I N F O

Download Sosialisasi BTKI dan  Registrasi Kepabeanan [unduh]

baca

ALFI Harapkan INSW Tidak Mudah Shut-Down
Indonesia harus segera mengadopsi sistem national single window dari beberapa negara lain di Asia Tenggara untuk menin gkatkan kualitas Indonesia National Single Window agar tak mudah down.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengatakan dalam satu tahun terakhir Indonesia National Single Window (INSW) bisa mengalami permasalahan dan menyebabkan down system hingga empat kali.
“INSW kita ini kalah di [ ... ]

baca

ALFI Yakin Bisnis Cargo Udara Naik 10%
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia optimistis keterisian kargo internasional bisa meningkat 10% jika dibuka kran bisnis kargo di bandara-bandara utama sebagai hub udara keluar negeri lain.
Arman Yahya, Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprediksi ada kenaikkan yang pesat jika pemerintah membuka beberapa peluang baru pada bisnis kargo.
“Kenaikkan berpeluang minimal antara [ ... ]

baca

18 Bank Setuju Tampung Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty   JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak. Bank yang memenuhi syarat ada 19, tapi setelah dipanggil tadi hanya 18 yang bersedia," kata Robert dalam jumpa pers terkait kebijakan amensti pajak di Jakarta, Senin (18/7/16).
Robert menjelaskan 18 bank perseps [ ... ]

baca
Logistics Journal Nomer :184 / Mei 2017
cover Mei 2017
 
Editorial - DISTRIBUSI & HARGA MEMBUBUNG
Sepekan sebelum memasuki bulan Ramadhan, konsumen telah mulai dihantui dengan naiknya harga-harga komoditi harian yang secara perlahan namun pasti terus merambat naik. Yang menjadikan issue bulan Ramadhan sebagai alat untuk menaikkan harga-harga komoditi, apakah pada bulan Ramadhan konsumsi memang menjadi berlebihan ? Padahal secara faktual sebagian besar mereka yang muslim berpuasa, artinya mengurangi tingkat konsumsinya. Keanehan dan keunikan ini, apakah ada pada kebutuhan konsumen, ataukah berada dikepentingan para pedagang ?
Jika dihitung atau dikalkulasi secara logika sederhana, apakah ada pertambahan jumlah person saat bulan puasa dan ketika bukan bulan puasa. Yang pasti jumlah porsi asupan makanan menjadi lebih sedikit pada saat bulan puasa, maksudnya jumlah komsumsi akan berkurang dengan sendirinya. Namun terus menerus issue kekurangan pasokan komoditi pangan akan menekan dengan kuat selama bulan Ramadhan dan puncaknya menjelang Hari Raya Iedul Fitri.
Pemerintah telah membuat Satuan Tugas alias SATGAS PANGAN, yang terdiri dari unsur Polisi, KPPU dan jajaran pemerintah lainnya.Satgas Pangan di daerah dipimpin para Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda. Mereka akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Dalam Negeri, dan KPPU. SATGAS PANGAN ini adalah upaya penyelesaian di hilirnya untuk segera dapat solusi dalam waktu yang sangat pendek. Sedang di hulunya masih bayak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan persoalan dasarnya.
Saat mengkaji persoalan hulunya tentang kebutuhan temporer yang datang setiap tahun, namun selalu hadir dengan kehebohan ataukah memang dibuat heboh, yaitu perayaan keagamaan yang akan menyedot sumber-sumber bahan pangan tertentu sekaligus bisa dimainkan issue kelangkaan komoditi pangan tersebut. Akhirnya yang muncul selalu adalah masalah distribusi sebagai salah satu faktor utama yang memberikan kontribusi pada naiknya harga. Alur distribusi yang tidak bisa lancar karena banyak hambatan, salah satunya adalah yang gampang di jadikan bahan persoalan adalah masalah tata kelola logistik yang ada di tanah air ikut dimasukkan dalam pusaran persoalan juga.
Logistik sebagai urat-urat darah yang akan menghantarkan berbagai komoditi perdagangan yang ada di tanah air, tidaklah berdiri sendiri dan memiliki kehendak sendiri yang sifatnya tunggal. Di negara manapun bidang logistik adalah bagian dari salah satu mata rantai dari proses design besar supply chain nasional. Sedangkan pelaku usaha di bidang logistik tidak hanya satu tapi ada beberapa pelaku usaha, mulai usaha angkutan laut, udara, darat, kereta api, pergudangan dan forwarding yang memiliki karakter dan mindset yang beragam pula dalam memperlakukan tata kelola distribusi barang.
Distribusi barang yang lancar dan baik akan menghasilkan output terjaganya biaya-biaya distribusi secara wajar, tapi jika sumber di hulu, yaitu para pemilik atau yang menguasai barang untuk di distribusikan tidak atau dengan sengaja menahan proses keluarnya barang untuk di transaksikan di pasar, maka proses distribusipun tidak bergerak. Kemudian biaya distribusi menjadi ikut terdongkrak naik, karena barang-barang secara mendadak harus dikeluarkan/didistribusikan dalam jumlah besar, waktu berbarengan dan minta secepat-cepatnya. Maka azas perlakuan diistimewakan dalam perlakuan, tentunya juga berbiaya istimewa juga.
Biaya logistik bersama naiknya harga-harga membubung tinggi bukanlah sekedar asap tanpa api. Sementara ini posisi bisnis logistik dalam design besar ekonomi Indonesia belum menjadi faktor api yang menentukan asap, semakin besar api memasak tungku ekonomi, maka asappun makin besar. Sudah dua tahun terakhir kita memasak dengan api kecil-kecil saja. Tidak apa-apa yang penting tungku tidak terguling. (guslim-mei'17)

