Logistics Juli 2016

Logistics Journal No. 174 / juli 2016
 
cover juli2016
 

Editorial - HARAPAN BARU
Mengapa kita segera bangun pagi? Mengapa kita membuka asuransi? Mengapa kita berani menandatangani perjanjian? Mengapa kita terus bekerja dan berkarya? Mengapa kita terus berdo'a?
Bangun pagi dengan semangat karena kita berharap hari ini memberikan kemajuan atas prestasi, mewujudkan pekerjaan belum selesai atau ada janji seseorang akan melunasi hutang. Kita membuka asuransi karena berharap akan memperoleh manfaat di kemudian hari. Kesepakatan dari perjanjian ditandatangani karena kita masih berharap pihak yang mengikat janji akan memenuhinya di waktu yang akan datang. Terus bekerja dan berkarya karena berharap akan memberikan kebahagian bagi keluarga di rumah atau berbagi dengan orang lain atas hasil kerja atau karya yang dibuat. Terus berdo'a karena harapan terakhir apabila semua harapan-harapan sudah tak kunjung terwujud, maka hanya do'a pada Tuhan wujud akhir sebuah harapan yang pasti dipenuhi.
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan Kabinet Reshufle Jilid II dan telah melantiknya pula. Perubahan kabinet tersebut juga memberi harapan kepada semua komponen bangsa, baik masyarakat, pelaku usaha, birokrat, guru, buruh pabrik, buruh tani, masyarakat terdidik maupun politisi. Sebuah harapan akan menjadi lebih baik dibanding dengan tahun 2014 dan 2015.
Sektor logistikpun turut berharap akan terjadi gerakan arus barang yang semakin deras agar kegiatan usaha semakin menggeliat positif. Sektor usaha logistik sangat terpengaruh oleh kebijaksanaan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Jika kebijakan pemerintah memberikan dampak positif pada dinamika perekonomian domestik, maka logistikpun akan melayani arus barang keluar maupun masuk dalam jumlah yang besar volumenya. Demikian pula sebaliknya, jika kebijakan pemerintah berdampak memperlambat perekonomian, maka kegiatan logistikpun akan lesu dengan sendirinya.
Perkembangan orientasi perusahaan BUMN yang terhubung dengan kegiatan logistik, baik BUMN kepelabuhanan maupun non kepelabuhanan, berlomba-lomba mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Kehadiran anak perusahaan BUMN bidang logistik tentunya akan menjadi pesaing perusahaan logistik yang sudah ada. Selama anak perusahaan logistik tersebut bisa berbagi dan bekerja sama dengan perusahaan logistik lainnya tidak menjadi persoalan, akan menuai masalah tatkala perusahaan logisitik dari anak perusahaan BUMN itu dengan menggunakan falitas dari negara untuk melakukan monopoli di sektor logistik. Pada pelabuhan tertentu sudah ada fenomena upaya memonopoli sehingga terjadi ketegangan hubungan dengan pelaku usaha logistik yang sudah ada sebelumnya.
Lebih menarik lagi ilustrasi pengelolaan logistik di seluruh bandara udara insternasional berbanding terbalik dengan pelabuhan laut. Yaitu pengelolaan barang di lini satu bandara, dikelola oleh perusahaan penunjang logistik, sebelum cargo udara tersebut dibagi-bagi sesuai dengan perusahaan logistik yang akan handle. Anehnya, perusahaan penunjang logistik yang mengelola cargo udara di lini satu tersebut, disemua bandara internasional, adalah perusahaan swasta asing (pemegang saham mayoritas dari pihak asing). Mengapa bukan perusahaan BUMN? Marilah kita bertanya dan terus bertanya kepada siapapun agar semua bisnis di Indonesia memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada pelaku usaha Indonesia bukan yang lain apalagi asing. (guslim-juli'16)
 

 
Inaport Akan Diterapkan Di 4 Pelabuhan Besar Indonesia
AKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menginstruksikan agar pelayanan kapal dan barang dengan sistem Inaportnet dapat diterapkan secara penuh di empat pelabuhan di Tanah Air. Keempat pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Tanjung Priok.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hemi Pamuraharjo mengatakan, saat ini sistem Inaportnet baru diterapkan secara penuh di Pelabuhan Makassar, yaitu sejak 1 Juni 2016. Sementara tiga pelabuhan lainnya akan menyusul secara berturut-turut. “Yaitu pada 1 Juli 2016 untuk Pelabuhan Belawan, 1 Agustus 2016 untuk Pelabuhan Tanjung Perak, dan 1 September 2016 untuk Pelabuhan Tanjung Priok”, ucap Hemi.
