Logistics Journal No. 176 / September 2016
 
Cover Logistics September-2016
 
Editorial - DWELLING TIME
Satu bulan terakhir ini, Ketua DPW ALFI Jawa Timur, Hengky Pratoko berusaha memberikan pencerahan terhadap pemangku kepentingan yang ada dipelabuhan Tanjung Perak. Pokok bahasannya adalah Dwelling Time. Menjadi bahan pembicaraan tidak hanya di kalangan pelaku usaha, tapi juga sudah terekspos di media cetak maupun elektronik. Lebih serius lagi pihak kepolisian mendirikan posko di PT Terminal Petikemas Surabaya. Presiden Jokowi telah memberikan perhatian yang begitu hangat terhadap bisnis di pelabuhan.
Silang sengkarut dalam memaknai dwelling time oleh berbagai institusi yang terlibat dalam mekanisme prosesnya, seperti bea dan cukai, karantina, terminal operator, importir, forwarder dan institusi lainnya terkait. Telah mengartikan dwelling time sesuai prespektif kepentingan masing-masing, bahkan tidak mau dikatakan institusinya jadi penyebab terjadinya dwelling time. Dalam sebuah focus group discussion yang diselenggarakan oleh Jurnalis Ekonomi Bisnis Surabaya (JEBS), Hengky Pratoko membeberkan, harus dibedakan antara 'kongesti' dan 'dwelling time'. Karena penyebab dan tindakan yang harus dilakukan antara kongesti dan dwelling time itu berbeda.
Jika mengacu pada kejadian di Tanjung Priok lebih pada persoalan kongesti, penyebabnya Yard Occupation Ratio (YOR) di terminal penumpukan sudah mencapai 80%. Artinya, proses pergerakan container di lapangan (yard) sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa lagi. Maka diperlukan langkah-langkah agar tidak terjadi kongesti, karena akan menimbulkan stuck dalam kegiatan pelabuhan. Sehingga container yang berada di lapangan penumpukan harus segera dikeluarkan, apakah selesai atau belum proses custom clearence. Pengeluaran tersebut harus mendapat persetujuan dan tetap dalam pengawasan bea dan cukai. Sedangkan dwelling time mengacu pada mekanisme proses custom clearence, mulai dari pre-clearence, custom clearence dan post-clearence.
Dwelling Time harus mengurai dan mencermati hambatan di pre-clearence apa saja, demikian pula di custom clearence dan post clearence. Karena perlakuan bea dan cukai terhadap setiap barang berbeda-beda, maka waktu yang dibutuhkan juga tidak bisa dipukul rata. Bea cukai menampung dan menjalankan lebih dari 100 aturan titipan dari instansi pemerintah lainnya untuk mengatur masuknya barang impor, karena masuknya barang tersebut harus diawasi, dibatasi karena tata niaganya diatur, bahkan dilarang dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kalau dipaksakan semua barang atau komoditi impor apapun harus selesai dalam waktu 3 (tiga) hari, sama saja ingin memberikan layanan cepat dengan menabrak aturan-aturan lainnya. Untuk barang-barang melalui jalur hijau tanpa diperiksa memang harus 3 hari sudah selesai, namun barang-barang yang wajib melalui jalur merah kalau dipaksa harus 3 hari, maka akan menabrak aturan-aturan yang ada. Atau memang atmosfir Indonesia sedang mewabah gejala umum, bahwa lebih menarik dan menantang kalau bisa menabrak atau tidak menghiraukan aturan yang sudah ada. (guslim-september'16)

 
Presiden Jokowi: Dwelling time pelabuhan di Indonesia Harus Bisa 2,2-2,5 Hari
JAKARTA (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terus mengikuti perkembangan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero dalam memangkas waktu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan.
Jika pada dua tahun lalu, masih 6-7 hari, menurut Presiden menilai ada kemajuan karena kini dwelling time di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok sudah tinggal 3,2 hari, atau 3,7 hari kalau mengikuti Menteri Perhubungan (Menhub).
“Yang penting sudah tiga koma. Saya sampaikan saya mintanya dua koma, entah 2,2 entah 2,5. Jangan berhenti di tiga koma sudah senang, perbaiki lagi,” tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Terminal Petikemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1, di Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (13/9/16) siang.
Tidak hanya di Tanjung Priok, Presiden Jokowi juga meminta Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar semuanya diperbaiki. Di Belawan, kata Presiden, itu masih 7-8 hari. “Belawan itu yang pegang Pelindo berapa tuh? (Pelindo 1). Jangan sampai 7-8 hari. Mau bersaing kayak apa kalau masih 7-8 hari bongkar muatnya, dwelling time-nya. Di Belawan coba, jangan main-main seperti itu, sudah enggak bisa lagi kita,” tegasnya.
