Logistics Juni 2016

 

 

 

Logistics Journal No. 173 / Juni 2016
 
cover juni2016
 

Editorial - CEISA Down

Penerapan Sentralisasi Sistem Pelayanan dan Pengawasan atau Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) akan mempermudah sistem layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Itu yang dilansir oleh Fiscal News, Jakarta, 08/02/2012. Harapan di tahun 2012 itu di kisaran semester I tahun 2016 CEISA jadi barang yang menteror pelaku usaha PPJK di hampir setiap minggunya. Jika CEISA down, artinya proses layanan data berjalan sangat lambat, alias tidak berjalan secara kasat mata. Maka akan menimbulkan kepanikan bagi pelaku usaha PPJK yang sedang mengurusi dokumen kepabeanan.
Hambatan ini memberikan runtutan dampak merugikan, yaitu membuat pelaku usaha merogoh kantongnya lebih dalam. Karena biaya tambahan yang tidak diperhitungkan menjadi tanggungan dari pelaku usaha PPJK. Pemilik barang tidak mau tahu karena tidak termasuk yang diperjanjikan dalam proses pekerjaan. CEISA bermasalah maka akan menjadi masalah tidak hanya pada persoalan pengurusan dokumen melainkan juga timbul masalah penambahan biaya yang akan merugikan pelaku usaha, jika hampir tiap minggu bermasalah.
System Automation memang akan membawa konsekwensi semuanya terpusat, bahkan tidak lagi lalu lintas data berada di DIRJEN Bea dan Cukai tapi sudah berada di Kementerian Keuangan. Jika dirunut sistem automasi tersebut pasti disusun mulai dari pusat ke bawah atau sebaliknya. Jika yang di pusat mengalami masalah, maka secara teoritis data tidak bisa di transfer dan diolah di pusat, sehingga respon ke bawah juga mengalami kemacetan. Namun di bawah masih memungkinkan dilakukan proses verifikasi dan validasi data terhadap setiap data dari pemohon, tentunya jika ada back up data seluruh pemohon yang selalu atau sering mengajukan permohonan custom clearence pada kantor kepabeanan pada daerah tertentu.
Jika CEISA sering terjadi down, tentunya harus ada solusi yang tidak kembali pada proses “manual” seperti saat zaman mesin ketik manual. Tapi harapannya melalui proses “manual plus plus” maksudnya dokumen tetap bisa diproses dengan basis data yang berasal dari back up data yang dimiliki oleh kantor pelayanan bea cukai. Back up data tersebut berasal dari kantor pusat CEISA yang berisi seluruh data perusahaan yang sering melakukan proses custom clearence dimana kantor pelayanan bea cukai itu berada. Sehingga proses pelayanan custom clearence tetap berbasiskan teknologi informasi yang ada di kantor pelayanan, akan berakhir sistem darurat ini saat CEISA sudah normal kembali. Seluruh data custom clearence yang berproses selama CEISA down diupload ke sistem pusat CEISA.
Harapan ini mejadi sebuah harapan yang akan mengurangi biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh pelaku usaha PPJK. Karena dari pihak pengelola terminal operator pelabuhan sudah berupaya untuk membantu mencarikan jalan keluar. Namun sumber persoalannya juga harus melakukan upaya perbaikan secara maksimal melalui ‘back door’ yang seharusnya ada disetiap sistem apabila mengalami trouble mendadak. Selain itu harus menambah kapasitas server dan pengamanan portal dari kemungkinan terjadi hacking. Semua hambatan itu ternyata ada biaya yang harus dikeluarkan. (guslim-jun’16)
 

