I N F O

Download Sosialisasi BTKI dan  Registrasi Kepabeanan [unduh]

baca

ALFI Harapkan INSW Tidak Mudah Shut-Down
Indonesia harus segera mengadopsi sistem national single window dari beberapa negara lain di Asia Tenggara untuk menin gkatkan kualitas Indonesia National Single Window agar tak mudah down.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengatakan dalam satu tahun terakhir Indonesia National Single Window (INSW) bisa mengalami permasalahan dan menyebabkan down system hingga empat kali.
“INSW kita ini kalah di [ ... ]

baca

ALFI Yakin Bisnis Cargo Udara Naik 10%
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia optimistis keterisian kargo internasional bisa meningkat 10% jika dibuka kran bisnis kargo di bandara-bandara utama sebagai hub udara keluar negeri lain.
Arman Yahya, Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprediksi ada kenaikkan yang pesat jika pemerintah membuka beberapa peluang baru pada bisnis kargo.
“Kenaikkan berpeluang minimal antara [ ... ]

baca

18 Bank Setuju Tampung Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty   JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak. Bank yang memenuhi syarat ada 19, tapi setelah dipanggil tadi hanya 18 yang bersedia," kata Robert dalam jumpa pers terkait kebijakan amensti pajak di Jakarta, Senin (18/7/16).
Robert menjelaskan 18 bank perseps [ ... ]

baca
Logistics Journal No. 170 / Maret 2016
cover maret 2016
 

 
Editorial - PAKET EKONOMI
Sudah 11 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan presiden Jokowi dengan harapan memberikan solusi bagi persoalan ekonomi nasional yang tak kunjung beranjak naik secara signifikan. Memang berbeda antara apa yang dirasakan oleh masyarakat pelaku usaha maupun masyarakat konsumen, dibanding kalau mendengar berita dari beberapa media yang sudah memberikan harapan optimistik terhadap hasil dari paket-paket kebijakan ekonomi tersebut.
Apakah rangkaian paket kebijakan itu sudah bisa diukur hasilnya? Mengapa dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut tidak menghentikan gelombang berhentinya produksi banyak pabrik, atau hengkangnya pabrik dari Indonesia dan banyaknya pemutusan hubungan kerja? Bagaimanakah cara untuk bisa segera memulihkan kegiatan di hulu, yaitu di kawasan-kawasan industri? Sehingga kegiatan di hilir juga akan menggeliat naik. Pertanyaan yang tidak gampang dijawab karena harus mampu menyelaraskan kesiapan pelaku usaha untuk mempercayai kebijakan-kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan.
Beberapa media secara konsisten memberitakan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah on the track dihalaman depan. Sedangkan tentang gelombang protes karena PHK di letakkan dipojok dalam yang tidak menjadi perhatian. Sebenarnya yang dibutuhkan bukan berita baik, melainkan fakta dilapangan diharapkan menjadi lebih baik melalui perbaikan kebijakan di bidang fiskal yang lebih mementingkan pelaku usaha kecil dan menengah. Menjaga stabilitas harga di level konsumen agar tidak terus membubung, jika bisa malah cenderung menurun sehingga daya beli masyarakat naik dan geliat konsumsi masyarakat menengah ke bawah meningkat.
Bisnis forwarder adalah melayani pergerakan barang/komoditi karena ada pergerakan supply dan demand. Kegiatan supply yang tidak bisa digerakkan karena demand yang menurun, maka akan mempengaruhi bisnis forwarding. Karena dapat dilihat indikasi ekonomi suatu negara sedang sehat saat bisnis fowarder berjalan dengan dinamis. Artinya pergerakan logistik berjalan dari daerah penghasil barang ke daerah yang membutuhkan barang. Kalau berhenti di salah satunya maka ekonomi sedang berjalan slow down dan semoga tidak menjadi berhenti sama sekali alias sekarat.
Kesebelas kebijakan ekonomi telah digulirkan, semoga menjelang akhir semester satu tahun 2016 ini sudah dapat diukur hasilnya akan menggembirakan semua sektor usaha. Jika sampai memasuki semester II tahun 2016 geliat ekonomi nasional masih 'begitu-begitu' saja, maka capaian ekonomi yang diharapkan sepanjang tahun 2016 cukup disyukuri 'segitu saja'. Untung ekonomi masih berjalan daripada tidak sama sekali. (guslim-maret'16)
 

