masyarakat.
Konsorsium tersebut akan menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk mengirim barang kebutuhan pokok sampai ke gudang di Natuna. Distributor di Natuna dapat menjual barang kebutuhan pokok tersebut kepada masyarakat dengan batas harga maksimal 10% dari harga di Jakarta. Sementara, PT Perikanan Nusantara akan menyediakan muatan balik bagi kapal kembali ke Jakarta.
Sebelumnya, Menhub Budi bersama dengan Pelindo II, PT. Pelni, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan Perikanan Nusantara (Perinus) bertemu membahas rencana operasi Tol Laut Logistik di Natuna pada Jumat (21/10) lalu. Model tol laut logistik tersebut diyakini dapat menjadi solusi untuk menekan disparitas harga-harga barang di daerah atau pulau terluar, terdalam, terdepan seperti di pulau Natuna.
“Ini sebuah terobosan besar. Tol Laut Logistik Natuna ini akan berupaya menekan disparitas harga sehingga masyarakat di Natuna bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” jelas Menhub Budi.
Lebih lanjut, Menhub Budi mengatakan indikator keberhasilan dari model tol laut logistik di Natuna ini yaitu, secara jangka pendek, diharapkan dapat menurunkan waktu bongkar muat yang sebelumnya bisa mencapai 10 hari, menurunkan harga barang, dan menjamin ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok.
Sementara jangka panjangnya diharapkan dapat menekan disparitas harga barang sehingga harga di Natuna tidak jauh berbeda dengan harga di pulau Jawa, tumbuhnya sektor ekonomi lokal berorientasi pasar di sekitar pulau Natuna, dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Natuna. (Logistics/hd)

 
Kemenhub Prioritaskan Konektivitas Transportasi dan Tol Laut di 2017
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi didampingi para pejabat Tinggi Madya melaksanakan rapat kerja dengan Komisi V DPR-RI membahas finalisasi APBN TA. 2017 Kementerian Perhubungan di ruang rapat Komisi V, Senin (24/10).
Dalam Rapat Kerja Menteri Perhubungan dengan Komisi V DPR-RI sebelumnya pada Tanggal 7 September 2016 serta Rapat Dengar Pendapat Jajaran Eselon I Kemenhub dengan Komisi V DPR-RI Tanggal 15,19 dan 20 September 2016 disimpulkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan dalam RKA-K/L Tahun 2017 sebesar 48,7 Trilliun.
Namun demikian sesuai hasil rapat Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan dan sesuai surat Menkeu No. S-881/MK.02/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN TA 2017 alokasi anggaran Kemenhub dipotong Rp. 2,7 Triliun sehingga menjadi Rp. 45,98 Trilliun dari Rp.48,7 Trilliun.
Dengan Rincian alokasi anggaran Pagu Kementerian Perhubungan dalam RKA Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Sekretariat Jenderal Rp. 526.832.963.000;
2. Inspektorat Jenderal Rp 90.310.512.000;
3.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp. 4.272.264.301.000;
4.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp.11.562.267.615.000;
5. Direktorat Jenderal Perhubunagn Udara Rp. 8.916.554.526.000;
6. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp.16.022.981.642.000;
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp.4.347.865.168.000;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Rp.124.163.000.000, dan
9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp. 120.163.000.000.
 
Sedangkan fokus Kemenhub dalam Program/Kegiatan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 45,98 Trilliun ada 4 yaitu
1. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Rp. 6,27 Trilliun (13,64%);
2.Peningkatan Kualitas Pelayanan Rp. 12,47 Triliun (27,12%);
3. Peningkatan Kapasitas Rp. 18,643 Triliun (40, 54%);
4. Tata Kelola dan Regulasi (Dukungan Manajemen) Rp. 8,60 Triliun (18,70%).
Selain itu Kementerian Perhubungan mempunyai Target dan Prioritas Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2017 antara lain dukungan transportasi dalam rangka konektivitas terhadap Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dengan peraturan Presiden (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN,
Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri serta Kawasan Tertinggal, Terdalam dan Perbatasan Negara) serta Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan, Penyeberangan, Angkutan laut, Angkutan Udara, dan Perkeretaapian termasuk subsidi angkutan ternak dan angkutan barang dalam rangka tol laut. (Logistics/hd)

 
BPS : Neraca Perdagangan September 2016 Surplus US$1,22 miliar
JAKARTA (LOGISTICS) : Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan neraca perdagangan September 2016 surplus US$1,22 miliar, yang tertinggi dalam 13 bulan terakhir.
Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, beberapa waktu lalu, mengatakan suplus neraca perdagangan tersebut disumbang oleh surplus neraca perdagangan sektor nonmigas sebesar US$1,9 miliar. Sementara sektor migas mencatatkan defisit US$681,1 juta.
Suhariyanto menjelaskan nilai total ekspor selama September 2016 mencapai US$12,51 miliar sementara nilai impornya US$11,30 miliar.
Pada periode yang sama tahun lalu, neraca perdagangan tercatat surplus US$1,02 miliar.
Secara kumulatif, neraca perdagangan periode Januari-September 2016 juga masih surplus US$5,67 miliar, dengan nilai total ekspor US$104,36 miliar dan nilai impor US$98,69 miliar.
Surplus antara lain terjadi dalam neraca perdagangan nonmigas dengan mitra dagang seperti Amerika Serikat (US$6,28 miliar), India (US$4,94 miliar) dan Belanda (US$1,69 miliar).
Sementara defisit terjadi dalam neraca perdagangan dengan Tiongkok (US$12,28 miliar), Thailand (US$3,26 miliar) dan Australia (US$1,13 miliar). (Logistics/ant/hd)

 
Kementrian Perhubungan Luncurkan 3 Unit Kapal Navigasi
BATAM (LOGISTICS) : Industri galangan kapal lokal kembali menunjukkan kinerjanya yang tak kalah dengan industri galangan kapal asing. Sebanyak 3 (tiga) unit kapal Negara kenavigasian yang dibangun oleh PT. Multi Prima telah resmi diluncurkan (launching) pada 27 Oktober 2016.
Pelaksanaan Peluncuran (Launching) 3 (tiga) unit Kapal Pengamat Perambuanini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kontrak pembangunan 3 (tiga) unit kapal pengamat perambuan sekitar 1 (satu) tahun lalu dan merupakan salah satu tahapan penting dari serangkaian pembangunan kapal kenavigasian yang dibangun oleh Galangan Kapal PT. Multi Prima Batam.
“Kita patut berbangga karena kebutuhan akan kapal di Indonesia bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri, termasuk dengan kapal-kapal yang diproduksi di Batam,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM pada sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Boedhi Setiadjid, SH, MM.
Tonny meyakini bahwa kapal hasil buatan galangan kapal di Batam telah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tak kalah dengan kapal buatan negara lain.
“Ini menunjukkan bahwa industri galangan kapal lokal akan terus berkembang dan bersaing karena ke depannya Indonesia masih banyak memerlukan kapal-kapal yang akan semakin memperkuat armada laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tambah Tonny.
Lebih lanjut Dirjen Hubla berpesan kepada Galangan Kapal PT. Multi Prima untuk tetap mengutamakan profesionalitas dan kualitas dalam mengerjakan setiap unit kapal tanpa mengurangi aspek keselamatan dan keamanan kapal itu sendiri.
“Semoga pembangunan 3 (tiga) unit kapal pengamat perambuan ini dapat mendukung program besar Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ir. Bambang Wiyanto, MM, menjelaskan rencana penempatan 3 (tiga) unit Kapal Pengamat Perambuan ini akan dioperasikan untuk mendukung tugas kenavigasian di Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok dengan nama KN Enggano, Distrik Navigasi Kelas II Semarang dengan nama KN Karimun Jawa dan Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan nama KN Pengiki.
“Pembangunan kapal ini sepenuhnya menggunakan dana APBN senilai kurang lebih 102 Miliyar Rupiah dan dikerjakan dalam jangka waktu 435 hari kalender. Untuk itu kita semua berharap pembangunan kapal pengamat perambuan ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia,” kata Bambang.
