I N F O

Download Sosialisasi BTKI dan  Registrasi Kepabeanan [unduh]

baca

ALFI Harapkan INSW Tidak Mudah Shut-Down
Indonesia harus segera mengadopsi sistem national single window dari beberapa negara lain di Asia Tenggara untuk menin gkatkan kualitas Indonesia National Single Window agar tak mudah down.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengatakan dalam satu tahun terakhir Indonesia National Single Window (INSW) bisa mengalami permasalahan dan menyebabkan down system hingga empat kali.
“INSW kita ini kalah di [ ... ]

baca

ALFI Yakin Bisnis Cargo Udara Naik 10%
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia optimistis keterisian kargo internasional bisa meningkat 10% jika dibuka kran bisnis kargo di bandara-bandara utama sebagai hub udara keluar negeri lain.
Arman Yahya, Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprediksi ada kenaikkan yang pesat jika pemerintah membuka beberapa peluang baru pada bisnis kargo.
“Kenaikkan berpeluang minimal antara [ ... ]

baca

18 Bank Setuju Tampung Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty   JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak. Bank yang memenuhi syarat ada 19, tapi setelah dipanggil tadi hanya 18 yang bersedia," kata Robert dalam jumpa pers terkait kebijakan amensti pajak di Jakarta, Senin (18/7/16).
Robert menjelaskan 18 bank perseps [ ... ]

baca
 
 
 
Logistics Journal No. 180 / Januari 2017
cover jan 2017
 

Editorial - Koperasi
Rapat Pimpinan Plus (RAPIM PLUS) yang diselenggarakan 24 Januari 2017 kemarin, adalah RAPIMPLUS terakhir di periode kepengurusan DPW ALFI Jawa Timur 2012 – 2017. Karena pada bulan November 2017 akan diselenggarakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) ALFI Jawa Timur. Ada hal yang menarik dalam RAPIMPLUS ini, yaitu sepakat mendirikan koperasi untuk kepentingan seluruh perusahaan anggota dan karyawannya.
Koperasi yang menjadi pembahasan di atas mendapatkan berbagai saran yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan koperasi yang akan di dirikan tersebut. Ada yang menyarankan untuk lebih ketat dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Tidak ada pengistimewaan terhadap pengurus dalam hal pinjaman, karena jika ada pengistimewaan pada pinjaman pengurus dijamin koperasi itu tidak akan lama usianya alias bangkrut. Setiap karyawan yang meminjam harus mendapat jaminan dari perusahaannya, jaminan untuk potong gaji setiap bulan.
Ketua DPW ALFI Jawa Timur memberikan proyeksi terhadap pendirian koperasi ini untuk menopang pemasukan dana bagi kegiatan organisasi dalam hal ini ALFI. Dengan kerja-kerja cerdas dari kegiatan usaha koperasi yang didirikan dan didukung oleh seluruh keluarga besar ALFI Jawa Timur, diharapakan mampu mengakumulasi pendanaan dari keiikut sertaan seluruh perusahaan anggota berserta karyawannya sebagai anggota koperasi. Bahkan pada usaha tertentu dari perusahaan anggota bisa ditopang melalui koperasi ini untuk berkomunikasi bisnis dengan pihak-pihak lainnya.
Harus memanfaatkan manager profesional yang akan mengelola unit-unit kegiatan usaha koperasi. Sehingga unit-unit usaha itu dikelola dengan benar dan lebih fokus pada kegiatan usaha yang dikelola. Kalau manager unit usaha dirangkap dengan pengurus koperasi pasti akan ada vested interest (konflik kepentingan), alhasil kegiatan usaha koperasi tidak untuk di usahakan semaksimal mungkin. Itu saran dari peserta RAPIMPLUS lainnya.
Sebuah harapan baru yang dimediasi melalui koperasi, bukanlah suatu utopi atau mimpi yang berujung. Koperasi adalah suatu lembaga usaha yang jika dikelola dengan benar dan profesional akan menjadi besar dan dapat mensejahterakan anggotanya. Hal ini dapat dilihat bagaina masyarakat di Denmark, Swiss dan beberapa negara di Eropa Barat memanfaatkan koperasi tidak hanya untuk mengumpulkan modal guna dimanfaatkan oleh anggotanya, tapi sudah mampu menjadi alat untuk tawar menawar posisi (bargaining position) dengan pihak yang akan menjadi kompetitornya, khususnya kalau kompetitornya dari pihak asing.
Di penghujung kepengurusan periode 2012-2017 ini akan menjadi lebih bermakna, jika koperasi dapat didirikan dan diletakkan fondasi kegiatannya selama delapan bulan yang tersisa. Monumen itu tidak harus berupa prasasti batu tapi juga pula dapat berupa kegiatan usaha yang dirasakan manfaatnya oleh semua anggota. (guslim-jan'17)
 