 
ALFI Dukung Rencana Pembangunan 3 Pelabuhan di Maluku Utara
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI mengapresiasi pembangunan tiga pelabuhan di Maluku Utara untuk menurunkan biaya logistik.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI mengatakan pihaknya mendorong pembangunan infrastruktur dengan harapan level of service akan meningkat.
"Tentu, dengan pelabuhan baru dan layanan yang baik, secara logika, harusnya biaya logistik bisa semakin baik," ujarnya kepada Bisnis, Senin (8/5/2017).
Menurut Yukki, selain pembangunan pelabuhan baru, pemerintah juga perlu fokus pada perbaikan sejumlah pelabuhan. Mengingat pengelola pelabuhan maupun pemerintah daerah juga harus mendukung dengan tarif yang tidak tinggi dan tidak ada regulasi yang tidak ada pelayanannya.
"Ini sangat penting, dikarenakan dengan perbedaan harga barang harus dibarengi dengan biaya logistik yang efisien," sambungnya.
Dia mengatakan disparitas harga di Indonesia Timur termasuk di Maluku masih cukup tinggi. Kondisi ini juga turut disebabkan oleh tingginya biaya logistik. Dia juga mengatakan bahwa arus barang yang keluar dari pelabuhan masih terkendala pembatasan waktu.
"DPP ALFI sangat mendukung modernisasi pelabuhan dengan catatan tarif yang kompetitif, kalau dilaksanakan oleh BUMN maka perlu ada subsidi," tandasnya.
Sebagai informasi Senin, 8 Mei 2017, Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba meresmikan pengoperasian tiga pelabuhan di wilayah Propinsi Maluku Utara, yaitu Pelabuhan Tapaleo, Pelabuhan Bicoli dan Pelabuhan Wayabula.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa peresmian sejumlah pelabuhan di Maluku Utara tersebut sebagai salah satu bukti komitmen pemerintah untuk terus mendorong konektifitas ribuan pulau yang ada di Tanah Air.
 
