I N F O

Download Sosialisasi BTKI dan  Registrasi Kepabeanan [unduh]

baca

ALFI Harapkan INSW Tidak Mudah Shut-Down
Indonesia harus segera mengadopsi sistem national single window dari beberapa negara lain di Asia Tenggara untuk menin gkatkan kualitas Indonesia National Single Window agar tak mudah down.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengatakan dalam satu tahun terakhir Indonesia National Single Window (INSW) bisa mengalami permasalahan dan menyebabkan down system hingga empat kali.
“INSW kita ini kalah di [ ... ]

baca

ALFI Yakin Bisnis Cargo Udara Naik 10%
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia optimistis keterisian kargo internasional bisa meningkat 10% jika dibuka kran bisnis kargo di bandara-bandara utama sebagai hub udara keluar negeri lain.
Arman Yahya, Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprediksi ada kenaikkan yang pesat jika pemerintah membuka beberapa peluang baru pada bisnis kargo.
“Kenaikkan berpeluang minimal antara [ ... ]

baca

18 Bank Setuju Tampung Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty   JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak. Bank yang memenuhi syarat ada 19, tapi setelah dipanggil tadi hanya 18 yang bersedia," kata Robert dalam jumpa pers terkait kebijakan amensti pajak di Jakarta, Senin (18/7/16).
Robert menjelaskan 18 bank perseps [ ... ]

baca
Logistics Journal No. 172 / Mei 2016
 
cover mei.2016
 

Editorial - EKONOMI MEMBINGUNGKAN
Sepintas baca berita ekonomi sepanjang bulan Mei 2016 dari rubrik ekonomi bisnis koran SINDO. Coba dicermati judul-judul beritanya.
- Konsumsi Rumah Tangga di Ramal Membaik di Semester II;
- Ekonomi RI Diramal Peringkat 7 Tertinggi;
- Defisit Transaksi Berjalan Kuartal I Bengkak Jadi USD 7,4 M;
- Ekonomi Tumbuh Di bawah 5% IHSG Diramal Akan Terkoreksi;
- Analisis : Ekonomi RI dibawah 5% Investor Sudah Antisipasi;
- Pengamat : Mustahil Ekonomi RI Tumbuh 6% Dengan Cepat;
- BI Ungkap Penyebab Ekonomi Kuartal I Rendah;
- Perlambatan Ekonomi Kuartal I 2016 di Luar Prediksi.
Judul berita di atas memberikan optimisme sekaligus pesimisme menjadi satu tetang keadaan ekonomi Indonesia di kuartal I 2016. Satu sisi, dikatakan ekonomi RI sangat optimis akan terus maju dengan pesat. Bahkan PM Inggris David Cameron menyanjung Ekonomi Indonesia akan masuk tujuh terbesar dunia. Juga ada yang mengatakan Indonesia akan pimpin ekonomi Asia. Suatu sanjungan dan pujian yang memabukkan dari negara-negara yang akan masuk bersaing memperebutkan kue Sumber Daya Alam Indonesia yang masih berlimpah.
Sisi lainnya, realitas anggaran pemerintah yang dimiliki selalu defisit dan untuk menutupinya dilakukan upaya melalui menggali hutang baru dengan berbagai bentuk skema tawaran hutang yang ujung-ujungnya pemberi hutang tetap tertarik akan memberi hutang karena Indonesia masih banyak sumber daya alam yang menggiurkan untuk dieksploitasi dengan harga murah. Fakta lainnya adalah harga-harga barang di konsumen akhir tidak terbendung untuk terus merangkak naik. Walaupun sudah diturunkan harga BBM dan TDL tetap tidak memberikan efek apapun terhadap harga-harga yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat.
Bagaimana dengan peran yang harus dimainkan di sektor transportasi dan usaha jasa kegiatan pendukungnya. Sektor transportasi dan jasa pendukungnya sangat bergantung pada pemilik barang. Maksudnya, pemilik barang baik pabrikan maupun distributor barang akan menjadi faktor pengendali utama, apakah barang tersebut didistribusikan atau disimpan lebih dahulu. Jasa angkutan dan pendukungnya sifatnya menunggu barang yang akan dialirkan atau didistribusikan. Besaran biaya jasa transportasi sudah diserahkan kepada mekanisme pasar. Apakah besaran biaya transportasi ini terlalu besar? Apakah pemerintah akan melakukan intervensi? Jika memang pemerintah akan melakukan intervensi dengan mengkoreksi biaya-biaya di sektor transportasi, maka pemerintah harus konsekwen juga melakukan intervensi dan mengaudit juga sektor distribusi yang juga turut berkontribusi atas naiknya barang. Mengingat banyak kasus dari sektor distributor tapi tidak pernah ada punishment yang tuntas dan tegas. (guslim-mei’16)
 

