Logistics Journal No. 175 / Agustus 2016

 

cover Logistics Agustus-2016

 

Editorial - MERDEKA 71 TAHUN
Menikmati 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus tahun 2016 ini benar-benar berbeda jika dibanding tahun 2015 atau 2014. Di tahun 2014 bergelombang harapan akan melambungnya dinamika perekonomian setelah terpilihnya Presiden secara demokratis saat menjelang semester II 2014. Memasuki semester I 2015 berharap lagi akan membaiknya perekonomian yang masih stagnan, 2015 di enam bulan ke dua mulai digelontorkan paket-paket kebijakan ekonomi oleh Presiden dengan harapan mampu menggerakkan roda perekonomian semakin laju. Ternyata mesin perekonomian nasional ibarat mobil mesinnya tetap 'mbrebet' tidak bisa dipacu dengan cepat. Penerimaan negara defisit terhadap belanja yang harus dikeluarkan oleh negara.
Tahun 2016 di semester I harapannya akan ada perubahan signifikan setelah diterbitkan rangkaian paket kebijakan ekonomi sekaligus disahkannya UU Tax Amnesty. Belanja negara akan dapat ditutupi kekurangannya dengan pendapatan dari tax amnesty. Sampai berakhir semester I ekonomi masih mendung lesu, bahkan sampai sebulan pelaksanaan tax amnesty pendapatan negara tidak bisa menutupi defisit anggaran berjalan. Sampai-sampai di viral media sosial ada joke “satu bulan berlakunya tax amnesty pendapatannya kalah dengan launching Samsung note 7 yang tembus 2 T” Malah ditengah lesunya aktivitas usaha saat ini, kita pelaku usaha sepertinya diteror dengan hadirnya aturan tax amnesty yang membuat pelaku usaha harus merogoh koceknya lebih dalam namun tidak diimbangi pemasukan hasil usahanya.
Lesunya ekonomi ini dapat juga dilihat dari volume bongkar muat di dermaga-dermaga di beberapa terminal operator yang di pelabuhan Tg. Perak. Lambatnya pergerakan ekonomi ini menimbulkan kegelisahan dan keresahan bagi para pelaku usaha di semua bidang usaha. Kegelisahan ini semakin diperparah dengan banyaknya berita yang memberikan gambaran perekonomian nasional yang secara makro akan terjerembab dalam hutang yang tak berujung karena salah kelola dan gegabah dalam ambil keputusan. Saat yang berutang adalah pemerintah untuk belanja negaranya, pihak swasta ikut terseret karena kebijakan tersebut. Karena performance pemerintah dalam mengambil kebijakan akan berpengaruh secara langsung ketertarikan pemilik modal untuk menempatkan modalnya guna melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.
Baik pemodal luar negeri maupun dalam negeri, jika mengalami krisis kepercayaan terhadap apapun yang dilakukan pemerintah, maka akan berpengaruh pada bisnis logistik secara langsung. Karena bila tidak ada peningkatan yang bisa diharapkan di hulu, yaitu kegiatan para pabrikan untuk memproduksi barang, maka tidak ada barang yang akan distribusikan dalam mata rantai logistik. Menurunnya distribusi barang ini memang dipicu oleh menurunnya daya beli masyarakat karena tak terjaganya harga-harga komiditas primer dalam harga yang terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.
Harapan tak akan pernah pupus dari benak dan karsa pelaku usaha, karena itu adalah dogma pokok bagi pelaku usaha. Bahkan seorang pelaku usaha boleh mati tapi harapannya tak akan pernah mati karena akan terus dihidup-hidupkan oleh penerusnya. Demikian pula substansi kemerdekaan senantiasa terbenam dalam benak dan perilaku pelaku usaha. Tanpa ada kebebasan dan kemerdekaan untuk berkehendak atau berkreasi dalam melakukan aktivitas usahanya sama saja memasung pelaku usaha. Boleh secara politik, ekonomi dan hukum kita belum merdeka dalam arti sesungguhnya tapi janganlah memasung kegiatan pelaku usaha. Karena pelaku usaha itulah yang akan memberikan nutrisi sekaligus menjadi darah terhadap keberlangsungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. (guslim-agustus'16)

 


 

 