Konferensi Asosiasi Pelabuhan Dunia di Bali
Pelaksanaan Konferensi Ke-30 Asosiasi Pelabuhan Dunia atau International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 7-12 Mei 2017 di Bali diharapkan membuka peluang investasi di Indonesia.
Menteri BUMN Rini Soemarno berharap peserta bisa menggali berbagai potensi ekonomi di sektor maritim dalam ajang internasional ini. “Konferensi ini penting dalam rangka mewujudkan Nawa Cita untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya seperti dalam rilis IPC yang diterima Rabu (10/5/2017).
Kata Rini kegiatan yang diselenggarakan PT Pelabuhan Indonesia I- IV ini bisa menjadi momentum untuk berbagi pengalaman dan pertukaran jejaring antarpelaku bisnis dalam bidang maritim logistik dunia yang begitu kompleks dan dinamis.
Untuk Indonesia, kegiatan ini juga sebagai pengenalan konsep Indonesia Integrated Chain Port untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dan masyarakat, mengurangi biaya logistik, sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan konferensi kepelabuhanan ini sebagai sebuah upaya untuk mendorong semangat Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Momentum tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan fasilitas dan pengelolaan pelabuhan di Indonesia yang saat ini dinilainya sudah cukup baik,” katanya.
Luhut mengimbau delegasi dari Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan konferensi tersebut untuk pembaruan isu-isu terkini seputar kepelabuhanan dan menggali potensi bisnis dari para peserta negara lain.
Kata dia dipilihnya Indonesia sebagaituan rumah konferensi ini tak lepas dari kesiapan berbagai infrastruktur pelabuhan di Indonesia, sehingga ajang ini menjadi momentum baik untuk memperkenalkan berbagai terobosan yang telah dan sedang disiapkan.
“Fasilitas pelabuhan di Indonesia saat ini sudah lebih baik, sebut saja di Jakarta ada New Priok Container Terminal dan di Surabaya ada Terminal Teluk Lamong. Ada lagi Pelabuhan Kuala Tanjung di Medan dan New Makassar Port di Makassar yang sekarang masih dalam proses,” tutur Luhut.
Pada Minggu (7/5/2017) lalu, delegasi IAPH berkesempatan mengunjungi salah satu infrastruktur termutakhir milik IPC yakni New Priok Container Terminal One (NPCT1) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal yang berada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pemerintah Tengah Rancang Pusat Logistik Berikat Terintegrasi atau PLB Ultimate
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tengah menggodok rancangan Pusat Logistik Berikat yang terintegrasi atau PLB Ultimate.
Kepala Seksi Fasilitas dan Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Dorothea Sigit mengatakan PLB adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk membuat gudang multifungsi sebagai hub, spoke, dan katup logistik. PLB yang telah aktif selama satu tahun ternyata sukses menstimulus industri.
“Oleh sebab itu kami sedang menyusun rencana konsep lebih besar dari PLB, yakni PLB Ultimate,” ujar Dorothe Sigit dalam acara sosialisasi PLB di GKM Green Tower, Kamis (18/5/2017).
Menurut Dorothea Sigit, PLB terbukti membawa dampak positif bagi industri pergudangan di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan naik 0.27% poin dari tahun lalu. Sektor ini berdiri di posisi kedua setelah jasa kemasyarakatan yang naik 0,42% poin.
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Etty Puspitasari, Ketua Umum Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) bahwasanya PLB Ultimate memang sedang disusun oleh pemerintah.
“Kami belum bisa mengatakan banyak hal karena itu masih direncanakan, disusun oleh pemerintah dan juga ikut melibatkan suara pelaku usaha jasa logistik dan PPLBI,” terang Etty kepada Bisnis.
Dia mengatakan ada banyak potensi rancangan PLB Ultimate, misalnya pertama dengan memperluas titik-titik PLB ke seluruh Indonesia. Saat ini ada 34 PLB yang tersebar di 49 daerah di seluruh Indonesia. Kedua, bisa juga juga dengan cara menambah komoditas PLB dan mengintegrasikan PLB di setiap daerah. Tujuannya ialah memudahkan arus barang.
“Memang saat ini PLB belum membuka finish goods, kita kan perlu hati-hati juga dalam memberi PLB untuk end product, apakah ini akan merusak industri yang sedang tumbuh. Kita kan harus menstimulus industri, jadi tidak semua end product bisa diperdagangkan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Ditjen Bea dan Cukai juga mengumumkan bahwa Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) kantor perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Tokyo, Jepang, telah sukses memfasilitasi investor Jepang untuk membuka PLB.
PT Nittsu Lemo Indonesia Logistik, anak usaha Nippon Express telah mendapatkan izin Pusat Logistik Berikat melalui kerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, IIPC Tokyo, dan Atase Keuangan KBRI Tokyo.
Pejabat Promosi Investasi IIPC Tokyo, Saribuan Siahaan membenarkan hal tersebut. Dia pun berharap dengan banyaknya perusahaan Jepang di bidang logistik yang masuk ke Indonesia bisa mendorong efisiensi. Selain itu juga bisa meningkatkan kemampuan logistik untuk melayani investor asing maupun perusahaan nasional.
 
Kamadjaya Bangun PLB di Surabaya
PT Kamadjaja Logistics menyatakan kesiapannya untuk melayani jasa logistik melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) di sejumlah daerah agar kebutuhan efisiensi biaya logistik pelanggan dapat terpenuhi.
Deputy Chief Executive Officer (CEO) Kamadjaja Logistics, Ivy Kamadjaja mengatakan fasilitas PLB yang disiapkan Kamadjaja Logistics sebelumnya telah diresmikan pada 10 Maret 2016 silam, dan kini terus diperkenalkan kepada pengguna jasa logistik.
"Kami sebagai salah satu pemain di industri logistik nasional sangat siap berperan maksimal untuk mengajak dunia usaha memanfaatkan fasilitas PLB yang ada," katanya dalam siaran rilis yang diterima Bisnis, Rabu (17/5/2017).
Adapun fasilitas yang disiapkan Kamadjaja Logistics sebagai PLB yang berada di area Jawa Barat yakni ada di K-LOG Park Cibitung yang berdiri di atas lahan seluas 18 ha.
Untuk area Jawa Timur disiapkan di K-LOG Park Surabaya, di atas lahan lebih dari 4 ha. Rencananya, fasilitas PLB akan dikembangkan hingga ke Medan, Denpasar, Banjarmasin, Makassar dan Manado, sesuai kebutuhan dan permintaan dari mitra bisnis yang ada.
Ivy menjelaskan PLB adalah model bisnis logistik baru yang diterapkan di Indonesia yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik.
Efisiensi itu terjadi karena PLB di K-LOG Park berada di lokasi yang sangat strategis dan menguntungkan sebagai hub untuk transportasi dan distribusi yang cost effective, dan fasilitas warehouse yang paling modern, dengan dukungan IT-based Integrated System and Security Monitoring yang dapat diakses langsung oleh pihak Bea Cukai.
"Ditambah dukungan layanan logistik yang terintegrasi dan lengkap, serta logistics network terluas di Indonesia," imbuh Ivy.
Selain itu, lanjutnya, fasilitas PLB akan memperlancar arus barang secara efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi dwelling time, dan juga menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri.
“Perusahaan yang menggunakan fasilitas PLB akan mendapat beberapa manfaat, seperti bebas pungutan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI), pembebasan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB, dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)," ujar Ivy.


