Logistics Journal No. 177 / Oktober 2016
 
cover logistik oktober-2016
 
Editorial - Darurat Pungli
Jokowi : Tangkap dn Pecat Pegawai Yang Lakukan Pungli (republika online), Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Pungli (kompas.com), Jokiwi Perintahkan Tangkap dan Pecat Pejabat Ketahuan Pungli (merdeka.com), Jokowi Kumpulkan Kapolda dan Pangdam Bahas Pungli dan Pilkada (news.detik.com). Itulah judul-judul pemberitaan online bagaimana seriusnya Presiden Republik Indonesia bertindak memberantas pungli.
"Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi mulai sekarang ini stop namanya pungli, terutama pada pelayanan kepada masyarakat," ucap Jokowi seperti yang dilansir di kompas.com. "Kami hanya melihat memastikan dan kepada seluruh lembaga, seluruh instansi mulai sekarang ini setop pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada rakyat. Setop hentikan karena sekarang sudah ada yang namanya OPP," tegas Jokowi seperti yang dikutip dari merdeka.com. "Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) baru dibicarakan, rapat baru saja selesai dan kami langsung dapat laporan dari Kapolri, bahwa di Kementerian Perhubungan telah ditangkap banyak pungli untuk pengurusan hukum laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda ada yang ratusan ribu serta ada yang jutaan," kata Jokowi saat meninjau penggeledahan di Kemenhub, Jakarta, Selasa (11/10) republika.co.id.
Penggalan pernyataan presiden Jokowi di atas, menunjukkan sangat serius dalam menangani dan mengenyahkan pungli di Indonesia. Memang jumlahnya hany puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta atau ratusan juta rupiah. Namun sebagai penyumbang terbesar bagi ekonomi biaya tinggi. Melalui pungli inilah praktek kotor yang disepakati bersama antara penerima layanan dan pemberi layanan dilakukan. Jika ditanyakan, pihak siapakah yang bersalah? Bisa pengusaha sebagai penerima layanan, bisa juga aparat birokrasi sebagai pemberi layanan.
Konsistensi dan komitmen terhadap standar operasional prosedur (SOP) adalah kunci utama agar tidak terjadi pungli, baik dari sisi penerima ataupun sisi pemberi layanan. Konsistensi dan komitmen ini berkaitan dengan sikap mental dan etika yang terjaga kuat untuk selalu sesuai dengan SOP. Walaupun di dalam SOP sudah ada rentang waktu penyelesaian untuk suatu tindakan pelayanan, jika konsistensi dan komitmen tidak dimiliki, baik oleh pelaku usaha maupun pihak aparat birokrasi pelayanan, maka potensi pungli sangat terbuka. Walau salah satu pihak memaksa untuk melakukan pungli, namun pihak lainnya tidak mau melayani pemaksaan tersebut, maka sampai kapanpun pungli tak pernah ada.
Pertanyaan mengambangnya adalah, masihkah ada komitmen dan konsistensi di dunia usaha dan dunia birokrasi pelayanan ? Kalau memang tidak ada dan sudah terkikis hampir habis moralitas dan etika untuk senantiasa mempertahankan komitmen dan konsistensi, baik di pihak pemberi atau penerima layanan, maka ketegasan Presiden untuk memberantas pungli hanyalah angin sejuk selintas lewat di daun telinga selebihnya tak berbekas, alias di setiap aktivitas pelayanan akan menjadi hambar jika tidak ada garam yang bernama pungli. (guslim-oktober’16)

 
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Ranai Natuna
Peresmian yang juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi ini sebagai wujud implementasi program Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat konektivitas di wilayah utara Indonesia khususnya di perbatasan Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Perhubungan agar terus mendorong maskapai nasional untuk segera beroperasi di bandara ini. Kementerian Perhubungan telah melakukan langkah kongkret dengan mendorong konektivitas penerbangan sipil dari dan menuju Natuna melalui penambahan jumlah maskapai penerbangan, frekuensi dan rute penerbangan.