 
Empat Fokus Kerja Kemenhub Guna Dukung Tol Laut
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka mendukung program Tol Laut. Pembangunan tol laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dan menekan kesenjangan harga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang.
Memecahkan masalah konektivitas antar pulau dan mewujudkan aspek keadilan pembangunan dengan menekan kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia adalah tujuan dilaksanakannya program Tol Laut” jelas Menhub Ignasius Jonan di Jakarta beberapa waktu lalu ketika berdiskusi dengan kalangan media massa.
Jonan menjelaskan, tingginya harga barang seperti harga 1 sak semen yang mencapai ratusan ribu rupiah di daerah puncak Jaya Wijaya, disebabkan tidak adanya barang dan tidak adanya kepastian kapan barang itu ada. Sekarang, dengan adanya kapal laut yang datang sesuai dengan jadwal menjadikan harga terkontrol.
Untuk itu Kemenhub dengan empat fokus kerjanya yaitu, peningkatan keselamatan dan keamanan, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan tata kelola regulasi sejak tahun 2015 terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tol Laut agar Tol Laut secara konkrit dapat dirasakan manfaatnya.
Upaya Kemenhub untuk mendukung program tol laut melalui program peningkatan keselamatan dan keamanan diantaranya: meng-upgrade peralatan pendukung pelayaran seperti, pemasangan Vehicle Traffic System sebanyak 5 unit, dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 122 unit yang tersebar di wilayah laut Indonesia.
Selain itu, dilakukan pula pembangunan kapal-kapal yang difungsikan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran seperti, pembangunan kapal navigasi sebanyak 15 unit, Kapal Patroli KPLP sebanyak 43 unit, dan Kapal Rigid Inflatable Boat/RIB sebanyak 66 unit.
Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, telah dilakukan pula berbagai pelatihan safety dan security baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 22 pendidikan dan pelatihan/diklat.
Sementara, upaya yang dilakukan melalui program peningkatan kapasitas yaitu dengan membangun berbagai prasarana dan sarana perhubungan laut diantaranya, pembangunan parsarana seperti, pelabuhan di 89 lokasi dengan konsentrasi pembangunan pelabuhan di wilayah Timur Indonesia, dan peningkatan kapasitas pelabuhan di 6 lokasi.
Sedangkan, pembangunan sarana perhubungan laut untuk mendukung aksesibilitas transportasi laut meliputi, pembangunan kapal perintis sebanyak 95 unit, dan pembangunan kapal ternak sebanyak 5 unit. Selain itu, penyelenggaraan rute perintis sebanyak 96 trayek, penyelenggaraan angkutan barang tetap dan teratur/Freight Liner sebanyak 6 trayek,
Pada program peningkatan kualitas layanan, beberapa perbaikan pelayanan sektor perhubungan laut yang dilakukan yaitu, perbaikan terminal penumpang di 26 lokasi; penujukkan PT PELNI menjadi operator tunggal kapal perintis; pengadaan peralatan bongkar muat sebanyak 26 unit; dan penyelenggaraan pelayanan secara online seperti pendaftaran kapal, SIM LALA, dan INAPORTNET.
Upaya mendukung perwujudan tol laut yang menjadi program strategis Presiden RI ini juga dilakukan melalui program peningkatan tata kelola regulasi di sektor perhubungan laut seperti, penyederhanaan/deregulasi peraturan. Tercatat sebanyak 8 peraturan di sektor perhubungan laut yang telah disederhanakan.
Lainnya, peningkatanan tata kelola regulasi yang dilakukan diantaranya, pelimpahan perizinan melalui BKPM sebanyak 6 perizinan, penerbitan SIUPAL dan SIOPSUS sebanyak 3286 perizinan, izin pengoperasian pelabuhan umum sebanyak 2 perizinan, izin pembangunan dan pengoperasian tersus sebanyak 153 perizinan, izin pengelolaan TUKS sebanyak 159 perizinan, dan kerjasama terkait Tol Laut sebanyak 2 perjanjian. (Logistics/hd)
 