Petrosea Bangun Pelabuhan Logistik Berikat di KTI
PT Petrosea Tbk selaku operator Pelabuhan Logistik Berikat di kota minyak, berencana mengekspansi fasilitas penimbunan hingga ke Kawasan Indonesia Timur.
General Manager Petrosea Offshore Supply Base (POSB) Arifin mengatakan perluasan fasilitas itu dilakukan dalam rangka pengembangan PLB untuk mendukung kegiatan logistik.
"Kami berencana membangun beberapa area PLB lainnya di KTI. Kami akan bangun HUB Sorong untuk melayani klien di KTI, selain itu ada HUB lain yang akan kami siapkan, di Jakarta dan Surabaya," jelas Arifin, Rabu (3/5/2017).
POSB sendiri mulai beroperasi sebagai PLB sejak Maret 2016 melalui penunjukan dari pemerintah pusat, dengan areal penimbunan darat seluas 43.425 m² dan areal lepas pantai seluss 47.100 m².
Penetapan status POSB selaku PLB itu merupakan wujud upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub logistik Asia Pasifik. Keberadaannya menunjang kebutuhan penyimpanan barang impor dan ekspor para pebisnis.
POSB dominan melayani industri penggalian migas dan pertambangan batu bara. Namun untuk pengembangan di KTI, industri yang dilayani juga melingkupi sektor infrastruktur, kelistrikan, telekomunikasi, dan lainnya.
"Dengan PLB, pengguna jasa dapat memangkas biaya logistik dan mempercepat pengurusan administrasi. Contohnya saja penambatan rig di areal lepas pantai, pengguna jasa akan terbebas dari biaya ekspor ulang. Karena dapat menambat rig di sini, tidak lagi harus ditambat di luar negeri," tutup Arifin.
(Logistics/bisnis.com/hd)

 
Tarif Angkutan Barang di Kapal Ro-Ro rute Davao-General Santos-Bitung diharapkan Bisa Diturunkan
MANADO (LOGISTICS) : Kalangan pelaku usaha di Sulawesi Utara tengah negosiasi tarif angkut barang kepada operator kapal RoRo yang melayani rute Davao-General Santos-Bitung.
Wakil Ketua Kamar Dagang & Industri Sulawesi Utara, Daniel Singal Pesik, mengatakan kapal Super Shuttle RoRo 12 milik maskapai pelayaran Asian Transport Marine Corporation bakal kembali berlabuh di Bitung, Jumat (19/5/2017).
Adapun, pelayaran perdana dimulai pada 30 April 2017 dari Davao dan tiba di Bitung tiga hari kemudian. Menurut Daniel, Super Shuttle RoRo belum akan membawa banyak muatan dari Filipina.
"Belum [banyak muatan], baru sementara nego-nego harga," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (18/5/2017).
Dikatakan, untuk sekali angkut, operator mematok tarif sekitar US$500 untuk satu kontainer. Tarif ini sebetulnya hanya seperempat dari ongkos yang dikeluarkan bila menggunakan rute memutar lewat Jakarta-Singapura-Manila.
Dikatakan, pengusaha kecil bisa melakukan ekspansi dengan modal tidak terlalu besar karena bisa mengirim barang dengan biaya satu kontainer. Royke Pontoh, Direktur CV Wale Woloan mengatakan tarif angkut menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaannya melakukan ekspansi ke Filipina.
Wale Woloan yang memproduksi rumah kayu rakit (knock down) ini menilai tarif yang ditawarkan operator cukup mahal.
"Kami kirim ke Belgia saja US$800. Tapi kalau ada pembeli di sana berani, kami bisa masukan di harga jual," jelasnya kepada Bisnis.
Menurut Royke, saat ini perseroan masih menjajaki peluang pasar di Filipina. Ekspansi ke negara bekas jajahan Spanyol itu bakal melebarkan pasar perseroan yang saat ini menjamah Eropa dan oordinator Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila, mengatakan pembukaan rute Davao-Bitung bisa menjadi stimulus untuk ekspor Indonesia ke Filipina.
Dia menuturkan, konsumsi masyarat Fiilipina yang cukup tinggi bisa menjadi peluang pasar bagi eksportir.
"Restoran dan kedai kopi seperti Starbucks itu banyak di pinggir jalan. Kita juga cukup banyak ekspor kendaraan, batu bara, juga makanan dan minuman," jelasnya.
Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi Filipina pada 2016 mencapai 6,8%, lebih tinggi dari Indonesia sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi yang pesat itu menurut Hidayat salah satunya didorong oleh pengiriman uang dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri sebesar US$26 miliar.
Beberapa komoditas yang berpotensi diekspor ke Filipina dalam catatan KBRI Manila antara lain singkong dan minyak esensial. Singkong bisa menjadi bahan baku bagi industri tepung terigu Filipina.
Selain itu, furnitur, kopi instan, dan bumbu penyedap juga menjadi barang dagangan yang bisa laku di negara kepulauan itu. Bahkan, secara khusus di Mindanao yang sebagian besar berpenduduk Muslim, ekspor busana muslim dan peralatan ibadah juga berpeluang menjadi lahan untung eksportir Indonesia.
 
