I N F O

Download Sosialisasi BTKI dan  Registrasi Kepabeanan [unduh]

baca

ALFI Harapkan INSW Tidak Mudah Shut-Down
Indonesia harus segera mengadopsi sistem national single window dari beberapa negara lain di Asia Tenggara untuk menin gkatkan kualitas Indonesia National Single Window agar tak mudah down.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengatakan dalam satu tahun terakhir Indonesia National Single Window (INSW) bisa mengalami permasalahan dan menyebabkan down system hingga empat kali.
“INSW kita ini kalah di [ ... ]

baca

ALFI Yakin Bisnis Cargo Udara Naik 10%
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia optimistis keterisian kargo internasional bisa meningkat 10% jika dibuka kran bisnis kargo di bandara-bandara utama sebagai hub udara keluar negeri lain.
Arman Yahya, Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprediksi ada kenaikkan yang pesat jika pemerintah membuka beberapa peluang baru pada bisnis kargo.
“Kenaikkan berpeluang minimal antara [ ... ]

baca

18 Bank Setuju Tampung Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty   JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak. Bank yang memenuhi syarat ada 19, tapi setelah dipanggil tadi hanya 18 yang bersedia," kata Robert dalam jumpa pers terkait kebijakan amensti pajak di Jakarta, Senin (18/7/16).
Robert menjelaskan 18 bank perseps [ ... ]

baca
Logistics Journal No. 171 / April 2016
 
cover april 2016
 

Editorial - MENGAPA HARGA TIDAK TURUN
Sudah lebih dari dua minggu BBM solar subsidi sudah turun menjadi Rp. 5.150 dari kisaran Rp. 7.000, kemudian secara bertahap turun, sesuai dengan turunnya harga bahan baku minyak dunia. Demikian pula BBM non subsidi yang diperuntukkan untuk skala industri juga ikut turun, pada kisaran Rp. 6.000 yang sebelumnya antara Rp. 9.000 – Rp. 8.000-an. Pertanyaannya, mengapa harga-harga barang yang dibeli konsumen akhir kok tetap, bahkan pada item tertentu harganya ada yang naik.
Dimanakah letak kekeliruannya? Apakah ada mata rantai perdagangan yang terhambat? Di rantai manakah terjadi hambatan? Hambatan itu apakah terjadi secara alami ataukah sengaja diberi hambatan? Pemerintah di posisi manakah atas terjadinya fenomena ini?
Memang data primernya diambil tidak dari penelitian yang komprehensif, kalau melalui penelitian yang independen malah akan diketahui siapa biang keladinya, melainkan ukuran sederhana. Yaitu ketika ibu-ibu belanja bulanan di mini market terdekat dari rumah. Keluhannya selalu sama sejak setahun lebih yang lalu, “rasanya duit 500 ribu tidak ada harganya, karena kebutuhan berbagai barang melebihi dari uang yang sudah dianggarkan”. Atau ada yang begini, “aku bawa uang 100 ribu ke pasar tidak dapat apa-apa”. Maksudnya dapat bahan makanan yang dapat dilihat, seperti daging sapi, ikan laut dan sebagainya yang lebih menjanjikan.
Ongkos angkutan darat sudah dipastikan turun, karena komponen utamanya adalah naik turunnya bahan bakar minyak. Ongkos angkutan laut juga dipastikan turun, karena solar non subsidi yang dipakai juga turun. Mata rantai usaha dibidang angkutan sudah bukan lagi faktor yang menyebabkan harga-harga barang bertahan tinggi. Di sektor industri hulu-pun solar non subsidi turun demikian juga tarif dasar listrik juga turun. Apakah karena faktor gaji buruh yang selalu naik setiap tahunnya jadi penyebabnya? Tentu saja tidak.
Hampir sebagian besar berasumsi harga yang tidak turun-turun ini ada di sektor distribusi. Yaitu para pedagang sebagai distributor yang memanfaatkan situasi dan mindset yang terus diyakini dan dipaksa menjadi sebuah kepercayaan dalam menjalankan prinsip-prinsip perdagangan. Prinsip yang akhirnya menjadi sebuah “agama baru” dalam tata kelola perdagangan, bernama “mekanisme pasar bebas”. Semua hasil produksi yang akan didistribusikan ke konsumen akhir diserahkan kepada ‘mekanisme pasar’.
Sangat disesalkan dalam menjalankan prinsip mekanisme pasar ini yang dominan perannya adalah pihak distributor yang menentukan besaran harga di konsumen akhir. Sedangkan pihak konsumen lemah posisinya bahkan tidak punya bargaining position terhadap pola perdagangan seperti ini. Sebenarnya banyak bermunculan lembaga konsumen sebagai pihak yang akan menopang dan mengadvokasi kebutuhan dan kepentingan konsumen. Namun kenyataannya tidak ambil peran dalam fenomena ini. Bahkan ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ternyata belum proaktif terhadap karena dianggap bukan masuk wilayah kewenangannya.
Dalam sebuah kolom opini media sosial, ada pendapat dari Todorov, filsuf Rusia, yang dikutip dari tulisan opini Erlangga Pribadi Kusman. Bahwa kepercayaan tanpa reserve atas doktrin free market democracy juga dapat melahirkan bentuk-bentuk absolutisme baru yang tidak kalah opresifnya dengan rezime Stalinis. Saat ini Indonesia mulai menikmati hasil dari taatnya menjalankan agama “mekanisme pasar bebas” (guslim-april’16)
 