Hal tersebut, lanjut Hemi, sesuai dengan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 13 Tahun 2016 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Utama Makassar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok.
“Menhub juga memberi instruksi kepada para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama agar memberikan sanksi bagi pengguna jasa pelabuhan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam tata cara pelayanan kapal dan barang dengan sistem Inaportnet”, ujarnya.
Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan. Dengan sistem layanan tunggal ini, maka dapat diketahui kelengkapan dokumen kapal yang sah yang digunakan dalam proses permohonan pelayanan kapal dan barang (clearance in – clearance out), termasuk kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sebagaimana fokus kerja Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, Kementerian Perhubungan juga telah membangun dan mengembangkan sejumlah sistem online yang terintegrasi dengan Inaportnet, antara lain pendaftaran kapal online (kapal.dephub.go.id), sertifikat pelaut online (pelaut.dephub.go.id), dan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (simlala.dephub.go.id). (Logistics/hd)
 

 
MENPERIN : 10 Industri Prioritas Untuk Kebijakan Tax Amnesty
JAKARTA (LOGISTIK) : Menteri Perindustrian Saleh Husin merekomendasikan 10 industri prioritas untuk dikembangkan seiring dengan dana yang masuk sebagai imbas dari kebijakan tax amnesty.
"Sudah ada di RIPIN [Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional]. Kelompok 10 industri prioritas itu yang akan dikembangkan," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Kamis (14/7/16).
Saleh menyebutkan, beberapa di antaranya yakni industri makanan dan minuman, industri baja, industri farmasi, industri petrokimia, industri minyak sawit (CPO), serta industri pulp dan kertas.
Selain itu, industri kosmetik dan alat kesehatan; industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; industri alat transportasi, eletronika dan telematika (ICT); dan industri pembangkit listrik.
"Termasuk industri pulp and paper, ini memang kan kedepannya kita menginginkan yang saat ini masih nomor 5, termasuk menjadi nomor 3 besar di dunia," ujar Saleh.
Menurut Saleh, industri pulp dan kertas turut menyumbang devisa besar kepada negara yakni sebesar US$5,7 miliar sekaligus menyerap 2,1 juta tenaga kerja.
Sementara itu, industri CPO dan turunannya juga memyumbang devisa sebesar US19 miliar dan menyerap sekitar enam juta tenaga kerja langsung.
Saleh berharap, dana yang masuk sebagai dampak kebijakan tax amnesty tersebut bisa turut menggenjot pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.
Menperin harapkan hasil tax amnesty bisa mengalir ke manufaktur
Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap dana yang masuk akibat pemberlakuan pengampunan pajak bisa memgalir ke industri manufaktur.
"Dengan adanya tax amnesty kan ada dana yang masuk. Dengan demikian saya berharap dana tersebut masuk ke industri manufaktur, yang kita tahu bahwa industri manufaktur ini bernilai tambah dan dapat menyerap tenaga kerja yang besar," ujar Saleh di Jakarta, Jumat (1/7/16).
Menurut Saleh, hal ini dapat mendongkrak industri manufaktur yang masuk prioritas dan tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
Misalnya, lanjut Saleh, investasi yang masuk untuk industri hulu yang menghasilkan bahan baku, industri farmasi, industri baja, industri petrokimia hingga industri antara.
Jika dibandingkan pasar keuangan, Saleh menambahkan, investasi pada bidang manufaktur terbilang lebih jangka panjang dan bermanfaat karena menyerap banyak tenaga kerja.
"Kita membuka peluang. Kalau ke manufaktur kan bisa lama. Kalau ke sektor keuangan kan bisa cepat keluar. Kalau manufaktur bisa menyerap tenaga kerja," ungkap Saleh.