 
RI Perluas Jenis Ekspor Mamin Ke Filipina
MANILA (LOGISTICS) - Kementerian Perdagangan melalui atasenya akan mengupayakan perluasan jenis ekspor untuk produk makanan dan minuman Indonesia ke Filipina, terutama melalui pameran berskala internasional.
"Saat ini sudah ada 16 produk makanan dan minuman dari Indonesia yang beredar di pasar swalayan besar di Filipina," kata Atase Perdagangan Irawan kepada Antara di sela-sela pameran SIAL - Asean, di Manila, Kamis (2/6/16).
Menurut dia, produk makanan dan minuman produksi Indonesia tersebut cukup diminati masyarakat Filipina, terutama minuman kopi instan.
"Produk Kopiko 78 derajat di sini mendapat persaingan ketat tidak hanya dari produk sejenis dari merek internasional, tapi juga lokal," kata Irawan.
Bahkan, akibat persaingan ketat itu, lanjut dia, ada yang melakukan "kampanye hitam" agar produk minuman kopi instan dari Indonesia itu tidak laku.
"Pangsa pasarnya cukup kuat, masing-masing merek menguasai 30 persen pasar kopi instan," ujar Irawan.
Selain kopi, produk makanan dan minuman yang mampu bersaing di pasar Filipina ada mie instan (Indofood), minyak goreng sawit (Bimoli dan Mitra), biskuit (Tiger dan Oreo), minuman (Extra Joss, You C-1000, Fruit Tea), nata de coco, permen (Kopiko), minuman bernutrisi (Energen), serta minuman dan biskuit untuk penderita diabetes (Diabetasol).
"Peluang pasar produk makanan dan minuman Indonesia di Filipina sangat besar, karena negeri ini juga termasuk salah satu negara dengan penduduk besar di Asean," kata Irawan.
Ia memiliki obsesi setidaknya produk makanan dan minuman dari usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia bisa masuk ke pasar Filipina.
Hal senada dikemukakan Dubes RI untuk Filipina Johny J Lumintang."Pertumbuhan ekonomi Filipina saat ini cukup tinggi mencapai 6,9 persen," ujarnya.
Dengan pertumbuhan sebesar itu, dan masyarakat Filipina yang cenderung konsumtif maka peluang produk makanan dan minuman, khususnya dari Indonesia, kata dia, sangat besar.
Bahkan Johny mengaku pada setiap kegiatan, kedutaan mengupayakan ada produk makanan dan minuman yang dihidangkan kepada para tamu asing sebagai bagian dari promosi.
Berdasarkan data Otoritas Statistik Filipina (PSA) yang diolah Atase Perdagangan RI, pangsa pasar produk makanan dan minuman Indonesia di Filipina mencapai 8,13%.
Tahun lalu Filipina mengimpor produk makanan dan minuman dari Indonesia senilai mencapai US$452,1 juta dan mengekspor produk makanan dan minuman dari Filipina ke Indonesia senilai US$15,8 juta.
Filipina sumbang surplus ekspor Indonesia terbesar ketiga, US$2,3 miliar 2015
Filipina menyumbang surplus ekspor Indonesia ketiga terbesar, dengan angka sekitar 2,3 miliar dolar AS tahun lalu.
"Filipina merupakan salah satu penyumbang (surplus) ekspor terbesar," kata Dubes RI untuk Filipina Johny J Lumintang kepada Antaranews di Jakarta, Kamis.
Ia bangga Filipina bisa menjadi penyumbang surplus ekspor, di tengah banyak negara besar yang menjadi tujuan ekspor Indonesia yang justru merupakan penyumbang defisit terbesar seperti China.
Berdasarkan data Otoritas Statistik Filipina (PSA), pada Januari-Desember 2015 impor negara itu dari Indonesia mencapai 2,927 miliar dolar AS, sedangkan ekspor ke Indonesia hanya sebesar 628,2 juta dolar AS.
Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2014 total impor Filipina dari Indonesia menembus angka 3,037 miliar dolar AS, sedangkan ekspor negeri itu ke Indonesia sebesar 759,658 juta dolar AS.
Adapun tiga besar produk impor Filipina dari Indonesia adalah otomotif (619,8 juta dolar AS), batu bara (519,4 juta dolar AS), kopi dan produk turunannya (208,6 juta dolar AS).
"Filipina banyak meminta impor batu bara dari Indonesia, karena pembangkit di sini menggunakan komoditas tersebut," ujar Johny.
Lebih jauh ia mengatakan, Indonesia dan Filipina memiliki kerja sama di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, keamanan, maupun sosial budaya yang saling menguntungkan.
"Dengan Filipina, Indonesia jangan berkompetisi tapi bekerja sama karena berbagai produk kita hampir sama," kata Johny.
Hal senada dikemukakan Atase Perdagangan RI di Filipina, Irawan. Ia mengatakan Filipina penyumbang surplus terbesar ketiga setelah Belanda.
"Potensi pasar produk Indonesia di Filipina cukup tinggi, terutama untuk produk-produk makanan dan minuman yang belum digarap optimal oleh pengusaha Indonesia," katanya.
Irawan optimistis bila perekonomian dunia pulih kembali, ekspor Indonesia ke Filipina maupun sebaliknya bisa meningkat lebih besar dari tahun lalu dan tahun ini.
 