Kapal Ro-Ro Rute Davao-General Santos-Bitung dioperasikan awal Mei 2017
Pelayaran perdana kapal Ro-Ro 'MV Super Shutle Ro-Ro 12' yang melayari rute Davao/General Santos Filipina - Bitung Indonesia tiba di Pelabuhan Samudera Bitung Sulawesi Utara, Selasa (2/5/2017).
Kedatangan kapal Ro-Ro tersebut disambut langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, A. Tonny Budiono yang mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dengan didampingi Gubernur Propinsi Sulawesi Utara dan Walikota Bitung.
Dirjen Tonny mengatakan pelayaran tersebut merupakan perwujudan dari Penandatanganan Deklarasi Bersama tentang Konektivitas Laut Indonesia - Filipina pada 28 April 2017 dan secara resmi telah diluncurkan pada 30 April 2017 di Manila Filipina dengan disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan BIMP-EAGA Sea Linkages Working Group di Manado pada 19 - 20 April 2017, yang dihadiri perwakilan dari Negara anggota BIMP EAGA Brunei Darussalam, Indonesia/ Malaysia dan Filipina serta perwakilan dari BIMP Facilitation Centre (FC), BIMP EAGA Business Council (BEBC) dan Asian Development Bank (ADB).
ASEAN Ro-Ro merupakan proyek dibawah kerangka ASEAN Connectivity yang dibahas secara intensif dalam forum BIMP EAGA, Sea Linkages Working Group, diperkuat dengan MOU on Establishment and Promoting Efficient and Integrated Sea Linkages yang ditandatangani empat menteri transportasi anggota BIMP EAGA pada 2007 serta penandatanganan Joint Declaration Indonesia dan Filipina.
“Ini merupakan prestasi bangsa Indonesia dan penting dalam membangun konektivitas ASEAN,” ujar A. Tonny Budiono dalam siaran pers Kementerian Perhubungan tentang penyambutan kapal tersebut, Selasa (2/5/2017).
Dirjen Tonny mengatakan perwujudan konektivitas laut Indonesia-Filipina itu sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Yakni mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.
Pembukaan rute pelayaran baru Bitung Indonesia – Davao Filipina ini, selain akan meningkatkan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Filipina juga akan memberikan peluang besar bagi kedua belah pihak terutama dalam membantu mengembangkan potensi ekonomi daerah serta meningkatkan pariwisata dan investasi daerah kedua belah pihak.
Menurutnya hal itu disebabkan pelayaran Bitung – Davao sangat kompetitif, baik dilihat dari segi jarak maupun waktu tempuh (sekitar satu hingga dua hari). Lebih singkat dan menekan biaya transportasi maupun logistik. Adapun rute Bitung-Surabaya atau Jakarta-Davao membutuhkan waktu satu hingga dua minggu.
“Pelayaran perdana kapal Ro-Ro ini, menunjukkan Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri di bidang maritim," ujarnya.
Sebelumnya, saat peluncuran pelayaran perdana kapal itu di Filipina, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan layanan pelayaran yang dioperasikan Asian Marine Transport Corporation (AMTC) dengan kapal berkapasitas 500 TEUs itu dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memajukan sub kawasan, baik konektivitas, perdagangan, hingga people to people contact antara Indonesia dan Filipina maupun ASEAN.
"Saat ini, pelayanan Ro-Ro baru menghubungkan Indonesia dan Filipina. Namun akan dikembangkan sehingga menghubungkan wilayah dari dan ke negara ASEAN lain, sehingga mendukung konektivitas ASEAN," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelaku Usaha Harapkan Ada Tol Laut Surabaya - Biak
BIAK (LOGISTICS) : Kalangan pengusaha pemasok bahan pokok di Kabupaten Biak Numfor, Papua mengajukan permintaan pembukaan jalur tol laut rute Surabaya-Biak untuk menunjang kelacaran distribusi bahan makanan menghadapi Ramadhan dan hari raya Idul fitri 1438 Hijriyah.
ak Bidang Ekonomi, Mahasunu di Biak, Kamis mengatakan permintaan pengusaha pemasok kebutuhan bahan pokok telah disampaikan kepada Pemkab Biak Numfor pada rapat kesiapan kebutuhan hari raya.
Mahasunu menyebutkan, alasan permintaan pembukaan tol laut jalur Surabaya-Biak lebih menguntungkan pengusaha local untuk menjamin terpenuhi suplai kebutuhan bahan pokok ke Biak Numfor.
Keuntungan lain dengan dibukanya rute Surabaya-Biak, menurut Mahasunu, berdampak dengan biaya lebih murah karena berbagai kebutuhan bahan pokok mudah dipenuhi dari Surabaya karena merupakan pusat produksi.
Adanya keluhan pengusaha pemasok bahan pokok dengan ketersediaan jalur tol laut tersedia saat ini Makassar-Biak, lanjutnya, telah menjadi perhatian pemkab untuk diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta.
"Pemkab Biak melalui dinas perindag akan menyampaikan permintaan pengusaha pemasok bahan pokok kepada Kementerian Perhubungan dan kementerian Perdagangan dan kementerian terkait di lainnya di Jakarta," ujar Asisten II Sekda Mahasunu menanggapi permintaan pengusaha pemasok bapok di Biak.
Mahasunu mengakui, selama ini suplai bahan pokok ke Biak dominan dari Surabaya dan Makassar, Sulawesi Selatan serta beragam jenis sayur mayor dari Manado.
Berdasarkan data rute tol laut Makassar-Biak dilayani kapal barang Caraka dominan dimanfaatkan pengusaha bahan bangunan dengan memasok semen dan barang campuran untuk memenuhi kebutuhan warga Biak sekitarnya.
 