ALFI Yakin Bisnis Cargo Udara Naik 10%
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia optimistis keterisian kargo internasional bisa meningkat 10% jika dibuka kran bisnis kargo di bandara-bandara utama sebagai hub udara keluar negeri lain.
Arman Yahya, Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprediksi ada kenaikkan yang pesat jika pemerintah membuka beberapa peluang baru pada bisnis kargo.
“Kenaikkan berpeluang minimal antara 6% sampai 10% untuk kargo internasional saja,” terang Arman kepada Bisnis, Kamis (12/1).
Dia menjelaskan angka ini bisa diapatkan jika Indonesia mau membuka diri sebagai kawasan penyimpanan kargo asing, misalnya menjadi hub untuk angkutan udara. Peluang bisnis ini sangat besar menurut Arman jika melihat tingginya penerbangan ke luar negeri namun tidak seimbang dengan angka keterisian kargo.
Misalnya, banyak penumpang Indonesia yang pergi ke Arab Saudi, atau Jeddah untuk naik haji dan umrah. Tingkat keterisian kargo tidak pernah sepadan dengan jumlah penumpang. Dia pun mengusulkan, harusnya Indonesia bisa mengundang negara-negara lain yang menerbangkan kargo ke Arab Saudi bisa menumpang dalam pesawat Indonesia.
“Misal dari Australia, mau ke Arab Saudi, kirim saja ke Indonesia dulu. Karena tingkat keterisian kargo kita masih sedikit, padahal yang berangkat umrah banyak sekali. Ini bisa jadi peluang besar,” tuturnya.
Menurut Arman, negara Asia Tenggara lain seperti misalnya Singapura dan Thailand sudah memanfaatkan peluang bisnis tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab kedua negara tersebut memiliki tingkat keterisian kargo yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Thailand dan Singapura bisa menjadi hub bagi negara-negara lain karena pada setiap bandara sudah tersedia fasilitas cargo village. Sementara di Indonesia sendiri, cargo village baru menjadi wacana yang akan direalisasikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) melalui anak usahanya PT Angkasa Pura Kargo.
“Oleh sebab itu kami dari ALFI pada dasarnya mendukung saja cargo village karena kalau misalnya pemerintah sungguh mau menaikkan load factor kargo, harus ada kawasan penampung kargo, Per masalahannya sampai kapan cargo village itu direalisasikan, jangan hanya berkembang sebagai wacana,” ungkapnya. (Logistics/bisnis.com/hd)
 

Pemerintah Tengah Godok Patokan Tarif APBS,Disesuaikan Muatan Yang Dimuat
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mendorong pembangunan pelabuhan-pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), khsususnya Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Dalam kunjungannya ke Semarang, Menhub juga sempat berdiskusi dengan Direktur Operasional dan Komersial Pelindo III M. Iqbal mengenai tarif yang ada di Pelabuhan, terutama yang melalui APBS.
Iqbal menyampaikan adanya kenaikan signifikan di APBS, dengan alur yang semakin dalam kapal dengan GT (Gross Tonnage) besar dapat memasuki kawasan tersebut. Dimana kapal dengan GT besar, maka muatan yang ditampung juga semakin banyak.
Dalam suasana yang akrab, Menhub juga memberikan arahan mengenai pengembangan Pelabuhan yang ada. “Laut itu hadiah dari Tuhan, sudah tersedia tinggal kita kelola dengan baik," paparnya, dikutip dari siaran pers, Jumat (13/1/2017).
Diskusi dilanjutkan dengan membahas mengenai tarif di APBS, sebelumnya tarif disesuaikan dengan permintaan pengguna jasa dengan menghitung GT kapal, namun kemudian disetujui bahwa tarif dihitung berdasarkan muatan.
“Tarif APBS akan disesuaikan berdasarkan muatan, saya setuju dengan hal tersebut”, kata menhub. Selain itu, Menhub juga memberikan dukungannya pada pengembangan Kalibaru Barat di Pelabuhan Tanjung Emas.
“Saya (kami) berterimakasih atas dukungan yang diberikan Menhub atas rencana pengembangan Pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dan juga penyesuaian tarif di APBS,” pungkas Iqbal.
Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III berencana membangun 11 pelabuhan di Indonesia bagian timur guna meningkatkan pelayanan terhadap penumpang yang menggunakan transportasi jalur laut.
"Pelindo III terus berupaya meningkatkan pelayanan kepalabuhan dengan memperbaiki dan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang dikelola," kata Direktur Utama PT Pelindo III Orias Petruk Moedak di Sikka Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (23/12/2016).
Pada kesempatan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking dengan cara melemparkan tanah secara simbolis sebagai tanda awal pembangunan Pelabuhan S Lay Maumere NTT.
Selain Maumere, Orios menyebutkan PT Pelindo III siap membangun 11 pelabuhan penumpang di wilayah Indonesia bagian timur, meliputi Tenau Kupang, Lembar, Sampit, Kumai, Batulicin, Waingapu, Ende, Kalabahi dan Ippi.
Orios berharap pembangunan pelabuhan penumpang itu berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Indonesia bagian timur.
Terlebih, pelabuhan yang dikelola PT Pelindo III secara geografis memiliki potensi perekonomian melalui sektor kemaritiman dan pariwisata.
Diungkapkan Orios, wilayah Indonesia Timur memiliki destinasi wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. "Banyak destinasi wisata yang menarik kunjungan kapal pesiar mancanegara untuk didatangi melalui pelabuhan PT Pelindo III," ujar Orios.
Orios mencontohkan Pulau Flores NTT sebagai daerah potensi destinasi pariwisata yang menarik untuk dikembangkan seperti Labuan Bajo.
Sekretaris Perusahaan Pelindo III saat itu, Yon Irawan menambahkan NTT merupakan wilayah kepulauan yang membutuhkan transportasi laut untuk mobilisasi masyarakat dari satu pulau ke pulau lain.
PT Pelindo III merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang jasa kepelabuhan mengelola 43 pelabuhan pada tujuh provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan NTT, serta memiliki 10 anak perusahaan. (Logistics/ant/bisnis.com/hd)
 