"Peresmian ini sekaligus menjadi jawaban atas program pengembangan infrastruktur transportasi yang tidak hanya memperhatikan peningkatan aksesibilitas wilayah, namun juga memperhatikan konektivitas antar wilayah dan antar moda", tambah Joko Widodo.
Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kapolri. Disela-sela sambutannya, Jokowi menambahkan bahwa langit agar tidak lagi dipandang sebagai pemisah namun sebagai penghubung. Untuk itu konektivitas antar wilayah dipandang sebagai hal yang sangat penting untuk diprioritaskan.
Kementerian Perhubungan telah melakukan peningkatan kapasitas jumlah penumpang di Bandara Ranai dengan mengembangkan terminal baru dengan luas 3.868 m2 yang dapat menampung calon penumpang sebanyak 385 orang.
Bandar Udara Ranai merupakan Bandar Udara Enclave Sipil yang berfungsi sebagai bandara pengumpan penerbangan domestik.
Saat ini rute penerbangan yang beroperasi di Bandara Ranai adalah rute Batam-Natuna yang dioperasikan oleh maskapai Sriwijaya Air dengan frekuensi penerbangan 3 kali dalam seminggu, dan maskapai Wings Air dengan frekuensi 4 penerbangan kali dalam seminggu. Ke depan, frekuensi penerbangan Wings Air yang beroperasi menggunakan pesawat ATR 72 akan ditambah menjadi 7 kali dalam seminggu yang akan disesuaikan dengan kebutuhan.
Menhub Sidak Persiapan Bandara Ranai
Jelang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pemeriksaan terminal baru Bandara Ranai, Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu (5/10) malam. Dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan meresmikan Terminal Bandara Ranai pada Kamis (6/10). Demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Hemi Pamuraharjo di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (6/10).
Peresmian terminal bandara adalah sebagai wujud implementasi program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. “Terminal bandara tersebut memiliki luas 3.865 m² yang dapat menampung sebanyak 385 penumpang,” jelas Hemi.
Bandara Ranai juga, Hemi menyatakan, dilengkapi lapangan parkir seluas 5.020 m² yang dapat menampung 154 unit mobil dan 32 unit sepeda motor. Fasilitas lainnya yang dimiliki bandara tersebut adalah gedung Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), genset, dan rumah pompa.
Hemi menjelaskan, bandara yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan tersebut memiliki landasan pacu berukuran 2.550 x 32 meter dengan apron berukuran 120 m x 60 m sertataxiway berukuran 50 m x 32 m.
Saat ini, Hemi menjelaskan, Bandara Ranai, telah dilayani oleh Wings Air dengan frekuensi 4x seminggu dengan pesawat ATR-72. “Selain Wings Air, Sriwijaya Air telah melayani 3x seminggu dengan pesawat B737-500,” ujar Hemi.
“Direncanakan landasan pacunya akan diperlebar menjadi 45 m,” tambah Hemi. Selain itu, Hemi menyatakan, Kementerian Perhubungan masih akan mengembangkan fasilitas sisi udara Bandara Ranai seperti apron dan taxiway.
Hemi menjelaskan dengan telah selesainya pengembangan bandara tersebut diharapkan mobilitas penumpang dapat terus ditingkatkan. Selain itu, diharapkan keberadaan bandara tersebut juga dapat menunjang sektor pariwisata sehingga nantinya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Natuna dan sekitarnya. (Logistics/hd)

 
PT Pelindo III Optimis Kapasitas Bongkar Muat Kedelai 3.500 Ton Per Hari
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menginisiasi kegiatan bongkar muat kedelai di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap untuk pertama kalinya setelah sebelumnya kegiatan tersebut dilakukan pada jenis klinker dan batubara.
MV Pac Schedar merupakan kapal pembawa muatan sebanyak 24.483,711 Ton. Kapal berbendera Marshall Is memiliki berat 21.094 Gross Tonnage (GT) dan panjang (LOA) 179,82 meter ini sandar di Dermaga III Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Jawa Tengah pada minggu pertama Oktober.