16 Produk Indonesia yang mudah ditemui di Filipina
Sebanyak 16 produk makanan dan minuman Indonesia ternyata digemari masyarakat di Filipina. "Produk-produk tersebut mudah ditemui di supermarket besar di Filipina," kata Atase Perdagangan RI Irawan di Manila, Filipina, Rabu.
Produk tersebut adalah Kopiko Instant Coffee, Kopiko 78°, Fres Candy, Kopiko Candy, Energen Nutritious Milk and Cereal, Extra Joss Energy Drink, Diabetasol Nutrition for Diabetic, dan Diabetamil Cookies and Nutritious Drink for Diabetics, Selain itu, Indomie Instant Noodles, Mitra Cooking Oil, Bimoli Cooking Oil, Kara Coconut Milk, You C-1000,Oreo Cookies, dan Tiger Biscuits, serta Fruit Tea.
Irawan menilai produk makanan dan minuman Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup bagus di Filipina.
"Filipina termasuk salah satu negara di Asean yang penduduknya besar dan konsumtif, sehingga daya serap produk makanan dan minuman Indonesia punya peluang besar di sini," ujarnya.
Pada kunjungan ke salah satu pasar swalayan besar di Manila, SM Hypermart, Antaranews menemukan produk makanan dan minuman Indonesia yang cukup banyak, mulai dari minyak goreng, kopi, sampai mie instan dan biskuit.
Bahkan di gerai mie instan, Indomie tinggal hanya satu bungkus berupa mie instan goreng. Demikian pula dengan minyak goreng dengan kemasan lebih kecil.
"Untuk minyak goreng persaingannya cukup ketat dengan minyak kelapa, karena Filipina termasuk penghasil kelapa terbesar," ujar Irawan.
Selain produk makanan dan minuman, produk buatan Indonesia yang cukup populer dan penghasil devisa terbesar adalah otomotif, terutama Toyota Avanza dan Innova. (Logistics/ant/hd)
 

 
INSA Surabaya Desak Penghapusan Program Tol Laut
Dinilai Picu Biaya Tinggi
SURABAYA (LOGISTICS) : Dewan Pimpinan Cabang Indonesian National Shipowner Association (DPC INSA/ Asosiasi pemilik kapal Indonesia Surabaya) mengusulkan kepada pemerintah agar konsep tol laut dihapus. Konsep yang sudah diimplementasikan selama satu tahun ini dianggap tidak berpihak pada sejumlah pemilik kapal.
Saat ini mayoritas anggota DPC INSA yang merupakan kapal swasta atau kapal perintis mengalami kesenjangan pelayanan dan disparitas harga. Sebab kapal-kapal yang menjalankan konsep tol laut mendapat subsidi dari pemerintah.
"Kami mengusulkan agar konsep tol laut dibatalkan, jika tidak mampu memberikan perimbangan pelayanan dan kesenjangan persaingan yang tidak sehat," kata Ketua DPC INSA Surabaya, Stenven Handry Lesawengen, di Surabaya, Sabtu (11/6/16).
Steven mencontohkan pelayanan di sejumlah dermaga di Indonesia Timur lebih berpihak kepada kapal bermuatan besar. Meskipun kapal-kapal perintis dan kapal swasta datang lebih dahulu, namun operator pelabuhan mendahulukan kapal-kapal tertentu. Padahal untuk biaya sewa kapal per hari mencapai US$ 1.000. Di satu sisi dermaga yang ada cukup terbatas dan tidak bisa digunakan untuk melayani banyak kapal. "Kerugiannya bisa mencapai ratusan juta, kalau bongkar-muat harus menunggu satu minggu. Tinggal hitung saja," paparnya.
Selain itu, kapal-kapal besar yang menjalankan tol laut mendapat subsidi dari pemerintah. Ditambah dengan biaya tenaga bongkar muat mencapai Rp 200.000 per meter kubik, ditambah ongkos bongkar muat Rp3 juta per TEU's.
"Kalau memang konsep tol laut dipaksakan, kami usulkan agar dibangunkan infrastruktur berupa dermaga tambahan untuk melayai kapal-kapal perintis. Kedua, INSA Surabaya meminta pemerintah mencabut subsidi untuk kapal-kapal tertentu," tukasnya.
Sementara Suwandi Jon, salah satu anggota INSA Surabaya menegaskan konsep tol laut cukup baik jika dijalankan secara fair. "Disparitas harga di pasar itu bukan disebabkan ongkos transportasi, tetapi karena adanya perbedaan pelayanan di dermaga dan penetapan tarif yang tidak sehat,” tegasnya.
Dia mencontohkan harga semen di Larantuka, Nusa Tenggara Timur Rp 65.000 per sak hanya berbeda Rp 10.000 dengan harga di Jawa. Selisih harga tersebut disebabkan adanya pelayanan di dermaga yang harus dikeluarkan pengusaha kapal.
"Apabila ada infrastruktur yang didukung dengan penjadwalan, saya kira konsep tol laut akan berjalan baik,” terang pemilik kapal Citra Baru itu. Dia juga mengusulkan agar tol laut diterapkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau transportasi laut.
Keluhan lain yang dirasakan anggota INSA Surabaya diantaranya penurunan muatan dan voyage. Penurunan voyage kapal dalam satu tahun dari 7 menjadi 3 voyage, dengan muata dari load factor80 persen turun menjadi 30 persen.
“Idealnya satu bulan satu voyage. Tapi sekarang menurun drastis," ungkap Sekretaris Umum DPC INSA Surabaya, Dwi Agus.(Logistics/hd)
 