 
Menhub Resmikan 12 Pelabuhan Laut di Wilayah Sulawesi Utara
SANGIHE (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan Ignasius Jonan semakin fokus dengan realisasi program tol laut, hal ini dibuktikan dengan meresmikan 12 pelabuhan laut yang ada di provinsi Sulawesi Utara dipusatkan di pelabuhan Tahuna Kabupaten Sangihe, wilayah perbatasan Indonesia dan Piliphina, Minggu (1/5/16).
"Peresmian 12 pelabuhan laut ini merupakan realisasi dari program pemerintah mewujudkan tol laut agar bisa menekan harga barang yang saat ini membebani masyarakat," katanya.
Secara khusus Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pembangunan pelabuhan adalah komitmen pemerintah memantapkan program nawa cita di bidang kemaritiman.
"Tol laut adalah angkutan laut yang jadwalnya tetap dalam rangka menekan disparitas harga barang di Indonesia Timur," kata Menteri pada peresmian 12 pelabuhan di Tahuna, Minggu (1/5/16).
Ke 12 pelabuhan laut yang diresmikan adalah Pelabuhan Tahuna, Petta, Bukide, Kalama, Lipang, Kahakitang, Kawaluso, Matutuang, Kawio (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Sawang, Buhias (Kabupaten Kepulauan Sitaro), dan Pelabuhan Amurang (Kabupaten Minahasa Selatan).
Kapasitas 11 pelabuhan adalah 1000 bobot mati atau "dead weight tonnage" (DWT), sementara Pelabuhan Tahuna 5000 DWT.
"Untuk kapal perintis yang melayani pulau-pulau kecil rencananya akan diserahkan ke pemerintah kabupaten namun harus sesuai syarat yang tercantum dalam peraturan menteri," katanya.
Dia mengatakan, program tol laut akan beroperasi akhir Mei 2016 dengan jalur Makassar, Tahuna, Lirung sampai Halmahera pulang pergi.
"Rute tol laut ini akan terus melayari jalur yang sudah ditetapkan secara rutin baik ada muatan maupun tidak, agar tranportasi barang tidak terhambat,"katanya.
Peresmian ditandai dengan pemukulan tagonggong serta penandatanganan prasasti.
Menhub Jonan juga berjanji membangun berbagai fasilitas yang ada di pelabuhan Tahuna serta pengembangan Bandar udara Naha yang ada di kabupaten Sangihe berupa perluasan landasan pacu dan pembangunan ruang tunggu.
"Atas permintaan Gubernur Sulut O. Dondokambey, saya akan bangun fasilitas pelabuhan laut Tahuna serta perluasan landasan dan ruang tunggu bandar udara Naha," kata Menhub Jonan.
Lebih jauh Pelabuhan Tahuna yang dibangun dengan dana APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp 138.7 milyar, saat ini telah dilengkapi dengan fasilitasdermaga pelayaran rakyat berukuran 90x6 m2, dermaga multipurpose berukuran 200x8 m2, dermaga baru berukuran 100x20 m2, trestle 1,2,3 yang berukuran 28,3x6 m2 ditambah perlebaran, trestle 4 yang berukuran 28,5x6 m2 ditambah perlebaran. Dermaga Pelabuhan Tahuna memiliki kapasitas sandar kapal berukuran 5.000 DWT – Dead Weight Tonnage. Pada sisi darat Pelabuhan Tahuna juga dilengkapi sejumlah fasilitas seperti lapangan penumpukan berukuran 5.200 m², gudang, terminal penumpang, gedung perkantoran, dan sejumlah fasilitas lainnya.
Selain mendukung sarana dan prasarana transportasi laut bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pelabuhan Tahuna saat ini aktif mendukung kegiatan lalu lintas komoditas tumbuhan ekspor (kopra) tujuan Philipina yang rutin setiap bulannya melalui laut. Sebagai pelabuhan pengumpul, Pelabuhan Tahuna juga disinggahi oleh kapal pelayaran perintis dengan rute jalur R-33 yang mencakup Pelabuhan Tahuna – Mangaran – Lirung – Melonguane – Essang – Kakorotan – Karatung – Miangas – Marore – Kawio – Kawaluso – Tahuna – Kahakitang – Siau – Bitung – Siau – Makalehi – Kahakitang – Tahuna – Kawaluso – Kawio – Marore – Miangas – Karatung – Geme – Melanguane – Lirung – Mangaran – Tahuna.
Pelabuhan Tahuna setiap harinya melayani pelayaran ke sejumlah daerah seperti: Tahuna – Manado, Tahuna – Siau , Bitung – Tahuna –Talaud (Kapal Pelni), Makassar – Tahuna (Kapal Kargo), Surabaya – Tahuna (Kapal Kargo), Tahuna – Philipina (Kapal Kargo). Nantinya Pelabuhan Tahuna juga akan mendukung Program Tol Laut dimana Pelabuhan Tahuna masuk dalam trayek T5 tol laut.
Dengan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Tahuna, akan dapat meningkatkan konektivitas masyarakat khususnya masyarakat di pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti masyarakat di Pulau Sangihe. Hal tersebut sesuai dengan fokus kerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat sebagai pelaksanaan program Nawa Cita Presiden RI, Joko Widodo.
Rencananya Presiden Joko Widodo akan meresmikan pelabuhan laut di kawasan terluar Indonesia ini bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pekan depan. Selain Pelabuhan Tahuna, bersama itu juga akan diresmikan 11 pelabuhan laut lainnya, antara lain Pelabuhan Laut Petta, Pelabuhan Laut Matutuang, Pelabuhan Laut Kawaluso, Pelabuhan Laut Lipang, Pelabuhan Laut Bukide, Pelabuhan Laut Kahakitang, Pelabuhan Laut Kalama, Pelabuhan Laut Buhias, Pelabuhan Laut Sawang, Pelabuhan Laut Amurang, dan Pelabuhan Laut Kawio. (Logistics/hd)
 