 
BPS : Ekspor Jatim Pada Februari 2016 Naik 41,75%
SURABAYA (LOGISTICS) : Pada Februari 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat nilai ekspor alami kenaikan 41,75%, dibanding dari Januari 2016 yang mencapai US$1.313 juta dolar Amerika, menjadi US$1.861,13 juta.
Kepala BPS Jatim Teguh Pramono mengatakan kenaikan itu karena dorongan kenaikan ekspor migas ditambah sejumlah komoditi non migas termasuk perhiasan dan permata yang mengalami kenaikan, dan mencapai nilai US$753,19 juta. "Kalau secara kumulatif nilai ekspor Januari sampai Februari tahun 2016 mencapai US$3.174 juta atau turun 3,10% dibanding ekspor periode yang sama tahun 2015 yang mencapai US$3.275 juta," kata Teguh di kantor BPS Jatim, Selasa (15/3/16).
Teguh menjelaskan untuk ekspor migas dari Jawa Timur pada Februari 2016 sebesar US$66,61 juta atau naik 102,89% dibanding ekspor migas Januari 2016 yang mencapai US$32,83 juta. Sementara ekspor non migas selama Februari 2016 sebesar US$1,794 miliar atau naik 40,18% dibanding Januari 2016 yang mencapai US$1,280 miliar.
"Tertinggi perhiasan atau emas, diikuti lemak dan minyak hewan/nabati, kemduian kayu dan barang dari kayu, ikan dan udang, serta bahan kimia organik sebesar US$65,13 juta," jelasnya.
Teguh memaparkan untuk komoditi utama dari kelompok barang perhiasan/permata adalah logam mulia yang naik 251,67% dibanding bulan sebelumnya. "Sedangkan kelompok lemak dan minyak hewan/nabati, komoditi utama yang naik adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya, baik yang dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia yang naik 49,46% dari bulan sebelumnya," katanya.
Sementara itu, untuk negara tujuan ekspor produk non migas Jawa Timur selama Februari 2016 yang terbesar adalah ke Swiss, dengan nilai US$405,85 juta, diikuti Jepang US$223,03 juta, dan Singapura dengan nilai ekspor US$198,93 juta.
Sedangkan untuk negara ASEAN, Jatim paling banyak mengekspor komoditi non migas ke Singapura dengan nilai ekspor mencapai US$198,93 juta, disusul Malaysia US$65,49 juta, dan Thailand senilai US$31,46 juta.
"Untuk negara Uni Eropa tujuan utama ekspor Jawa Timur adalah Belanda dengan nilai ekspor US$28,84 juta, Jerman senilai US$21,25 juta dan Inggris US$15,47 juta," pungkas Teguh. (Logistics/hd)
 