 
Kemendag Sinergikan Jaringan Eksportir Nasional
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan mensinergikan jaringan eksportir nasional melalui pertemuan yang diikuti oleh peserta dan pemenang Primaniyarta, dalam upaya untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan para pelaku usaha dalam negeri tersebut.
"Pertemuan ini merupakan kesempatan penting untuk menyinergikan semua potensi, jaringan dan menjadi wadah dialog eksportir nasional terkait kendala, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi para pelaku ekspor, sehingga ada solusi bersama," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak, dalam siaran pers yang diterima, Selasa (12/4/16).
Primaniyarta merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan kepada eksportir yang dinilai paling berprestasi di bidang ekspor dan dapat menjadi panutan bagi eksportir lain.
Pemberian Penghargaan Primaniyarta 2015 dikelompokkan dalam 4 kategori, yakni Kategori Eksportir Berkinerja, Kategori Pembangun Merek Global, Kategori Eksportir Potensi Unggulan Ekspor, dan Kategori Eksportir Pelopor Pasar Baru.
Nus mengatakan, penerima Primaniyarta diberikan skema pembiayaan ekspor khusus dari Indonesia Eximbank dan Standard Chartered Bank.
"Dari Indonesia Eximbank, ada fasilitas pembiayaan ekspor dengan skema komersial yang dapat menjadi alternatif pembiayaan. Adapun fasilitas pembiayaan ekspor tersebut berupa pembiayaan modal kerja ekspor, pembiayaan investasi, penjaminan, asuransi, dan fasilitas trade finance," jelas Nus.
Perusahaan penerima penghargaan Primaniyarta dinilai memiliki keunggulan yang dapat diandalkan untuk bersaing di pasar ekspor dan memiliki pasar tujuan ekspor yang sangat beragam di pasar tradisional dan nontradisional.
"Perusahaan penerima Primaniyarta adalah perusahaan memiliki kinerja ekspor terbaik, keuangan sehat, dan tidak tersangkut masalah hukum dalam bidang perbankan, pajak, bea cukai, lingkungan, maupun masalah ketenagakerjaan," tambah Nus.
Nus menambahkan, diharapkan agar perusahaan penerima Primaniyarta bisa membangun jejaring yang cukup baik, untuk membangun komunikasi dan pertukaran ilmu antara para pengekspor yang mempunyai jaringan lebih luas, dengan para pengekspor yang kurang luas jaringannya.
" Dengan demikian, bisa membantu peningkatan ekspor dan mewujudkan tujuan pemerintah untuk meningkatan kinerja ekspor nasional," jelasnya.
Pada acara tersebut dihadiri perusahaan penerima Primaniyarta tahun 2011-2015, tim juri, tim evaluasi Primaniyarta tahun 2015, serta para eksportir Indonesia yang tergabung dalam Customer Service Center (CSC) binaan Ditjen PEN.
Sejak penyelenggaraannya pada 1992 hingga 2015, telah terpilih sebanyak 324 perusahaan penerima Penghargaan Primaniyarta, yang berasal dari 28 provinsi di luar enam provinsi yang belum pernah mengirimkan perusahaan binaannya.
Sedangkan penerima Primaniyarta selama 1992-2015 yang menerima penghargaan lebih dari dua kali sebanyak 54 perusahaan, dan perusahaan yang menerima Primaniyarta selama lima tahun berturut-turut adalah PT Bio Farma, PT Growth Asia, PT Indesso Aroma, PT Megasurya Mas, PT Musim Mas, dan PT Smart Tbk. (Logistics/ant/hd)
 