 
Progres Fisik Tol Solo-Kertosono Ruas Mantingan-Kertosono Capai 10%
MANTINGAN (LOGISTICS) : Progres pengerjaan konstruksi fisik terkait proyek jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tercatat baru mencapai 10%.
“Sejauh ini pengerjaannya masih kecil, baru sekitar sekitar 10%," ujar Direktur Teknik Badan Usaha Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Yudhi Dhramawan, kepada wartawan, Jumat (29/4/16).
Secara khusus pihaknya mengakui perkembangan fisik jalan tol di wilayah Kabupaten Madiun tersebut sangat lamban menyusul adanya beberapa kendala yang menghambat pengerjaan.
Di antaranya adalah, proses pembebasan lahan yang belum selesai, baik tanah milik warga yang menolak penawaran harga, tanah Perhutani, pemda, maupun tanah wakaf. "Selain itu, kondisi cuaca yang cenderung banyak hujan juga mempengaruhi kerja para pekerja bangunan," kata dia.
Pihaknya berharap, proses pembebasan lahan dapat segera selesai agar pengerjaan fisik tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono juga dapat berjalan lancar.
Pembebasan Lahan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono capai 79%
Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun mencatat, proses pembebasan lahan yang terdampak pembangunan proyek jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono di wilayah Kabupaten Madiun, telah mencapai 79%.
Dari jumlah total 2.900 bidang tanah yang terdampak, masih terdapat 618 bidang tanah yang belum dapat dibebaskan.
Sebanyak 618 bidang tanah tesebut terdiri dari 260 bidang tanah milik warga yang menolak penawaran harga dari tim BPN, 74 bidang tanah kas desa, 267 bidang tanah untuk fasilitas umum dan sosial, delapan bidang tanah milik instansi, enam bidang tanah makam, dan tiga bidang tanah wakaf.
"Ditargetkan, pada 2016 sudah selesai. Sebab, Presiden Joko Widodo memproyeksikan fisik jalan tol tersebut selesai pada 2018 mendatang," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono I, Gunadi.
Pihaknya bersama tim BPN Kabupaten Madiun dan pemda setempat terus berupaya dan menargetkan agar pembebasan lahan tersebut dapat selesai tepat waktu. (Logistik/hd)
 