 
KEMENHUB Keluarkan Perijinan Proyek Kereta Api Cepat
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mengeluarkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis mengatakan izin tersebut termuat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 160 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Kereta Api Cepat Antara Jakarta dan Bandung Kepada PT Kereta Cepat Indonesia China tanggal 17 Maret 2016.
Hermanto mengatakan Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Kereta Api Cepat Antara Jakarta dan Bandung ini berlaku selama 30 tahun terhitung semenjak Keputusan Menteri Perhubungan ini terbit.
"Izin usaha ini dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 20 tahun," katanya.
Dia menambahkan pemegang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum ini mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan paling lama tiga tahun harus sudah menyelesaikan kegiatan perencanaan teknis, kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL, pengadaan tanah dan mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.
Selain itu, pemegang izin ini diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut setiap satu tahun sekali kepada Kementerian Perhubungan selaku pemberi izin.
Lebih lanjut Hermanto memaparkan bahwa izin ini bisa saja dicabut apabila PT KCIC (selaku pemegang izin) tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan menteri ini.
"Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum ini juga akan dicabut jika dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diberikannya Izin, PT KCIC tidak melakukan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL,"katanya.
Selain itu, izin usaha penyelenggaraan ini juga akan dicabut apabila jangka waktu tiga tahun telah terlampaui, PT KCIC belum menyelesaikan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL, dan tidak ada permohonan dari Badan Usaha untuk memperpanjang penyelesaian kegiatan tersebut.
"Kalau PT KCIC pailit, pasti kami cabut juga izinnya ini," tegas Hermanto.
Dengan telah terbitnya Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, Pemerintah berharap PT. KCIC dapat segera menyelesaikan kewajibannya seperti yang termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan tersebut.
Sesuai dengan fokus kerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk meningkatkan tata kelola dan regulasi serta menciptakan "good governance", permohonan perizinan yang diajukan kepada Kementerian Perhubungan akan segera diproses sepanjang semua persyaratannya terpenuhi.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas, Pemerintah saat ini fokus mengembangkan transportasi masal berbasis rel di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Diharapkan dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung akan dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik khususnya di daerah-daerah yang dilalui oleh kereta cepat tersebut dan kota tujuannya yaitu Bandung yang terkenal dengan wisata alam, wisata belanja, dan wisata kuliner, sesuai dengan Nawa Cita. (Logsitics/hd)
 