Sebanyak 12.000 Ton biji kedelai asal New Orleans, Amerika Selatan ini dibongkar di pelabuhan yang berada di selatan Pulau Jawa. Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan seperti kecap, tahu dan tempe.
General Manager Pelindo III Tanjung Intan, Fariz Hariyoso menyampaikan bahwa langkah pengembangan usaha bongkar muat kedelai di Pelabuhan Tanjung Intan ini dipicu oleh besarnya permintaan masyarakat akan kebutuhan kedelai di beberapa daerah sekitar Jawa Tengah bagian selatan.
”Kebutuhan masyarakat akan kedelai membuka peluang potensi pengiriman kedelai di wilayah Cilacap dan sekitarnya,” tuturnya dalam siaran pers. Minggu (9/10/16).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kinerja bongkar kedelai ini mencapai 100 ton per jam dan 3500 ton per hari sehingga kegiatan bongkar muat dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari. ”Ini merupakan bongkar perdana kedelai di Pelabuhan Tanjung Intan dan kami berkomitmen kinerja bongkar muat di atas rata-rata,” ujar Fariz.
Fariz menambahkan arus barang yang masuk dan dibongkar di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap saat ini masih didominasi oleh barang jenis curah kering. “Sejauh ini, batu bara masih menjadi komoditas utama yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Intan,” tambahnya.
Tercatat sampai dengan September 2016, bongkar muat batu bara di Pelabuhan Tanjung Intan sebanyak 1.429.649 Ton dan disusul oleh klinker sejumlah 531.069 Ton.
Proses bongkar muat kedelai tersebut menggunakan grab yang dipasang pada crane kapal dan kemudian dibongkar dengan hoppermenggunakan sistem truck losing yang selanjutnya dikirim ke Gudang lini 1 Pelabuhan Tanjung Intan dan Kawasan Industri Cilacap untuk dikemas. Sementara itu, Umar Halil, Supervisor Bongkar Muat Pelindo III Tanjung Intan menyampaikan bahwa setelah dibongkar di Pelabuhan Tanjung Intan, pasokan kedelai asal New Orleans, Amerika Selatan ini akan berlanjut ke Banyuwangi.
“Selanjutnya, sisa muatan pasokan kedelai sebanyak 12.483,711 Ton ini akan dibongkar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur,” pungkasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
MENHUB : KA Bandara Akan Hubungkan Stasiun Solo Balapan Dengan Bandara Adi Soemarmo
SOLO (LOGISTICS) : Pemerintah berencana membangun jalur kereta api baru yang menghubungkan Stasiun Kereta Api Balapan dengan Bandara Adi Soemarmo di Solo, Jawa Tengah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika meninjau Stasiun Kereta Api Solo Balapan, Minggu (9/10/16).
Budi Karya mengatakan pemerintah masih melakukan survei untuk merencanakan pembangunan jalur kereta api tersebut.
"Survei pembangunan jalur kereta api baru untuk jurusan Stasiun Kereta Api Solo Balapan ke Bandara Adi Sumarmo diharapkan dalam waktu dekat sudah selesai dan pembangunnanya ditargetkan selesai akhir 2018," kata Menteri Perhubungan, yang meninjau stasiun didampingi Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo
Pemerintah berharap pembangunan jalur kereta api tersebut bisa memudahkan warga menjangkau bandara dan menarik kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.
"Di Solo dan daerah sekitarnya banyak objek wisata, kalau transportasinya mudah akan banyak wisatawan yang datang ke Solo dan sekitarnya," katanya.
Usai meninjau Stasiun Kereta Api Solo Balapan, Menteri Perhubungan menuju Bandara Adi Soemarmo untuk meresmikan rute penerbangan baru Lion Air, antara lain rute Solo-Banjarmasin, Solo-Palangkaraya, Solo-Pontianak, Solo-Makassar, Solo-Lombok, Solo-Denpasar, dan Solo-Tenggarong.