Tol Laut Mampu Cegah Masuknya Komoditas Malaysia di Nunukan
Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengharapkan pasokan kebutuhan pokok melalui program tol laut dapat mengurangi pasokan produk Malaysia.
"Kita harapkan pasokan sembako melalui program tol laut ini dapat mengurangi pasokan produk Malaysia ke Kabupaten Nunukan," ujar Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Herry Ageng Santoso di Nunukan, Senin (15/5/2017).
Ia berpendapat bahwa pasokan produk Malaysia ke daerah itu telah berlangsung puluhan tahun sehingga terkesan sangat sulit dihilangkan. Namun tidak tertutup kemungkinan semuanya dapat dibalik dengan lancarnya pasokan kebutuhan pokok dari dalam negeri.
Maraknya pasokan produk Malaysia masuk ke Kabupaten Nunukan akibat kurangnya produk dalam negeri yang masuk ke daerah itu. Maka solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia adalah mendatangkan barang-barang darei negara tetangga.
Kalaupun tidak dapat menghapuskan produk Malaysia di daerah itu, kata dia, minimal dikurangi setelah adanya pasokan produk dalam negeri melalui program tol laut agar masyarakat setempat tidak mengalami kelangkaan kebutuhan pokok.
Selain itu, lanjut Herry Ageng Santoso, lancarnya produk dalam negeri masuk ke daerah itu dapat menurunkan harga kebutuhan pokok dapat bersaing.
Selama ini, produk asal Malaysia terkesan memainkan harga akibat tidak adanya barang kebutuhan pokok lainnya. "Keberadaan tol laut memasok barang kebutuhan pokok produksi dalam negeri minimal dapat menekan harga produk Malaysia," ujar dia.
Herry Ageng Santoso menilai memutuskan mata rantai produk luar negeri beredar di Kabupaten Nunukan sangat sulit karena menjadi kebutuhan masyarakat setempat karena kualitas dan harga rendah.
 
Presiden : Tol Laut Mampu Tekan Biaya Logistik Hingga 25%
Presiden Jokowi optimistis dengan sejumlah program kemaritiman yang tengah dijalankan pemerintah bisa meningkatkan daya saing nasional.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sudah mengusahakan tol laut sebagai jalur transportasi laut bagi sejumlah komoditas. Dengan tol laut tersebut diharapkan wilayah-wilayah Indonesia, utamanya bagian Timur, untuk dapat terhubung sehingga mampu menekan harga komoditas.
Menurut Presiden, di Indonesia bagian Timur sudah dirasakan oleh masyarakat adanya penurunan harga 20% - 25%.
“Saya kira sebuah penurunan yang cukup tinggi. Namun, nantinya apabila rute dan trayek ini semakin banyak, kita meyakini bahwa turunnya harga-harga ini akan menjadi semakin lebih baik lagi," ujar Presiden melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (5/5/2017).
Selain tol laut, pemerintah juga mengembangkan dan membangun pelabuhan-pelabuhan baru di Indonesia. Terkini, Pelabuhan Tanjung Priok sudah mampu melayani kapal-kapal besar yang memiliki kapasitas lebih dari 10.000 TEUs.
Menurut Joko Widodo sudah berpuluh-puluh tahun belum pernah terjadi, hingga akhirnya dua minggu yang lalu kapal kontainer CMA-CGM merapat di Tanjung Priok.
“Artinya nanti juga akan ada penurunan biaya logistik dan transportasi. karena kita tidak usah transit ke negara-negara yang lain. Jadi bisa langsung masuk ke negara tujuan," kata Presiden.
Menurutnya hal ini hanyalah sebuah permulaan. Apabila pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dapat berkonsolidasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
Dia meyakini bahwa ke depan akan semakin banyak kapal-kapal besar lainnya yang ikut merapat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
 