 
Presiden Jokowi Resmikan Seksi IV Tol Sumo Sepanjang 18,47 km
MOJOKERTO (LOGISTICS) - Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) Seksi IV (Krian-Mojokerto) sepanjang 18,47 km, Sabtu (19/3/16).
Acara peresmian Tol Sumo seksi IV turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Gubenur Jatim Saifullah Yusuf, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, serta Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus.
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan pemerintah melakukan deregulasi untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Menurutnya pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat.
Lebih jauh jalan tol yang ada hanya 840 Km hingga kini dan ditargetkan dalam waktu lima tahun minimal ada tambahan 1.000 Km jalan tol terbangun. “Tol ini sudah 21 tahun tidak selesai-selesai. Target ke Dirjen Bina Marga dan Menteri PUPR tahun 2017 selesai. Memang masalahnya di pembebasan lahan, jika lahan bebas kontruksi bisa cepet, (tol) Merak ke Surabaya 2018 harus sudah selesai.” Kata Jokowi.
Tol ini merupakan bagian dari Tol Trans Jawa, ditargetkan akan beroperasi penuh pada Tahun 2017. Dengan demikian akan mendukung target pemerintah untuk menyambung seluruh ruas Tol dari Merak sampai Surabaya dapat terwujud Tahun 2018. “Tol Sumo sisanya 16 Km akan selesai Tahun 2017” jelas Menteri Basuki.
Tol Sumo terdiri dari 4 seksi, yakni : Seksi IA : Waru – Sepanjang, seksi IB : Sepanjang - WRR Seksi II : WRR - Driyorejo, Seksi III : Driyorejo - Krian dan Seksi IV : Krian - Mojokerto. Sebelumnya ruas jalan tol Sumo Seksi IA telah beroperasi lebih dahulu pada 2011, sementara untuk Seksi IB, II dan III sepanjang 16 kilometer sedang dalam tahap pengadaan tanah yang paralel dengan pelaksanaan konstruksi.
Sebagaimana rilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyatakan progres pembangunan Tol Sumo dengan total panjang 36,27 km merupakan investasi padat modal dengan kebutuhan dana investasi mencapai Rp 3,2 triliun dengan masa konsesi yang diberikan pemerintah selama 42 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Konstruksi (SPMK) tanggal 18 April 2007.
Semenatara untuk Seksi IV (Krian-Mojokerto) yang diresmikan hari ini,dibangun dengan dana konstruksi sebesar Rp681,52 miliar dan Rp 210,3 miliar untuk pembebasan lahannya.
Sementara tarif yang dikenakan bagi pengguna kendaraan golongan I untuk melewati Tol Sumo Seksi IV sepanjang 18,47 Km sebesar Rp 15.500. Pemberlakuan tarif tol tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 95/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV (Krian-Mojokerto).
Pembangunan Jalan Tol Sumo dilaksanakan oleh PT Marga Nujyasumo Agung dengan pemegang saham PT Jasa Marga sebesar 55 persen, PT Moeladi sebesar 25 persen dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 20 persen.
Pengoperasian ruas Jalan Tol Sumo ini akan meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa serta mendorong penyebaran pembangunan yang sebelumnya terpusat di ibu kota. Karena Jalan Tol ini akan memberikan andil yang cukup signifikan dalam melayani pergerakan manusia, barang dan jasa di Pulau Jawa secara keseluruhan dan khususnya di wilayah Jawa Timur.
Perlu diketahui, penandatanganan Perjanjian Jalan Tol Sumo sudah ditandatangani sejak tahun 1995, namun mangkrak selama 21 tahun dan baru 2 tahun belakangan dikebut pengerjaannya. Pemerintah sudah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Termasuk dengan pengalihan subsidi ke sektor produktif. Memperkuat komitmen tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada 8 Januari 2016. Ada 225 proyek yang masuk proyek strategis, diantaranya sebanyak 47 jalan tol dan 5 jalan nasional atau strategis nasional non-tol masuk termasuk Tol Trans Sumatera, Tol Trans Kalimantan, Trans Papua dan jalan dan gerbang perbatasan.
Selain itu, ada 45 waduk baru, jalur kereta, kilang, pembangkit listrik dan lain-lain. Hal ini untuk meningkatkan daya saing nasional, mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan energi, serta produktivitas masyarakat.
Pembebasan Lahan Tol Sumo
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto W. Husaini mengatakan, dari total 280,26 ha yang harus dibebaskan untuk pembangunan tol Sumo, hingga saat ini 87% diantaranya telah berhasil dibebaskan.
Pihaknya menargetkan pembebasan tanah jalan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) akan rampung dalam tiga bulan kedepan.
Hediyanto mengatakan hal tersebut usai mengikuti peresmian tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV (Krian-Mojokerto) yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (18/3/16).
“Tinggal 13%, bisa diselesaikan dalam tiga bulan. Kita akan pinjam uang Jasa Marga untuk pembebasan lahannya. Nominalnya sekitar Rp300 miliar,” ungkap Hediyanto.
Tol Sumo yang memiliki panjang 36,27 Km tersebut, pembebasan tanahnya memerlukan dana senilai Rp. 556 miliar.
Dirjen Bina Marga menyebutkan, bila aspek pengadaan tanah selesai dalam tiga bulan, maka tol Sumo akan dapat beroperasi penuh pada tahun depan. Pembebasan tanah tol Sumo dilakukan terhadap tiga Kabupaten yaitu Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto serta satu kota yaitu Surabaya.
Selain seksi IV, ruas Krian-Mojokerto sepanjang 18,47 Km yang telah diresmikan dan beroperasi, bagian dari tol Sumo lainnya yang telah beroperasi adalah seksi IA, Waru – Sepanjang (2,3 Km) sejak Agustus 2011.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga, hingga saat ini Seksi II, WRR-Driyorejo (5,1 Km) dan Seksi III, Driyorejo-Krian (6,1 Km), progres pembebasan tanahnya masing-masing sudah mencapai 67,75 persen dan 76,72%.
Sementara untuk seksi IB, Sepanjang-WRR (4,3 Km), menurut Hediyanto progresnya paling tinggi. Pembebasannya tanah sudah sebesar 94,91% dan konstruksi mencapai 62,85%. Pemerintah memberikan konsesi selama 42 tahun kepada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) selaku Badan Usaha Jalan (BUJT) Jalan Tol Sumo.
Berbicara mengenai manfaat dengan telah diresmikannya tol seksi Krian-Mojokerto, Hediyanto menuturkan, seksi tersebut dibangun karena jalan nasional yang ada tidak sanggup menerima beban truk-truk industri yang melintas yang berakibat kemacetan, sehingga pengguna jalan menjadi tidak nyaman, khususnya yang mengarah ke Tanjung Perak dan arah Gresik.
“Dengan adanya tol ini, apalagi jika tol Surabaya Mojokerto sudah beroperasi penuh, ekonomi dapat meningkat, karena akan mempermurah ongkos transportasi,” sambungnya. (Logistics/hd)
 