Arus Kunjungan Kapal di Tg Perak Capai 7.261 unit Pada Semester I/2016
URABAYA (LOGISTICS) : Arus kunjungan kapal domestik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (milik Pelindo III) mencapai 7.261 unit atau tumbuh 1,13% (y-o-y) pada semester pertama 2016. Kapal pengangkut peti kemas paling banyak datang yakni 2.875 kunjungan.
Kapal pengangkut general cargo terbanyak kedua yakni 1.074 kunjungan, disusul kapal penumpang sebanyak 723 kunjungan. Capaian kedatangan kapal pada Juni 2016 telah melampaui target yang ditetapkan yakni 7.179 kunjungan.
“Pencapaian target kunjungan kapal menjadi impresi yang positif terhadap kinerja pelabuhan dalam menangani segala jenis komoditas yang diangkut oleh kapal-kapal tersebut, terutama bagi pelayaran dalam negeri,” ungkap GM Pelindo III Tanjung Perak, Joko Noerhudha seperti disiarkan laman web BUMN tersebut.
Peningkatan arus kapal secara signifikan terjadi pada bulan Juni, yakni sebesar 41 persen setelah di bulan sebelumnya hanya mencatat 824 kunjungan. Sementara untuk arus kapal pelayaran luar negeri, jumlah kunjungannya relatif stabil dengan rata-rata 179 kedatangan setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Juni.
“Rasio perbandingan pelayaran asing dan domestik adalah 1 banding 6, dengan rincian 1.034 kunjungan kapal asing dan 6.227 kunjungan kapal domestik,” kata Joko Noerhudha lagi. Meski demikian, rasio secara tonase berbanding tipis yaitu 1 banding 1,2 dengan rincian tonase kapal asing 21 juta ton dan kapal domestik 25 juta ton.
Mengenai arus barang, Pelabuhan Tanjung Perak mampu melampaui target, yaitu di atas 8 persen, untuk penanganan komoditas general cargo, curah kering, dan curah cair (baik BBM maupun non BBM). Secara rinci, arus barang untuk komoditas general cargo adalah 3,2 juta ton per meter kubik; curah kering sebanyak 3,6 juta ton, dan curah cair sebanyak 2,9 juta ton per liter.
Sementara itu, komoditas peti kemas mampu ditangani sebanyak 296.137 TEUs atau masih tercapai 46 persen dari target yang ditetapkan dalam satu tahun, yakni 650.766 TEUs. Nilai tersebut belum termasuk jumlah yang didapat dari terminal yang dikelola anak perusahaan Pelindo III, seperti Terminal Petikemas Surabaya dan BJTI Port.Sementara itu, arus penumpang kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak tercatat sebanyak 206.248 orang dengan komposisi, 56 persen penumpang debarkasi dan 44 persen penumpang embarkasi.
Kemudian, arus hewan melalui Pelabuhan Tanjung Perak sepanjang semester pertama tahun 2016 mencapai 13.911 ekor. Jumlah ini melampaui target arus hewan pada semester pertama, yakni sebesar 38 persen. Di antara jumlah tersebut, 1.912 ekor di antaranya merupakan sapi impor asal Australia yang diangkut menggunakan kapal pengangkut ternak, MV Ocean Dover, pada bulan April 2016.
”Jumlah arus hewan ini meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Jawa Timur pada umumnya dan Surabaya pada khususnya, serta memenuhi kebutuhan daging pada saat hari raya Idul Fitri,” katanya.


 

 

Arus Kunjungan Kapal di Tanjung Intan Semester I/2016 Lampaui Target
Arus kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap pada semester I tahun 2016 berhasil melampaui target sebesar 131,62%. Prestasi itu diklaim sebagai konsekwensi dari peningkatan pelayanan bongkar muat barang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Hal tersebut dapat tercapai karena peningkatan pelayanan bongkar muat barang,” ujar GM Pelindo III Tanjung Intan Fariz Hariyoso, sebagaimana disiarkan laman web BUMN tersebut.
Fariz Hariyoso menjelaskan, pelampauan target yang ditetapkan sebelumnya dapat dilihat dari jumlah kapal yang datang dan juga dari satuan bobot kapal dalam gross tonnage (GT). Arus kunjungan kapal periode Januari sampai dengan Juni 2016 melampaui target sebesar 102,7 persen, dengan realisasi jumlah kunjungan kapal sebanyak 800 unit atau setara dalam satuan gross tonnage tercapai sebesar 131,62 persen dengan jumlah 10.664.102 GT.
“Hal ini karena meningkatnya arus kunjungan kapal yang bermuatan komoditi bag cargo, curah kering seperti biji gandum, klinker, raw sugar, dan batu bara,” paparnya.
Fariz juga menjelaskan pencapaian target pada semester I tahun 2016 juga terlihat pada kinerja pelayanan barang baik luar negeri maupun dalam negeri yang menunjukkan hasil memuaskan, baik dalam satuan T/G/H (Ton/Gross/Hour) maupun T/S/D (Ton/Ship/Day).
Realisasi kinerja pelayanan barang luar negeri semester I tahun 2016 sebesar 118,33 T/G/H melampaui target yang sebesar 100 T/G/H atau tercapai 118,33%. Sedangkan dalam satuan T/S/D yang sebesar 5.422,47 T/S/D melampaui anggaran sebesar 4.500 T/S/D atau tercapai 120,50%.
Hal ini disebabkan kegiatan bongkar muat barang impor biji gandum dan ekspor klinker yang didukung oleh crane kapal dan ketersediaan angkutan yang memadai. Realisasi kinerja pelayanan barang dalam negeri semester I tahun 2016 sebesar 157,56 T/G/H melampaui target yang sebesar 100 T/G/H atau tercapai 157,56%. Sedangkan dalam satuan T/S/D yang sebesar 4.174,95 T/S/D melamapaui target 4.000 T/S/D atau tercapai sebesar 104,37%.
“Kontribusi peningkatan tersebut didapat dari bongkar muat batu bara milik PT S2P dan PT Holcim di dermaga umum yang dikerjakan langsung oleh Pelindo III dengan peralatan bongkar muat yang memadai sehingga sangat efisien,” jelas Fariz Hariyoso.
Berdasarkan data Pelindo III, pelayanan jasa bongkar muat barang (stevedoring) di Pelabuhan Tanjung Intan pada semester I tahun 2016 juga menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Realisasi pelayanan jasa bongkar muat barang pada periode tersebut tercatat sebesar 1.670.872 ton atau meningkat sebesar 62,87% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1.025.887 ton. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kegiatan batubara via tongkang,” pungkasnya. (Logistics/hd)