Presiden mempertanyakan pengelola Pelabuhan Belawan, karena dari 8 crane yang ada, yang dijalankan hanya 1 crane. “Untuk apa? Tawar menawar saja, saya dahulukan tapi mana (minta uang). Terus terang mereka minta, saya minta uangnya. Enggak bisa seperti ini, saya mau berakhir cara seperti itu,” tegasnya.
Presiden memastikan akan memerintahkan kepada Kapolri untuk menggusur di Belawan, di Tanjung Perak kalau masih seperti itu. Ia mengingatkan, kalau di Tanjung Priok 3,2 di sana juga harus bisa 3,2, tempat lain juga harus bisa 3,2.
“Cara-cara seperti itu masih kita teruskan, ditinggal betul kita. Negara lain terus memperbaiki, memperbaiki, kita masih 7-8 hari dwelling time-nya. Ada crane 8, dijalankan hanya satu, untuk apa? Untuk tawar-menawar, masih kita teruskan cara-cara seperti itu,” kata Presiden Jokowi dengan nada sedikit meningkat.
Presiden menegaskan, bahwa dirinya dan mereka yang berada di Kabinet Kerja saat ini orang lapangan, banyak orang lapangan, sehingga tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Ia memastikan mengikuti terus hal-hal seperti ini, karena kalau kita tidak bisa membenahi dengan cepat maka kita akan betul-betul ditinggal.
“Saya pikir kemarin dengan memperbaiki Tanjung Priok berarti yang lain juga mengikuti, ternyata di sini sudah lumayan baik, yang lain masih 7-8 hari. Baru 2 hari yang lalu saya terima kabar mengenai yang itu. Enggak, buat saya enggak bisa diterus-teruskan yang seperti ini,” tegas Jokowi.
Terminal Petikemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1 diresmikan
Sementara itu dalam siaran persnya, Sekneg menyebutkan Presiden Joko Widodo direncanakan meresmikan pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016) pagi.
"Rencananya peresmian akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB," ujar Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmuddin, Selasa pagi.
Berdasarkan siaran pers PT Pelabuhan Indonesia II, pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru ini dalam rangka membangun kapasitas peti kemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok.
Pada 2009 - 2010, kapasitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 5 juta TEUs/tahun. Namun, dengan selesainya pembangunan Terminal Kalibaru ini, kapasitas pelabuhan bertambah menjadi 7 juta TEUs/tahun.
Jika keseluruhan proyek pembangunan pelabuhan rampung, kapasitasnya diperkirakan akan mencapai 11 juta TEUs/tahun.
PT IPC sendiri telah melaksanakan sejumlah uji coba terminal petikemas tersebut dengan mendatangkan kapal-kapal. Di antaranya Kapal Uni Perfect berkapasitas 425 box, Kapal MV Leo berkapasitas 343 box dan Kapal MV Sinar Sumba berkapasitas 783 box.
Rencananya, peresmian Terminal Kalibaru ini juga akan dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi da Wakil Gubernur DKI JakartaDjarot Saiful Hidayat.

 
Pelindo II Targetkan Kapasitas Terminal Tanjung Priok Bisa 11,5 Juta TEUs Setahun
Disisi lain PT Pelindo II (Persero) menargetkan kapasitas total terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok hingga 11,5 juta TEUS per tahun setelah pembangunan Terminal Kalibaru tuntas.
Terminal Petikemas Kalibaru sebenarnya telah dioperasikan secara komersial sejak 18 Agustus 2016, tetapi pembangunannya belum tuntas 100%.
"Terminal Petikemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal atau NPCT I siap melayani kebutuhan jasa kepelabuhanan khususnya untuk kargo petikemas," kata Dirut Pelindo II Elvyn G Masassyasaat peresmian pengoperasian NPCT 1 di Jakarta, Selasa (13/9).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian terminal tersebut pada Selasa ini, didampingi oleh Menko bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Jokowi mengungkapkan, saat ini semua negara sedang melakukan inovasi untuk mendukung daya saingnya. Pembangunan Terminal Kalibaru merupakan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing khususnya dalam hal percepatan pelayanan di pelabuhan dan mengurangi waktu bongkar muat (dwelling time).
"Selamat atas selesainya pembangunan New Priok Container Terminal yang pertama ini. Saya minta pengoperasiannya terintegrasi, bebas pungutan liar dan mengurangi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok," tutur Jokowi saat menghadiri peresmian Terminal Petikemas Kalibaru, Selasa (13/9).
Peresmian kali ini merupakan bagian pertama dari lima bagian pembangunan Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok. Ditargetkan, keseluruhan pembangunan proyek - terdiri dari tiga terminal petikemas dan dua terminal produk- rampung pada tahun 2019.