 
Hilirisasi Komoditas Rumput Laut Nasional
Baru Capai 68%, Memperkuat Ekspor
JAKARTA (LOGISTICS) - Proses Hilirisasi diyakini akan memacu produksi dan ekspor rumput laut olahan dalam negeri yang produksinya sekarang sekitar 75.000 ton atau baru 68% dari kapasitas terpasang 25.000 ton per tahun.
"Utilisasi terus kita maksimalkan agar produksi meningkat dan pendapatan pengolah serta petani daya rumput laut lebih baik," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui siaran pers diterima di Jakarta, awal Juni 2016 lalu.
Selain itu, pemerintah juga mendorong ekspor olahan rumput laut, mengingat nilai ekspor produk rumput laut olahan pada 2015 sebesar US$45,2 juta.
Nilai ekspor itu setara Rp610 miliar dengan merujuk nilai tukar rata-rata rupiah terhadap dollar AS pada tahun 2015 yang sekitar Rp13.500.
Penjualan keluar negeri itu terdiri dari US$35,1 juta karaginan dan US$10,1 juta agar, sedangkan nilai impornya sebesar US$4,5 juta terdiri dari US$4,2 juta karaginan dan US$300.000 agar.
Hal tersebut tak lepas dari potensi Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia dengan produksi sebesar 240.000 ton per tahun pada tahun 2014.
Peningkatan kemampuan hilirisasi industri berbasis rumput laut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri secara nasional sebagai penggerak perekonomian.
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut kering terbesar di Indonesia.
Rumput laut juga merupakan komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah pesisir. Panjang garis pantai di Sulawesi Selatan mencapai 1.900 kilometer dan sampai saat ini yang dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut baru sekitar 568 kilometer.
Sehingga, komoditi rumput laut di Sulawesi Selatan mempunyai potensi tinggi untuk dikembangkan, sekaligus untuk memberdayakan masyarakat pesisir.
Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, pada tahun 2015 Kementerian Perindustrian memberikan bantuan mesin peralatan aneka olahan rumput laut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Tujuannya agar meningkatkan nilai tambah dari pengolahan rumput laut kering menjadi produk makanan siap konsumsi," terang dia.
Saat ini bantuan mesin peralatan aneka olahan rumput laut dikelola oleh Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo) yang merupakan koperasi yang bergerak dalam memperdayakan dan mengembangan budidaya rumput laut disana.
 
MENPERIN Resmikan Industri Rumput Laut Di Makasar
Menteri Perindustrian Republik Indonesia Saleh Husin meresmikan industri pengolahan rumput laut di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Industri pengolahan sangat penting, karena memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat," kata Saleh Husin seusai meresmikan industri pengolahan rumput laut di Makassar, Sabtu.
Saleh mengatakan sebagai negara dengan produksi rumput laut terbesar di dunia, Indonesia justru masih kalah dari segi ekspor hasil olahan rumput laut dari negara lain seperti Filipina.
Karenanya, kata dia, upaya untuk mendorong hadirnya industri-industri pengolahan termasuk rumput laut.
"Kita akan meminta industri-industri besar yang bahan bakunya dari Indonesia, agar pabriknya berlokasi di Indonesia, sehingga ada nilai tambah," katanya menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Latif mengatakan sebagai daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia dengan kontribusi hingga sekitar 30 persen dari produksi rumput laut nasional, Sulsel juga terus berupaya untuk mengembangkan industri pengolahan rumput laut.
"Kita mendorong terealisasinya industri baik makanan maupun minuman yang berbasis rumput laut," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo) Arman Arfah yang mengelola industri tersebut mengatakan industri pengolahan semacam ini penting, karena merupakan cikal bakal dari hilirisasi industri.
Industri pengolahan ini menunjukkan bahwa meski dengan peralatan yang sederhana penambahan nilai untuk komoditi ini tetap dapat dilakukan.
Dengan investasi Rp3 miliar, industri ini dapat menyerap 30-40 ton bahan baku per bulan.
Pihaknya juga berharap dukungan dari pemerintah maupun masyarakat terkait pemasaran produk-produk hasil olahan rumput laut ini.
"Bahan bakunya dari kita, kita olah sendiri, dan masyarakat kita sendiri yang mengonsumsi, sehingga kita memiliki ketahanan ekonomi," pungkasnya. (Logistics/ant/hd)
 