 
PT INKA Ekspor Gerbong KA Penumpang Ke Bangladesh
SURABAYA (LOGISTICS) : Memasuki era kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk memenangkan kompetisi tersebut. Salah satu upaya ini ditandai dengan ekspor gerbong kereta penumpang buatan PT Industri Kereta Api (INKA) ke Bangladesh.
Pelepasan ekspor tahap pertama gerbong kereta tersebut berlangsung di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada Kamis (31/3/16). Kegiatan ini sendiri dihadiri antara lain oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Perdagangan; Menteri Keuangan; Wakil Menteri Keuangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu; Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu; Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi; serta Gubernur Jawa Timur.
Sebagai informasi, sejak Bulan Juli 2015, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus/National Interest Account (NIA) telah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk menyediakan pembiayaan ekspor yang secara komersil sulit dilaksanakan (tidak feasible dan tidak bankable), tetapi dipandang penting oleh Pemerintah. Salah satunya adalah pembiayaan ekspor produk gerbong kereta penumpang PT INKA (Persero).
Melalui skema NIA, Indonesia Eximbank telah memberikan pembiayaan kepada PT INKA dengan nilai maksimum sebesar Rp300 miliar untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2016.
Pembiayaan tersebut digunakan untuk memproduksi 150 gerbong kereta penumpang atas pesanan Bangladesh Railway, yang akan dikirimkan secara bertahap mulai bulan Maret hingga Agustus 2016, diawali dengan pengiriman pertama pada 31 Maret 2016.
Pembiayaan NIA kepada PT INKA ini telah memberikan multipier effect kepada industri besar dalam negeri, industri mikro, kecil, dan menengah, serta penyerapan tenaga kerja. Proyek ini juga memiliki Tingkat Kandungan Lokal (TKD) hingga 70%, sehingga akan mampu menggerakkan sektor riil dan manufaktur di dalam negeri.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan, LPEI telah relatif berhasil membantu mempromosikan ekspor Indonesia, khususnya untuk jenis produk yang relatif baru, dengan destinasi ekspor yang relatif baru pula.
“Tahun lalu kita berjuang karena pertumbuhan ekspor negatif, ekspor kita negatif salah satunya karena kita bergantung pada komoditas. Kita harus mulai memperbaiki keadaan, kita harus kenalkan produk baru, produk-produk yang berupa olahan dan manufaktur, dan salah satu contoh yang kita banggakan adalah gerbong kereta yang dibuat PT INKA," jelasnya.
Dengan diekspornya gerbong kereta buatan PT INKA ini, Menkeu menilai, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mampu bersaing di pasar internasional. "INKA itu BUMN, dan telah membuktikan bahwa bisa bermain di pasar internasional," katanya.
Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, gerbong kereta menjadi komoditas ekspor yang relatif baru. Setelah lama bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti hasil tambang dan minyak sawit, Menkeu berharap ekspor gerbong kereta ini dapat diikuti dengan ekspor hasil manufaktur lainnya.
“Kita harus kenalkan produk baru, produk produk yang berupa olahan dan manufaktur, dan salah satu contoh yang kita banggakan adalah gerbong kereta yang dibuat PT INKA ini," jelasnya dalam sambutannya pada acara pelepasan ekspor tahap pertama Gerbong Kereta Penumpang produksi PT INKA (Persero) ke Bangladesh pada Kamis (31/3/16) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Agar momentum ini dapat terus berlanjut, pemerintah pun berupaya memperbaiki pola promosi ekspor ke depan. "Kita sudah mengupayakan bahwa promosi ekspor kita ke depan sudah mempunyai pola baru. Sekali lagi saya tekankan, kita butuh ekspor untuk mendorong ekonomi,” jelasnya.
Selain membuktikan bahwa produk buatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diakui oleh pasar dunia, ekspor gerbong kereta buatan PT INKA ke Bangladesh ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia berhasil melakukan perluasan pasar ekspor, karena mampu menembus negara-negara tujuan ekspor nontradisional.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menilai, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama antarinstansi pemerintah selama ini.
Ia menyatakan, Kementerian Perdagangan akan terus mendukung eskpor hasil manufaktur Indonesia. "Ini adalah contoh team work di kabinet, dan terutama di tim ekonomi. Sudah saatnya mulai beralih ekspor kita ke produk manufaktur seperti gerbong kereta api PT INKA, dan kami dari Kemendag akan mendukung terus,” katanya. (Logistic/hd)
 