Jokowi memerintahkan agar keseluruhan pembangunan terminal baru di Tanjung Priok bisa rampung sesuai target yaitu tahun 2019. "Proyek ini harus diselesaikan. Jangan menunggu, jangan memperlambat, " ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi memberi arahan kepada Pelindo II selaku pelaksana proyek untuk melibatkan swasta jika kesulitan finansial.
Terminal itu dioperasikan oleh joint venture company antara Pelindo II (IPC) TPK dan Komsosrsium Mitsui-PSA-NYK Line yaitu PT New Priok Container Terminal One (NPCT1). Terminal tersebut berkapasitas 1,5 juta TEUS per tahun.
Terminal Kalibaru dibangun untuk meningkatkan kapasitas secara bertahap guna mengantisipasi pertumbuhan arus petikemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok.
Menurut Elvyn, kapasitas penanganan petikemas Pelabuhan Tanjung Priok yang semula sekitar 5 juta TEUS per tahun pada 2009-2010, ditanggulangi dengan program jangka pendek dengan penataan konfigurasi terminal, penambahan peralatan dan penataan pola operasi menjadi 7 juta TEUS per tahun.
"Diharapkan kehadiran Terminal Petikemas Kalibaru dapat memperlancar arus kapal dan barang dalam perdagangan domestik dan internasional," kata Elvyn.
Ia menyebutkan ke depan IPC akan membangun kapasitas, konektivitas dan integrasi logistik maritim.
"Besar harapan kami Terminal Petikemas Kalibaru juga dapat memperkuat rantai logistik Indonesia dan dunia serta mampu mempekuat daya saing dan perdagangan Indonesia di kancah dunia," kata Elvyn. (Logistics/hd)

 
Menperin Targetkan Harga Gas Industri Bisa Berkisar US$6 per MMBTU
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menargetkan harga gas untuk industri bisa mencapai 6 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTU) agar dapat mendongkrak daya saing industri dalam negeri.
"Kami targetkan di bawah US$6," kata Airlangga saat sambutan pada Seminar Nasional bertajuk "Efek Berganda dari Penurunan Harga Gas Industri dan Dampaknya bagi Perekonomian Nasional" di Jakarta, Kamis.
Kemenperin mengklaimk sedang membuat skenario harga gas untuk industri yang mengkaji dampak penurunan harga terhadap perekonomian nasional dan akan diserahkan ke Kementerian ESDM.
"Kami buat banyak skenario. Semua dibuat dengan harga di bawah US$6," ungkap Airlangga.
Airlangga menambahkan, penurunan harga gas tidak akan mengurangi penerimaan negara, justru akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.
Menurut perhitungan LPEM UI, penurunan harga gas bumi menjadi 4 dolar AS per MMBTU akan menurunkan penerimaan negara sebesar Rp53,86 triliun, namun akan meningkatkan penerimaan berbagai pajak dari industri turunannya sebesar Rp85,84 triliun.
Sedangkan, pada sektor hulu dan hilir, apabila harga gas tidak diturunkan, negara hanya akan menerima Rp53,86 triliun, tetapi apabila diturunkan menjadi US$4 per MMBTU mendapatkan penerimaan dari multiplier effect sebesar Rp85.84 triliun sehingga ada surplus penerimaan Rp31,97 triliun.
Perhitungan ini didasarkan pada kondisi riil industri pada 2013 di mana rata-rata utilisasi industri mencapai kurang lebih 70%.
APPI minta harga gas industri berkisar US$2-4 per MMBTU
Disisi lain, Industri pupuk yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) meminta harga gas sebesar US$2-4 per MMBTU sesuai dengan mayoritas harga di dunia.
"Kami minta harga gas untuk industri pupuk disesuaikan dengan harga gas di dunia, karena harga US$2-4 itu sesuai dengan nilai keekonomian," kata Sekjen APPI Dadang Heru Kodri di Jakarta, Kamis (22/9/16)
Dadang memaparkan, harga gas untuk pupuk di Indonesia saat ini sebesar US$6,26 per MMBTU dinilai lebih mahal dari Malaysia yang harganya mencapai US$4 per MMBTU dan Timur Tengah yang harganya US$3 per MMBTU.
Menurut Dadang, dengan harga US$2-4 per MMBTU, maka subsidi pemerintah untuk pupuk diprediksi akan lebih optimal, mengingat porsi biaya gas sekitar 72% dari total biaya produksi pupuk.
Selain itu, Dadang juga meyakini, akan lebih banyak investasi baru yang masuk di bidang industri petrokimia dan ekspansi oleh pabrik pupuk.