Tol Laut Dorong Perdagangan Antar Pulau di Saumlaki
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kehadiran program tol laut Presiden Joko Widodo, mendorong timbulnya aktivitas perdagangan antar pulau di Saumlaki.
Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa sebelumnya masyarakat di Saumlaki tidak mengerti adanya perdagangan antar pulau karena menilai perdagangan antar pulau itu mahal dan terlalu jauh.
Oleh karenanya, Menhub menilai keberadaan tol laut ini selain bisa menurunkan disparitas harga di daerah terpencil dan terluar, ini juga bisa mendorong masyarakat menjadi kreatif dan memiliki suatu usaha baru bagi masyarakat yang bernilai ekonomi.
Pasalnya, kata dia dengan masuknya Saumlaki dalam rute jaringan tol laut telah menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat mengambil peluang untuk menciptakan perdagangan yang bisa dimuat balik ke Jawa dari Maluku, usai kapal bermuatan sembilan bahan pokok (sembako) tersebut merapat di Pelabuhan Saumlaki.
“Di Saumlaki begitu ada kapal tol laut itu seperti berkah yang luar biasa bagi mereka, begitu ada kapal sembako datang di mana ada potensi untuk mengembalikan (muatan) dari sana menuju Pulau Jawa dan pulau lainnya,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Ternate, Senin (8/5/2017).
Sementara itu, ketika Menhub melakukan peninjauan ke Pelabuhan Tual, Minggu (7/5) menilai bahwa lokasi tersebut memiliki peluang yang tinggi untuk menjadi sentra perdagangan ikan di Indonesia Timur.
Selain itu, Menhub Budi juga mendorong hasil perikanan dari Tual ini bisa langsung dibawa ke Darwin, Australia.
“Probabilitas Tual menjadi sentra perdagangan ikan itu lebih tinggi, bukan tidak mungkin kita akan subsidi kapal apakah itu dari Saumlaki atau Tual langsung ke Darwin. Jadi ikan-ikan yang mahal bisa langsung dibawa ke sana, saya sudah bicarakan ini dengan Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), jadi konsepnya adalah trade follow the ship,” ujar Menhub.
Menhub bahkan menyebut akan membawa wacana ini dalam kesempatan Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, pihaknya ber komitmen untuk terus mensukseskan pada tahun ini fokus untuk membangun Indonesia Timur. Terdapat dua program untuk membangun Indonesia Timur yaitu tol laut dan tol udara.
Menurutnya untuk lebih mendorong program tol laut Menhub Budi mengaku telah meminta kepada swasta untuk membangun “Rumah Kita”.
Menhub berpendapat jika dikerjakan dengan serius maka bukan tidak mungkin Rumah Kita ini bisa menjadi bisnis baru yang menguntungkan swasta dan masyarakat.
“Sekarang ini ada beberapa program, program tol laut kira-kira Rp300-Rp400 miliar pada tahun ini. Tol udara kira-kira Rp100-Rp200 miliar. Fokusnya Indonesia Timur, Indonesia Barat itu sedikit, cuma ke Natuna sama ke Mentawai,” pungkasnya.
(Logistics/bisnis.com/antara.com/hd

 
ALFI : Biaya Logistik Diakui Mulai Menurun
JAKARTA (LOGISTICS) : Turunnya volume pembiayaan di sektor logistik tak mem- pengaruhi investasi untuk pembangunan infrastruktur.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan, dari sisi pembangunan infrastruktur malah mengalami kenaikan.
"Optimalisasi dan investasi di bidang informasi teknologi (e-logistik) juga mengalami kenaikan," katanya kepada Bisnis, Kamis (18/5/2017).
Investasi tersebut tak lepas dari meningkatnya permintaan di sektor logistik dalam negeri. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor logistik negara lain di ASEAN, Yukki mengatakan Indonesia tergolong beruntung.
Pasalnya volatilitas di beberapa negara tetangga mulai terlihat menurun. Misalnya, Singapura CAGR contract logistics-nya hanya sebesar 7,3%. Filipina 11,3%, dan Thailand 9,7% pada interval 2013 sampai 2017.
Tingginya permintaan pasar di Indonesia tak lepas dari pengaruh menjamurnya bisnis e-commerce.
 