 
MENPERIN : Hilirisasi Produk Pertanian Mampu Ciptakan Kedaulatan Pangan
JAKARTA (LOGISTICS) - Pemerintah Indonesia akan serius melakukan proses Hilirisasi sejumlah komoditas pertanian menjadi produk unggulan, karena hal ini diyakini mampu menciptakan kedaulatan pangan.
Hal itu secara khusus disampaikan oleh Menteri Perindustrian, Saleh Husin, saat mengunjungi pameran Agrinex Expo di Jakarta Convention Center.
“Dalam Kebijakan Industri Nasional, pengembangan industri hulu agro dan industri berbasis agro merupakan peluang besar bagi pelaku agribisnis untuk mengembangkan usaha kedepannya,” catatnya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (1/4/16).
Secara mendalam Saleh berharap, Agrinex Expo menciptakan peluang-peluang bisnis yang menjadi jembatan sinergi antara industri pengolahan dengan sektor pertanian sebagai penyediaan bahan baku.
Hal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap pertama (2015-2019), yaitu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri huluberbasis agro.
Selanjutnya, ia mengemukakan, diikuti dengan upaya pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalu penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi.
Menurut Saleh, industri hulu agro yang perlu dikembangkan pada tahap pertama RPJPN, antara lain industri oleofood atau produk turunan yang berasal dari minyak nabati.
Selain itu, industri oleokimia yang bisa diproses lebih jauh menjadi alternatif sumber energi, serta industri kemurgi yaitu industri yang menerapan ilmu kimia pada pengusahaan lahan pertanian untukmenghasilkan produk yang bukan bahan makanan, misalnyakacang kedelai untuk pembuatan plastik.
“Saat ini peluang yang sedang berkembang bagi para pelaku agribisnis adalah munculnya teknologi baru dalam industri kemurgi yang dapat merubah paradigma berusaha,” catatnya.
Ia menjelaskan, belakangan ini telah ditemukan teknologi baru yang memanfaatkan tanaman tembakau untuk membuat serat tekstil dan zat pewarna alami. Hal ini bila diterapkan akan menggeser paradigma industri tekstil dan pertanian tembakau kearah industri yang aman dan ramah lingkungan atau biasa disebut industri hijau.
Sedangkan, ia menambahkan, untuk industri pangan sebagai sektor andalan dalam negeri, Kemenperin mendorong pen gembangannya melalui industri pengolahan ikan, industri pengolahan susu, industri bahan penyegar, industri pengolahan minyak nabati, industri pengolahan buah-buahan dan sayuran, serta industri gula berbasis tebu.
Kedaulatan Pangan mesti sinergi dengan Industri manufaktur
Untuk menciptakan ke daulatan pangan dan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia diperlukan sinergi dengan pelaku industri manufaktur.
Pernyataan tersebut di sampaikan Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian Dharma Budhi sebelum membuka Pameran Agribisnis Agrinex Expo di Jakarta, Jumat.
"Manufaktur merupakan kegiatan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagi faktor seperti tekanan pasar, ke mampuan produksi dan sumber daya," kata Dharma melalui siaran pers.
Selain itu, lanjutnya, industri manufaktur juga dipengaruhi oleh munculnya tren globalisasi, global value chains, penyebaran teknologi digital dan perjanjian perdagangan.
Oleh karena itu, industri nasional perlu meningkatkan daya saingnya sehingga mampu menghadapi pasar bebas seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang memiliki lebih dari 600 juta penduduk teritegrasi.
“Selain itu, Indonesia juga diperhitungkan sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia, malah oleh Mc. Kinsey (perusahaan konsultan manajemen multinasional) diprediksi pada 2030 Indonesia akan menjadi negara yang termasuk dalam tujuh besar dunia dalam hal ekonomi," ujar Dharma.
Selanjutnya, data juga me nunjukkan, struktur per ekonomian Indonesia menurut lapangan usaha pada 2015, didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yakni industri pengolahan sebesar 20,84%; pertanian, kehutanan dan perikanan 13,52%; serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor 13,29%.
“Sedangkan, apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015, industri pengolahan me miliki sumber per tumbuhan tertinggi sebesar 0,92%, diikuti konstruksi sebesar 0,64 per sen, dan pertanian sebesar 0,53%,” pungkasnya. (Logistics/ant/hd)
 