"Otomatis itu banyak yang masuk. Misalnya di Bintuni saja, Ferrostaal Indonesia sampai sekarang belum masuk. Itu karena harga gas," ungkap Dadang. (Logistics/hd/ant)

 
Menhub dan Stakeholder Logistik Dukung Upaya Pemangkasan Dwelling Time Jadi 2,2-2,5 Hari
JAKARTA (LOGISTICS) : Sejumlah pihak yang terkait dengan sektor kelogistikan nasional melakukan pertemuan guna berkomitmen untuk mendukung target pemerintah yang diutarakan Presiden Joko Widodo terkait pemangkasan dwelling time menjadi berkisar 2,2-2,5 hari di semua pelabuhan di Indonesia
"Biaya dan waktu merupakan komponen utama yang menentukan baik tidaknya daya saing dalam pelayanan jasa Kepelabuhanan", tegas Menhub Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian Perhubungan, Rabu, 21 September 2016, seusai memimpin rapat koordinasi pengurangan dwell time.
Menhub Budi Karya menegaskan bahwa komponen efisiensi waktu pelayanan pelabuhan tidak saja direpresentasikan oleh lamanya satu peti kemas diproses dalam area bongkar muat di dermaga dan terminal pelabuhan (dwell time), tetapi juga diukur dari kelancaran pergerakan kapal barang dialur dan kolam pelabuhan. Di samping itu ditambahkan pula bahwa produktifitas para pekerja dan peralatan pelabuhan juga akan mempengaruhi kecepatan pelayanan dalam pelabuhan.
“Untuk itu komponen biaya, pilihan investasi dan tarif pelayanan, akan berpengaruh pada efesiensi waktu pelayanan kepelabuhanan dan hal ini akan menjadi penentu tingkat daya saing pelabuhan", tegas Menhub Budi Karya. Untuk itu, lanjut Budi Karya, Kementerian Perhubungan akan memberikan dukungan untuk upaya-upaya peningkatan daya saing pelabuhan Indonesia diantaranya melalui deregulasi peraturan dan ketentuan kegiatan kepelabuhanan di Indonesia.
"Saya telah instruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan kajian yang menyeluruh dan melakukan dialog dengan semua pemangku kepentingan terkait deregulasi mekanisme konsultasi tarif jasa kepelabuhanan", kata Menhub lebih lanjut.
Ditegaskan oleh Menhub Budi Karya bahwa kajian tentang ketentuan konsultasi tarif di pelabuhan ini juga dilakukan terkait dengan upaya meningkatkan pelayanan jasatransshipment di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
“Saya juga telah menginstruksikan sektor Perhubungan Laut agar melakukan deregulasi untuk mendukung penguatan pelayanan jasa pengerukan pada pelabuhan di Indonesia", imbuh Budi.
Menhub Budi Karya menegaskan bahwa Kementrian Perhubungan harus secepatnya mengadakan dialog dengan operator pelabuhan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan kaji ulang peraturan dan ketentuan tentang pengerukan alur dan kolam pelabuhan.
"Saya sudah mengidentifikasikan beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk mengatur kembali kegiatan pengerukan alur dan kolam pelabuhan guna mendukung kelancaran pergerakan kapal keluar dan masuk pelabuhan, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan kita", kata Menhub.
Sementara itu lebih jauh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder terkait upaya menurunkan waktu tunggu bongkar muat barang atau dwelling time di empat Pelabuhan utama di Indonesia, Rabu (21/9) di Kantor Kemenhub Jakarta. Usai pertemuan tersebut, Menhub mengatakan bahwa semua pihak telah sepakat dan berkomitmen untuk membuat dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi kurang dari 3 hari.
Beberapa pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu : Kementerian BUMN, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, TNI, POLRI, Pelindo I, II, III, dan IV.
“Dwelling time di Jakarta yang tadinya 3,5 hari, kita sudah tetapkan sekarang kurang dari 3 hari. Atau 2,5 hari paling tidak. Dengan komposisi, pre clearance 1 hari, clereance setengah hari, dan post clearance 1 hari.,” jelas Menhub Budi Karya saat jumpa pers usai pertemuan tersebut.
Menhub mengungkapkan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut karena stakeholder yang terlibat dalam kepelabuhanan jumlahnya cukup banyak. Salah satu hal yang diminta Menhub pada pertemuan tersebut adalah melakukan proses deregulasi masing-masing Kementerian dan Lembaga yang terlibat. Menhub meminta format yang tepat agar proses bongkar muat dapat berjalan lebih cepat.
“Kita bisa berikan simplifikasi bagi tenan atau importir yang punya itikad baik. Tidak perlu clearance berulang-ulang. Kecuali memang ada indikasi barang itu berbahaya atau ada barang-barang yang mengandung muatan berbahaya seperti bahan peledak dan dari TNI menyatakan tidak bisa dipersingkat. Itu kita kecualikan,” urainya.