 

 

Pertumbuhan Ekonomi Jatim Triwulan II/2016 Capai 5,62%
SURABAYA (LOGISTICS) : Kinerja ekonomi Jawa Timur mulai terlihat menggeliat. Walaupun masih belum maksimal, ekonomi Jatim di triwulan II/2016 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,62%. Capaian ini lebih besar dibanding tahun lalu pada periode yang sama yang hanya mampu tumbuh sebesar 5,23%.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Teguh Pramono mengatakan bahwa hampir seluruh sektor ekonomi Jatim telah bergeliat dan mengalami pertumbuhan, kecuali pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi sebesar 0,29%. Sementara sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11%, disusul sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 9,67%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan serta jaminan sosial wajib tumbuh 9,24%.
"Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, struktur ekonomi Jatim menurut lapangan usaha masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 28,84%, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda sebesar 17,91% dan sektor pertanian, kehutanan serta perikanan menyumbang sebesar 14,43%," kata Teguh Pramono di Surabaya, Selasa (9/8/16).
Jika diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku, ekonomi Jatim pada Triwulan II/2016 mencapai Rp 460,28 triliun. Pencapaian itu masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan sumbangannya yang mencapai lebih dari separuh PDRB Jatim, yaitu sebesar 59,88% atau sebesar Rp 275,611 triliun. Selanjutnya pembentukan modal tetap bruto menyumbang 27,61% atau sekitar Rp 127,067 triliun dan ekspor luar negeri berkontribusi sebesar 16,51% atau sekitar Rp 75,998 triliun.
Sedangkan pengeluaran pemerintah menyumbang 6,08% atau Rp 27,969 triliun dan net ekspor antar daerah sebesar 5,44% atau Rp 25,029 triliun.
"Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jatim di triwulan II/2016, komponen ekspor luar negeri mempunyai sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,55%, diikuti komponen pengeluaran RT 2,51% dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 1,73%," terangnya.
Besarnya pertumbuhan ekspor luar negeri ini menurut Teguh salah satunya disebabkan banyaknya kemudahan dan fasilitasi perdagangan antar negara menyusul berlakunya perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Sementara pertumbuhan ekonomi Jatim selama semester I/2016 tercatat mencapai 5,55%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri yang mencapai 19,44% dan penjadi penyumbang pertumbuhan terbesar, yaitu sekitar 2,96%. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya adalah pembentukan modal tetap bruto naik 7,17% dan penyumbang pertumbuhan sebesar 1,93%.
Inflasi Jatim pada Juli 0,76% akibat momen Lebaran
Selama kurun waktu bukan Juli 2016, inflasi di Jawa Timur berada pada angka 0,76%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 0,60%. Persiapan masyarakat menjelang Lebaran menyebabkan kenaikan harga pada sejumlah komoditas.
Pada Bulan Juli 2016, penyebab terjadinya inflasi adalah naiknya indeks harga konsumen pada semua kelompok pengeluaran. ”Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok bahan makanan sebesar 1,48% diikuti kelompok makanan jadi. Minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,89% serta kelompok sandang dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan masing-masing sebesar 0,80%,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Teguh Pramono di Kantor BPS Jatim, Selasa (2/8/16).
Teguh menjelaskan beberapa komoditi yang memicu terjadinya inflasi antara lain daging ayam ras, bawang merah, angkutan antar kota, angkutan udara, teh manis, emas perhiasan, apel, kentang, cabai rawit dan tariff listrik.
Dikatakan Teguh, komoditi daging ayam ras, apel dan kentang mengalami kenaikan harga seiring dengan meningkatnya permintaan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan kenaikan harga komoditi bawang merah dan cabai rawit akibat curah hujan yang masih tinggi sehingga memengaruhi hasil panen komoditi tersebut.
Adanya tradisi mudik saat Lebaran juga menjadi pendorong naiknya tarif angkutan, baik angkutan darat antar kota maupun angkutan udara. Angkutan antar kota yang mengalami kenaikan harga adalah untuk kelas non ekonomi, sedangkan untuk angkutan kelas ekonomi maupun AC tarif biasa memberlakukan tarif batas atas.
Penyesuaian tarif yang dilakukan PLN yaitu dengan menaikkan tarif listrik pada Bulan Juli 2016 juga berdampak pada inflasi Bulan Juli. Kenaikan tarif listrik pada Bulan Juli 2016 merupakan kenaikan tarif ketiga selama tahun 2016, setelah kenaikan tarif listrik pada Mei dan Juni 2016.
Sementara itu, pada Bulan Juli, komoditi yang harganya terkendali dan mampu menghambat terjadinya inflasi adalah telur ayam ras, besi beton, nangka muda, telepon seluler, semen, tomat sayur, jagung manis, sawi hijau, minyak goreng dan melon. ”Stok yang mencukupi dan tidak terjadinya kenaikan permintaan yang signifikan terhadap komoditi tersebut merupakan faktor yang mampu mengendalikan harga komoditi tersebut," pungkas Teguh. (Logistics/hd)