 
Kemenperin Tetapkan 2 Strategi Dorong Peningkatan Daya Saing Industri Nasional
JAKARTA (LOGISTICS) - Kementerian Perindustrian menetapkan dua strategi dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional, yaitu melalui pemanfaatan keunggulan industri nasional yang dimiliki saat ini dan peningkatan produktivitas industri.
"Industri dalam negeri memiliki beberapa keunggulan atau comparative advantage yang harus dimanfaatkan dan dioptimalkan. Keunggulan yang paling menonjol adalah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (1/6/16).
Oleh karena itu, Kemenperin mendorong hilirisasi industri sebagai penggerak utama ekonomi nasional, di mana beberapa rencana pembangunan industri berbasis SDA sudah ditetapkan dan akan diimplementasikan.
Beberapa di antaranya, industri berbasis gas bumi dan batubara, industri berbasis mineral logam, serta industri berbasis agro.
Menurut Saleh, pengembangan industri juga perlu didukung dengan ketersediaan energi yang cukup besar, terlebih Indonesia memiliki pasokan dan cadangan energi yang sangat tinggi dalam mendukung kegiatan industri seperti minyak dan gas.
Selain sebagai sumber energi untuk kegiatan produksi, minyak dan gas dapat didorong untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut sebagai bahan baku industri.
Strategi kedua yakni dalam upaya peningkatan produktivitas industri, diperlukan peningkatan kemampuan SDM industri serta peningkatan dukungan teknologi dan inovasi.
Kemenperin telah menyusun kebijakan dan program operasional meliputi pembangunan SDM industri berbasis kompetensi dan pengembangan infrastruktur ketenagakerjaan berbasis kompetensi.
Implementasi program tersebut melalui berbagai upaya, antara lain pembangunan infrastruktur kompetensi, pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan lembaga diklat berbasis kompetensi.
Selain itu, pembangunan SDM berbasis kompetensi, fasilitasi sertifikasi kompetensi, dan penyusunan kebijakan terkait SDM industri.
Lebih jauh, peluang industri nasional untuk memasarkan hasil produknya di dalam negeri merupakan keunggulan tersendiri lantaran Indonesia memiliki penduduk hingga 255 juta jiwa, meskipun upaya mendorong pemasaran produk ke pasar ekspor juga dipacu.
 
Menperin Ingatkan KI Mesti Sediakan 10% RTH
Menteri Perindustrian Saleh Husin mengingatkan pengelola kawasan industri mematuhi aturan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni 10 persen dari total luas lahan.
Demikian disampaikan Menperin saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang jatuh pada 5 Juni, di Karawang International Industrial City (KIIC), Jawa Barat, Kamis (2/6/16).
"Saya ingin saat masuk kawasan industri itu suasananya asri, hijau, tidak gersang, jadi kita bisa nyaman ada di dalamnya," katanya.
Saleh menyampaikan, keterlibatan aktif dari semua pihak baik industri, pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan untuk menuju pembangunan berwawasan lingkungan.
Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu persyaratan dalam pengembangan kawasan industri, yang berperan penting dalam menciptakan keindahan, keasrian dan kelestarian lingkungan.
Menurut Saleh, praktik industri yang sekedar memenuhi ketentuan yang berlaku, dipandang sebagai business as usual sudah ketinggalan zaman.
Pasar juga menuntut peran serta perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. (Logistics/ant/hd)
 

 
Pemerintah Targetkan Penyebaran KI di Luar Pulau Jawa Hingga 40% Pada 2035
KERAWANG (LOGISTICS) -Pemerintah menargetkan penyebaran industri di luar Pulau Jawa mencapai 40% pada 2035, di mana angkanya saat ini sebesar 27,22%.
"Kalau bisa lebih dari 40%. Pemerintah akan bekerja keras untuk mendorong upaya pembangunan kawasan-kawasan industri baru terutama di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan industri," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Karawang, Kamis.
Pemerintah saat ini telah menetapkan 14 kawasan industri prioritas yang dibangun di Luar Jawa dengan perincian tujuh kawasan industri dibangun di wilayah Timur dan sisanya di wilayah Barat.
Pembangunan kawasan industri baru tersebut diarahkan untuk bisa tumbuh menjadi kota-kota industri baru yang mandiri dan modern.
Menurut Saleh, pembangunan kawasan industri tersebut akan membawa dampak yang sangat luas bagi perekonomian masyarakat setempat, yang akan berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Industri yang akan berkembang juga bisa berdasarkan potensi masyarakat sekitar. Jadi, ini dampaknya sangat baik. Tapi, yang terpenting adalah kita harus memberi kemudahan agar investornya mau masuk," ujar Saleh
Pemerintah dalam hal ini, lanjutnya, akan membangun sarana dan prasarana seperti jalan dan akses transportasi lainnya untuk mempermudah akses operasional industri yang akan beroperasi di dalamnya.
Menurut Saleh, Kawasan Industri Morowali Tsingshan merupakan salah satu percontohan kawasan industri di luar Pulau Jawa, karena terintegrasi.
Menperin mengapresiasi PT Indonesia Morowali Industrial Park serta group yang telah membangun dan mengebangkan kawasan industri berbasis nikel di lokasi terpencil dan minim infrastruktur tersebut.
 