Bandara Sultan Iskandar Muda Bakal Tambah Rute
LHOKSUMAWE (LOGISTICS) : Bandara Internasional yang berada di wilayah Aceh Darussalam, bandara Sultan Iskandar Muda semakin berbenah dengan membidik penambahan rute untuk mendongkrak frekuensi penerbangan pada 2017 ini.
Sejumlah wilayah, baik domestik hingga mancanegara ditarget menjadi perluasan rute-rute baru di bandara ini yakni Yogyakarta, Bandung, dan Singapura. Ketiga wilayah ini dinilainya cukup prospektif karena jumlah pelajar Aceh yang melakukan studi ke luar Aceh jumlahnya sangat besar.
“Pada tahun ini, kami menargetkan pertumbuhan bisnis aero akan mencapai dua digit karena ada rencana penambahan rute-rute baru. Ada beberapa maskapai yang berpeluang menggarap rute-rute baru ini yakni Air Asia dan Lion Air,” kata General Manager Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Surahmat di Jantho, Selasa (10/1/2017).
Secara khusus dirinya mencatat jumlah pergerakan penumpang di bandara ini menunjukkan tren positif hingga melesat 24,59% pada tahun lalu. Padahal, pada empat tahun belakangan, pertumbuhan penumpang hanya naik di kisaran 1%-4% tiap tahunnya.
Sebagaimana dikutip dari Bisnis.com pada Selasa, (10/1/2016) menyebutkan bahwa Surahmat mengungkapkan potensi pertumbuhan jumlah penumpang dan frekuensi penerbangan akan berkorelasi positif dengan perkembangan pariwisata di Aceh. Apalagi, pemprov sempat menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancenegara (wisman) mencapai 1 juta orang.
“Ini tantangan bagi kami karena jumlah kunjungan wisman tahun lalu sebanyak 300.000 orang. Kami baru saja melakukan penandatanganan kerja sama terkait pengembangan pariwisata Aceh dengan Disbudpar Aceh sehingga saya optimis target itu bias terealisasi,” ucapnya.
Nantinya, pemprov dan PT Angkasa Pura II (Persero) di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda akan bekerjasama dalam mempromosikan pariwisata Aceh di area bandara, antara lain melalui pembukaan konter pariwisata, demo, dan penempatan duta wisata.
Provinsi ini sendiri diunggulkan dengan 98% masyarakatnya yang beragama Islam dan pemberlakuan hukum syariah. Keunggulan ini diharapkan mampu menobatkan Aceh menjadi salah satu destinasi wisata halal di Indonesia maupun dunia.
Kembangkan Area Komersial
Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda berencana mengembangkan area komersial untuk menambah fasilitas sarana dan prasarana di kawasan tersebut.
Rencana tersebut merupakan tindaklanjut dari penyerahan hak pengelolaan lahan dari Pemerintah Provinsi Aceh ke pihak PT Angkasa Pura II (Persero) di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda seluas 51 hektar.
“Area komersial itu terdiri dari hotel, kawasan pergudangan, area wisata, dan permainan anak. Dengan dinobatkannya Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sebagai World/s Besat Airport for Halal Travellers dalam World Halal Tourism Award 2016, kami akan selalu melakukan pembenahan dan peningkatan,” kata General Manager Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Surahmat di Aceh Besar, Selasa (10/1/2017).
Menurutnya, keberadaan hotel misalnya, terkonsentrasi di pusat kota yakni Banda Aceh. Padahal, letak bandara yang notabene berlokasi di Kabupaten Aceh Besar cukup jauh dari pusat kota Aceh sehingga keberadaan hotel transit akan memudahkan penumpang pesawat yang memiliki jadwal penerbangan pada pagi hari.
Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada investor terkait untuk mendukung peningkatan potensi di sektor aero dan non-aero Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Proses penawaran tersebut masih menunggu hasil kajian darivisibility study yang dilakukan oleh calon mitra terkait potensi bisnis di bandara ini.
Dirinya menyebutkan sumbangsih dari bisnis aero masih dominan yakni mencapai 60% terhadap total pendapatan Bandara Internasional Iskandar Muda, sedangkan sisanya berasal dari non-aero.
“Kami juga memperpanjang jam operasional bandara yang sebelumnya mulai dari 06.00 WIB-18.00 WIB menjadi sampai pukul 22.00 WIB,” katanya.
Surahmat optimistis rencana pengembangan bandara juga mampu memacu bisnis pergudangan. Saat ini, dirinya mengaku pihaknya sudah berkoordinasi intensif dengan sejumlah pelaku usaha pergudangan global dan asosiasi terkait.
Pada tahun lalu, data menunjukkan pergerakan kargo di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda tumbuh 16,79% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini tercatat melesat dibandingkan pertumbuhan bisnis kargo 2015 yang hanya naik 3,33%. (Logistik/bisnis.com/hd)
 