Menperin optimis target pertumbuhan sektor industri tercapai
Menteri Perindustrian Saleh Husin optimistis target pertumbuhan industri sebesar 5,7% dapat tercapai.
"Kami masih optimis target itu akan tercapai walaupun kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi memang masih belum pulih sepenuhnya," kata Menperin di Jakarta, Rabu (13/7/16).
Untuk itu, Kemenperin berupaya mendorong konsumsi di dalam negeri agar lebih baik.
Menurut Saleh, secara kasat mata, momen Ramadan dan Lebaran turut berkontribusi meningkatkan permintaan industri makanan dan minuman serta sandang, sehingga terjadi peningkatan produksi yang diyakini akan memengaruhi pertumbuhan industri.
Selain itu, Saleh berharap, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diputuskan pemerintah juga mampu memengaruhi geliat industri di dalam negeri.
"Dari dana tersebut kan nantinya akan banyak dibangun proyek, infrastruktur, jalan tol, dan pabrik. Tentu saya berharap mereka menggunakan bahan-bahan yang diproduksi dalam negeri," ujarnya.
Dengan demikian, pertumbuhan industri akan semakin terdorong dan mampu mencapai target hingga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,2%.

Pertumbuhan industri kuartal II/2016 stagnan
Pertumbuhan industri pengolahan non migas pada kuartal II/2016 disampaikan masih stagnan jika dibandingkan kuartal I/2016 yang masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
"Kelihatannya industri masih belum ada peningkatan. Misalnya otomotif, itu saja turun," kata Sekjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat di Jakarta, Selasa (12/7/16).
Kendati belum menyampaikan angka pertumbuhan industri pada kuartal II, Syarif mengatakan bahwa kondisi pasar ekspor yang masih lesu menjadi salah satu penyebab sulitnya mendorong pertumbuhan industri.
"Amerika belum stabil, China juga belum. Memang situasi dunia masih seperti itu. Jadi memang belum bisa kita genjot," ungkapnya.
Syarif menambahkan, pemotongan anggaran ditubuh kementerian dan lembaga juga turut mempengaruhi pertumbuhan industri.
Meskipun, bulan puasa Ramadhan dan Lebaran cukup berkontribusi dalam mendongkrak pertumbuhan beberapa industri, terutama makanan dan minuman.
"Kalau Lebaran memang terbantu sedikit. Tapi tetap tidak bisa menggantikan ekspor," tukasnya.
Namun demikian, Kemenperin tetap mematok target pertumbuhan industri sepanjang 2016 mencapai 5,6%, lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.
Diketahui, pertumbuhan industri kuartal I/2016 mencapai 4,46%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2015 sebesar 5,26%.
Dalam hal ini, industri makanan dan minuman menyumbang angka paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni 18,41%. (Logistik/ant/hd)
 

 
Kemendag Berlakukan Bea Keluar CPO US$0 per MT
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan pengenaan Bea Keluar (BK) untuk "Crude Palm Oil" (CPO) sebesar nol dolar Amerika Serikat per metrik ton, dikarenakan harga referensi CPO pada Juli sebesar US$711,98 per metrik ton.
wah ambang batas pengenaan BK di level US$750. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK untuk CPO sebesar nol dolar AS per MT untuk periode Juli 2016," kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Karyanto Suprih, dalam siaran pers yang diterima, Kamis (1/7/16).
Penetapan tersebut setelah memperhatikan berbagai rekomendasi, dan Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi produk CPO untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Juli 2016 sebesar US$711,98 per Metrik Ton, dimana harga referensi tersebut turun sebesar US$39,57 atau 5,27% dari periode Juni 2016, yaitu US$751,55 per metrik ton.
Penetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.
"HPE dan harga referensi periode Juli 2016 ditetapkan setelah menyikapi perkembangan harga komoditas, baik nasional maupun internasional," ujar Karyanto.
BK CPO untuk Juli 2016 tercantum pada Kolom 1, lampiran PMK 136 Tahun 2015 sebesar nol dolar AS/MT, turun dari BK CPO untuk periode bulan Juni 2016 sebesar US$3 per MT.
Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Juli 2016 turun sebesar US$53,32 atau 1,69%, yaitu dari US$3.096,26 per MT menjadi US$3.043,95 per MT.
Penurunan tersebut berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang juga mengalami penurunan US$51 atau 1,8%, yaitu dari US$2.794 per MT menjadi US$ 2.743 per MT pada periode Juli 2016.
Penurunan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan oleh menurunnya harga internasional. Namun, BK biji kakao tidak berubah dibandingkan periode bulan sebelumnya, yaitu sebesar 10%. Hal tersebut tercantum pada kolom 3 lampiran II PMK 75 Tahun 2012
Bea Cukai berikan izin TPB senilai Rp. 800 miliar
Sepanjang Juni 2016 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memberikan izin kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB), yang bernilai investasi lebih dari Rp800 miliar dengan total tenaga kerja yang terserap lebih dari 13.000 orang.
Izin diberikan kepada perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang garment, furniture, sepatu sampai dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit.
Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat sebanyak 10 perusahaan diberikan izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) atau Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dengan proses pengeluaran izin kurang dari 10 hari.
Menurut Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Deni Surjantoro bahwa proses pemberian izin sebagai pengusaha TPB tersebut lebih cepat dari janji layanan yang diberikan, yaitu 10 hari sebagaimana Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 35 tahun 2013.
“Rata-rata proses pemberian izin yang dilakukan Bea Cukai hanya sekitar 5 hari kerja”.
Deni juga menambahkan bahwa TPB merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai dimana pengusaha dapat menerima insentif fiskal berupa penangguhan pembayaran bea masuk.
“Diharapkan dengan adanya fasilitas TPB dapat memperlancar arus barang impor atau ekspor serta meningkatkan produksi dalam negeri” pungkas Deni. . (Logistics/hd)
 

 
MENHUB : Arus Mudik Angkutan Udara 2016 Alami Kenaikan Tertinggi Dalam Sejarah
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan bahwa pertama kali dalam sejarah operasi angkutan lebaran di Indonesia, jumlah penumpang angkutan umum dengan menggunakan pesawat udara diprediksi paling tinggi dibanding moda transportasi lainnya.
Ini merupakan fenomena baru bahwa penumpang pesawat udara paling tinggi dibandingkan dengan moda lain,” jelas Menhub Jonan pada sebuah diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (1/7/16) malam.
Menhub Jonan menyebutkan untuk moda angkutan udara, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang angkutan udara naik sebesar 7,6% yaitu sebanyak 4.648.047 juta penumpang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.319.134juta penumpang.
Kenaikan jumlah penumpang pada moda angkutan udara tersebut, menurut Jonan, adalah suatu gambaran bahwa masyarakat mulai menghargai waktu dan memiliki daya beli yang lebih baik dibanding tahun lalu. “Selain itu, dengan pengembangan kapasitas dan pelayanan di bandara yang selama ini dilakukan, standar pelayanannya semakin membaik, navigasi semakin baik, penerbangannya semakin disiplin sehingga semakin naik penumpangnya,” jelas Menhub Jonan.
Menhub Jonan mencontohkan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, jumlah penumpang pada 7 hari pertama masa angkutan lebaran 2016 (24 – 30 Juni 2016) mengalami kenaikan sebanyak 15% dan di Bandara Pangkalan Bun pun mengalami kenaikan jumlah penumpang sebanyak 10%.
“Ini sesuai dengan prediksi Pemerintah. Indonesia kan negara kepulauan, kalau jaraknya jauh ya masyarakat itu naik pesawat udara, kalau barang lewat tol laut,” tegas Menhub Jonan.
Untuk ke depannya, Menhub Jonan menambahkan, pertumbuhan udara akan semakin pesat. Oleh karena itu, Menhub Jonan berpesan agar operator penerbangan harus lebih disiplin dan regulator juga harus tegas.
Untuk moda lainnya, prediksi kenaikan jumlah penumpang juga terjadi di moda penyeberangan, laut, dan kereta api. Penumpang moda penyeberangan diprediksi mengalami kenaikan sebesar 3,5% yaitu sejumlah 3.698.042 penumpang. Jumlah penumpang pada moda penyeberangan pada tahun 2015 adalah sebanyak 3.572.103 penumpang.