Kontribusi KI Atas Sektor Eskpor Non Migas Capai 40%, Tarik Investasi 60% Dari Total Industri
Peran kawasan industri terhadap perkembangan sektor industri nasional sangat strategis dan signifikan, karena mampu menyumbang sekitar 40% dari nilai total ekspor non-migas dan menarik investasi sekitar 60% dari total investasi sektor industri.
"Kawasan industri sekaligus memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan negara dalam bentuk berbagai macam pajak," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Karawang, Kamis (2/6/16).
Hingga saat ini, jumlah kawasan industri di Indonesia tercatat sebesar 74 kawasan industri dengan total luas lahan mencapai sekitar 30 ribu hektar.
Pemerintah telah menyusun arah kebijakan sektor industri nasional termasuk mendorong pengembangan perwilayahan industri ke Luar Jawa baik dalam bentuk kawasan peruntukan industri, kawasan industri, maupun sentra industri kecil dan menengah.
Selain itu Pemerintah juga mendorong penumbuhan populasi industri serta peningkatan daya saing dan produktivitas khususnya bagi industri di Luar Jawa.
Pemerintah saat ini telah menetapkan 14 kawasan industri prioritas yang dibangun di Luar Jawa dengan perincian tujuh kawasan industri dibangun di wilayah Timur dan sisanya di wilayah Barat.
Pembangunan kawasan industri baru tersebut diarahkan untuk bisa tumbuh menjadi kota-kota industri baru yang mandiri dan modern.
Menurut Saleh, pembangunan kawasan industri tersebut akan membawa dampak yang sangat luas bagi perekonomian masyarakat setempat, yang akan berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. (Logistics/ant/hd)
 

 
Pelindo III Siapkan 13 Terminal Penumpang Antisipasi Arus Mudik
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III telah menyiapkan setidaknya 13 terminal penumpang kapal laut di wilayah kerjanya di tujuh provinsi untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang mudik dan arus balik Lebaran tahun 2016.
Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto menjelaskan, ketiga belas terminal penumpang itu tersebar di tujuh provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk di Provinsi Jawa Timur yaitu diPelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi.
Kemudian, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Jawa Tengah, Pelabuhan Benoa di Bali, Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Kotabaru/Batulicin di Kalimantan Selatan, Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan Kumai di Kalimantan Tengah. Selain itu di Nusa Tenggara Barat ada Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Bima/Badas, di Nusa Tenggara Timur ada Pelabuhan Tenau Kupang, Kalabahi, Waingapu, dan Maumere.
Menurut Edi, kesiapan sarana dan prasarana pendukung terminal penumpang kapal laut tersebut untuk menghadapi masa angkutan Lebaran tahun 2016 ini. Untuk arus mudik pada transportasi laut diprediksi terjadi mulai H-15 hingga H+15 Lebaran.
"Pada masa angkutan Lebaran 2016, jumlah pemudik yang akan memanfaatkan jasa kapal laut diperkirakan relatif stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun ada kenaikan, pertumbuhannya tidak akan terlalu signifikan, hal itu terlihat dari fluktuasi jumlah pemudik dari tahun ke tahun," kata Edi Priyanto, Selasa (7/6/16).
Hal itu dimungkinkan, karena masyarakat memiliki al ternatif moda transportasi lain nya. Khususnya mas yarakat yang bekerja formal, karena keterbatasan libur lebaran sehingga mereka banyak memanfaatkan moda transportasi udara sebagai sarana angkutan mudiknya. "Mayoritas penumpang kapal laut merupakanpekerja informal seperti di sektor perkebunan dan pedagang yang masih memanfaatkan moda transportasi angkutan laut," tambahnya.
Ia memaparkan, jumlah pemudik (naik dan turun) menggunakan kapal laut yang melalui pelabuhan yang dikelola Pelindo IIIsejak H-15 hingga H+15 pada masa angkutan Lebaran 2011 tercatat sebanyak 462.581 penumpang. Pada tahun 2012 sebanyak 416.732penumpang dan pada tahun 2013 sebanyak 495.215 penumpang. Selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 482.144 penumpang.
"Berikutnya jumlah penumpang naik dan turun di terminal penumpang kapal laut pada tahun 2015 tercatat meningkat menjadi sebanyak 512.638 penumpang," ungkapnya.
Berdasarkan data Pelindo III, jumlah penumpang mudik dan balik lebaran tahun 2015 sepanjang H-15 hingga H+15 di pelabuhan yang dikelola Pelindo III berturut-turut tercatat jumlah pemudik sebanyak 164.987 penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya atau terjadi peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 149.583 penumpang. Selanjutnya Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang tercatat sebanyak 101.031 penumpang. Kemudian Pelabuhan Kumai di Kalimantan Tengah sebanyak 51.321 penumpang, disusul Pelabuhan Sampit di provinsi yang sama sebanyak 48.899 penumpang, dan Pelabuhan Tenau Kupang di NTT sebanyak 36.358 penumpang.
"Biasanya penumpang dari daerah memilih datang lebih awal di pelabuhan, sehingga biasanya akan terjadi penumpukan penumpang di terminal penumpang pelabuhan ketika bersamaan keberangkatan kapal atau saat terjadi keterlambatan kedatangan kapal. Hal inilah yang diantsisipasi oleh Pelindo III agar penumpang tetap aman dan nyaman," tegas Edi.
Oleh sebab itu, kata dia, Pelindo III akan memasang tenda tambahan dan menyediakan toilet tambahan pada beberapa terminal penumpang kapal laut yang tersebar di tujuh provinsi tersebut. Upaya itu untuk mengantisipasi membludaknya penumpang kapal laut musim mudik dan balik Lebaran 2016 mulai H-15 hingga H+15.
Dengan demikian, lanjut dia, terminal tersebut mampu dan laik untuk menampung penumpang lebih banyak daripada kapasitas yang sudah ada. Bahkan dapat menjamin kenyamanan dan bisa memanjakan para penumpang kapal laut.
"Peningkatan jumlah penumpang kapal laut pada arus mudik dan balik yang menggunakan angkutan kapal laut, juga harus diikuti dengan upaya peningkatan pengamanan pada akses keluar dan masuk pelabuhan. Termasuk pada lokasi terminal penumpang kapal laut," tambahnya.
Sedangkan sarana dan prasarana lainnya, Edi menjelaskan ialah pembuatan posko terpadu disetiapterminal penumpang. Posko terpadu tersebut dikoordinir oleh otoritas pelabuhan setempat, dengan melibatkan gabungan personellainya yang terdiri dari kepolisian, militer, operator terminal Pelindo III, operator kapal/perusahaan pelayaran, dan rumah sakit/tenaga medis.(Logistics/hd)
 