Menhub mengatakan akan memantau proses pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan mulai dari pra clearance, clearance dan post clearance-nya, dan segera melakukan evaluasi dan pembenahan jika ada kendala di tiap-tiap proses tersebut.
“Misalnya di pre clearance, ada suatu barang yang belum disetujui oleh departemen tertentu. Apabila ada suatu kebernaran barang tertentu patut dikecualikan, kita toleransi. Tapi kalau ada faktor kesengajaan atau sistemnya (departemen) belum baik, kita akan evaluasi sistem yang diberlakukan disitu,” ungkapnya.
Kloning Sistem
Menhub mengatakan, penetapan target dwelling time 2,5 hari sementara hanya berlaku di Pelabuhan di Jakarta saja. Di pelabuhan utama lainnya di luar Jakarta seperti Surabaya, Medan dan Ujung Pandang, Menhub menetapkan target dwelling time 3,5 hari.
Untuk mempercepat target pelabuhan-pelabuhan di luar Jakarta agar menyamai target dwelling time di Jakarta, Menhub meminta agar dilakukan kloning sistem, yaitu menerapkan sistem yang sama diterapkan di pelabuhan Jakarta dengan tiga pelabuhan utama lainnya tersebut.
“Misalnya pada post clearance. Pelindo II relatif memiliki sistem yang lebih baik dari yang lain. Makannya dilakukan kloning sistem ke Pelindo I, 3 dan 4,” ujar Menhub.
Tidak hanya kloning sistem yang dilakukan, Menhub juga mengatakan ada dua hal penting lainnya yang harus diselesaikan dan dievaluasi yaitu, pertama masalah peralatan, dan kedua, yaitu masalah kesepakatan untuk membuka operasional 24 jam dan kualifikasi SDM nya.
“Intinya, spiritnya harus sama-sama yakin bisa dibawah 3 hari,” tutup Menhub Budi Karya. (Logistics/hd)

 
Pusat Logistik Berikat Pangkas Biaya Logistik Hingga 7%
BEKASI (LOGISTICS) : Pusat Logistik Berikat (PLB) dipandang mampu menghemat biaya logistik bagi industri sebesar 5-7%.
Keyakinan akan efektifitas PLB itu disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
"Cukup tinggi [penghematannya], tapi minimal 5-7%," kata Airlangga ditemui usai kunjungan ke Pusat Logistik Berikat khusus kapas di Cikarang Dry Port, Bekasi, akhir pekan lalu..
Lebih jauh Airlangga memaparkan, pembangunan PLB mampu menghemat modal kerja perusahaan, pendanaan yang mampu memotong siklus logistik bagi industri.
"Biasanya kalau kita impor barang itu butuh waktu satu sampai dua bulan untuk jalan. Dengan adanya PLB, ini bisa mengambil barang secara ritel. Jadi, bisa impor secara eceran," ujar Airlangga.
Diketahui, Singapura merupakan salah satu negara ASEAN yang sukses menerapkan PLB, sehingga memiliki daya saing industri yang kuat.
Adapun aturan soal PLB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2015 sebagai revisi PP 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat.
Berdasarkan peraturan tersebut, PLB akan mendapat insentif berupa bebas pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pembebasan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Selain itu juga pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN BM) untuk barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lain.
Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai mampu memperbaiki rantai pasok atau supply chain industri di dalam negeri, demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
“PLB ini tidak terbatas pada komiditi. Perusahaan bisa mengambil logistik secara real time, ini mampu memperbaiki supply chain dan masuk ke Industrie 4.0," ujar Airlangga di Cikarang, Bekasi, Jumat.
Airlangga menegaskan bahwa rantai nilai (value chain) industri tidak boleh ada gangguan, sehingga keberlangsungan industri dapat terus berjalan.
"Value chain industri itu tidak boleh ada gangguan, istilahnya, tidak boleh ada calo di tengah-tengah. Apalagi kita sudah masuk era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," ungkap Airlangga.
Airlangga menambahkan, pemerintah tengah berupaya menurunkan biaya infrastruktur dan biaya energi untuk mendongkrak daya saing industri di Indonesia.
PLB menjadi salah satu fasilitas yang mampu menurunkan biaya infrastruktur industri di dalam negeri dan perbaikan biaya energi diupayakan melalui penurunan harga gas untuk industri yang sedang dikaji.
"Jika keduanya sudah selesai, saya yakin industri akan bangkit kembali," pungkas Airlangga.
Presiden Berharap Logistik ASEAN Pindah ke Indonesia
Sebelumnya di bulan Maret 2016, Presiden Joko Widodo menargetkan pusat logistik ASEAN pindah ke Indonesia setelah peresmian Pusat Logistik Berikat di Tanah Air.