 
Indonesia Ajak Perancis Bangun Industri Galangan Kapal Nusantara
JAKARTA (LOGISTIK) : Menteri Perindustrian Saleh Husin mengajak Prancis membangun galangan kapal di Indonesia, setelah menyerahkan dua kapal perang jenis OSV (Oceanographic Offshore Support Vessel) atau BHO (Bantu Hidro Oseanografi) kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Menperin mengajak Perancis membangun galangan kapal di sini, karena ini momentum yang sangat baik untuk berinvestasi bidang kemaritiman," kata Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin Yan Sibarang di Jakarta, Selasa (15/3/16).
Yan menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Saleh menerima kunjungan Roland Joassard selaku OCEA Chief Executive Officer dan Fabrice Weinbach selaku Director Maritime Safety and Security OCEA di Gedung Kemenperin.
Menurut Yan, Menteri Saleh menyampaikan berbagai kebijakan yang mampu mendukung kemajuan investasi dibidang galangan kapal yang sedang didorong Pemerintah Indonesia.
"Pak menteri bilang, pemerintah sedang fokus mengembangkan industri maritim, dengan mengeluarkan paket kebijakan yang menguntungkan," ujarnya.
Menanggapi ajakan Saleh, Yan menyampaikan bahwa pihak Perancis akan mempertimbangkan sambil melihat situasi dan kondisi yang ada.
"Mereka bilang akan melihat-lihat dulu, seperti apa investasi dan kondisinya untuk membangun galangan kapal di Indonesia, belum ada komitmen," ujar Yan.
Diketahui, Kedua kapal perang yang dibangun di galangan kapal OCEA Perancis tersebut adalah KRI Rigel-933 dan KRI Spica-934 yang berfungsi sebagai kapal survei.
Baik KRI Rigel maupun Spica juga bisa digunakan TNI AL dalam operasi militer selain perang, khususnya dalam melaksanakan SAR (search and rescue) laut bila terjadi kecelakaan di laut dan membutuhkan pendeteksian objek tertentu di kedalaman laut. (Logistics/hd)
 

 
WAPRES : Pemerintah Bakal Bantu Kapal Nelayan 1.000 Unit
AMBON (LOGISTICS) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah secara serius bakal segera merealisasikan bantuan seribu kapal bagi para nelayan sebagai bentuk keperpihakan atas nasib para nelayan Indonesia.
"Akhir tahun ini, bisalah," kata Wapres JK, Kamis (17/3/16) malam.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres setelah mendengar langsung dari pengelola pabrik di Ambon dan Banda Neira bahwa pasokan ikan kurang karena jumlah nelayan tetap, sementara pabrik pengolahan bertambah.
Saat ini, terdapat lima pabrik pengolahan ikan di Pelabuhan Ambon, jumlah tersebut lumayan banyak daripada empat tahun lalu yang hanya satu buah, yakni PT Harta Samudra.
Sementara itu, dua pabrik pengolahan ikan di Banda Neira berhenti beroperasi karena selain pasokan ikan berkurang, juga karena kekurangan pasokan listrik.
"Dulu ikan yang diproses di sini bisa langsung diekspor ke Amerika, sekarang harus ke Vietnam dulu, ini kenapa?" Kata JK.
Menurut Kepala Operasional Pabrik Harta Samudra, Ambon, Made Malih Hartadana, Amerika memang lebih memilih untuk membeli di Vietnam karena jumlahnya lebih banyak.
"Seperti pengepul, ikan dari sini dijual ke Vietnam ditambah ikan produksi Vietnam sendiri baru dijual ke Amerika," kata dia.
Total setiap bulan, PT Harta Samudra mampu mengirim ikan ke Vietnam sebanyak 22,5 ton. "Ikan yellow fin [ikan ekor kuning] biasanya dihargai tiga dolar per kg," kata Made.
Wapres JK melakukan kunjungan kerja ke Maluku pada 16-18 Maret 2016 untuk meninjau infrastruktur maritim dan industri perikanan.
Wapres didampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin, Tim Ahli Wapres Bidang Ekonomi Sofjan Wanandi, dan Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Thomas Darmawan, serta asosiasi pengusaha perikanan lainnya. (Logistics/hd)
 