 

 

MENKEU : Kebijakan Perpajakan 2017 Untuk Jaga Daya Beli dan Dorong Investasi
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan perpajakan pada 2017 akan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta mendorong iklim investasi.
"Pajak ini kombinasi dari dua fungsi yang sebenarnya sulit dilakukan yaitu penerimaan negara yang diperkuat, tapi juga mendorong iklim investasi agar kompetitif. Kami cari titik tengah dari sisi pendapatan," kata Sri dalam jumpa pers mengenai nota keuangan dan RUU APBN 2017 di Jakarta, Selasa.
Sri mengatakan fokus penerimaan perpajakan yang pada RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.495,9 triliun akan diarahkan pada pendapatan dari sektor nonmigas terutama dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp751,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp493,9 triliun.
Ia menjelaskan untuk mencapai target tersebut pemerintah akan melakukan berbagai langkah kebijakan seperti peningkatan tax base dan kepatuhan wajib pajak yang meliputi penerapan pengampunan pajak serta upaya ekstensifikasi melalui penguatan basis data perpajakan.
“Optimalisasi penerimaan perpajakan ini termasuk melanjutkan kebijakan tax amnesty sampai Maret 2017," jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, pemerintah juga mendorong upaya intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi serta menjalankan implementasi atas konfirmasi status wajib pajak bagi pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri, memperbaiki regulasi perpajakan dan mengenakan cukai atau pajak lainnya untuk pengendalian konsumsi barang tertentu.
"Pemerintah juga akan mengarahkan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, peningkatan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri," kata Sri.
Sri memastikan target penerimaan perpajakan pada 2017 lebih realistis karena pemerintah telah melakukan penyesuaian yang rasional terhadap proyeksi penerimaan perpajakan pada 2016, meskipun ternyata ada potensi kekurangan pendapatan sebesar Rp219 triliun.
"Dari outlook penerimaan perpajakan tahun 2016 yang lebih realistis, penerimaan perpajakan tahun 2017 tumbuh sekitar 13-15 persen," katanya.
Secara keseluruhan, selain dari penerimaan perpajakan, target pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp1.737,6 triliun juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak Rp240,4 triliun dan penerimaan hibah Rp1,4 triliun.

 

Pemerintah Siapkan RUU Pajak Baru Tentang PPH dan PPN
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan yang terkait tentang pengaturan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Jokowi yang memberi paparan tentang sosialisasi amnesti pajak di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa petang, mengatakan, dengan undang-undang itu diharapkan Indonesia memiliki daya saing ekonomi lebih baik dibanding negara-negara lain di ASEAN.
"Ya PPN, semuanya, sudah dikalkulasi semua. Kalau negara lain bisa, kita juga bisa," kata dia.
Menurut Jokowi, melalui undang-undang itu, Indonesia dapat memberikan insentif kepada investor dan menarik dana masuk ke Tanah Air untuk mendongkrak perekonomian.
Dia berharap pembahasan RUU PPN, PPH dan KUP serta lain-lain terkait pajak dapat selesai pada 2017.
Jokowi juga mengatakan saat ini DPR juga telah mendukung langkah pemerintah mendapatkan pemasukan dari pajak seperti mulusnya pengesahan UU Pengampunan Pajak.
Pemerintah tengah gencar mensosialisasikan program pengampunan pajak alias amnesti pajak kepada para pengusaha di seluruh Indonesia.
Sejak awal Juli 2016 hingga saat ini, Jokowi bersama menteri terkait sudah mem promosikannya di lima kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang.
Dalam pertemuannya dengan pengusaha di Semarang, sekitar 2.500 pengusaha menjadi peserta dalam sosialisasi amnesti pajak yang dilaksanakan di Hotel Patra Jasa tersebut.
Presiden mengatakan pelaksanaan pengampunan pajak bagi wajib pajak dapat melalui beberapa hal yaitu repatriasi dana dari luar negeri, atau mengungkapkan aset-aset yang dimiliki wajib pajak.
Menurut Jokowi, hingga pada Selasa, jumlah peserta pengampunan pajak terhitung sebanyak 1.810 orang dengan jumlah uang masuk sekitar Rp11,8 triliun. (Logistics/hd)