Adapun spesifikasi ketiga kapal ini memiliki ukuran panjang 32,4 meter, lebar: 6,2 meter, tinggi 3,2 meter, kapasitas tangki bahan bakar ±15 Ton,dan dilengkapi dengan tenaga mesin penggerak sebesar 2 x 1450 HP.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk selalu mendukung terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menyediakan sarana dan prasarana trasnportasi laut yang handal agar pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut dapat berjalan dan baik, aman, selamat, efektif, dan efisien. (Logistics/hd)

 
Pelindo II Bakal Terapkan Sistem Zonasi Pemanfaatan Lahan di Tanjung Priok
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia II mengajukan izin revisi zonasi pemanfaatan lahan di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Kementerian Perhubungan untuk mengakomodasi fasilitas container freight station centre di pelabuhan itu. Fasilitas container freight station (CFS) centre bakal dijadikan pusat logistik terpadu untuk konsolidasi kargo ekspor impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Prasetiadi mengatakan izin revisi itu sudah disampaikan melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada pekan lalu seiring dengan mendesaknya kebutuhan fasilitas CFS guna menekan biaya logistik dari dan ke pelabuhan itu.
Revisi zonasi pemanfaatan lahan itu sekaligus juga masukan kepada Kemenhub yang sedang menyiapkan rencana induk (masterplan) pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok. “Sekalian kita masukkan usulan perubahan zonasi lahan tersebut agar sinkron dengan masterplan pengembangan Priok nantinya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (1/11).
Dia menjelaskan revisi zonasi yang dimaksud yakni agar dapat memanfaatkan fasilitas lahan eks Dwipa Manunggal Kontena (DMK) dan Container Depo Centre (CDC) Multi Terminal Indonesia (MTI) yang berada di area pos 9 Priok untuk dijadikan sebagai fasilitas CFS centre. Pada tahap awal, menurutnya, lahan eks DMK akan dimanfaatkan terlebih dahulu seba- gai CFS centre.
“Dan jika masih kurang kita pakai juga lahan CDC MTI Banda, Ini untuk memperjelas di situlah area atau zonasi untuk penanganan konsolidasi logistik,” paparnya. Bila persetujuan sudah diterbitkan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Prasetiadi menilai Pelindo II akan melibatkan anak perusahaan untuk mengelola CFS centre.
Selain itu, dia menyatakan tidak menutup kemungkinan anak usaha Pelindo II bekerja sama dengan pihak swasta melalui pola proporsional. “Segera kita laksanakan jika izin dari OP sudah keluar. Namun biar netral tetap kami yang akan mengelola fasilitas CFS centre itu, sedangkan pola kerja sama bisa dengan siapa saja termasuk swasta untuk operasionalnya,” tuturnya.
SUDAH DITERIMA
Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputera mengatakan pihaknya sudah menerima permohonan revisi zonasi lahan sebagai masukkan master plan pengembangan Tanjung Priok. “Kami su dah terima per mohonan Pelindo II itu,” ujarnya.
Pemerhati kepelabuhanan yang juga Dirut PT Tata Waskita Indonesia (TWI) Wisnu Waskita menilai Pelabuhan Tanjung Priok sudah seharusnya memiliki fasilitas konsolidasi kargo ekspor impor atau CFS centre yang modern untuk menekan biaya logistik terutama atas layanan kargo impor berstatus less than container load(LCL).
Fasilitas itu, imbuhnya, bisa memangkas biaya logistik hingga 50%. “Kalau ada fasilitas CFS centre yang modern biaya logistik impor LCL bisa ditekan lebih dari 50% dari saat ini dan tentunya akan sangat menolong para konsumen sekaligus mendorong peningka- tan daya beli masyarakat luas karena harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah,” ujarnya (Logistics/bisnis.com/hd)

 
NTB Fokus Pengembangan Fasilitas ransportasi Laut Antar Provinsi Untuk Logistik
MATARAM (LOGISTICS) : Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memfokuskan pembangunan dan pengembangan fasilitas transportasi terutama berbasis laut guna mendukung pergerakan logistik antar provinsi.
Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat (NTB) Bayu Windya mengatakan strategi pengembangan tersebut sesuai dengan arahan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja di wilayah NTB pekan lalu.
"Kami akan maksimalkan pemanfaatan transportasi laut, antara lain akan kami mantapkan lagi kajian tol laut dari Jakarta, Surabaya, Lembar, Bima, hingga ke Nusa Tenggara Timur . Jadi rutenya akan rute laut semua," ujar Bayu kepada Bisnis saat dihubungi di Mataram, Senin (31/10/16).