Sementara itu sebenarnya Pemerintah sejak awal telah merencanakan pembangunan jalur kereta menuju sejumlah bandara besar di Indonesia. Setidaknya sejumlah bandara yang akan segera terhubung dengan jalur KA itu antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Bandara Kuala Namu, Bandara Hasanuddin. Namun rencana itu kemudian berkembang terhadap sejumlah bandara lainnya seperti Bandara Adi Soemarmo, Bandara Adi Soetjipto, dan lainnya.
Untuk rencana pembangunan jalur KA menuju bandara tersebut sebenarnya PT Angkasapura telah bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dengan membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT Railway yang rencananya bakal menjadi operator jalur KA Bandara tersebut. Proses pendirian itu sudah dilakukan pada era 2002 lalu. Meski demikian pelaksanaan pembangunan proyek KA Bandara itu mengalami pasung surut. (Logistics/ant/hd)

 
Kemendag Fasilitasi Misi Dagang Antar Daerah Pemprov Jatim di TEI 2016
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan (Kemendag) memfasilitasi salah satu program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berupa Misi Dagang Antar Daerah dengan mempertemukan para penjual dan pembeli produk dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2016.
"Kami menyediakan tempat untuk mereka, ini program dari Jawa Timur. Tapi saya mengundang mereka pada TEI, dan sudah menyurati semua gubernur untuk membawa calon pembeli dan melihat potensi pelaku usaha dari Jawa Timur," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda, saat memberikan sambutannya pada acara Misi Dagang Antar Daerah, di Jakarta, Sabtu (15/10/16).
Lebih jauh Arlinda mengatakan, dalam program tersebut akan mempertemukan para pelaku usaha asal Jawa Timur dengan para pembeli potensial dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga dari luar negeri. Tercatat, terdapat 30 pelaku usaha dari wilyah Jawa Timur yang hadir dalam program tersebut.
"Sebanyak 14.700 pembeli potensial tersebut tidak hanya dari luar negeri, tapi itu juga dari dalam negeri. Berdasarkan laporan yang diterima, pembeli potensial dari luar negeri yang datang dari Aljazair, Qatar, dan lainnya. Selain itu juga ada pembeli dari jabodetabek," kata Arlinda.
Arlinda menjelaskan, dalam upaya untuk meningkatkan ekspor non-migas pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat program serupa dengan apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional salah satunya adalah Misi Dagang Antar Daerah tersebut.
Arlinda menjelaskan, Misi Dagang Antar Daerah tersebut merupakan program yang pertama kali dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dalam rangka mensukseskan Trade Expo Indonesia.
"Kegiatan tersebut untuk memberikan informasi bahwa di Indonesia masih banyak sumber untuk produk berkualitas dari wilayah lain. Kami melakukan program semacam misi dagang, misi pembelian dan pameran, di mana tiga hal tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan dalam melakukan promosi," kata Arlinda.
Terkait dengan TEI, lanjut Arlinda, Kementerian Perdagangan memiliki target cukup ambisius meskipun kondisi perekonomian dunia yang masih melambat. Namun, pihaknya melihat masih ada celah yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor.
"Kegiatan ekspor itu tidak hanya dilakukan secara biasa, kita harus mencari satu trobosan atau peluang yang bisa kita lakukan dalam rangka peningkatan ekspor. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Jawa Timur itu merupakan satu hal cukup bagus, dan pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah," kata Arlinda.
Tercatat, sebanyak 30 pelaku usaha asal berbagai daerah di Jawa Timur turut serta dalam Misi Dagang Antar Daerah. Transaksi yang dihasilkan mencapai Rp661,4 miliar yang diperoleh dari total 50 kesepakatan.
Data terakhir yang diperoleh menyebutkan bahwa total transaksi yang dihasilkan hingga hari kedua Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 dari kontrak dagang misi pembelian yang ditandatangani mencapai US$186,69 juta.
Dari nilai tersebut, kontrak dagang sebesar US$178,7 juta ditandatangani pada hari pertama, dan sebesar US$7,99 juta ditandatangani pada hari kedua. Sementara hingga hari keempat pameran tersebut belum disebutkan perkembangan untuk total jumlah transaksi yang sudah disepakati.
Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi perdagangan barang pada TEI 2016 kurang lebih sebanyak US$800 juta, di luar transaksi jasa dan juga peluang investasi. Secara keseluruhan, diharapkan transaksi yang terjadi mampu menembus angka US$1 miliar, di mana pada tahun sebelumnya total transaksi senilai US$909 juta. (Logistics/ant/hd)

 
RI – Rusia Bahas Pembangunan Proyek KA Trans - Kalimantan
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono bertemu dengan Direktur Utama Kereta Api Rusia, Mr Oleg Belozerov dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, His Excellency Mr Mikhail Yurievich Galuzin di Bandara Halim Perdana Kusuma sesaat sebelum memulai perjalanannya ke Miangas dan Natuna pada Rabu (5/10).
Selain untuk membina hubungan antara kedua negara, pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama pengembangan industri kereta api khususnya perkeretaapian di Kalimantan.
“Indonesia dan Rusia memiliki hubungan historis, dan kerjasama dalam bidang pengembangan industri perkeretaapian ini adalah dalam rangka menjaga dan meningkatkan hubungan tersebut”, ujar Menhub Budi.
Lanjutnya dikatakan Kementerian Perhubungan sangat komit dan bertanggungjawab atas pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia dalam upaya membangun perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Kalimantan merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan ekonomi di Kepulauan Kalimantan.
Terkait pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Kalimantan, Menhub Budi mengatakan ada perubahan lokasi pembangunan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi wilayah, “Borneo Railways Project yang semula di Kalimantan Tengah dipindah ke Kalimantan Timur, hal ini disebabkan bisnis batubara di Kalimantan Tengah kurang baik dan tidak memiliki substitusi”, ucap Menhub Budi.
Lebih jauh Budi mengatakan pihaknya telah membicarakan proyek KA Trans-Kalimantan tersebut dengan sejumlah Gubernur di wilayah itu.
“Saya sudah bicara dengan Gubernur Kalimantan Timur terkait masalah dan beliau sangat antusias untuk mendukung rencana ini karena jika batubara bermasalah akan dialihkan ke penumpang terus diarahkan ke tengah untuk mendapat tambahan barang atau minyak”, tegas Menhub Budi. Lebih lanjut Menhub Budi meminta agar Tim Rusia bersama Ditjen Perkeretaapian berdiskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur tentang hal ini untuk lebih rincinya.
Pemerintah akan segera merealisasikan pembangunan infrastruktur perkeretaapian Trans Kalimantan yang akan dimulai dari Balikpapan – Kabupaten Penajam Paser Utara – Kabupaten Paser – Kabupaten Kutai Barat sepanjang 203 kilometer dengan nilai investasi sebesar USD 2.423,11 juta. Dengan adanya perkeretaapian di Kalimantan diharapkan akan dapat mendukung industri batu bara di Kalimantan khususnya arus perpindahan batu bara dari tambang ke pelabuhan sehingga dapat mengurangi beban jalan raya. Jalur lintasan kereta api ini nantinya akan dilengkapi jalur tenaga listrik tegangan tinggi di sepanjang jalur kereta api.
Selain di Kalimantan, Kementerian Perhubungan menawarkan kerja sama dengan pihak Rusia untuk pengembangan perkeretaapian pada lintas Surabaya – Malang. Saat ini, pergerakan orang dan barang yang cukup tinggi terjadi antara kedua kota di Jawa Timur tersebut. Namun kondisi jalur kereta api yang masih berupa single track, mengakibatkan sulitnya penambahan kapasitas lintas dan frekuensi kereta api untuk mengakomodasi pergerakan pada lintas tersebut. Hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk memprioritaskan pengembangan pada lintas sepanjang 251 km tersebut. (Logistics/hd)

 
Kebutuhan Dana Talangan Pembebasan Lahan Jalan Tol Capai Rp. 31,5 triliun
JAKARTA (LOGISTICS) : Sejumlah badan usaha jalan tol (BUJT) kembali melakukan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Hal ini membuat dana talangan lahan yang dilakukan BUJT membesar mencapai Rp. 31,5 triliun.