 

 

MENDAG : Garam Impor Yang Masuk Via Cirebon Untuk Industri
CIREBON (LOGISTICS) : Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita di Cirebon, Jawa Barat, mengatakan untuk garam impor yang masuk di Pelabuhan Cirebon merupakan garam kebutuhan industri dan tidak ada keterkaitan dengan garam rakyat yang tidak terserap.
"Garam ini memang harus ada dan itu merupakan garam industri yang spesifik harus masuk, tidak ada terkaitan dengan garam rakyat," kata Enggar kepada wartawan, Kamis (11/8/16).
Menurutnya, garam yang didatangkan melalui Pelabuhan Cirebon itu sudah sesuai prosedur untuk industri dan ia meyakinkan bahwa itu tidak berkaitan dengan garam lokal.
Enggar melanjutkan ijin garam impor itu sudah ada sejak lama dan sebelum ia menjabat juga sudah ada mengenai izin garam impor yang masuk di Pelabuhan Cirebon.
"Izin sudah sesuai semua pada menteri yang sebelum saya dan intinya impor ini tidak mematikan garam lokal," tuturnya.
Saat ini garam lokal Cirebon masih menumpuk dipinggir jalan pantura dan sampai sekarang harga garam lokal terus anjlok bahkan beberapa bulan lalu mencapi Rp100 per kilogramnya.
Sementara itu pada kesempatan lain saat anggota DPR RI Komisi V melakukan peninjauan di Pelabuhan Cirebon mendapatkan ada kapal tongkang yang membawa garam impor.
Dan itu membuat miris beberapa anggota DPR RI yang meninjaunya dan bahkan menyayangkan adanya garam impor masuk Pelabuhan Cirebon.
"Mestinya pemerintah cukup bijak, jangan binasakan petani garam di Cirebon dengan mendatangkan garam impor melalui Pelabuhan," kata Anggota Komisi V DPR RI Miryam S Haryani.

 

HMPG Harapkan Industri Serap Garam Petani
Sementara itu sebelumnya, ditengah kehawatiran menghadai anomali cuaca yang bisa berdampak pada gagalnya produksi garam di tahun ini, petani garam Jawa Timur juga dipusingkan dengan adanya keputusan masuknya garam impor ke Jatim pada bulan Juli hingga Agustus 2016. Padahal stok garam yang ada di Jatim masih dikisaran 400.000 ton.
"Harusnya semua pihak ikut membantu petani garam yang saat ini sedang sakit dengan menyerap garam mereka dengan harga yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Petani garam itu sekarang ibaratnya sedang sakit dan orang sakit itu bisa jadi gila. Kalau misalnya industri yang berkewajiban menyerap garam rakyat tidak mau menyerap dan lebih memilih impor, bisa saja petani akan menyegel pabrik dan gudang mereka," kata Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Jawa Timur, M. Hasan, Selasa (26/7/16).
Hasan menjelaskan saat ini stok garam rakyat yang ada petani Jatim mencapai 255 ribu ton. Sementara stok yang dimiliki PT Garam mencapai 150 ribu ton. Artinya, masih ada sekitar 400 ribu ton garam yang ada di 11 kota kabupaten di seluruh Jatim yang bisa didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan garam Jatim yang mencapai 120 ribu per bulan.
"Kami sangat kecewa dengan adanya keputusan masuknya garam impor ini disaat stok masih ada. Memang kita tidak bisa menolak impor karena anomali cuaca yang mengakibatkan produksi garam terganggu. Harusnya impor dilakukan setelah stok garam dalam negeri habis. Jangan sampai kondisi anomali cuaca yang berdampak pada belum berporduksinya garam rakyat hingga saat ini dijadikan alasan untuk memuluskan impor," jelasnya.
Untuk itu, HMPG Jatim berharap industri yang memiliki kewajiban untuk menyerap garam rakyat tersebut mengikuti jejak PT Garam yang minggu depan akan menyerap garam rakyat dengan harga yang layak. Menurut penuturannya, selain PT Garam, ada empat perusahaan yang memiliki kewajiban tersebut, yaitu PT Unichem, PT Susanti Megah, PT Budiono Bangun dan PT Garindo. "PT Garam sudah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi minggu depan langsung ke petani untuk melakukan penyerapan dengan harga yang disesuaikan dengan kondisi sekarang, karena hukum pasar yang berlaku adalah disaat barang langkah maka harga akan naik,"tegasnya.
Ia berharap, harga yang akan terbangun cukup bagus, untuk garam kualitas nomor tiga (K3) misalnya, bisa mencapai Rp 500 per kilogram dari saat ini yang asih dikisaran Rp 430 hingga Rp 450 per kg. Untuk garam K2 bisa mencapai Rp 600 hingga Rp 650 per kg dari saat ini yang asih di level Rp 500 per kg dan garam K1 bisa mencapai Rp 750 hingga Rp 800 per kg dari saat ini yang dikisaran Rp 650 hingga Rp 675 per kg.
Terkait produksi garam tahun ini, Hasan mengaku tidak bisa berharap banyak. Karena sampai saat ini hujan masih saja turun dengan deras. Dan menurut prakiraan BMKG, hujan akan terus berlangsung hinggga bulan September yang disebabkan karena La Nina.
"Harapan kami kemarau ini datang mundur. Tetapi jika ternyata kemarau lebih pendek, maka besar kemungkinan produksi akan anjlok, hanya tinggal 30% saja. Atau jika sampai musim kemarau basah ini bersambung dengan musim penghujan, praktis produksi akan nol, akan terjadi gagal panen karena sampai sekarang kami masih belum bisa berproduksi,” akunya.
Untuk itu, HMPG menggandeng pemerintah provinsi untuk melakukan sosialisasi kepada petani tentang dampak La Nina terhadap produksi garam agar petani lebih waspada dan berfikir kreatif melakukan intensifikasi usaha, seperti dengan beternak atau memelihara ikan. Hal ini penting dilakukan agar kerugian mereka bisa diminimalisir dan mereka tetap bisa hidup dengan makmur.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur Fatkhur Rozaq menyatakan ikut prihatin dengan kondisi tersebut. Ia juga mengimbau kepada industri yang memiliki kewajiban untuk menyerap garam rakyat agar melaksanakan tanggungjawab mereka.
"Biasanya awal Juli sudah berproduksi tetapi pada tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Bahkan sinyal dari BMKG menyatakan bahwa hujan akan terus berlanjut. Dampak La Nina ini sebenarnya tidak hanya mempengaruhi musim turunnya hujan tetapi juga pada cuaca di laut,” katanya.
Menurut penuturannya, suhu di laut saat ini mencapai 27 derajat hingga 30 derajat sehinggga karang yang menjadi tempat bertelurnya ikan mengalami bleacing atau memutih dan mati. Data DPK Jatim menunjukkan, memutihnya karang di pesisir laut Jawa Timur sudah mencapa 60%. Jika kondisi ini terus berlanjut bisa dipastikan semua karang akan mati. (Logistics/hd)