 
Importasi Raw Sugar 381.000 ton Untuk Stabilisasi Harga
JAKARTA (LOGISTICS) - Pemerintah menegaskan bahwa rencana importasi raw sugar atau gula mentah sebanyak 381.000 ton yang ditugaskan ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X ditujukan untuk stabilisasi harga khususnya pada tingkat konsumen.
"Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga gula dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah BUMN. Rapat Terbatas Kemenko Perekonomian, PTPN telah berkomitmen untuk menurunkan harga gula sampai Rp12.500 per kilogram," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam rapat kerja dengan DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/16) malam.
Thomas mengatakan, PTPN berencana untuk memberikan jaminan kepastian pendapatan petani tebu setara dengan rendemen 8,5 persen melalui sistem baru yaitu pembelian tebu putus dengan harga Rp55.652 per kuintal.
Thomas menjelaskan, sistem tersebut merupakan pembaruan dari sistem bagi hasil sebelumnya, dimana PTPN berpendapat sistem jaminan pendapatan petani itu membutuhkan biaya yang cukup besar yang sebagian besar dapat diambil melalui pengolahan gula mentah setara 381.000 ton.
"Pemberian impor gula mentah tersebut diharapkan dapat diberikan PTPN dan diolah setelah masa giling selesai yakni sekitar bulan Oktober 2016 untuk mengisi stok awal tahun 2017. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan harga gula serta memberikan jaminan pendapatan terhadap petani tebu di masa mendatang," kata Thomas.
Thomas menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih belum mengeluarkan izin importasi gula mentah tersebut, namun dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi dikarenakan keputusan tersebut tidak dapat ditunda dalam waktu yang lama.
"Izin memang belum dikeluarkan, mungkin dalam minggu berikut ini kami praktis akan melakukan rakor pangan dan memang tidak bisa terlalu lama kita tunda. Mungkin dalam minggu berikutnya harus diputuskan," ujar Thomas.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Abdul Wachid, mendukung rencana pemerintah untuk melakukan importasi gula mentah sebesar 381.000 ton tersebut.
"Impor raw sugar yang akan dilakukan oleh PTPN X merupakan kebijakan yang akan meningkatkan kapasitas giling pabrik-pabrik gula milik PTPN," kata Wachid.
Pemerintah melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-288/MBU/05/2016 mengajukan permohonan izin impor gula mentah kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian.
Selain itu juga menugaskan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X untuk melakukan importasi gula mentah tersebut yang nantinya akan dialokasikan kepada PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PT PG Rajawali I dan PT PG Rajawali II.
 