Direktur Utama PT Citra Waspphutowa (CW) Tri Agus Priyanto mengatakan telah melakukan amandemen PPPJT dengan Badan Pengatur Jalan Tol untuk menambah dana talangan lahan bagi ruas Tol Depok-Antasari (Desari) sepanjang 21,5 km yang penghubung Jakarta-Depok.
“Dari semula Rp580 miliar mengalami penambahan Rp 750 milar menjadi Rp1,330 triliun, “ ujarnya.
Dia mengatakan hingga kini seksi I, lahan yang terbebaskan baru mencapai 90% dengan progress konstruksi mencapai 50%. Penuntasan lahan akan dilakukan dengan mengunakan dana talangan lahan tahap pertama senilai Rp580 miliar dan pembayaran kepada warga terdampak sudah mulai dilakukan
Tri mengatakan pemerintah penambahan dana talangan dilakukan karena Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menghendaki agar ruas tol tersebut bisa diperpanjang menuju Krukut wilayah Bogor. Dengan demikian juga akan terkoneksi dengan ruas Cinere-Jagorawi di wilayah timur serta Cinere-Serpong di wilayah barat.
Adapun proyek seksi I sepanjang 12 Km dibagi menjadi dua paket pembangunan, yakni paket Jalan Pangeran Antasari hingga Jalan Brigif sepanjang 5,8 km dan Jalan Brigif hingga Jalan Sawangan sepanjang 6,2 km.
Kepala Bidang Investasi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Sudiro Roi Santoso mengatakan komitmen dana talangan lahan tol terus bertambah. Hingga kini ,dana talangan BUJT yang sudah terkumpul mencapai Rp31,5 triliun, bertambah 28,10% dari dana yang terhimpun pada Rabu (07/09) sebesar Rp22,64 triliun. “Dana talangan BUJT Rp31,49 triliun, dan yang sudah terbayar Rp3,27 triliun.”
Menurutnya, penambahan dana talangan itu di antaranya dilakukan tidak hanya dari ruas Depok-Antasari, namun juga ditambah oleh PT Trans Lingkar Kita Jaya untuk ruas Cinere-Jagorawi, dari sebelumnya Rp500 miliar menjadi Rp2,7 triliun. Komitmen dana talangan juga bertambah sebelumnya antara lain untuk ruas Gempol-Pasuruan, Kunciran-Serpong, dan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi.
Potensi dana talangan akan makin bertambah dengan akan adanya PPJT tambahan yang dilakukan dua badan usaha untuk ruas Soreang-Pasirkoja serta Cibitung-Cilincing pekan ini.
“Masih akan ada lagi PPJT Pasir Koja yang masih kita hitung tambahannya. Kalau Cibitung-Cilincing skami perkirakan butuh Rp1 triliun, apalagi BUJT-nya baru berkomitmen Rp75 miliar, sebelumnya,” kata Roi. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Bea Cukai Dorong Pengusaha Ekspor - Impor Kaltim Gabung AOE
BALIKPAPAN (LOGISTICS) : Pengusaha ekspor impor dan pengusaha lain di Kaltim yang bergerak pada rantai distribusi didorong untuk bergabung dalam Authorized Economic Operator (AOE).
Hal ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur.
AOE merupakan operator ekonomi bersertifikat yang mendapatkan pengakuan dari Dirjen Bea Cukai untuk mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu pada aktivitas ekspor impor dari dan ke negara terlibat.
Kesepakatan AOE telah ditandatangani oleh 160 negara anggota World Custom Organization dan telah diterapkan pada 64 negara.
Kakanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur Agus Sumardi mengatakan, sertifikat AOE memberikan manfaat besar bagi perusahaan sebab sertifikat AOE diberikan dengan seleksi berstandar internasional yang ketat.
Secara tak langsung, pelaku usaha dipacu untuk meningkatkan kualitasnya untuk diakui secara internasional.