Untuk moda kereta api, Kementerian Perhubungan memperkirakan mengalami kenaikan jumlah penumpang sebanyak 4,63% menjadi 4.113.867 penumpang dari 3.931.712 penumpang pada tahun sebelumnya.
Selanjutnya moda laut juga diperkirakan mengalami kenaikan jumlah penumpang sebanyak 3% menjadi 910.191 penumpang dari 883.681 penumpang pada masa angkutan lebaran 2015.
Namun untuk moda jalan, Menhub Jonan menjelaskan bahwa penumpang pada moda jalan diprediksi mengalami penurunan sebesar 7,87% menjadi 4.328.337 penumpang dari 4.697.945 pada tahun sebelumnya. Untuk faktor turunnya penumpang angkutan jalan tersebut. Menhub Jonan menyatakan belum tahu faktor pasti penyebabnya. Namun Menhub menegaskan agar angkutan bus tersebut harus memperbaiki diri. “Faktor keselamatan dan pelayanan bus harus diperbaiki,” pungkas Menhub Jonan. (Logistics/hd)
 

 
18 Bank Setuju Tampung Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak.
"Bank yang memenuhi syarat ada 19, tapi setelah dipanggil tadi hanya 18 yang bersedia," kata Robert dalam jumpa pers terkait kebijakan amensti pajak di Jakarta, Senin (18/7/16).
Robert menjelaskan 18 bank persepsi tersebut telah memenuhi syarat untuk menerima dana repatriasi yaitu merupakan bank yang masuk dalam kategori umum kelompok usaha empat dan bank umum kelompok usaha tiga.
Syarat lainnya adalah merupakan bank yang mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust), memiliki surat persetujuan bank sebagai kustodian (memiliki kewenangan menyimpan aset) dari OJK dan menjadi administrator rekening dana nasabah.
Robert memastikan dari 28 bank yang masuk dalam kategori umum kelompok usaha empat dan bank umum kelompok usaha tiga, hanya 19 yang memenuhi syarat untuk menjadi bank persepsi.
"Yang belum memenuhi syarat dari gateway mungkin karena dia belum menjadi trust atau kustodian," kata Robert.
Bank persepsi tersebut antara lain Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Danamon, Bank Permata, Maybank Indonesia, Bank Pan Indonesia, CIMB Niaga dan Bank UOB Indonesia.
Selain itu, Citibank, DBS Indonesia, Standard Chartered, Deutsche Bank, Bank Mega, BPD Jawa Barat dan Banten, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Hanya HSBC yang belum memastikan kesediaan untuk menjadi bank persepsi.
Robert menjelaskan para wajib pajak yang melakukan repatriasi modal dari luar negeri harus memasukkan dana terlebih dahulu di bank persepsi, yang nantinya tersimpan dalam rekening khusus program amnesti pajak.
“Semua yang ikut tax amnesty kami haruskan masuk pertama kali di rekening penampungan yaitu rekening biasa yang dibuat khusus, tidak dicampur dengan rekening lain. Tidak boleh, misalnya, langsung masuk ke saham. Kalau nantinya gateway jadi destinasi investasi boleh saja," jelasnya.
Dana yang masuk tersebut bisa disalurkan ke berbagai instrumen investasi yang telah disiapkan pemerintah maupun sektor swasta seperti Surat Berharga Negara, obligasi BUMN, reksadana, deposito, giro, termasuk sektor riil seperti properti, paling lama selama tiga tahun.
Mengenai masuknya bank asing sebagai bank persepsi, Robert mengatakan hal ini dilakukan karena bank-bank tersebut, selain menetap di Indonesia, juga memiliki cabang di berbagai negara lain, yang selama ini diduga menyimpan dana milik para WNI.
"Kami bisa melakukan audit kepatuhan dan memastikan dana tersebut menetap di Indonesia (meskipun dana repatriasi itu masuk ke bank asing). Ini untuk memudahkan dan memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat," katanya.