Bayu menambahkan, fokus untuk memaksimalkan potensi jalur laut dipilih lantaran dari sisi biaya lebih ekonomis dibandingkan dengan jalur darat maupun udara.
Lebih lanjut, sarana transportasi darat di NTB, dinilai Bayu, sudah cukup baik. Untuk itulah fokus pengembangan dialihkan ke konektivitas berbasis laut.
"Di laut yang saat ini mau dikembangkan itu Pelabuhan Lembar, kemudian pelabuhan laut Bima, kemudian pelabuhan laut di Kempo," ujar Bayu.
Berdasarkan data Statistik Transportasi NTB September 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, tercatat pergerakan jumlah barang yang dibongkar pada pelabuhan laut di NTB sebanyak 107.552 ton. Angka ini menurun sebesar 12,12% dari jumlah Agustus.
Sementara itu, jumlah barang yang dimuat melalui laut pada bulan September 2016 juga mengalami penurunan menjadi 37,66% dibandingkan dengan Agustus 2016.
Jumlah penumpang yang datang menggunakan sarana angkutan laut pada September 2016 turun sebanyak 36,79% menjadi 5.559 orang. Demikian pula dengan jumlah penumpang yang berangkat dengan sarana kapal laut menurun sebesar 12,02%.
Dalam kunjungan kerjanya ke NTB pekan lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Pelabuhan Lembar yang ada saat ini dinilai tidak dapat menampung kapasitas barang dan fasilitas lainnya.
Budi antusias dan mendukung penuh upaya Pemprov NTB mengembangkan pelabuhan tersebut yang rencananya Pembangunan akan dimulai November 2016 mendatang.
"Pelabuhan Gilimas adalah masa depan NTB. Kita apresiasi apa yang dilakukan Pak Gubernur. Yang juga kita pikirkan, kita lakukan pengembangan pelabuhan di NTB ini," ujar Budi.
Lebih lanjut Budi mengatakan, berdasarkan hasil studi, sebanyak 94% pergerakan logistik didominasi melalui jalur darat. Menghadapi hal tersebut, Menhub ingin adanya perubahan dengan mengalihkan pergerakan logistik menjadi melalui jalur laut yang dinilai lebih menghemat biaya.
Terhadap hal tersebut, Menteri Perhubungan ingin agar pergerakan logistik beralih dari jalan raya ke jalur laut agar lebih efektif. Sebab, pergerakan logistik melalui jalur darat dinilai lebih banyak mengeluarkan banyak biaya.
Kendaraan angkutan logistik dari Banyuwangi menuju wilayah NTT melalui Pelabuhan Penyeberangan Lembar yang menghubungkan Lombok menuju Padang Bay Bali merupakan pintu keluar-masuk barang dan orang di NTB dan selanjutnya menuju NTT.
KEBUTUHAN KAPASITAS
Rencana pengembangan Pelabuhan Gilimas ini dilakukan karena adanya kebutuhan kapasitas yang lebih besar untuk terminal barang. Selain itu juga di pelabuhan Lembar ini kedalamannya cuma 7 meter. Sedangkan untuk kapal cruise, butuh kedalaman 10 meter dan lebih.
"Kapal roll on roll off (RORO) panjangnya lebih dari 100 meter. Tidak bisa masuk sini. Cruise juga panjangnya 300 meter dan tidak dapat bersandar ke sini karena drafnya itu 10 meter lebih. Sementara di sini kedalamannya cuma 7 meter," tutur Budi.
Sementara itu Dirut Pelindo III Orias Petrus Moedak menyatakan siap untuk mendukung pengembangan pelabuhan Gili Mas sebagai pelabuhan utama di NTB.
"Kami siap melakukan pengembangan Gilimas. Setelah izin lengkap, akan kami proses. Ini supaya 1,5—2 tahun sudah selesai dan beroperasi," ujar Orias Petrus.
Sementara itu Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menyatakan bahwa kunjungan Menteri Perhubungan ke Lombok dan Sumba merupakan lanjutan pertemuan Gubernur dan Menteri Perhubungan.
"Ini satu sinyal yang sangat baik buat kita semua. Good governance meningkat dan kinerja. Selama ini turis yang datang menggunakan kapal pesiar harus turun pakai sekoci dan ini sangat tidak baik. Pelabuhan Gilimas semoga jadi satu solusi," ujar Madji. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo I Bangun KI Kuala Tanjung Pada Pertengahan 2017
Hingga saat ini, dilaporkan sudah ada perusahaan komponen otomotif dan pengolah karet berminat menjadi tenant di sana.