 
Mentan : Ekpor Jagung RI Naik 1.800 %
GORONTALO (LOGISTICS) : Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bangga dengan peningkatan ekspor jagung ke beberapa negara, bahkan tahun 2015 ada kenaikan 1.800 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Ekspor jagung kita tahun 2015 naik 1.800%, dimana pada 2014 kita hanya ekspor 37.000 ton, namun di tahun 2015 mencapai 252.000 ton," kata Mentan saat berkunjung ke Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Rabu (16/3/16).
Ekspor terbesar jagung berasal dari Provinsi Gorontalo sekitar 109.000 ton.
Pemerintah komitmen untuk serap gabah petani untuk stabilkan harga
Kementan telah alokasi anggaran Rp9,6 miliar untuk pengembangam produksi jagung termasuk padi dan kedelai di daerah itu.
Kementerian Pertanian dan Bulog menggelar program nasional pencanangan penyerapan gabah guna menanggulangi anjloknya harga komoditas ini di tingkat petani.
Pencanangan program penyerapan gabah nasional dilakukan di Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, yang merupakan sentra padi yang memiliki harga kotor gabah kering panen di bawah Rp3.700 per kg.
"Pencanangan penyerapan gabah dengan tema 'Panen, Serap Gabah, Stabilkan Harga di Sukabumi' sebagai pertanda dimulainya penyerapan hasil panen petani oleh pemerintah sesuai instruksi Presiden RI," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam siaran pers, Sabtu.
Pencanangan program sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo ini bekerja sama dengan TNI, BRI dan Pemerintah Daerah serta dilakukan bersamaan dengan panen perdana di Jawa Barat di atas lahan seluas 10 hektare dari luas padi 1.200 hektare di Kecamatan Cisaat, Sukabumi.
"Menyerap gabah langsung dari petani merupakan langkah memotong rantai kartel dagang sehingga harga di masyarakat stabil. Adanya jaminan harga beli mendorong kegairahan menanam dan bertani yang pada akhirnya menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan nasional," tambah Amran.
Menurut perkiraan, panen raya di Kabupaten Sukabumi dengan areal tanam 90.000 hektare dari luas lahan 64.000 hektare akan dilaksanakan akhir Maret dan awal April 2016.
Jawa Barat memiliki angka produktivitas 6,6 ton/hektare kendati ada tekanan terhadap petani oleh rendahnya harga yang diterima khususnya saat panen akibat panjangnya rantai pasok dan praktik kartel.
Kementerian Pertanian me nerjunkan 1.600 orang tenaga harian lepas (THL) penyuluh di Propinsi Jawa Barat, petani /gapoktan untuk membantu menyerap gabah petani.
Amran Sulaiman mengatakan pencanangan serupa akan dilaksanakan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sumatera Selatan.
Pemerintah kaji ulang penerapan SVLK
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan melakukan kajian ulang penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mengingat saat ini tidak lagi mewajibkan penyertaan Dokumen V-Legal untuk ekspor produk industri kehutanan.
"Kita mau kaji ulang, bagaimana dampaknya, ada yang pro dan kontra. Pada prinsipnya kita harus lindungi pelaku usaha dan hubungan internasional bagaimana," kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, saat dijumpai di Jakarta, Jumat.
Karyanto mengatakan, setiap ketentuan yang ada saat ini, khususnya di Kementerian Perdagangan berpotensi untuk direvisi. Namun, kendati demikian, bukan berarti revisi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, namun harus dipelajari terlebih dahulu.
"Setiap ketentuan berpotensi untuk direvisi. Kita sedang bicarakan, cari mana dampak yang paling sederhana. Namun bukan berarti akan (direvisi)," ujar Karyanto.
Karyanto menambahkan, pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan para pemangku kepentingan hingga ada titik temu yang disepakati. Dan untuk jangka waktu proses pembicaraan tersebut tidak akan dibatasi.
Saat ini, Kementerian Perdagangan tidak lagi mewajibkan penyertaan Dokumen V-Legal untuk ekspor produk industri kehutanan, namun harus disertai dokumen yang dapat membuktikan bahwa bahan baku dari produk tersebut berasal dari penyedia bahan baku yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Ekspor produk industri kehutanan yang termasuk dalam kelompok B tanpa dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, akan tetapi harus disertai dengan dokumen yang membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari penyedia yang memiliki S-LK.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dimana produk industri kehutanan kelompok B tersebut terdiri dari 15 Nomor Pos Tarif (HS).
Dalam aturan yang ditetapkan pada 19 Oktober 2015 tersebut, produk industri kehutanan yang termasuk dalam kelompok B diantaranya adalah, perabotan kayu, perkakas, dan juga bingkai kayu. Dokumen V-legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sementara untuk yang masuk dalam kelompok A, wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Produk industri kehutanan yang masuk dalam kelompok A, antara lain adalah kayu dalam bentuk keping, lembaran kayu veneer, papan partikel, pulp kayu, kertas dan kertas karton, serta kayu lapis. (Logistics/hd)
 