"Semua. Iya dong. Semua pindah ke sini karena konsumsi di sini, produksi di sini, 45% konsumsi di sini PDB ada di Indonesia," kata Presiden Jokowi setelah meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3/16).
Ia berharap logistik-logistik yang semula harus diambil di negara-negara lain atau negara tetangga ASEAN, berpindah ke Indonesia pasca--PLB diresmikan.
Menurut dia, fasilitas dan insentif yang disiapkan bagi PLB diupayakan sangat bagus dan menarik.
"Dulu ada gudang berikat (ibaratnya) dulu hanya warung sekarang berubah menjadi pusat logistik berikat, menjadi supermarket semuanya ada sehingga nantinya biaya logistik akan jatuh lebih murah," katanya.
Presiden menegaskan jika selama ini negara lain bisa memerankan fungsi pusat logistik maka Indonesia harus bisa.
"Saya sampaikan kalau negara lain bisa seperti itu kita juga harus bisa. Kita dalam persaingan, era kompetisi, kalau kita tidak murah ya kalah. Biaya logistik kita 24-27% masih tinggi sekali," katanya.
PLB merupakan gudang multifungsi yang atas pemasukan barang impor belum dipungut bea masuk dan pajak impor.
Selain itu atas pemasukan barang impor ke PLB juga belum diberlakukan ketentuan pembatasan impor dan semua kegiatan yang dapat dilakukan di gudang di luar negeri juga dapat dilakukan di PLB termasuk pemeriksaan surveyor.
Dengan adanya PLB diharapkan biaya logistik nasional akan turun, dwelling timedi pelabuhan semakin cepat serta dapat menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. (Logistics/hd/ant)

 
Menkeu : Pertumbuhan RI Sepanjang 2016 Bisa Capai 5,0%
JAKARTA (LOGISTIK) : Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2016 akan berada di level 5,0 persen, disebabkan oleh beberapa faktor termasuk pemangkasan anggaran yang dilakukan tengah tahun 2016, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.
"Salah satu faktor pemicunya adalah konsumsi pemerintah yang turun menjadi 3 persen setelah pemangkasan anggaran," kata Suahasil dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa.
Selain itu faktor lain yang mempengaruhi ialah investasi yang belum tumbuh dikarenakan lemahnya permintaan domestik. Suahasil juga menyebut sektor ekspor impor yang masih negatif, bahkan ekspor yang lebih negatif dari impor membuat neraca pembayaran Indonesia surplus.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen tersebut didapat dari komposisi pertumbuhan di semester I 2016 yang berada di 5,04 persen dan proyeksi Kementerian Keuangan terhadap pertumbuhan di semester II 2016 pada level 5,0-5,1 persen.
Namun, Suahasil memberi catatan pertumbuhan ekonomi 2016 diperkirakan masih bisa di atas 5,0 persen meski tidak akan mencapai 5,1 persen. "Bisa jadi 5,05; 5,06 (persen) sekitar angka-angka itu. Artinya kalau lebih dari 5,0 persen tidak akan lebih dari 5,1," ujar Suahasil.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 sebesar 5,0 persen tersebut berada di bawah target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2016 yakni 5,2 persen.
Sedangkan inflasi 2016 diperkirakan berada di 3,5 persen melihat pada inflasi Agustus (yoy) 2,79 persen. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada di level Rp13.300 melihat nilai tukar hingga Agustus mencapai Rp13.348.
Sedangkan suku bunga SPN tiga bulan diperkirakan 5,4 persen pada akhir tahun, harga minyak rata-rata 40 dolar AS per barel, dan migas yang siap dijual 1,15 juta barel setara minyak per hari. (Logistik/hd/ant)

 
Pemerintah Apresiasi Ekspor Rangkaian KA Ke Luar Negeri Produk PT INKA
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perindustrian mengapresiasi ekspor kereta PT Industri Kereta Api (Persero) ke Sri Lanka, yang dibuat dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 45 persen.
"TKDN 45 persen itu besar sekali untuk memproduksi kereta api. Tadi pak Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bilang kita dukung," kata Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika I Gusti Putu Suryawirawan di Jakarta, Selasa.
Putu menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Menperin menerima direksi INKA di Gedung Kemenperin, Jakarta.
Menurut Putu, Kemenperin selalu mendorong Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong geliat industri nasional.
Terkait rencana ekspor kereta ke Sri Lanka, Putu menyampaikan Kemenperin siap memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk memperoleh persetujuan prinsip pembiayaan sesuai program National Interest Account (NIA).
"Kami akan memberikan rekomendasi kepada Kemenkeu jika diperlukan, untuk buyers credit yang sesuai NIA tadi." ujar Putu.