 
Pemerintah Rombak Direksi PT Pelindo II dan Pelindo III
JAKARTA (LOGISTICS) - Menteri Negara BUMN Rini Sumarno dalam rapat umum pemegang saham Pelindo II, Selasa (17/5/2016) melakukan perombakan jajaran direksi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesian Port Corporation (IPC).
Tiga anggota direksi diganti masing masing: Direktur Keuangan Orias Petrus Moedak, Direktur Operasi Dana Amin dan Direktur Pembinaan Anak Perusahaan Dede Martin.
Perombakan dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
Dalam putusan yang sama Meneg BUMN juga mengangkat lima anggota direksi Pelindo II yang baru untuk membantu Dirut Elvyn G Masassya masing masing: Iman Rachman, Dani Rusli Utama (sekarang Dirut JICT), Disril Revolin Putra, Riri Syeried Jetta (Dirut Pt Dok & Perkapalan Kodja Bahari) dan Prasetyadi (Dirut PT Terminal Teluk Lamong/anak perusahaan PT Pelindo III) .
Kelima pejabat baru ini hanya disebut sebagai direktur Pelindo II belum disebutkan direktur bidang apa. Satu satunya direksi lama yang dipertahankan Saptono Rahayu Irianto.
Sementara itu, Dede R Martin dihubungi BeritaTrans.com dan tabloid mingguan Berita Trans, Selasa (17/5/16) membenarkan tiga anggota direksi Pelindo II diganti termasuk dirinya pensiun . “Keluar tiga masuk lima orang,” katanya.
Susunan Direksi Pelindo II meliputi: Direktur Utama dijabat Alvyn G Masassya, Direktur Operasi, Direktur Teknik, Direktur Keuangan, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, Direktur SDM & Umum serta Direktur Pembinaan Anak Perusahaan
“Jajaran Direksi baru harus dapat menyebarkan energi postif hingga IPC kemudian dikelola dengan semangat yang terbarukan, harapan untuk perbaikan dan kebaikan serta keberanian untuk menghidupkan kembali mimpi-mimpi besar korporasi dalam memajukan dunia kepelabuhan di Indonesia,” ujar Elvyn G Masassya.
Saat ini, kata dia, IPC membutuhkan pemimpin yang memiliki loyalitas pada kepentingan perusahaan, kesepahaman pemikiran tentang arah perusahaan dan kecakapan yang memadai yang disertai dengan sikap peduli tentang banyak hal dalam persepektif yang luas.
Dengan demikian, lanjutnya, IPC sebagai organisasi tetap dapat menghadirkan kinerja yang baik dalam memperbaiki tata kelola pelabuhan.
Saat ini, Pelindo II memiliki wilayah operasi di 10 provinsi dan mengelola 12 unit pelabuhan di Indonesia. Ke-12 pelabuhan itu antara lain Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.
Selain itu, perseroan memiliki tiga anak perusahaan dan dua perusahaan afiliasi. Ketiga anak perusahaan itu adalah PT Rumah Sakit Pelabuhan, PT Multi Terminal Indonesia (MTI), PT Electronic Data Interchange (EDI).
Perusahaan afliasi PT Pelindo II masing-masing adalah PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja yang dikuasai bersama dengan Hutchison Ports Indonesia, anak usaha Hutchision Port Holding Hong Kong.
Sebelumnya, Pemerintah melakukan restrukturisasi manajemen BUMN Kepelabuhanan khususnya PT Pelabuhan Indonesia II merombak besar-besaran jajaran dewan komisaris dengan mengganti lima orang sekaligus pada Maret 2016. Perubahan jajaran dewan komisaris perusahaan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Ada perubahan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)," ujar Sekretaris PT Pelindo II, Banu Astrini, dalam pesan singkatnya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (3/3/16).
Dia mengungkapkan, ada dua orang lama dan lima orang baru dalam jajaran komisaris di perusahaan pelat merah tersebut. "Betul (lima orang baru dan dua orang lama), Pak Tumpak dan Pak Heru tidak baru," katanya.
Astrini menjelaskan, perubahan yang terjadi di jajaran komisaris Pelindo II seluruhnya menjadi keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
"Perubahan susunan dewan komisaris adalah keputusan Menteri BUMN selaku (pemegang otoritas) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," tandasnya.
Berikut jajaran Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) saat ini:
1.Tumpak H Panggabean (Komisaris Utama)
2. Heru Pambudi
3. Cris Kuntadi
4. Montty Giriana
5. Suaidi Marabessy
6. Fadjar Judisiawan
7. Djadmiko.
Orias Petrus Moedak jadi Dirut PT Pelindo III
Pemerintah melakukan perombakan direksi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan III itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
salah satu Keputusan itu yaitu Orias Petrus yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Pelindo II ditunjuk menjadi Dirut Pelindo III menggantikan Djarwo Surjanto berlaku efektif mulai Senin (16/5/16).
“Pergantian susunan direksi itu sepenuhnya merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pelindo III Yon Irawan dalam siaran pers, Selasa (17/5/16).
Menurutnya, Pelindo III merupakan salah satu BUMN Kepelabuhanan terkemuka di Indonesia yang mempunyai visi berkomitmen memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima.
Selain itu, BUMN itu juga bertekad mendukung penuh program Nawa Cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Saat ini, Pelindo III mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan NTT serta memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Pelindo II/IPC Banu Astrini menyatakan Kementerian BUMN merombak jajaran direksi perseroan melalui RUPS Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2015 yang digelar Selasa (17/5/16).
Perombakan susunan direksi Pelindo II berdasarkan pula Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK 101/MBU/05/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.
Berikut susunan direksi Pelindo III selengkapnya:
- Orias Petrus Moedak sebagai direktur utama,
- Rahmat Satria sebagai direktur operasi dan pengembangan bisnis,
- Husein Latief sebagai direktur teknik dan teknologi informasi dan komunikasi,
- Toto Heli Yanto sebagai direktur SDM dan umum,
- U. Saefudin Noer sebagai direktur keuangan.(Logistik/bisnis.com/Beritasatu.com/hd)
 