INSW Siapkan Strategi Baru Tekan Dwelling Time
JAKARTA (LOGISTICS) : Dalam rangka memenuhi paket kebijakan pemerintah XV, Indonesia National Single Window (INSW) telah menyiapkan strategi yang diharapkan mampu menekan dwelling time atau waktu tunggu hingga 2 hari.
Deputi Operasi dan Pengembangan Sistem Pengelola Portal INSW Muwasiq M. Noor mengatakan pihaknya memiliki tiga langkah penting yang harus digenjot. Pertama, INSW akan mendorong integrasi rekomendasi perizinan oleh dengan instansi penerbit izin dapat segera dijalankan secara online atau single submission.
"Itu akan memotong banyak waktu pre-clearance yang selama ini terjadi, karena meskipun pengajuan perijinan di instansi sudah online, tetapi persyaratan rekomendasi dari instansi pemberi rekomendasi masih dibawa manual. Jadi dari hulu ke hilirnya belum total elektronik," ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/1/2017), sebagaimana dikutip dari laman Bisnis.com pada Selasa (10/1/2017).
Kedua, dia mengungkapkan INSW menargetkan untuk menjalankan single submission tersebut secara penuh pada 2017. Penerapan secara penuh ini, kata Muwasiq, yakin akan memotong waktu pelaku usaha yang selama ini harus mondar-mandir mengurus izin ke instansi pemberi rekomendasi.
Dalam single submission, INSW akan berperan mendistribusikan permohonan ke sistem online milik instansi terkait. Dengan cara ini, eksportir atau importir tidak perlu menunjukan dokumen asli untuk keperluan rekomendasi.
Ketiga, dia mengungkapkan integrasi Inaportnet dengan INSW pada kuartal I 2017. "Dengan Inaportnet kita sedang ujicoba integrasi, diawali dengan integrasi informasi dwelling time dari terminal operator, data pergerakan barang dan container sudah diintegrasi ke masing masing Pelindo," paparnya.Kemudian, data tersebut dikirim ke Inaportnet serta INSW. Integrasi antara Bea Cukai, K/L, otoritas pelabuhan, operator pelabuhan, syahbandar dan operator angkutan barang di pelabuhan sangat penting.
Jika Inaportnet tidak segera diintegrasikan dengan INSW, dia menilai Tradenet yang sudah ada di INSW tidak akan efektif karena tidak diikuti kecepatan pelayanan barang. Rencananya, INSW akan melakukan peninjauan integrasi dengan Inaportnet serta operator terminal pada minggu ini.
Setelah integrasi Inaportnet dan optimalisasi single submission, Muwasiq mengungkapkan pihaknya akan mengejar penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM).
Seperti yang diketahui, INSW ditugaskan menjalankan fungsi ISRM yang mengintegrasikan profil risiko masyarakat usaha agar seragam antara satu instansi dengan yang lainnya.
"Bila ini dapat berjalan, dia yakin pelaku usaha tidak akan merasa ada perlakuan 'anak tiri' dan 'anak emas' dalam perizinan ekspor dan impor karena perilaku mereka nantinya yang akan menentukan apakah layak diberikan fasilitas atau malah layak dihukum bila melakukan pelanggaran, tidak ada lagi area abu abu," tegasnya.
 