Ia mengharapkan para wajib pajak yang selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, untuk ikut program amnesti pajak, apalagi Indonesia saat ini dilirik sebagai salah satu tempat menarik untuk berinvestasi, meskipun perekonomian global sedang melambat.
Selain menunjuk 18 bank persepsi, pemerintah juga menetapkan 18 manajer investasi dan 19 perantara pedagang efek yang telah memenuhi syarat, untuk dapat dipilih sebagai pengelola harta wajib pajak yang mengikuti kebijakan amnesti pajak.
Pemerintah Terbitkan Aturan Penunjang Tax Amnesty
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan satu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang pelaksanaan tata cara pengampunan pajak dan keputusan mengenai bank persepsi.
Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, menyebutkan ketentuan mengenai pengampunan pajak tertera pada PMK Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, PMK Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Wilayah NKRI, dan KMK Nomor 600 Tahun 2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.
Ia menyebut PMK Nomor 118/2016 murni mengenai prosedur tata cara pelaksanaan program pengampunan pajak.
"PMK 118 lebih kepada detail. Seperti contoh formulir, proses pengisian, mekanisme prodesur mendapatkan surat sampai membayar uang tebusan," ujar dia.
Sedangkan dalam PMK Nomor 119/2016 mengenai penunjukkan bank, manajemen investasi, dan perusahaan efek sebagai "gateway" dari dana repatriasi.
Menkeu menjelaskan, khusus untuk manajemen investasi dan perusahaan efek harus terafiliasi dengan bank yang juga ditunjuk sebagai bank persepsi kebijakan pengampunan pajak.
"Artinya bank yang memenuhi syarat untuk menerima hasil repatriasi," kata Bambang.
Bank tersebut akan menampung dana repatriasi yang masuk lebih dulu, baru kemudian dana hasil repatriasi dikelola langsung oleh manajemen investasi dan perusahaan efek terkait.
Bank yang sudah menyetujui untuk bertindak sebagai bank persepsi untuk menampung dana repatriasi kebijakan pengampunan pajak sebanyak 18 bank.
Sementara KMK Nomor 600/2016 menjelaskan daftar bank yang bertindak sebagai bank persepsi untuk membayar uang tebusan dalam rangka pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.
"Intinya sama dengan bank persepsi yang selama ini menerima setoran pajak. Jumlahnya ada 70-an lebih bank. Karena tugasnya hanya menerima pembayaran uang tebusan, alias sama dengan pembayaran setoran pajak biasa," kata Bambang. (Logistics/hd)
 

 
Pemerintah Dorong Percepatan Tol Trans Jawa
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong percepatan pembangunan jalan tol Trans Jawa. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sebagai prioritas pihaknya akan mengintensifkan pembangunan tol hingga Pemalang. Selain itu secara berbarengan konstruksi jalan tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang juga segera dimulai.
“Perkembangan (pembangunan) Trans Jawa bagus, Pemalang-Batang juga Batang-Semarang yang sempat terkendala sudah kita ambil alih, dan kita harapkan selesai 2018,” ucap Basuki usai Halal Bi Halal dengan jajaran Kementerian PUPR di Jakarta, Senin (11/7/16).
Selain mempercepat pengerjaan jalan tol, untuk mengurai kepadatan arus mudik tahun depan, Menteri PUPR menyebutkan juga akan menyelesaikan pembangunan jalan lingkar utara tegal brebes dan penanganan perlintasan sebidang antara jalan dengan rel kereta di Paguyangan yang berada di lintas Selatan.
“Saya janji akan segera memprioritaskan dan merealisasikan pembuatan underpass atau jalan tembusan. Underpass ini bisa lebih murah disbanding pembuatan fly over. Targetnya sebelum lebaran tahun depan sudah selesai,” tuturnya.
Pada tempat yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hediyanto W. Husaini mengatakan hal yang senada bahwa target pada lebaran tahun depan jalan tol hingga Pemalang sudah dapat digunakan. Sementara untuk Pemalang-Batang dan Batang-Semarang, menurutnya minimal tahun depan sudah ada jalan meskipun baru berupa jalan kerikil dengan lebar 8-10 meter.