"Saat ini yang sudah memperoleh sertifikat AOE ada 23 perusahaan, yang sedang dalam proses ada 22 perusahaan. Target kami sampai akhir tahun ada 50 perusahaan yang bergabung AOE. Sebenarnya yang mendaftar banyak sekali, tapi seleksinya sangat ketat," jelas Agus, Kamis (6/10/16).
Menurutnya, ada 13 kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
Yaitu menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, mempunyai sistem pengolahan data perdagangan, mempunyai sistem keamanan kargo, keamanan lokasi, keamanan pegawai, keamanan mitra dagang dan lain-lainnya.
Setelah menerima sertifikat AOE, perusahaan bisa mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu yang memudahkan proses di lapangan.
Diantaranya adalah penyederhanaan prosedur kepabeanan, pemeriksaan dokumen yang minimal, kemudahan bongkar muat, pelayanan kepabeanan di luar jam operasional dan lain-lain.
Semua kemudahan ekspor impor itu dapat diterima oleh perusahaan di semua negara-negara yang menerapkan AOE.
"Jadi kami ajak pelaku usaha ekspor impor dan pelaku usaha yang masuk dalam rantai pasokan untuk mendaftarkan diri. Pengajuan sertifikat AOE ini sifatnya sukarela saja, maka dari itu kami beritahu apa-apa saja manfaatnya. Kami akan asistensi sampai sertifikatnya terbit," tukas Agus.
(Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT Pelindo I : Dwelling Time Pelabuhan Belawan Jadi 2,5 Hari Berlaku Mulai Akhir Oktober 2016
BELAWAN (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) menargetkan masa waktu bongkar muat barang atau dwelling time di Pelabuhan Belawan Medan pada akhir Oktober dapat menjadi 2,5 hari.
Sekretaris Perusahaan Pelindo I Muhammad Eriansyah mengatakan, Pelindo I terus melakukan upaya percepatan masa dwelling time di Pelabuhan Belawan dengan mempersingkat waktu relokasi barang ataupun memberikan diskon.
"Untuk target dwelling time di Belawan keseluruhan kami targetkan menjadi 2,5 hari di Oktober 2016, tercatat pada Agustus kemarin sudah 4,6 hari," kata Eriansyah, Jumat (7/10/16).
Menurut Eriansyah, ?pemangkasan waktu yang dilakukan Pelindo I yaitu dengan mempercepat relokasi kontainer yang sudah memiliki surat bukti pengeluaran, dimana setelah melewati 1x24 jam akan dialihkan ke buffer zone atau kawasan penyangga.
"Ini komitmen kami, barang yang sudah clear pada hari kedua direlokasi ke buffer zone," katanya.
Kemudian, langkah selanjutnya dengan memberikan diskon tarif bagi pemilik barang yang mengambil barangnya di luar jam sibuk dengan kisaran potongan dari 3 persen hingga 5%.
?Dengan langkah-langkah tersebut, Eriansyah berharap target pada Oktober 2016 terkait dwelling time menjadi 2,5 hari akan tercapai, namun dirinya berharap upaya ini turut didukung oleh pihak-pihak lain yang berada di Pelabuhan Belawan.
"?Kalau dibedah Pelindo I itu hanya 0,86 hari (dwelling time), jadi kami berharap semua pihak bersama-sama memangkas alur birokrasi karena di sana (pelabuhan) ada bea cukai, karantina dan instansi lain," paparnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Mendag : Investor Tertarik Bangun Dermaga Internasional di Labuan Bajo.
JAKARTA (LOGISTICS) : Investor domestik maupun asing tertarik untuk membidik pembangunan dermaga bertaraf internasional di Labuan Bajo, Demikian disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani pada konferensi pers Trade Tourism and Invesment pada pameran dagang Trade Expo Indonesia 2016 di Jakarta International Expo, Kemayoran.
"Kalau swasta diminta bangun dermaga di Labuan Bajo itu mau, karena sudah banyak yang menyampaikan ke saya, asing juga mau," kata Rosan di Jakarta, Kamis.
Menurut Rosan, Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata yang terbilang lengkap di Indonesia, mengingat beberapa infrastruktur sudah tersedia di sana.