Direktur Utama PT Pelindo I Bambang Eka Cahyana menga takan ada tiga sektor industri yang bakal dikembangkan di kawasan industri (KI) tersebut, di antaranya adalah aluminium, kimia dan turunan nya, serta logam.
“Industri dari Taiwan ingin membangun pabrik original equipment manufacturer untuk mobil dan elektronik karena bahan bakunya juga dari aluminium. Kemudian dari Korea Selatan ingin masuk pengolah karet untuk buat fender. Kami ha rapkan bisa mulai konstruksi di pertengahan tahun depan,” ujar nya saat ditemui di kantor Ke menterian Perindustrian, Senin (31/10).
Pemetaan sektor tersebut sengaja dibuat berbeda dengan Kawasan Industri Sei Mangkei yang berbasis agro agar tidak saling berbenturan target investor nya. PT Inalum disebut bakal menjadi anchor industry di sana. Saat ini, Inalum telah mengoperasikan smelter aluminiumnya di Kuala Tanjung dengan kapasitas 300.000 ton per tahun dan direncanakan akan meningkat menjadi 500.000 ton pada 2020.
Adapun luas lahan yang tersedia untuk membangun kawasan industri tersebut mencapai 3.000 hektare dengan rincian 1.400 hektare akan direklamasi dan sisanya sudah berupa tanah daratan.
Bambang mengestimasikan kawasan industri tersebut akan menarik investasi Rp8 triliun-Rp11 triliun.
“Di dalam studi kami, dampak indikatifnya penyerapan tenaga kerja sampai 100.000 orang dan ada 150 juta ton barang yang bisa diproduksi, maka ini harus jadi,” tegasnya.
Dia menerangkan progres Terminal Multipurpose di Kuala tanjung tahap I sudah 61% sampai pekan lalu, sementara kawasan industri ada di tahap II dengan periode 2016-2018. Tahap III—IV akan dibangun Terminal Hub Peti Kemas Internasional dan pengembangan kawasan industri terintegrasi hingga 2023.
REKANAN STRATEGIS
Guna mempercepat realisasi proyek, Kementerian Perindustrian, mengarahkan Pelindo I untuk segera mencari rekanan stra tegis yang sudah berpe nga laman mengoperasikan beberapa kawasan industri di wilayah regio nal.
“Jadi diharapkan partner nanti bisa membawa tenant. Sebetulnya, sudah ada yang datang untuk mau jadi partner kami,” ungkapnya.
Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian Imam Haryono menga takan salah satu yang ditawarkan adalah Sembawang Corporation yang saat ini memegang proyek Kawasan Industri Kendal, Jawa tengah.
Dia optimisitis dengan fasilitas yang diberikan pemerintah bisa menarik minat investasi pihak luar, terlebih usai turunnya Peraturan Menteri Keuangan No.105/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. Fasilitas tersebut termasuk tax holiday dan tax allowance bagi industri pionir.
“Pemberian fasilitas dibedakan menurut perkembangan wilayah menjadi wilayah maju, berkembang, dan potensial, tetapi diputuskan lebih mengutamakan Papua dan Papua Barat untuk menjadi potensial II,” paparnya.
Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handojo mengatakan dengan adanya proyek tersebut akan memudahkan PT Inalum dalam lalu lintas pengiriman bahan baku.
“Inalum sedang mencoba membangun refinery di Kalimantan Barat. Dengan adanya pelabuhan di Kuala Tanjung jadi memudahkan pengiriman bauksit dari Kalimantan Barat. Selain itu, proyek itu juga untuk mempermudah jalannya bahan baku dari Australia,” terangnya.
Presiden Direktur PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Sunardi Winoto membenarkan bahwa perusahaannya akan ikut menanamkan sahamnya di kawasan tersebut. Bahkan dia yakin perusahaannya akan men jadi motor penggerak industri di sana.
“Inalum akan menjadi anchor industry karena kami akan mengembangkan industri ke produk alumunium hilir berupa billet, alloy, wire rod, dan baja slab.” (Logistics/bisnis.com/hd)