“Untuk Batang-Semarang yang panjangnya 75 Km, 50 persennnya tanah sudah bebas, makanya segera kita mulai (konstruksinya), begitu juga untuk yang Pemalang-Batang yang memiliki panjang 40 Km. kita forsir pekerjaan disitu,” ujar Hediyanto.
Mengomentari mengenai kepadatan kendaraan di pintu keluar Brebes Timur saat arus mudik, Dirjen Bina Marga menerangkan hal tersebut disebabkan belum tersambungnya seluruh pembangunan tol Trans Jawa serta jumlah kendaraan yang melintas memang jauh melebihi kapasitas yang ada.
Dorong proses pembebasan lahan Tol Brebes Timur tuntas tahun ini
Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol mulai dari Brebes Timur hingga Semarang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga membutuhkan anggaran Rp5 triliun untuk merealisasikan target tersebut.
“Direncanakan selesai akhir tahun, dengan syarat dana pembebasannya tersedia,” ungkap Kepala Sub Direktorat Pengadaan Lahan Ditjen Bina Marga Herry Marzuki kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (14/7).
Herry optimis hal tersebut dapat tercapai, karena menurutnya proses pembebasan tanah dengan regulasi yang baru berjalan lebih cepat, namun kerap terkendala belum tersedianya alokasi anggaran. Dia mencontohkan, selama bulan Ramadhan lalu pihaknya berhasil mengurus pembebasan dengan nilai tagihan senilai Rp2 triliun.
“Minggu ini kita akan bayarkan lagi Rp288 miliar masing-masing senilai Rp54 miliar untuk tol Pejagan-Pemalang dan Rp234 miliar untuk Batang-Semarang,” sambungnya.
Ditjen Bina Marga memfokuskan pembebasan lahan Pejagan-Pemalang Seksi III dan IV, Pemalang-Batang serta Batang-Semarang demi mewujudkan segera tersambungnya tol Trans Jawa hingga Semarang. Seksi III Pejagan-Pemalang saat ini pembebasannya memang baru 5,7 persen, namun sudah siap tanah untuk dibayarkan senilai Rp164 miliar.
“Bila itu dibayarkan, progres Seksi III melonjak menjadi 68%. Rp54 miliar diantaranya segera kita bayar dan sisanya diupayakan awal Agustus. Kita kejar agar minimal segera 75 persen agar konstruksi fisik bisa segera dimulai,” terang Herry.
Untuk Pemalang-Batang yang terdiri dari Seksi I dan Seksi II progres tanahnya masing-masing sebesar 12,5% dan 20,88%. Ditjen Bina Marga merencanakan akan membayar Rp130 miliar untyk tanah pada Seksi I pada awal bulan depan. Dengan cara tersebut, dari total 20 Km panjang tol Seksi I, 8 Km diantaranya segera terbebaskan.
Sedangkan untuk Batang-Semarang, Seksi I sepanjang 3,5 Km telah rampung tanahnya. Untuk mempercepat pembebasan di ruas tol sepanjang 75 Km tersebut di seksi lainnya, Ditjen Bina Marga bahkan menambah jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari yang semula dua orang menjadi tiga orang. (Logistics/hd)
 

 
Pengenaan Cukai Plastik Lemahkan Daya Saing
JAKARTA (LOGISTICS) : Rencana pengenaan cukai plastik dinilai akan melemahkan daya saing industri minuman nasional, demikian disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui pesan singkat.
"Daya saing industri minuman nasional akan rendah, apabila hal ini dikaitkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN). Industri minuman nasional tidak akan berdaya saing di pasar ASEAN," kata Saleh lewat pesan singkat di Jakarta, Selasa (28/6/16).
Saleh memprediksi, pasar ekspor industri minuman Indonesia ke ASEAN akan diisi oleh negara pesaing, sementara konsumsi dalam negeri dinilai akan cenderung turun.
Selain itu, lanjut Saleh, pengenaan cukai menjadikan disharmonisasi kebijakan yang saat ini sedang disosialisasikan dan diterapkan pemerintah, antara lain kemudahan-kemudahan investasi, insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance.