 
Semen Indonesia Bangun Pabrik Patungan di Aceh Senilai Rp.5 Triliun
JAKARTA (LOGISTICS) - Mengimbangi pesatnya pertumbuhan bisnis, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk rela mengucurkan investasi senilai Rp 5 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Holding produsen semen milik negara itu pun merangkul perusahaan pertambangan dan industri mineral asal Aceh, PT Samana Citra Agung mendirikan PT Semen Indonesia Aceh.
"Perusahaan semen yang kami bangun ini merupakan patungan,” jelas Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia, Suparni usai perjanjian pembentukan perusahaan patungan (Joint Venture Company) yang ditandatangani bersama Dirut PT Samana Citra Agung, Deni Fahlevi di kantor Kementerian BUMN Jakarta, seperti yang dikutip dalam keterangan pers nya, Kamis malam (17/3/16).
Menurut Suparni, pabrik PT Semen Indonesia Aceh ini direncanakan mulai dilakukan pembangunannya pada 2016. Diharapkan, perusahaan patungan tersebut siap beroperasi tahun 2020. “Ini sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perseroan, khususnya strategi pengembangan kapasitas atau Undertake Capacity Growth produksi,” tutur Suparni.
Dijelaskan, pendirian Semen Indonesia Aceh itu sebagai upaya memperluas kapasitas baru di wilayah Sumatera. Suparni mengaku, ekspansi tersebut untuk memenuhi permintaan semen, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.
“Karena, daerah Pantai Timur Sumatera memiliki potensi pertumbuhan konsumsi semen yang tinggi, maka dari itu, kami membangun pabrik baru di wilayah Sumatera ini,” ujarnya.
Suparni juga memproyeksi, pertumbuhan jangka panjang untuk permintaan semen di area pemasaran sekitar pabrik Semen Indonesia Aceh mencapai 6,5%/tahun. Dengan demikian, pembangunan pabrik baru ini merupakan langkah tepat untuk mengantisipasi sekaligus memenuhi permintaan domestik.
“Proyek pembangunan pabrik Semen Indonesia Aceh ini berdiri di atas lahan 1.500 hektare, di Kecamatan Batee dan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dengan kapasitas produksi 3 juta ton semen per tahun,” papar Suparni. (Logistics/hd)
 