 ALFI Harapkan INSW Tidak Mudah Shut-Down
Indonesia harus segera mengadopsi sistem national single window dari beberapa negara lain di Asia Tenggara untuk menin gkatkan kualitas Indonesia National Single Window agar tak mudah down.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengatakan dalam satu tahun terakhir Indonesia National Single Window (INSW) bisa mengalami permasalahan dan menyebabkan down system hingga empat kali.
“INSW kita ini kalah dibandingkan Myanmar. INSW kita sepanjang tahun sudah tiga sampai empat kali down. Ini kan dilihat oleh negara tetangga kita,” ujar Yukki kepada Bisnis, Rabu (7/12/2016).
Yukki yang juga baru terpilih sebagai Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) ini mengakui bahwa setiap kali INSW mengalami per masalahan sejumlah negara sahabat di Asia Tenggara mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia.
“Kadang teman-teman dari negara lain sampai berkelakar, kok belum selesai-selesai juga masalah INSW? Di negara mereka national single window juga mengalami upgrading tetapi tidak lantas harus mematikan listik dan membuat sistem lumpuh total,” ungkapnya.
Dia menyarankan agar pemerintah harus belajar dari negara-negara tetangga tentang sistem national single window yang digunakan. Menurutnya INSW yang seringkali down ini membuat peluang yang besar bagi pemilik barang untuk melakukan penyelundupan.
“Penyelundupan ini kan menjadi catatan bagi pelaku usaha di negara-negara lain, harusnya di cek setiap kali INSW down itu bukan hanya di laut, tetapi juga di bandara. Kalau INSW down di bandara bisa dibayangkan berapa banyak barang yang diselundupkan melalui jalur udara,” tuturnya.
Yukki pun mendorong pemerintah agar serius mengevaluasi kinerja INSW tahun depan. Hal ini sesuai dengan momentum Masyarakat Ekonomi Asean yang akan semakin membuka peluang perdagangan antar negara di tingkat regional.
Selama tiga hari kemarin, tepatnya pada 4-6 Desember 2016 INSW tidak berjalan. Alasannya karena portal INSW melakukan migrasi platform database.
Namun kegiatan migrasi database ini berlanjut lamban sampai hari Selasa kemarin. Akibatnya para pengguna jasa mengalami kendala dalam penyelesaian dokumen kepabeanan dan pengiriman barang.
Kondisi membuat para pengguna jasa menuntut pemerintah membuat INSW menjadi badan strategis yang independen agar segera dilakukan pengembangan sistem terkait perdagangan, kepelabuhanan dan kepabeanan berjalan dengan lancar.
Para pengguna jasa mengimbau agar INSW bisa menjadi badan strategis akan mempermudah tim pengelola portal dapat mengatur anggarannya sendiri.
Dengan demikian ketika portal INSW bermasalah maka lembaga INSW itu bersama dengan operator terminal harus berinisiatif membentuk sistem mitigasi. Selama ini ketika INSW bermasalah, pemilik barang harus menanggung tarif progresif atas inap barang (long stay) di pelabuhan.
Pemilik barang juga harus mengeluarkan biaya tambahan jika dikenakan overbrengen atau pindah lokasi penimbunan (PLP). Dia berharap agar kementerian atau lembaga INSW tersebut nantinya bisa meminta terminal operator untuk tidak menarik biaya jika ada kesalahan sistem di dalam portal tersebut. (Logistics/bisnis.com/hd)
 