Diketahui, INKA tengah mempersiapkan diri untuk mengekspor Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) senilai 70 juta dollar AS ke Sri Lanka.
"Kita sudah tinggal memasukan penawaran. semua persyaratan sudah terpenuhi, tinggal minta dukungan untuk buyers credit dari program National Interest Account (NIA)," kata Mohamad Nur Sodiq, Finance & HRM Director INKA.
Sodiq menambahkan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kereta yang akan diekspor ke Sri Lanka tersebut mencapai 45 persen, sehingga produknya benar-benar dapat merepresentasikan karya anak bangsa.
"Kami siap membawa terbang Indonesia ke mancanegara," pungkasnya. (Logistics/hd)

 
Produk Mebel Dari Akar Pohon RI Diminati Pasar Inggris
LONDON (LOGISTICS) : Produk kursi dan meja yang dibuat dari dahan dan akar pohon yang diproduksi perusahaan mebel dari Solo Aninda Furniture serta produksi lampu taman dari batu alam dari Yuka Stone Art Yogyakarta diminati di Inggris.
Konsumen Inggris umumnya menyukai produk natural seperti kursi dari dahan atau akar pohon atau juga sapu lidi serta produk lampu taman dari batu alam, demikian Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI London, Hastin Dumadi, kepada Antara, Selasa (20/9/16).
Dikatakannya KBRI London dan Kementerian Perdagangan RI memfasilitasi tiga pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) dari Indonesia untuk mengikuti pameran Garden and Leisure Exhibition (GLEE) yang berlangsung di Birmingham dari tanggal 12 hingga 14 September mendatang .
GLEE merupakan ajang pameran tahunan yang menampilkan produk-produk terkait pertamanan dan mebel.
Tiga UKM dari Indonesia mengisi Paviliun Indonesia yaitu Indomop dari Tangerang Selatan yang memproduksi alat-alat kebersihan, Aninda Furniture dari Solo memproduksi mebel dan patung dari kayu, Yuka Stone Art dari Yogyakarta memproduksi lampu taman dari batu alam.
Agus Sidjoatmojo dari Indomop mengatakan keikutserataan perusahannya dalam ajang pameran di Inggris yang pertama kalinya.
"Saya berharap melalui partisipasi ini kami dapat memperluas pasar ekspor produk alat kebersihan seperti sapu lantai, sapu halaman, sikat, penyapu air, ke pasar Eropa," ujarnya.
Diakui bahwa ia tidak menyangka respon yang cukup positif, tidak saja perusahaan dari Inggris tetapi juga negara lain yang hadir dalam pameran, ujar Agus Sidjoatmojo.
Respon positif terhadap produk Indonesia yang ditampilkan juga datang dari peserta pameran lainnya. Bahkan ketika Paviliun Indonesia baru selesai ditata, beberapa peserta pameran datang ke Paviliun Indonesia dan berkeinginan membeli produk yang ditampilkan.
James Carter dari perusahaan Pines and Needles yang menjual produk tanaman langsung tertarik membeli produk kursi dan meja dari perusahaan Aninda Furniture karena desain mebel dari perusahaan mebel dari Solo yang dibuat dari dahan dan akar pohon.
Biyp Mokhsen dari Aninda Furniture mengakui perusahaannya memanfaatkan limbah kayu sehingga dahan dan akar kayu dibuat menjadi kursi dan meja yang unik.
Seperti pelanggannya yang datang dari Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab, yang merespon begitupun peserta dan pengunjung di GLEE juga bagus sekali, ujarnya.
Diakuinya desain produk yang memanfaatkan bagian kayu yang selama ini tidak terpakai dinilai cukup unik.
"Usaha kami berorientasi ekspor, dan ingin melihat dan mendengar langsung selera dan spesifikasi yang diinginkan konsumen sehingga tidak segan-segan untuk bisa berpartisipasi di pameran dagang di luar negeri," katanya.
Nurihidayati juga dari Aninda Furniture mengakui komentar dan masukan dari konsumen selalu menjadi masukan berguna untuk peningkatan kualitas produk yang mereka produksi.
Melalui ajang pameran KBRI London berupaya menarik buyers untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia yang akan diselenggarakan di Jakarta Oktober mendatang.
Stewart Gordon dari perusahaan Yuka Stone Art menyambut positif inisiatif KBRI London dan Kementerian Perdagangan untuk berpartisipasi dalam pameran ini karena dari hari pertama partisipasi Yuka Stone Art di Paviliun Indonesia sudah ada tiga perusahaan Inggris yang ingin memesan produk Yuka dalam jumlah besar.
Melalui partisipasi Indonesia dalam ajang pameran ini, KBRI London dapat terus mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor Indonesia dengan berbagai variasi produk.