 
Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak 2017 Naik Rp.30 Triliun
JAKARTA (LOGISTICS) : Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada 20 Mei nanti, pemerintah akan menyampaikan bahan-bahan untuk pembicaraan pendahuluan APBN 2017, yang dikenal sebagai KEM & PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2017), beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan fiskal untuk tahun 2017 intinya kita tetap melakukan defisit anggaran (budget defisit). Kebijakan ini diutamakan karena pemerintah tetap ingin kebijakan fiskalnya ekspansif, terutama untuk memberikan stimulus bagi perekonomian.
“Stimulusnya adalah kebijakan fiskal yang ekspansif, salah satunya melalui defisit anggaran yang tetap dijalankan,” kata Bambang kepada wartawan usai rapat terbatas di kantor kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4) petang.
Menurut Menkeu, pada 2017 itu, pemerintah juga akan memperkuat masalah pembiayaan anggaran, misalkan untuk pembelian tanah dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara) di dalam manajemen aset negara untuk sejuta rumah, penguatan PMN pada BLU (Badan Layanan Umum) dana perumahan, dan juga PMN untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dalam rangka menjaga sustainabilitas dari BPJS Kesehatan itu sendiri.
Dari segi pendapatan, lanjut Menkeu, yang pasti, dengan akan diberlakukannya tax amnesty tahun ini maka tax base2017 akan menjadi lebih besar, dan otomatis penerimaan negara menjadi lebih pasti dan tentunya lebih tinggi.
Namun Menkeu menegaskan, untuk penerimaan pemerintah akan konservatif dengan hanya memperkirakan penerimaan perpajakan itu naik tidak lebih dari Rp30 triliun ditahun 2017 dibandingkan perkiraan penerimaan di 2016.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurut Menkeu, masih akan terpengaruh dengan masih relatif rendahnya harga migas.
Dana Desa Ditargetkan Naik 10%
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, alokasi subsidi harus tepat sasaran, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa harus ada kenaikan lebih besar dari kenaikan belanja Kementerian /Lembaga.
Kemudian untuk instrumen ke daerah, lanjut Menkeu, DAK (Dana Alokasi Khusus) akan didorong terus untuk menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menyamakan prioritas daerah atau membuat sinkronisasi antara prioritas daerah dengan prioritas nasional.
“Tahun 2017, Dana Desa akan mencapai 10% dari dan di luar transfer ke daerah, persis sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa,” tegas Bambang kepada wartawan usai rapat terbatas di kantor kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/16) petang.
Tentunya beberapa asumsi yang penting, menurut Menkeu, karena asumsinya masih range, pertumbuhan ekonomi perkiraannya 5,5% – 5,9%, inflasi 3%-5% karena sifat masih range, nilai tukar ini masih bergerak terus perkiraannya Rp13.650 – Rp13.900, harga minyak 35-45 dollar AS per barrel, lifting minyak 740.000-760.000 barel, lifting gas sekitar 1jt-1,1jt barel perhari.
Sedangkan belanja pemerintah pusat, Menkeu belum bisa menyampaikan angkanya. Tetapi intinya belanja K/L harus tepat sasaran dan berfokus pada prioritas sehingga perkiraan belanja Kementerian/Lembaga di 2017 akan lebih rendah dari pada transfer ke daerah dan dana desa.
“Untuk subsidi akan diperhatikan kembali terutama subsidi pupuk yang selama ini kurang tepat sasaran. Jadi tidak hanya mengenai jumlah tapi juga bicara mengenai sasaran,” pungkas Menkeu. (Logistics/hd)
 