 
Pemerintah Bakal Lakukan Efisiensi Rantai Pasok Komoditas Beras
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengefisiensi rantai pasok beras dengan fokus membenahi sektor pengeringan gabah dan penggilingan beras untuk meningkatkan harga gabah di tingkat petani dan menurunkan harga di tingkat konsumen.
"Pengeringan dan penggilingan adalah salah satu mata rantai dalam rantai pasok beras dari petani ke konsumen. Dalam rapat koordinasi Menteri Koordinator Ekonomi sudah dibicarakan untuk mendukung investasi Bulog di pengeringan gabah dan upaya Kemendag mengefisiensi sektor penggilingan," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, di Jakarta, Rabu (30/3/16).
Lebih jauh Menteri Thomas mengatakan, harga gabah di tingkat petani saat ini masih cukup rendah sementara harga beras pada tingkat konsumen terbilang tinggi. Rendahnya harga di tingkat petani tersebut salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pengeringan gabah yang masih kurang baik.
"Menurut saya, kita harus lebih banyak investasi pengering supaya bisa menyerap gabah dari petani tanpa kadar air yang menjadi persoalan atau mengurangi tantangan kadar air gabah petani," katanya.
Kemudian,di Indonesia terdapat kurang lebih sebanyak 183.000 penggilingan yang tersebar di seluruh wilayah. Namun, dia menengarai penggilingan tersebut merupakan penggilingan dengan skala kecil dan menggunakan mesin yang tidak efisien.
"Penggilingan cenderung kecil-kecil dan menggunakan mesin yang sudah tua, operasionalnya tidak efisien. Satu hal yang saya lagi pikirkan adalah konsolidasi sektor penggilingan beras itu sulit dihindari. Mungkin daripada 183.000 penggiling, kita cuman butuh setengahnya yang lebih efisien," kata Thomas.
Keuntungan bertambah
Dengan efisiensi di sektor penggilingan,nantinya margin keuntungan yang diambil oleh masing-masing pelaku usaha akan lebih mengecil, namun keuntungan bisa bertambah karena perputaran dan akselerasi meningkat. Sementara diharapkan di tingkat petani harga gabah mampu terdongkrak.
Thomas menjelaskan, nantinya jika rencana pemerintah tersebut berjalan maka Perum Bulog diharapkan menjadi pemilik alat-alat pengering gabah tersebut. Sementara untuk penggilingan akan dilimpahkan ke sektor swasta.
Jika nantinya pembenahan di awal rantai pasok beras tersebut sudah terselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah membangun gudang-gudang yang mampu menampung beras dengan kualitas yang baik dan tahan lama.
"Tidak ada gunanya juga jika kita bangun gudang namun berasnya basah, gabahnya basah atau barangnya tidak ada. Jadi kita mulai dengan pengering dan penggilingan terlebih dahulu supaya produknya bagus dan ada. Kemudian baru kita bicara soal gudang," kata Thomas.
Dengan kondisi beras yang sudah dikeringkan dan digiling dengan baik, nantinya akan lebih bisa tahan lama dan dapat digudangkan untuk mengurangi bergejolaknya/volatilitas harga karena saat terjadi kekurangan pasokan, masih ada stok yang cukup berlimpah.
"Dimulai dengan pengeringan, penggilingan, kemudian pergudangan. Setelah itu, berlanjut ke informasi stok ada dimana dan dengan biaya produksi berapa," ujar Mendag Thomas. (Logistics/ant/hd)
 