 

 

MENPERIN Harapkan Ekspor Mobil 2017 Naik 10%
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menargetkan volume ekspor mobil naik 10 % pada tahun depan dibandingkan tahun ini yang mencapai 200.000 unit.
otensi ini didorong dengan kebijakan pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan makin agresifnya para prinsipal memproduksi kendaraan global.
“Saya optimistis karena pemerintah bersama pelaku industri otomotif di dalam negeri bertekad mewujudkan Indonesia menjadi basis produksi industri kendaraan bermotor serta komponennya di ASEAN bahkan dunia,” tegas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat siaran pers di Jakarta, Kamis.
Airlangga menyampaikan hal itu usai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pembukaan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten.
Dalam upaya mendongkrak pasar ekspor, Airlangga mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina terkait pembahasan tentang peningkatan standar emisi dari Euro2 ke Euro4. “Kami minta supaya Pertamina sudah bisa menyiapkan (suplai bahan bakar yang mendukung standar emisi tinggi) dengan target tahun 2019 atau 2020. Saat ini Pertamina sudah menyiapkan kilang,” ungkap Airlangga.
Kementerian Perindustrian sendiri, serius mengkaji tentang pemberlakuan standar Euro4, karena selain bermanfaat dari sisi lingkungan, juga berdampak ke industri.
“Pelaku industri otomotif di dalam negeri agar memprioritaskan produksi kendaraan yang ramah lingkungan sehingga memenuhi standar emisi kendaraan Euro4. Kami juga tengah menyiapkan roadmap-nya karena penerapan Euro4 itu bagus dampaknya terhadap lingkungan," tuturnya.
Solusi lainnya untuk meningkatkan ekspor, para prinsipal perlu memperbanyak produksi kendaraan yang diminati pasar global saat ini seperti tipe sedan dan SUV.
“Selama ini di Indonesia lebih banyal memproduksi model MPV,” tambah Airlangga.
Di sisi lain, Menperin meminta kepada para pelaku industri otomotif nasional lebih memperdalam struktur industrinya melalui peningkatan kemampuan industri komponen.
“Potensi pasar dalam negeri yang terus berkembang menjadi pendorong bagi pelaku usaha untuk makin mengembangkan produknya sehingga menumbuhkan industri komponen guna memperdalam struktur industri otomotif nasional,” paparnya.
Lebih jauh, Airlangga memastikan, pihaknya aktif memacu daya saing industri otomotif nasional melalui peningkatan kemampuan SDM dan manajemen industri serta peningkatan penguasaan teknologi dan R&D industriotomotif.
“Keberadaan industri otomotif dipandang sebagai salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

 