 
Bandara Djalaludin Gorontalo dan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong Siap Beroperasi
JAKARTA (LOGISTICS) : Pengembangan Bandara Djalaludin Gorontalo siap diresmikan oleh Menteri Perhubungan pada akhir April 2016. Bandara Djalaludin Gorontalo merupakan Bandar Udara kelas 1 (satu) yang terletak di Kabupaten Gorontalo, 18 km dari Ibu Kota Kabupaten Limboto, Provinsi Gorontalo.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan telah selesai mengembangkan sisi udara dan sisi darat Bandara Djalaludin Gorontalo. Pengembangan sisi udara yaitu pengembangan apron yang semula hanya berukuran 230 x 80 M dan hanya mampu menampung 2 unit pesawat sejenis 737-800 serta 1 unit sejenis ATR, menjadi 130 x 291 M dan mampu menampung 3 unit pesawat sejenis 737-800 serta 2 unit sejenis ATR.
Selain itu, landasan pacu pacu Bandara Djalaluddin berukuran 2.500 meter x 45 meter dan akan diperpanjang menjadi 3.000 meter x 400 meter pada tahun 2019. Bandara Djalaludin Gorontalo mampu didarati Pesawat Boeing 737-900 ER dan maskapai yang sudah beroperasi diantaranya Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, Batik Air, Wings Air dan Avia Star yang dalam satu harinya terdapat 20 pergerakan pesawat.
Pengembangan juga dilakukan pada sisi darat berupa pembangunan gedung terminal baru dan area parkir bandara. Gedung terminal baru yang terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas 11.865 M2 tersebut mampu menampung 2.500 penumpang dan menggantikan gedung terminal lama yang hanya cukup untuk 250 penumpang. Gedung terminal baru Bandara Gorontalo ini dibangun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang dibiayai APBN. Setelah terminal baru dioperasikan, terminal lama akan dijadikan embarkasi haji bersifat reguler dan akan menampung 250 jamaah.
Lantai dasar berfungsi sebagai tempat check in, drop off, baggage claim, serta area publik dan karyawan. Sementara untuk lantai dua, berfungsi sebagai ruang tunggu penumpang dan area publik & karyawan. Fasilitas lain yang telah disiapkan adalah x-ray sebanyak empat unit, tiga untuk penumpang dan satu untuk kargo. Ruangan musholla yang berada di lantai bawah dan lantai atas, ruang laktasi, eksalator, lift, toilet, kursi roda untuk penumpang sakit atau penyandang disabilitas. Juga terdapat dua lounge yang berukuran sedang dan luas, dan ruang merokok.
Selain pembangunan terminal baru, Bandara Djalaludin Gorontalo juga mengembangkan area parkir bandara yang semula hanya seluas 3.902 M2 untuk 150 mobil, sekarang menjadi 46.411 M2 dan mampu menampung 1.000 mobil.
Pembangunan Bandara Djalaluddin dilakukan sejak tahun 2013 ini melalui 3 tahap yaitu pada tahap pertama, dibangun struktur bawah fondasi pancang, tie beam dan pile cap dengan anggaran sebesar Rp. 21 miliar. Pada tahap kedua berupa pekerjaan struktur atas, penutup atap, finishing dinding bata, finishing lantai dasar dan instalasi MEP dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 51 miliar. Selanjutnya pada tahap ketiga terdiri dari pekerjaan elektrikal mekanikal, arsitektur, interior dan finishing dengan anggaran sebesar Rp. 70 miliar. Selain itu juga ada pekerjaan finalisasi berupa area parkir dan GSE dengan anggaran Rp. 27 miliar dan pekerjaan dua unit garbarata dengan anggaran Rp. 15 miliar.
Rencana ke depan Bandara Djalaluddin akan dijadikan Badan Layanan Umum (BLU). Skema BLU bertujuan mempercepat perputaran keuangan, sehingga hasil dari pendapatan bisa dipergunakan secara langsung untuk penambahan fasilitas bandara dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap penumpang. Selain itu dengan skema BLU, Bandara Djalaludin Gorontalo dapat dikelola dengan lebih profesional.
Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo yang resmi menjadi Bandara Kelas I pada tahun 2014 ini merupakan satu-satunya sarana transportasi udara yang terletak di Provinsi Gorontalo. Seiring dengan peningkatan jumlah penumpang baik yang datang dan pergi di bandara ini, Kementerian Perhubungan melakukan perbaikan serta pembenahan-pembenahan. Hal tersebut sejalan dengan fokus kerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jasa transportasi serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat.
Pembangunan dan pengem bangan Bandara Djalaludin Gorontalo yang berada di utara Pulau Sulawesi ini merupakan wujud pembangunan yang tidak hanya Jawa sentris akan tetapi pembangunan yang Indonesia sentris, sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong juga siap diresmikan
Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) di kota Sorong, Papua Barat telah selesai seluruhnya pada Maret 2016. Direncanakan akan segera diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada pekan depan.
Pengembangan bandara DEO dilakukan dimulai pada tahun 2011 hingga awal tahun 2016 yang meliputi pembangunan gedung terminal penumpang menjadi 2 lantai. Fasilitas modern lain yang ditambahkan yaitu : garbarata dan fixed bridge, baggage handling system, lift terminal, x-ray bagasi dan kabin multi view, walkthrough metal detector, dan penambahan fasilitas lainnya seperti: area konsesi, area kerbside dan pembaruan desain interior terminal.
Dalam kurun waktu tersebut, total anggaran APBN yang digunakan yaitu sekitar 236 miliar rupiah. Tentunya anggaran yang digunakan tersebut sepadan dengan manfaat yang didapatkan bagi kota Sorong. Dengan bandara yang dibangun lebih modern dan megah, diharapkan pelayanan jasa transportasi udara di kota Sorong dan sekitarnya semakin meningkat. Dengan begitu,bandara DEO Sorong sebagai pintu gerbang kota Sorong dapat menjadi pemacu Kawasan Timur Indonesia agar dapat terus berkembang maju.
Hal ini sesuai dengan program Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; dan meningkatkan kualitas hidup manusia, serta meningkatkan produktivitas rakyat.
Tampilan bandara DEO Sorong tak kalah dengan bandara lainnya di kota-kota besar di Indonesia.Pada bagian eksterior terminal penumpang, terlihat bentuk ornamen unik menyerupai buah pinang yang mencerminkan budaya daerah setempat.
Selain itu, bagian interiornya juga telah dipercantik dan dilengkapi fasilitasnya sehingga menambah kenyamanan penumpang. Dengan gedung terminal penumpang yang diperluas hingga 13.700 m2, Bandara DEO dapat menampung 782 penumpang.
Sebagai bandara pengumpan, bandara DEO Sorong melayani penerbangan berjadwal domestik yang dioperasikan oleh beberapa maskapai diantaranya Garuda Indonesia, Sriwijaya Air dan Ekspress. Selain itu, Bandara DEO juga melayani Penerbangan perintis yang dioperasikan maskapai Susi air ke beberapa wilayah sekitar seperti Ayawasi, Inawatan, Teminabuan, dan Waisai. Dengan panjang 2.060 meter dan lebar 45 meter, runway bandara ini dapat didarati pesawat sejenis Boeing seri 737.
Pergerakan pesawat di salah satu bandara tersibuk dan terbesar di semenanjung kepala burung Papua ini mengalami rata-rata pertumbuhan 3,3 persen tiap tahunnya. Tercatat ada 9000 lebih pergerakan pesawat pertahunnya. Dari sisi penumpang, rata-rata pertumbuhan penumpang pertahunnya mencapai 13,2 persen dimana pada tahun 2014 ada sekitar 500 ribu lebih penumpang. Untuk kargo, rata-rata pertumbuhan kargo pertahunnya cukup pesat sekitar 17,2 persen dimana pada tahun 2014 mencapai 3,06 juta barang per kilo kargo. (Logistics/hd)
 