 
Indonesia Butuh 1.000 Orang Tenaga Ahli Prawatan Pesawat Setiap Tahunnya
JAKARTA (LOGISTICS) : Industri perawatan dan perbaikan pesawat atau Maintanance Repair and Overhaul (MRO) di Indonesia membutuhkan 1.000 tenaga ahli setiap tahun, di mana saat ini baru mampu dipenuhi 200-300 orang.
Sampai dengan 15 tahun ke depan, kami butuh kurang lebih 12.000 sampai 15.000 [ahli]. Jadi, hampir 1.000 per tahun," kata Ketua Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) Richard Budihadianto di Jakarta, Jumat (1/4/16).
Secara khusus Richard mengatakan, mempersiapkan tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan pesawat menjadi tantangan terbesar Industri Maintanance Repair and Overhaul (MRO) pesawat di Indonesia.
Menurut mantan Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility (GMF) ini, membutuhkan waktu lima tahun untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) dibidang industri MRO.
Richard memaparkan, pertumbuhan industri pesawat terbang kerap lebih cepat ketimbang pertumbuhan industri perawatan dan perbaikan pesawat.
Hal tersebut terjadi salah satunya karena kebutuhan tenaga ahli dibidang industri MRO masih kurang, sehingga terjadi keterbatasan untuk memperluas kapasitas dan kapabilitas industri di dalam negeri.
Untuk itu, Richard berharap pemerintah mendukung peningkatan jumlah tenaga ahli perawatan pesawat dengan mendirikan politeknis dengan jurusan khusus aviasi. "ini yang menjadi suatu hal yang khusus dibidang-bidang lain karena walaupun ini labor (buruh) tapi harus high skill license [berlisensi keahlian], diatur dengan regulasi internasional, tidak bisa sembarangan," tukas Richard.
Konferensi AMROI digelar di Jakarta
Konferensi internasional perawatan pesawat Aviation Maintenance, Repair And Overhaul Indonesia (AMROI) kembali digelar untuk keempat kalinya di Jakarta.
"Ini satu-satunya konferensi internasional tentang perawatan pesawat yang akan dihadiri 450 peserta dari 17 negara dan 150 perusahaan," kata Ketua Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) Richard Budihadianto di Jakarta, Jumat.
Richard mengatakan, industri perawatan dan perbaikan pesawat (MRO) dalam negeri membidik peluang kerja sama dengan berbagai negara pada konferensi yang akan digelar pada 20-21 April 2016 tersebut.
Mantan Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia ini juga meyampaikan bahwa industri perawatan pesawat tumbuh dengan pesat, seiring pertumbuhan jumlah pesawat di Indonesia.
Saat ini, biaya perawatan pesawat yang dikeluarkan perusahaan maskapai Indonesia mencapai 1 miliar dollar AS, namun industri MRO dalam negeri baru bisa menikmati 30 persennya.
Untuk itu, lanjut Richard, IAMSA berusaha meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya agar mampu menyerap lebih banyak peluang perawatan pesawat Tanah Air.
Bicara kualitas, beberapa bengkel pesawat di Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Amerika dan Eropa berupa Federal Aviation Administration (FAA), sehingga kemampuannya diakui di dunia.
Ia berharap, melalui AMROI 2016, para pelaku industri MRO Indonesia bisa bertemu dengan pelaku industri MRO dunia, untuk kemudian bekerja sama yang dapat meningkatkan kapasitas perawatan pesawat di dalam negeri. (Logistics/ant/hd)
 