Kemenperin Kembangkan Mobile Pedesaan
Kementerian Perindustrian tengah mengembangkan prototipe kendaraan pedesaan yang pengerjaannya diserahkan kepada para siswa di SMKN 2 Klaten, Jateng.
"Mobil pedesaan ini kami yang desain. Nanti sifatproduksinya bukan mass production tapi job order,” kata Menperin, Airlangga Hartarto melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Airlangga menjelaskan, pengembangan mobil pedesaan yang dilakukan Kemenperin ini mulai dari merancang, membuat standar spesifikasi hingga varianproduknya.
“Variannya akan disesuaikan dengan kontur pedesaan masing-masing,” ujarnya.
Pengembangan mobil pedesaan yang dilakukan anak bangsa ini ditargetkan akan menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 90 persen.
"Hanya saja mengenai permesinan akan menggandengperusahaan yang sudah handal. Saat ini kami sedang cari'bapak angkat' yang bisa kerjasama mengenai mesin dantransmisinya,” tutur Airlangga.
Sembari mencarikan mitra untuk pemasok mesin, Kemenperin juga tengah memproses pendaftaran hak paten untuk mobil pedesaan ini.
“Setahun ini kita harapkan bisa selesai semua, kalau hak paten sendiri kita harapkan bisa secepatnya,” ungkapnya.
Airlangga menyampaikan, Kemenperin telah memfasilitasi pembentukan sentra otomotif di Jawa Tengah sebagai pusat pengembangan desain dan prototipe kendaraan pedesaan dengan tujuan mewujudkan kemandirian industri dalam negeri.
Saat ini, sentra otomotif di Jawa Tengah yang telah difasilitasi sebagai project percontohan, yakni pusat desain dan prototyping bodi SMK 2 Klaten, pusat desain dan prototyping kendaraan di SMK 2 Solo, serta pusat desain dan pengujian kendaraan di Solo Techno Park.
Airlangga menjelaskan, kendaraan multiguna yang digunakan di pedesaan berfungsi sebagai alat angkut serta untuk mengolah hasil pertanian dan perkebunan yang dapat disesuaikan dengan daerah penghasil. “Kendaraan multiguna ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dipedesaan, khususnya pada sektor pertanian serta industri kecil dan menengah,” tuturnya.
Peluang pasar untuk kendaraan pedesaan, menurut Airlangga, masih cukup besar dengan segmen di bawah1000 cc. “Kami tengah melakukan pengkajian pasar dan hingga saat ini terus berkoordinasi dengan pemda-pemda dan Kementerian Pertanian untuk penggunaan mobil pedesaan ini,” ujarnya.
Langkah lainnya dalam pengembangan mobil pedesaan, Kemenperin telah memfasilitasi pembentukan Institut Otomotif Indonesia (IOI) untuk menjadi mitra strategis dalam upaya membantu penyempurnaan dan desain produk menuju produksi termasuk penyiapan program layanan purna jual.
“Sehingga mobil pedesaan ini siapuntuk digunakan di masyarakat,” imbuhnya.
Di samping itu, Kemenperin menjalin kolaborasi dengan berbagai institusi seperti Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi (BPPT), Universitas.
Di antaranya yaitu Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember/ITS Surabaya dan Universitas Negeri Semarang, serta Perkumpulan Industri Kecil MenengahKomponen Otomotif (PIKKO).
“Kami juga melakukan pembinaan kepada industri komponen otomotif untuk dapat mendukung supply komponen mobil pedesaan ini,” kata Airlangga. Bahkan, lanjutnya, sumber daya manusia (SDM) industri akan disiapkan menjadi pelaku-pelaku industri otomotif yang mandiri melalui program pelatihan vokasi. (Logistics/hd)


 

 

RI Raih Kategori I FAA Maskapai RI Bisa Terbangi Wilayah Udara AS
JAKARTA (LOGISTIK) : Penantian panjang Indonesia untuk meraih kategori I FAA akhirnya terwujud. Sejak tahun 2007 berada di kategori 2 FAA, akhirnya Indonesia berhasil lolos audit standar keselamatan dan keamanan Federal Aviation Administration (FAA) dan masuk ke kategori 1 FAA.
Keuntungannya bagi Indonesia yaitu, maskapai Indonesia sudah dapat melakukan pelayanan penerbangan ke Amerika Serikat maupun negara-negara lainnya yang selama ini menggunakan standar FAA.
“Kita patut bersyukur berkat kerja keras semua pihak, FAAmenyatakan Indonesia telah mencapai kategori I dan telah memenuhi standar penerbangan internasional. Ini menjadi hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-71,” jelas Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo di Jakarta, Senin (15/8).
Kepastian mendapatkan Kategori 1 tersebut dinyatakan dalam surat yang diberikan langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat Ad Interim Brian McFeeters di Jakarta, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada hari Senin, 15 Agustus 2016.
Suprasetyo meminta kepada seluruh pihak terkait seperti, Kementerian Perhubungan selaku regulator, maskapai penerbangan sebagai operator, Perum LPPNPI selaku pengelola navigasi penerbangan, dan PT Angkasa Pura I dan II, dan pihak lain yang terlibat, agar bisa memper tahankan prestasi ini.
“Tugas kita ke depan adalah mempertahankan pemenuhan standar keselamatan penerbangan. Pada hari ini, seluruh maskapai Indonesia dapat terbang ke Amerika Serikat dan kami harapkan semua mempersiapkan diri untuk mengajukan izin kepada otoritas penerbangan sipil Amerika Serikat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar semua pihak tetap berkomitmen untuk tetap konsisten dan tidak lengah, agar peringkat Indonesia tidak turun kembali.
“Kalau kita lengah bisa saja turun menjadi kategori 2. Untuk itu kami mohon agar tetap konsisen terdap pemenuhan regulasi. ini perlu dukungan semua pihak baik, regulator, operator maupun masyarakat untuk mempertahankan,” tuturnya. (Logistics/hd)