 
Indonesia Siapkan INSW Generasi II
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah berencana kembali untuk mendorong pengembangan sistem layanan data terpadu kepabeanan, Indonesia National Single Window Generasi Dua (INSW Gen-2) dengan menambah beberapa fitur baru dari layanan sebelumnya, untuk membenahi kegiatan ekspor maupun impor.
"Pengembangan INSW Gen-2 ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sistem INSW sehingga memudahkan pelaku usaha menjalankan kegiatan ekspor impor," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat koordinasi tentang INSW di Jakarta, Senin (23/5/16).
Lebih jauh disebutkan bahwa beberapa fitur baru yang hadir dalam INSW Gen-2 antara lain Single Submission, Single Risk Management dan Management Dashboard serta INSW Mobile Apps.
Saat ini, Sistem INSW baru memberikan pilihan pada pemenuhan kebutuhan otomasi untuk mengintegrasikan proses layanan kepabeanan dengan perijinan yang harus dipenuhi.
Sedangkan INSW Gen-2 direncanakan mampu mengintegrasikan proses bisnis antar-Kementerian Lembaga, mulai pengurusan perizinan hingga realisasinya serta pengelolaan pergerakan arus barang.
Dengan demikian, pelaku usaha cukup membuka sistem INSW untuk semua pengurusan proses ekspor dan impor.
Selain itu, INSW Gen-2 akan menyediakan data ekspor impor secara "real time", sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan maupun untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
"Untuk itu, pemerintah memperkuat komitmen Kementerian Lembaga dalam mendukung penyederhanaan perijinan dan perluasan penerapan sistem elektronik dalam kegiatan ekspor dan impor melalui sistem INSW," ujar Darmin selaku Ketua Dewan Pengarah INSW.
Komitmen ini dibutuhkan karena nantinya penerapan INSW Gen-2 akan menghapus beberapa form pengajuan perizinan yang selama ini ada di Kementerian Lembaga dan INSW secara otomatis mengganti form itu dengan superset dokumen.
"Hal ini membutuhkan penyesuaian berbagai peraturan di tingkat Kementerian maupun Lembaga," tambah Darmin.
Terkait implementasi paket kebijakan ekonomi, Darmin mengatakan INSW saat ini telah menyediakan data realisasi impor untuk kepentingan post audit, khususnya terkait produk yang wajib SNI.
INSW juga telah menjalankan amanat untuk mengintegrasikan sistem Inaportnet, menerapkan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi INSW secara nasional.
"Penerapan INSW perlu dilakukan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kemudahan berusaha yang menjadi kriteria penilaian Ease of Doing Business (EoDB), khususnya terkait dengan dokumen ekspor impor dan kepabeanan," kata Darmin.
INSW merupakan sistem elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor dan impor melalui pengintegrasian perizinan yang melibatkan 15 Kementerian Lembaga atau 18 unit pengelola Perijinan.
Sistem ini mulai beroperasi sejak 2007 dan merupakan tindak lanjut dari deklarasi Bali Concord pada 2003. Saat itu, para Pemimpin Negara-Negara ASEAN berkomitmen untuk membentuk ASEAN Single Window (ASW).
Hingga sekarang, INSW telah diterapkan secara mandatory pada 21 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan melayani lebih dari 92 persen total transaksi ekspor dan impor nasional.
Namun, pengelolaan Portal INSW yang ada saat ini dirasakan belum ideal. INSW pernah dirancang sebagai Badan Independen, BUMN, lembaga non profit maupun lembaga non struktural tapi dirasakan tidak efektif dan memadai.
Dengan format satuan kerja seperti saat ini, kewenangan Pengelola Portal INSW untuk menjalankan fungsi referensi tunggal pun terasa belum ideal.
Untuk itu, penguatan kelembagaan perlu dilakukan, karena Pengelola Portal INSW tidak memiliki otoritas cukup untuk melaksanakan fungsi koordinasi, simplifikasi, standarisasi dan harmonisasi regulasi antar Kementerian Lembaga terkait ekspor impor.
Dewan Pengarah INSW juga mendorong pembentukan Unit Pengelola Layanan di setiap Kementerian Lembaga yang terintegrasi dengan INSW, karena diperlukan unit tetap yang seragam dan fokus serta tidak tercampur dengan fungsi lainnya.
Pembentukan Unit Pengelola Layanan di setiap Kementerian Lembaga ini akan menjadi salah satu poin revisi Peraturan Presiden Nomor 76/2014. (Logistics/ant/hd)