 
Kemendag Keluarkan Regulasi Ketentuan Impor Jagung
BREBES (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Impor Jagung diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan jagung khususnya untuk pakan ternak di dalam negeri.
"Untuk jagung pakan hanya Perum Bulog, supaya menjaga keseimbangan. Dan Bulog tahu kemana para peternak mandiri itu, yang selama ini kurang mendapatkan pasokan dan Bulog bisa mendistribusikan secara merata," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina, seusai menghadiri peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, di Brebes, Jateng, Senin.
Srie mengatakan, dalam Permendag yang ditandatangani pada 24 Maret 2016 lalu tersebut, jenis jagung dibagi dalam tiga jenis yakni jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan, jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan bahan baku industri.
"Berdasar hasil rapat di Menteri Koordinator Perekonomian, yang sedikit bermasalah itu adalah pasokan pakan ternak. Maka untuk pakan ternak tersebut akan ditugaskan ke Perum Bulog," ujar Srie.
Namun, untuk importasi bahan baku industri, para importir masih diperbolehkan selama memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Sementara impor jagung untuk pakan, hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari pemerintah.
"Yang menentukan besaran impor adalah besaran kebutuhan dari peternak. Keputusan untuk jenis dan volume melalui mekanisme Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Saat ini belum diputuskan (besaran impor)," kata Srie.
Dalam ketentuan tersebut, impor jagung untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan bahan baku industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
"Bulog juga diperbolehkan, tapi orang lain juga diberikan kesempatan yang sama di luar pakan ternak," ujar Srie.
Impor jagung untuk pakan tersebut, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri. Persetujuan tersebut, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian.
Peraturan Menteri Perdagangan tersebut berlaku sejak diundangkan, pada 26 Maret 2016. (Logistics/ant/hd)
 

 
Pemerintah Bakal Sediakan Fasilitas Pembiayaan Ekspor Terpadu Melalui KURBE Bagi UMKM
JAKARTA (LOGISTICS) : Untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis kerakyatan, pemerintah akan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor terpadu melalui Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE).
Hal tersebut menjadi salah satu fokus utama Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI yang telah dilincurkan pada Selasa (29/3/16).
KURBE akan menyediakan pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM. Dengan tingkat suku bunga 9 persen tanpa subsidi, jangka waktu KMKE paling lama selama tiga tahun dan KIE paling lama lima tahun.
Untuk KURBE Mikro, batas maksimal kredit yang diberikan adalah sebesar Rp5 miliar. Untuk KURBE Kecil, batas maksimal kredit yang diberikan adalah sebesar Rp25 miliar, dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp15 miliar. Sementara, untuk KURBE Menengah, batas maksimal kredit yang diberikan adalah sebesar Rp50 miliar, dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp25 miliar.
Sebagaimana dijelaskan dalam narasi tunggal Tim PKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyaluran KURBE sendiri akan ditangani oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Exim Bank). Sasaran utama KURBE adalah supplier/plasma yang menjadi penunjang industri dan industri/usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja sesuai skala usahanya.
Sebelumnya Pemerintah telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI pada Selasa (29/3) kemarin. Dalam paket kebijakan XI ini, ada empat poin utama terkait deregulasi dan infrastruktur yang menjadi fokus utama pemerintah.
Keempat hal yang tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI tersebut yaitu pertama, terkait Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). Melalui KURBE, pemerintah akan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kedua, terkait Dana Investasi Real Estate (DIRE). Dalam hal ini, Pemerintah akan menerbitkan DIRE dengan biaya yang relatif rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dalam penyediaan dana investasi jangka panjang, untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Ketiga, pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM). Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan kegiatan impor/ekspor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan dwelling time, melalui peningkatan efektifitas pengawasan dengan integrasi pengelolaan risiko antara kementerian/lembaga terkait.
Keempat, terkait pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah akan menjamin kesediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri.
“Paket kebijakan ini diumumkan dalam rangka menindaklanjuti fokus utama pemerintah yang telah disampaikan oleh Presiden, yaitu berkaitan dengan deregulasi dan infrastruktur,” tegas Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3) sebagaimana dikutip dari laman Setkab.
Dengan paket kebijakan ini, lanjutnya, pemerintah berharap dunia usaha kita dapat lebih kompetitif. “Pemerintah akan lebih memberikan kemudahan (agar) para pelaku usahanya lebih lincah, lebih sehat, lebih efisien, dan harapannya paket ini benar-benar bermanfaat bagi UMKM dan dunia usaha,” jelasnya. (Logistics/hd)