 
Pabrik Baru PT OKI Hasilkan Ekspor Pulp dan Kertas Senilai Rp. 20 Triliun per tahun
PALEMBANG (LOGISTICS) : Pabrik baru PT OKI Pulp and Paper Mills yang sedang dibangun di Sumatera Selatan, potensial menghasilkan ekspor pulp dan kertas senilai Rp20 triliun per tahun dengan nilai investasi 40 triliun.
Direktur OKI Pulp & Paper Suhendra Wiriadinata menjelaskan, pabrik dan infrastruktur seluas 1.700 hektare ini memiliki kapasitas produksi sebesar 2 juta ton pulp dan 500.000 ton kertas tissue per tahun.
"Kedua produk tersebut, mayoritas akan diekspor dengan porsi pulp 80% dan kertas 95 persen," kata Suhendra melalui siaran pers diterima di Jakarta, Selasa (2/3/16).
Secara khusus menurut Suhendra, salah satu unit usaha Asia Pulp and Paper Sinar Mas ini berhitung, keberadaan pabrik ini diperkirakan dapat mendongkrak ekspor Sumatera Selatan sekira 45 persen dan pertumbuhan ekonomi daerah 6,2 persen.
Pabrik ini juga diharapkan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.500 karyawan langsung dan 15 ribu karyawan tidak langsung yang sebagian besar berasal dari Sumsel.
Kebutuhan bahan baku akasia pabrik ini akan dipasok dari lahan hutan tanaman industri (HTI) seluas 472 ribu hektare (ha) yang berada di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.
Managing Director Sinar Mas G Sulistiyanto berharap, pabrik itu dapat beroperasi pada kuartal 3 Tahun 2016.
"Kami juga ingin hadirnya PT OKI dapat mendongkrak posisi industri baik pulp maupun kertas tidak hanya Indonesia tapi di mata dunia," ujarnya.
Guna mendukung investasi besar oleh Grup Sinarmas tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa kemudahan impor barang modal dan pemberian penghapusan pajak badan dalam waktu tertentu (tax holiday).
Soal fasilitas fiskal ini, setelah melakukan kajian, Menteri Perindustrian Saleh Husin meneruskan permohonan tax holiday PT OKI kepada Menteri Keuangan pada November 2013.
Akhirnya, berdasarkan hasil rapat komite verifikasi, perusahaan ditetapkan mendapatkan fasilitas Tax Holiday selama 8 tahun melalui KMK No. 803/KMK.010/2015.
Saat ini, Grup Sinarmas sudah memiliki empat pabrik bubur kertas dan kertas, yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, dan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper. Total kapasitas keempat pabrik tersebut mencapai 10,5 juta ton bubur kertas dan kertas. (Logistics/hd)
 

 
Indonesia Kuasai Suplai Pasar Rumput Laut Dunia Sebesar 56%
AMBON (LOGISTICS) - Potensi industri pengolahan komoditas rumput laut di Indonesia sangat besar mengingat Indonesia telah menguasai suplai rumput laut kering dunia dengan produksi 237. 800 ton atau sekitar 56% total produksi dunia, yang mencapai 424.000 ton.
Menteri Perindustrian Saleh Husin menyampaikan hal itu saat berada di Tual untuk mendampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melakukan rangkaian kunjungan kerja ke sentra industri perikanan, fasilitas infrastruktur dan pendidikan di Maluku yaitu Ambon, Banda Neira dan Tual.
"Potensinya mesti kita manfaatkan karena ada lebih 500 jenis produk turunan rumput laut. Saat ini sebanyak 152,900 ton atau 64,3% rumput laut kering diekspor," kata Saleh melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (18/3/16).
Lebih jauh Saleh mengungkapkan, hal tersebut menunjukkan peluang pengembangan penghiliran masih terbuka guna mendongkrak nilai tambah. Pengembangan industri ini juga mendesak dilakukan lantaran industri di dalam negeri mengalami kekurangan pasokan bahan baku.
Kemenperin mencatat, total kebutuhan bahan baku rumput laut 128.600 ton, namun masih kekurangan pasokan sebesar 43.800 ton.
Di Indonesia, jenis rumput laut komersial ialah penghasil karagenan, penghasil agar, dan penghasil alginate.
Menurut Dirjen Industri Agro Panggah Susanto, rumput laut tersebut agar diolah menjadi produk akhir pangan, farmasi, kosmetik, dan tissue.
"Sedangkan karagenan diproses lebih lanjut menjadi pangan, saus, pakan ternak, serta farmasi. Sementara itu, alginat juga dapat diolah menjadi pangan, saus, tekstil, kosmetik dan farmasi," kata Panggah. (Logistics/hd)