ALFI Harapkan Sektor Transportasi dan Logistik 2017 Tumbuh Baik
donesia atau ALFI berharap sektor transportasi dan logistik tahun ini secara konstan mengalami pertumbuhan yang baik.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan kondisi ekonomi Indonesia pada semester pertama cukup menggembirakan. Hal ini dikarenakan pada tahun lalu 4,92 % dan tahun berjalan 2017 ini adalah 5,01%.
"Khususnya untuk bidang logistik dan transportasi kami rasakan pada bulan Januari dan Februari tetapi hal ini tidak diikuti pada pada bulan Maret yang mengalami penurunan kembali ini termasul jasa logistik yang melalui udara," jelas Yukki kepada Bisnis, Minggu (7/5).
Dia mengatakan kenaikan ini tidak terlepas juga dari peningkatan yang terjadi pada negara Asean +3 yang terdiri dari Cina,Jepang dan Korea sekalipun berada ditengah maraknya ketidakpastian ekonomi global dan sebagai penggerak utamanya adalah Tiongkok dan Jepang.
Yukki menilai, selain kekuatan nasional yang besar di Asean dimana jumlah penduduk Indonesia 40% menjadi modal besar negara maka pelaku usaha pun harus aktif bergerak di negara Asean lain-nya.
"Termasuk tiga negara diatas untuk dapat melakukan investasi di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi di negara Asean pun cukup baik bahkan ada yang diatas Indonesia," terang Yukki.
Misalnya, Myanmar, Filippna dan Vietnam di tahun ini dapat mencapai 6%. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memasuki persaingan ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia harus fokus dengan cara mendorong deregulasi. Misalnya, menghilangkan tarif-tarif yang tinggi.
Pasalnya, dibandingkan negara Asean lain pelabuhan udara maupun laut Indonesia dikelola oleh BUMN. Hal itu dan pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi ini.
"KIta dukung untuk terus dilakukan agar produk-produk dalam negeri yang akan melakukan ekspor semakin dapat berkompetisi," jelasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
KEMENHUB : Ada 3 Perusahaan Siap Jadi Operator Pelabuhan Patimban Subang Jabar, Ada Asing (Jepang) dan Indonesia (Pelindo II)
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub A. Tonny Budiono mengatakan tiga perusahaan yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban itu berasal dari Jepang dan Indonesia.
"Sudah ada dua dari Jepang yang menyatakan ketertarikannya, Toyota dan Mitsubishi. Kalau yang dari Indonesia baru PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II," ujarnya di sela-sela Sosialisasi Musik Gratis Sepeda Motor 2017, Kamis (18/5).
Tonny menegaskan bagi semua pihak yang berminat untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban, memiliki peluang yang sama. Lantaran pemerintah akan membuka lelang untuk mengelola megaproyek pelabuhan di Kabupaten Subang, Jawa Barat itu.
Proses lelang digelar karena anggaran megaproyek yang diperkirakan bakal menelan sekitar Rp43 triliun tersebut sebagian besar pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri, yakni Japan Internasional Corporation Agency (JICA) dan bersifat tidak ketat.
"Yang pasti nanti dilelang. Dan ada perusahaan asing ini, kan juga harus bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri," ujarnya.
Namun, Tonny belum bisa menyatakan kapan waktu lelang untuk operator Pelabuhan Patimban tersebut dapat dilaksanakan, mengingat belum dilakukannya penandatanganan perjanjian loan agreement dengan JICA.
"Untuk loan agreement-nya kan Jepang sudah oke, mereka tinggal invest. Tinggal diresmikan dengan penandatanganannya. Kalau di kita (Indonesia) tinggal greenbook. Untuk DED juga sudah, tinggal review-review saja," ujarnya.
Menurutnya pemerintah dipastikan akan membuka lelang kontraktor megaproyek tersebut setelah diperoleh kepastian penandatanganan perjanjian pinjaman antara Jepang dan Indonesia, yang ditargetkan diteken Juni tahun ini.
Tonny mengatakan pembangunan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat dilakukan pada 2018 dan diharapkan dapat mulai diluncurkan pada 2018.
"Tapi nanti itu untuk car terminal dulu, baru disusul terminal kontainer," terangnya.
Mauritz M. Sibarani, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan saat ini pemerintah sedang tahap finalisasi penyusunan detailed engineering desain (DED).
"Saat ini DED masih proses pembahasan antara tim konsultan dengan Tim Direktorat Kepelabuhanan," ujarnya, Kamis (18/5).
Pihaknya menargetkan penyelesaian proses penyusunan detailed engineering design (DED) proyek Pelabuhan Patimban dapat dirampungkan pada Juni tahun ini.
"Setelah penlok dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, dilapangan akan diukur lahannya dan mulai dilakukan pembebasan lahan. Secara pararel sedang dibahas penyelesaian desainnya. Targetnya mudah-mudahan Juni ini," terangnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan optimistis penandatanganan loan agreement proyek pembangunan Pelabuhan Patimban dari Japan Internasional Corporation Agency (JICA), dapat terealisasi pada Juni tahun ini.
Pasalnya, selain saat ini sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk menjamin kepastian proyek strategis nasional tersebut sudah selesai, seperti penetapan lokasi (Penlok), rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, beberapa tahapan lainnya, seperti penyusunan DED maupun greenbook juga sedang dalam tahap penyelesaian.
Pihaknya optimistis, beberapa hal yang sedang dalam tahapan penyelesaian untuk menuju persyaratan penandatanganaan loan agreement tersebut dapat terselesaikan semuanya pada Juni tahun ini.
Optimisme target tersebut dapat tercapai dengan baik lantaran proyek pembangunan Pelabuhan Patimban adalah termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat di dalamnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diketahui telah menandatangani Keputusan Gubernur
No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang.
Pada Penlok tersebut telah ditetapkan sejumlah lokasi untuk pembangunan areal penunjang dan jalan akses ke Patimban mencapai 372 hektare, di dua kecamatan, yang meliputi 5 desa di Kecamatan Pusakanagara dan satu desa di Pusakajaya. (Logistics/bisnis.com/hd)
"Kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa paradigma pasar jasa logistik mulai beralih ke dalam negeri," paparnya.