Adapun upaya tersebut untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional dari industri hulu, intermediate plastik, industri minuman, dan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk kemasan plastik untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Akibatnya, konsumsi akan berkurang dan berdampak pada perlambatan industri minuman, di mana hampir 70 persen produk minuman dikemas dalam plastik yang bisa didaur ulang dan industri kemasan plastik itu sendiri.
Dalam hal ini Saleh membantah jika terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa cukai kemasan plastik minuman dikategorikan bahan yang dapat mencemari lingkungan "Hal ini tidak tepat, karena kemasan plastik berbagai ukuran dan bentuk untuk minuman tersebut dapat didaur ulang, dan saat ini sudah ada industri recycle-nya," tukasnya.
3 Dampak pengenaan cukai plastik
Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai rencana pengenaan cukai pada kemasan dan kantong berbahan baku plastik bakal berdampak luas.
"Bukan hanya berakibat pada sektor industri, melainkan juga berdampak implementasi kebijakan mendorong investasi yang saat ini justru tengah dipacu," kata Saleh lewat siaran pers di Jakarta, Rabu (29/6/16).
Lebih jauh lagi, Saleh menegaskan bahwa kriteria cukai kemasan plastik minuman dikategorikan sebagai bahan yang dapat mencemari lingkungan adalah tidak sepenuhnya tepat.
"Karena kemasan plastik berbagai ukuran dan bentuk untuk minuman dapat didaur ulang, dan saat ini sudah ada industri recycle-nya," kata Saleh.
Dia merinci, paling tidak ada tiga dampak bila cukai dikenakan terhadap kemasan plastik minuman. Pertama, konsumsi produk minuman akan berkurang dan berdampak pada perlambatan industri minuman dan industri plastik/kemasan plastik itu sendiri. Apalagi hampir 70 persen produk minuman dikemas dalam plastik yang bisa didaur ulang.
Kedua, daya saing industri minuman nasional akan melemah, hal ini juga terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan pengenaan cukai makaindustri minuman nasional tidak akan berdaya saing di pasar regional. "Pasar ekspor industri minuman kita ke Asean akan diisi oleh pesaing-pesaing kita sementara konsumsi dalam negeri cenderung turun. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga," ungkapnya.
Dampak ketiga pengenaan cukai ialah terjadi disharmonisasi kebijakan yang saat ini sedang disosialisasikan Pemerintah danbahkan sudah diterapkan.
Kebijakan itu antara lain kemudahan berinvestasi; tax incentive (Tax holiday dan Tax allowance) dalam upaya memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk industri hulu dan intermediate plastik dan industri minuman.
Selain itu, fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk kemasan plastik dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional.

Pengusaha tolak cukai plastik
Para pengusaha plastik yang tergabung dalam sejumlah asosiasi menolak usulan pemerintah memberlakukan pengenaan cukai terhadap plastik kemasan produk industri.
"Jika pemerintah bermaksud mengeluarkan berbagai biaya atau beban dengan tujuan mengurangi sampah plastik, maka tidak akan efektif. Plastik akan tetap digunakan dan tidak berkurang penggunaannya sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari," kata Wakil Ketua Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, lemahnya pemahaman soal pengelolaan sampah yang utuh justru tidak mendapatkan porsi pembahasan memadai sehingga memicu lahirnya berbagai kebijakan praktis tidak tepat sasaran dan membebani industri serta masyarakat.
"Kita tidak menyelesaikan inti permasalahannya. Indonesia membutuhkan tata kelola sampah yang terstruktur dan terencana dengan baik," kata Edi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Christine Halim menyatakan, kebijakan penarikan cukai untuk kemasan plastik justru akan merugikan industri daur ulang.
Pengenaan cukai kepada kemasan plastik, menurut dia, juga akan berdampak pada peningkatan harga sampah plastik.
"Saat ini, 80 persen industri makanan minuman menggunakan kemasan plastik. Dengan kebijakan tersebut maka 80 persen harga makanan dan minuman plastik akan naik, yang pada akhirnya berimbas pada konsumen," kata Christine.
Edi mengatakan, solusi atas permasalahan sampah, khususnya sampah plastik kemasan, seyogyanya mengacu pada pada perilaku buang sampah serta tata pengelolaan sampah yang baik dan menyeluruh. (logistic/hd)