 

 

Kemendag Antisipasi Rencana AS Lakukan Delisting Produk Rumput Laut RI
AKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengantisipasi rencana Amerika Serikat untuk melakukan delisting atau mengeluarkan produk rumput laut dari daftar bahan pangan organik Indonesia karena dianggap tidak memenuhi kriteria bahan pangan organik.
“Pemberlakuan delisting berpotensi menurunkan ekspor komoditas rumput laut Indonesia ke Amerika yang pada 2015 mendekati angka satu juta dolar AS," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dody Edward, di Jakarta, dalam siaran pers yang diterima, Selasa.
Dody mengatakan, rencana Amerika tersebut perlu lebih diwaspadai dikarenakan perkembangan tersebut dapat menjadi preseden bagi negara tujuan ekspor rumput laut lainnya seperti Uni Eropa untuk juga melakukan hal yang sama.
Indonesia bahkan berpotensi mengalami kerugian hingga US$ 160,4 juta apabila semua pasar tujuan ekspor memberlakukan hal yang sama seperti AS. Komoditas rumput laut merupakan prime mover perekonomian masyarakat laut dan pesisir Indonesia.
Selain itu, Indonesia merupakan produsen utama rumput laut di dunia serta menyerap banyak tenaga kerja di daerah pesisir dan pulau-pulau terluar Indonesia. Selama ini rumput laut menjadi bahan baku carrageenan dan agar-agar.
Rencana delisting produk rumput laut dari daftar bahan pangan organic tersebut dipicu petisi Joanne K. Tobacman, M.D. (Tobacman) dari University of Illinois, Chicago, pada Juni 2008 kepada US Food and Drug Administration (FDA), yang berisi melarang penggunaan carrageenan sebagai bahan tambahan makanan yang terbuat dari rumput laut.
Berdasarkan penelitian Tobacman, ditengarai carrageenan dapat menyebabkan peradangan atau inflamasi yang memicu kanker. Namun, petisi tersebut ditolak US FDA pada Juni 2008.
Kemudian, petisi Tobacman tersebut diikuti publikasi LSM Cornucopia Institute dari AS pada Maret 2013. LSM itu mendorong publik meminta US National Organic Standards Board (NOSB) agar mengeluarkan carrageenan dari daftar bahan pangan organik.
"Rencananya, pada November 2016 US NOSB akan menentukan apakah carrageenan tetap akan masuk pada National List of Allowed and Prohibited Substances yang diperbolehkan dalam makanan organik atau tidak, setelah sebelumnya mendapat masukan dari berbagai pihak," ujar Dody.
Saat ini, konsumsi pangan organik di dunia menunjukkan peningkatan tren pertumbuhan karena didorong isu-isu kesehatan yang memicu meningkatnya nilai perdagangan produk organik. Apabila produk rumput laut dikeluarkan dari daftar bahan pangan organik, maka hal itu akan merugikan Indonesia.
Dody menegaskan, saat ini Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag secara aktif memantau perkembangan rencana delisting terhadap produk rumput laut tersebut.
"Kami harapkan kerja sama dari Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi dan akademisi guna membahas langkah-langkah yang dapat membatalkan rencana delisting produk rumput laut tersebut," ujar Dody.
Selain itu, Dody meminta terus dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha produk kelautan Indonesia untuk menjaga kualitas rumput laut sehingga menghasilkan mutu yang baik sebagai bahan pangan organik agar ekspor rumput laut Indonesia di pasar international terjaga keberlangsungannya.
Selama ini, Indonesia merupakan pemasok utama dunia untuk komoditas rumput laut dengan pangsa pasar 41 persen tahun 2013. Lima negara pemasok rumput laut terbesar dunia adalah Indonesia, Korea Selatan, Chili, Tiongkok dan Irlandia.
Pada tahun 2015, tercatat ekspor Indonesia mencapai US$160,41 juta. Sementara ekspor tertinggi terjadi pada 2014 yang mencapai US$206,30 juta. (Logistics/hd)