Mendag : Belum Ada Perubahan Terkait Rencana Importasi Raw Sugar Impor
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan belum ada perubahan terkait importasi "raw sugar" atau gula mentah sebesar 381 ribu ton yang rencananya digunakan menambah pasokan khususnya pada bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri.
"Kalau gula tidak ada perubahan dari pernyataan-pernyataan saya dalam seminggu dua minggu terakhir ini, rencananya masih sama yaitu importasi 381 ribu ton gula mentah atau "raw sugar tidak ada perubahan sampai saat ini," kata Mendag setelah menghadiri rakor bahan pangan di Kemenko Perekenomian, Jakarta, Kamis.
Sementara itu, terkait izin dari importasi "raw sugar" tersebut, Mendag hanya menyatakan dalam waktu dekat izin tersebut akan keluar.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka berharap pemerintah tidak terburu-buru untuk segera mengeluarkan izin impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 381 ribu ton tersebut.
"Mengenai impor gula mentah sebesar 381 ribu ton, kami harap Komisi VI bisa mencegah agar pemerintah tidak terburu-buru untuk melakukan impor," kata anggota Rieke.
Rieke mengatakan, dirinya mempertanyakan rencana pemerintah untuk mengimpor gula mentah sebanyak 381 ribu ton tersebut karena proses untuk importasi membutuhkan waktu dan diperkirakan pada saat gula mentah tersebut masuk Indonesia bertepatan dengan waktu giling tebu petani.
"Perlu beberapa waktu dan masuknya bertepatan dengan waktu digilingnya tebu hasil petani, yang pasti akan memukul petani tebu kita. Saya menolak rencana impor gula mentah tersebut secara pribadi, karena belum jelas roadmap impor tersebut," kata Rieke.
Pada tahun 2016, pemerintah menyatakan bahwa alokasi impor gula mentah atau raw sugar sebanyak 3,22 juta ton, di mana angka tersebut naik sebesar lima persen dikarenakan kebutuhan industri makanan minuman untuk gula rafinasi mengalami rata-rata pertumbuhan diatas delapan persen per tahunnya.
Perkiraan kebutuhan gula rafinasi tahun 2016 tersebut diambil dari angka pertumbuhan moderat sebesar lima persen dari kebutuhan tahun 2015 yang sebesar 2,89 juta ton. (Logistik/hd)
 

 
Mendag : Potensi Ekspor Komoditas Kopi Asal Papua Sangat Besar
JAYAPURA (LOGISTICS) : Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan bahwa salah satu kopi Indonesia asal Papua memiliki potensi yang besar baik sebagai industri lokal maupun untuk menjadi salah satu komoditas ekspor.
"Industri lokal itu termasuk kopi, saya kira salah satu tujuan khusus kunjungan kerja ini adalah terkait kopi. Tim Kementerian Perdagangan mengidentifikasi (kopi) sebagai suatu potensi besar," kata Thomas, di Jayapura, Provinsi Papua, pada akhir pekan ini.
Secara khusus Thomas mengatakan, kelebihan kopi Papua tersebut memiliki keunggulan dari cita-rasanya dikarenakan kopi jenis arabika yang ditanam di dataran tinggi memiliki aroma lebih manis dibandingkan dengan kopi arabika lainnya, dan tidak banyak wilayah di Indonesia yang memiliki keunggulan tersebut.
"Saya juga belajar banyak dari pelaku usaha, bahwa kopi arabika itu semakin tinggi untuk ketinggian tanamnya itu semakin manis aromanya. Kelihatannya tidak banyak wilayah di Indonesia yang seoptimal itu, cuma Papua yang paling optimal dan tinggal membangun pembinaan petani dan pengolahannya," kata Thomas.
Lebih dalam Mendag Thomas Lembong menjelaskan, saat ini khususnya di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, masih membutuhkan pembinaan dan juga investasi dalam sarana prasarana, permesinan dan juga peralatan kemasan.
"Saya di pusat kopi Dogiyai, diberi tahu oleh salah seorang pembina bahwa mesin yang dipergunakan disumbang oleh Jepang pada tahun 1975, jadi mungkin perlu sedikit investasi. Memang harus ujung ke ujung, dan mungkin pasar juga bisa berperan," kata Thomas.
Menurut Thomas, nantinya bisa dilakukan skema terpadu seperti disediakan tempat pengumpulan, pengeringan, pengolahan yang terletak di sebelah pasar rakyat.
Perkebunan kopi di Kabupaten Dogiyai merupakan perkebunan peninggalan misionaris Belanda di tahun 1890-an.
Sementara itu pada era tersebut, sebagian besar masyarakat Dogiyai adalah petani kopi. Seiring perubahan zaman, masyarakat mulai jarang menanam kopi dan beralih profesi menjadi buruh bangunan untuk mendapatkan uang lebih cepat.
Sementara itu, Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini mengatakan bahwa Kabupaten Dogiyai juga memiliki lima UKM kopi yang salah satunya dibina Pastor Gereja. Selain kebun peninggalan Belanda, di Kabupaten Dogiyai juga terdapat kebun kopi SMP Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) seluas satu hektar.
"Sekolah ini menyelipkan pendidikan mengenai kopi pada kurikulum ajarnya sehingga murid-murid diajarkan memetik dan mengolah kopi di sekolah," ujar Made.
Made mengharapkan, kopi Papua bisa menembus pasar ekspor dalam tiga tahun ke depan dan dapat disajikan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020. .(Logistics/hd)