 Ekspor Sektor Perikanan Kawasan Timur Indonesia 2016 Naik 24,7%
MAKASAR (LOGISTICS) : Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (BKIPM) menyatakan untuk komoditi ekspor hasil perikanan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan kinerja memuaskan sepanjang 2016.
Kepala BKIPM Makassar, Teguh Samudro di Makassar, Minggu, mengatakan pada tahun 2016 sektor perikanan mengalami peningkatan ekspor sebesar 24,7 % dibandingkan tahun 2015.
"Komoditi ekspor yang diawasi karantina ikan terdiri atas komoditi perikanan segar, beku, kering maupun hidup melalui bandara dan pelabuhan laut sebesar 33.037 ton dan 1,78 juta ekor. Ini berarti, ekspor kita tidak hanya berjalan, tapi sudah berlari," katanya.
Ia menjelaskan, untuk lalu lintas domestik keluar, volume yang dikirim sebesar 26.802 ton dan 365,13 juta ekor. Tidak sampai disitu saja, kata dia, kontribusi BKIPM Makassar untuk meningkatkan kinerja ekspor adalah dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor ke negara mitra.
"Tentunya produk perikanan yang dikirim harus memenuhi standar internasional yaitu bermutu, sehat dan aman dikonsumsi," ujar Teguh.
Teguh mengingatkan, bahwa dinamika perdagangan global juga menuntut strategi baru dalam pengelolaan sumber daya untuk mendapatkan bahan baku yang kontinyu dan berkelanjutan.
Salah satunya dengan kebijakan pemberantasan IUU Fishing oleh KKP untuk mewujudkan pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Perbaikan konektivitas distribusi logistik harus memenuhi sistem rantai dingin, dan yang tidak kalah penting adalah penyederhanaan rantai tata niaga produk perikanan dari hulu ke hilir.
"Setelah mencatat prestasi dengan program Merdeka Ekspor, peningkatan ekspor hasil perikanan membuat iklim investasi Sulsel semakin kondusif bagi investor," ujarnya.
Sebelumnya, BKIPM juga memperkuat kerjasama dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin Makassar.
Kedua pihak juga telah melakukan pertemuan pada Agustus 2016 untuk mempertajam kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan meningkatkan silaturahmi antara BKIPM Makassar sebagai mitra kerja FIKP Unhas. Beberapa bentuk kerjasama yang telah dilakukan antara lain berupa pelatihan, inhouse training, magang maupun riset.
Apalagi tantangan bagi perguruan tinggi memang dituntut membekali lulusannya dengan keahlian yang dipersyaratkan dunia kerja.
Dengan pertemuan dua pihak tersebut, kedepannya diharapkan BKIPM Makassar berkontribusi dalam memfasilitasi lulusan perguruan tinggi dari sektor perikanan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja seperti sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Good Quarantine Practices (GQP). (Logistics/ant/hd)
 

Jokowi : Dana Talangan Terbukti Percepat Pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa
BATANG (LOGISTICS) : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya dana talangan dapat mempercepat proses penyelesaian pembangunan jalan tol antara lain Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Jabotabek, dan sejumlah pembangunan lainnya di Indonesia.
Dengan adanya dana talangan itu, lanjut Presiden Jokowi maka percepatan pembangunan ruas tol khususnya pada proses pembebasan lahan akan lebih cepat teratasi.
Untuk diketahui, hingga akhir 2016, total dana talangan yang berhasil dihimpun dari 32 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah mencapai Rp32,61 triliun. Sebagian dari dana talangan tersebut telah disalurkan untuk sejumlah proyek jalan tol seperti Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Jabotabek, dan sejumlah pembangunan lainnya di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
"Ada Rp32 triliun dan penyerapannya cepat. Saya kira ini yang nantinya mempercepat pembangunan," papar Jokowi dalam tinjauan di proyek tol Batang-Semarang di Batang, Senin (9/1/2017).
Menurutnya, proses pembangunan proyek jalan tol bisa cepat karena yang pertama pembebasan lahan cepat karena undang-undangnya memberikan dukungan. Kedua, karena memang memiliki dana talangan. Hal ini yang mempercepat pembayaran (pembebasan lahan) dari dana talangan. Ketiga, memang dikerjakan tidak hanya satu shift.
“Nanti di lapangan akan kelihatan realisasi dalam lima tahun sudah berapa kilometer yang dibangun," ucapnya.
Setelah meninjau pembangunan jalan Tol Batang-Semarang Seksi 1, Presiden didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko melakukan proses pembayaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah jalan Tol Trans Jawa di wilayah Kabupaten Batang di Balai Desa Kandeman.
Di wilayah itu dilakukan pembayaran untuk warga desa Kandeman sebanyak 89 bidang tanah senilai Rp53,3 miliar dan untuk warga Desa Ponowareng sebanyak 98 bidang tanah senilai Rp35,5 miliar.
Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembukaan buku rekening baru. Setiap pemilik lahan akan mendapat 1 buku rekening dan ATM.
Progres pembangunan jalan tol Trans-Jawa masih on the track
Menteri Basuki Hadimuljono menyimpulkan secara keseluruhan progres jalan tol Trans Jawa masih baik.
"Saya dari Sabtu kesini saya cek tol Pemalang-Batang. Untuk keseluruhan tol trans Jawa, Semarang-Solo kan akan diresmikan untuk ruas tol Bawen-Salatiga. Sementara tanah di Salatiga-Solo juga sudah 90% jadi masih sip sampai 2018. Tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono dan Mojokerto- Surabaya juga demikian," tutur Menteri Basuki disela-sela kunjungan di proyek tol Batang-Semarang, Senin (9/1).
Seperti dikutip dari laman Bisnis.com, Menteri Basuki menambahkan untuk mudik 2017, selain ruas Batang-Semarang, ruas lainnya yakni Pemalang-Batang dan Pejagan- Pemalang seksi 3 dan 4 akan dilalui secara fungsional. Oleh sebab itu, pemudik yang hendak pulang kampung bisa melalui jalan tol dari Jakarta hingga Semarang.
"Mudik tahun ini akan bisa tembus tidak hanya sampai ke Pemalang tapi akan bisa sampai ke Ngaliyan, Semarang. Walaupun fungsional namun sudah dilapisi beton," ujarnya.
Basuki mengatakan pemudik berkendara roda empat yang melalui tol hingga Ngaliyan Semarang akan mempermudah pihak kepolisian untuk melakukan rekayasa pada saat mudik Lebaran 2017.
"Rekayasa lalu lintas akan lebih banyak pilihan disamping Brebes Timur. Kami juga bangun 4 Fly Over yang ke arah Prupuk yaitu di (simpang sebidang) Klonengan, Dermoleng, Kretek dan Kesambi. Ini sudah mulai bekerja," terangnya. (Logistics/bisnis.com/hd)
 