"Labuan Bajo itu yang paling lengkap, dari keindahan alam, fasilitas diving (menyelam), ada penyewaan yacht juga, lapangan terbangnya sudah bagus," ungkap Rosan.
Rosan meyakini, dengan adanya dermaga bertaraf internasional, maka potensi pariwisata di Labuan Bajo akan semakin meningkat.
"Di situ kepulauannya cantik, tapi tidak ada dermaga untuk kapal pesiar bersandar. Saya berani jamin, kalau ada dermaga di situ, akan banyak kapal pesiar yang bersandar," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Rosan menyayangkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, belum memiliki dermaga bertaraf internasional hingga saat ini.
Jika dibandingkan negara tetangga, Singapura dengan luas 719 kilometer persegi memiliki tiga dermaga bertaraf internasional dan Thailand memiliki empat dermaga.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar para investor segera mengajukan perizinan untuk investasi pembangunan dermaga tersebut.
Enggar menjamin, perizinan yang diajukan akan segera dikeluarkan. "Untuk dermaga, ajukan sekarang, besok pagi izin keluar," pungkas Enggar.

 
BKPM Indikasikan Sejumlah Perda Hambat Investasi Masuk Daerah
Sulitnya proses perizinan di daerah dinilai masih menjadi tantangan dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah baik dari pusat maupun masing-masing daerah, karena akan mengakibatkan macetnya investasi ke dalam negeri.
"Jika (perizinan sulit) seperti itu, maka investor akan lari ke wilayah lain yang memiliki perizinan lebih sederhana. Memang masih menjadi tantangan," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dalam jumpa pers Trade, Tourism, and Investment Forum pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2016, di Jakarta, Kamis.
Thomas yang kerap disapa Tom itu menjelaskan, dalam Rapat Pleno Satuan Tugas Reformasi Ekonomi beberapa waktu lalu, ada masalah perizinan dalam pembangunan hotel. Proses perizinan dinilai rumit dan tumpang tindih sehingga memperlambat proses yang ada.
"Di salah satu daerah, (investor) yang membangun hotel harus mengurus izin saat akan memasang parabola, membuat kolam renang membutuhkan izin lain, dan membuat bar memerlukan izin lain juga. Jadi memang, bagi saya ini kembali ke pola pikir kita," ujar Tom.
Tom menjelaskan, pihaknya saat ini masih memaklumi kondisi tersebut dan merupakan tugas bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membenahi masalah rumitnya proses perizinan, khsususnya dalam melakukan investasi.
"Saya memaklumi dan memang menjadi tugas bersama kita, untuk pelan-pelan melakukan revolusi mental, bukan hanya kementerian lembaga di pusat saja, akan tetapi tentunya di pemerintah daerah," kata Tom.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa rumitnya proses perizinan di daerah merupakan dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, namun diterjemahkan secara berlebihan.
"Banyak perda yang sudah dicabut, tetapi yang menjadi persoalan di beberapa daerah adalah, perda tersebut dicabut digantikan dengan SK Gubernur atau Bupati baru dicabut SK gubernur atu SK bupati baru," kata Enggartiasto.
Enggartiasto menambahkan, hal tersebut nantinya akan segera diatasi oleh pemerintah dengan melakukan review berbagai peratusan dari pusat yang tidak multi-interpretasi.
"Pada saatnya, pemerintah akan menggunakan instrumen anggaran untuk menekan daerah agar mengikuti peraturan, nanti pada saatnya. Akan tetapi pada saat ini, kita melakukan himbauan, melakukan pendekatan, bahwa tidak bisa instan [untuk membenahi hal ini]," kata Enggartiasto.
Badan Pusat Koordinasi Penanaman Modal menyatakan bahwa investasi pada sektor pariwisata di Indonesia perlu ditingkatkan karena dinilai masih terlalu rendah. Selain itu, juga perlu adanya pemerataan investasi sektor potensial tersebut dan tidak hanya terkonsentrasi di Bali dan Jakarta. (Logistics/ant/hd)