Perusahaan Indonesia yang ingin berpartisipasi di pameran dagang di luar negeri dapat melihat daftar kegiatan pameran yang dilaksanakan Perwakilan RI di luar negeri diantaranya di website Kementerian Perdagangan yang menghimpun informasi kegiatan pameran dagang dari Perwakilan RI di luar negeri. (Logistics/hd/ant)

 
Menhub : Tol Udara Bisa Tekan Biaya Logistik di Papu
TIMIKA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan rangkaian kunjungan ke Papua Kamis (22/9/16). Dalam kunjungan tersebut Menhub menyatakan bahwa kebijakan tol udara akan sangat efektif dan efisien dalam memangkas biaya logistik di wilayah Papua.
Menhub tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika dan sempat melakukan peninjauan di bandara kemudian bertolak menuju Ilaga di Kabupaten Puncak.
Di Ilaga Menhub disambut dengan tarian dan prosesi adat yang dipimpin Bupati Puncak, Willem Wandik. Warga puncak tampak antusias menyampaikan berbagai usulan dan aspirasi mereka.
Dalam sambutannya, Menhub menyampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan izin untuk pengoperasian pesawat yang dibeli oleh Pemkab Puncak, dengan catatan harus dilakukan pengecekan berkala. Sedangkan untuk menunjang infrastruktur, Kemenhub akan menambah panjang runway. "Kita harapkan di tahun 2016 sudah mulai bekerja. Kemenhub akan dukung dan dikawal oleh Dirjen Perhubungan Udara," kata Menhub.
Hal tersebut lanjut Menhub, yang akan diberikan Pemerintah melalui Kemenhub untuk mendorong kemajuan pariwisata di Kabupaten Puncak, Ilaga dan Papua pada umumnya. Serta dapat mensejahterakan masyarakat pegunungan di Kabupaten Puncak.
Menhub juga menyampaikan tahun ini Kemenhub sudah mencanangkan tol udara. Untuk itu akan dikaji subsidi untuk wilayah Papua, dimana dimungkinkan adanya tambahan pesawat terbang ke Ilaga dan daerah-daerah terpencil lainnya."Prinsipnya Pemerintah akan men-support konektivitas dan menekan mahalnya biaya logistik di Papua," kata Menhub yang turut didampingi Dirjen Perhubungan Udara, Suprasetyo
Usai meninjau bandara Ilaga di Kabupaten Puncak, Kamis (22/9) siang Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melanjutkan rangkaian kunjungan ke Kabupaten Yahukimo. Menteri Perhubungan langsung meninjau Bandar Udara Nop Goliat Dekai yang baru selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Bupati Yahukimo saat menyambut Menhub, mengaku daerahnya masih membutuhkan anggaran untuk menambah fasilitas dan infrastruktur perhubungan. "Kami masih kesulitan dalam anggaran sehingga tidak dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Mohon bantuan kemenhub untuk membantu mensubsidi agar lapangan terbang perintis bisa tetap eksis," ujar Bupati Yahukimo, Abock Busup.
Merespon permintaan Bupati, Menhub menyampaikan bahwa Yahukimo, merupakan daerah yang potensial. Pemerintah akan mendorong solusi angkutan kebutuhan logistik melalui kargo udara dan laut. "Dengan adanya kargo udara dan kargo laut akan membuat Yahukimo menjadi daerah strategis, sehingga ekonomi akan meningkat serta lapangan pekerjaan akan semakin terbuka," ujar Menhub.
Untuk itu lanjutnya, pemerintah masih akan terus mendukung penerbangan perintis. "Untuk penerbangan juga akan dibagi dari Wamena dan Timika, sehingga frekuensi penerbangan di Bandara Dekai akan meningkat sehingga dapat memacu perekonomian di Yahukimo," tambah Menhub.
Untuk pelabuhan, Kemenhub juga akan akan mengembangkan Pelabuhan Agats pada 2018 untuk menjadi solusi pelayanan logistik melalui kargo laut. Pelabuhan akan menopang jalur logistik selain udara.
Menhub menyatakan masih akan mendukung pembangunan insfrastruktur bandara Dekai."Runway sekarang 1950 m, ke depan akan kita tambah menjadi 2500 m agar pesawat boeing bisa mendarat disini. Sehingga solusi untuk membantu pelayanan logistik melalui kargo udara," ujarnya.
Bandara ini akan diusulkan untuk diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Oktober 2016. Bandara ini satu dari 7 bandara perintis yang menghubungkan 517 desa di Kabupaten Yahukimo. "Kami usulkan kepada Presiden Jokowi untuk meresmikan bandara ini sebagai wujud komitmen pemerintah membangun konekvitas di Papua," pungkas Menhub. (Logistics/hd)