PT Bhanda Ghara Reksa Resmikan General Cargo di Palembang
PALEMBANG (LOGISTICS) : PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), BUMN penyedia jasa logistik terintegrasi, meresmikan gudang general cargo di Palembang sebagai upaya meningkatkan bisnis perseroan di sektor pergudangan.
Direktur Utama PT BGR, R. Ruli Adi, mengatakan peresmian gudang yang dilakukan pada awal tahun 2017 merupakan tanda kesiapan perusahaan untuk meningkatkan bisnisnya.
"Kami optimistis pada tahun ini BGR mengalami pertumbuhan dari sisi bisnis," katanya saat acara peresmian gudang general cargo di Palembang, Selasa (10/1/2017).
Sebagaimana dikutip dari bisnis.com. Ruli mengatakan gudang modern yang berlokasi di Sei Buah, Palembang, tersebut memiliki luas sebesar 8.230 meter persegi di atas lahan seluas 19.319 meter persegi.
"Selain gudang, di lokasi itu juga terdapat ruang kantor seluas 449 meter persegi yang terdiri dari dua lantai," katanya.
Terkait penyewa gudang, Ruli mengemukakan bahwa gudan modern tersebut telah disewa PT Unilever Indonesia Tbk.
Menurutnya, selain di Palembang, perusahaan juga akan meresmikan kawasan pergudangan di Lampung pada tahun ini yang berada di atas lahan seluas 3,6 hektare.
"Kawasan pergudangan yang berlokasi di Srengsem, Panjang, Bandar Lampung itu sekaligus menjadi kantor BGR cabang utama Lampung," ujarnya.
Diketahui, perusahaan pelat merah itu telah memiliki 24 cabang untuk mendukung bisnis perusahaan di bidang logistik.
Saat ini perseroan mengelola sekitar 600 gudang dengan luasan sekitar 1 juta meter persegi yang tersebar di seluruh Tanah Air. Hingga akhir tahun lalu, perusahaan juga memiliki 500 armada angkutan.
 

PT AP II Siap Operasikan Terminal 3 andara Soetta Untuk Jalur Internasional
JAKARTA (LOGISTICS) : Operator 13 bandara di Indonesia barat, Angkasa Pura II, menyebutkan kesiapan pengoperasian penerbangan internasional di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sudah hampir rampung.
Public Relation Manager PT Angkasa Pura II Yado Yarismano mengatakan kesiapan Terminal 3 Soekarno-Hatta untuk menggelar operasi penerbangan internasional terbatas telah masuk tahap final, atau sudah mencapai 98%.
“Sudah masuk dalam tahap finishing. Setelah itu, akan ada proses seperti yang terjadi saat operasional domestik, seperti proses verifikasi dari Direktorat Perhubungan Udara, simulasi keberangkatan dan lain sebagainya,” katanya di Jakarta, Senin (9/1/2017).
Apabila tidak ada aral melintang, pengoperasian penerbangan internasional secara terbatas akan dilakukan pada April 2017. Nantinya, AP II akan melibatkan Garuda Indonesia dalam operasi terbatas itu.
Setelah itu, maskapai yang terafiliasi dengan aliansi Skyteam mulai melayani penerbangan internasional di Terminal 3 pada Mei 2017. Adapun, operasi penerbangan internasional akan berjalan secara penuh pada Juli 2017.
“Untuk full penerbangan internasional pada Juli 2017, progres kesiapannya saat ini baru mencapai 94%. Nanti, tahapan prosesnya itu, lebih kurang sama seperti operasi terbatas Garuda,” ujar Yado.
Dia menambahkan jadwal detail persiapan operasi penerbangan internasional di Terminal 3 Soekarno-Hatta sampai saat ini masih disiapkan. Menurutnya, jadwal detail akan disesuaikan dengan tim operasi AP II.
Pada sisi lain, progres pembangunan kereta tanpa awak atau biasa disebut dengan Automated People Mover System (APMS) masih terus dikerjakan. Rencananya, proyek APMS bakal rampung pada Juni 2017.
Director Operation & Engineering Angkasa Pura II Djoko Murjatmodjo mengatakan pembangunan APMS masih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (on track). Nantinya, APMS akan menghubungkan seluruh terminal dan stasiun kereta api.
“Progresnya sekarang sedang rolling stock, sama sedang dikerjakan di Korea, infrastruktur juga terus dikerjakan. Juni sudah komitmen, sebelum Lebaran. APMS-nya akan seperti di Bandara Changi Singapura,” tuturnya.
Asal tahu saja, penyediaan kereta tanpa awak di Seokarno-Hatta itu akan dikerjakan oleh PT Len Industri—yang bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Woojin—dengan nilai kontrak sebesar Rp530 miliar.
Kedua perusahaan nantinya akan menggunakan teknologi sistem sinyal modern tanpa awak (communication based train control/CBTC Driverless) dengan panjang lintasan 2,98 km untuk melayani lima terminal di sisi darat bandara.
(Logistics/bisnis.com/hd)
 

Garuda Indonesia Jadikan Sulawesi Selatan Sebagai Pusat Kargo Indonesia Timur
MAKASSAR (LOGISTICS) : Maskapai dengan pelayanan penuh, Garuda Indonesia berencana menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat kargo wilayah Indonesia Timur seiring pembukaan outlet perdana kerja sama antara maskapai dengan Pos Indonesia.
Outlet perdana yang berlokasi di Kantor Pos Indonesia cabang Jl. Slamet Riyadi No. 10, Kota Makassar tersebut diresmikan langsung oleh Direktur Kargo PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Sigit Muhartono dan Kepala Regional 10 PT Pos Indonesia (Posindo) Arifin Muchlis
Direktur Kargo Garuda Indonesia Sigit Muhartono mengatakan pembukaan outlet bertujuan untuk memperluas jaringan dan layanan kargo kepada para pengguna jasa. Adapun, outlet ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua BUMN pada Desember 2016.
"Selain memperluas jaringan layanan, pembukaan outlet perdana ini juga bagian dari sinergi BUMN, dan strategi kami untuk mulai menawarkan produk layanan 'door-to-door' pengiriman barang melalui kargo," katanya di Makassar, Jumat (13/1/2017).
Saat ini, lanjut Sigit, jaringan kargo GIAA telah melayani hingga 60 port (bandara) domestik. Menurutnya, jaringan layanan maskapai tersebut akan kian luas mengingat Posindo memiliki ribuan kantor cabang di kota dan pelosok Indonesia.
Selain Kota Makassar, GIAA juga akan segera membuka outlet lainnya di empat kantor cabang Posindo di Sulawesi Selatan, antara lain Pare-Pare, Bone, Palopo dan Bulukumba. Dengan pembukaan outlet tersebut, GIAA siap menangkap peluang dari pengiriman hasil laut.
"Kami menargetkan pendapatan dari jasa kargo Garuda di Sulawesi mencapai hingga U$3,4 juta per tahun, dari saat ini yang baru menyumbang sebesar U$1,75 juta untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua," ujarnya.
Apabila tidak ada aral melintang, Sigit berencana membuka 155 outlet di kantor-kantor cabang Posindo yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua sepanjang 2017. Dia meyakini pembukaan outlet juga dapat mendukung industri maritim nasional di Indonesia Timur.
Sementara itu, Kepala Regional 10 PT Posindo Arifin Muchlis menyambut baik peresmian outlet perdana kerja sama antara Posindo dengan GIAA. Menurutnya, kerja sama antar BUMN ini dapat memberikan nilai tambah bagi para pengguna jasa dari kedua perseroan.
"Dengan kerja sama ini, pengiriman valuable goods dan dangerous goods sudah dapat dilayani Posindo. Sebaliknya, layanan pengiriman kargo secara door to door oleh Garuda Indonesia juga semakin dimungkinkan" tuturnya.
Sekadar informasi, outlet Garuda-Posindo menyediakan layanan Garuda Indonesia Cargo. Nantinya, pengiriman kargo dari outlet ke bandara akan dilayani armada darat Posindo. Sementara, pengiriman kargo dari bandara ke bandara dilayani pesawat GIAA.
Layanan kerjasama ini mengangkat konsep rural logistik yang memungkinkan pengiriman barang kargo GIAA--yang selama ini dilayani melalui “port-to-port”--untuk dapat dilanjutkan dengan jaringan distribusi Posindo yang tersebar di 4.600 lokasi.
(Logistics/bisnis.com/hd)