I N F O

Download Sosialisasi BTKI dan  Registrasi Kepabeanan [unduh]

baca

ALFI Harapkan INSW Tidak Mudah Shut-Down
Indonesia harus segera mengadopsi sistem national single window dari beberapa negara lain di Asia Tenggara untuk menin gkatkan kualitas Indonesia National Single Window agar tak mudah down.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengatakan dalam satu tahun terakhir Indonesia National Single Window (INSW) bisa mengalami permasalahan dan menyebabkan down system hingga empat kali.
“INSW kita ini kalah di [ ... ]

baca

ALFI Yakin Bisnis Cargo Udara Naik 10%
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia optimistis keterisian kargo internasional bisa meningkat 10% jika dibuka kran bisnis kargo di bandara-bandara utama sebagai hub udara keluar negeri lain.
Arman Yahya, Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprediksi ada kenaikkan yang pesat jika pemerintah membuka beberapa peluang baru pada bisnis kargo.
“Kenaikkan berpeluang minimal antara [ ... ]

baca

18 Bank Setuju Tampung Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty   JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak. Bank yang memenuhi syarat ada 19, tapi setelah dipanggil tadi hanya 18 yang bersedia," kata Robert dalam jumpa pers terkait kebijakan amensti pajak di Jakarta, Senin (18/7/16).
Robert menjelaskan 18 bank perseps [ ... ]

baca
Logistics Journal No. 169 / Februari 2016
 
cover feb 2016
 

 
Editorial - BERHARAP PADA KEBIJAKAN
Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah bergulir dalam beberapa episode, akan memasuki episode ke XI. “Pemerintah menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi XI guna mengatasi problem struktural di sektor transportasi dan logistik. Paket kebijakan itu akan berisi antara lain regulasi tentang penurunan biaya logistik, pengurangan waktu inap atau dwelling time barang di pelabuhan, serta perbaikan iklim investasi di sektor tersebut.” Demikian pernyataan Darmin Nasution Menko Perekonomian, Rabu (24/2/2016) seperti yang dikutip dari Arya Aditya & Hadijah Alaydrus di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Ada beberapa poin yang patut dicermati dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Satu, regulasi penurunan biaya logistik. Sejauh manakah pemerintah mampu mengatur (meregulasi) biaya-biaya logistik untuk diturunkan. Karena kenyataan saat ini semua biaya-biaya di sektor logistik hampir dapat dipastikan sudah diserahkan kepada mekanisme pasar. Kalaupun ada kesepakatan-kesepakatan tarif pada sektor bongkar muat atau angkutan darat di pelabuhan, itupun berdasarkan kesepakatan dari para stake holder yang diwakili oleh asosiasi. Pemerintah sifatnya “mau atau tidak” hanya menyetujui tidak lebih. Sedangkan jasa forwarder dan EMKL justru cenderung didikte oleh pemilik barang, karena jumlah perusahaan forwarder melebihi supply yang dibutuhkan alias over supply. Perusahaan pelayaran hampir-hampir 'untouchable' untuk ikut mengatur tarifnya. Terminal operator pelabuhan yang dijalankan oleh BUMN Pelabuhan, diwajibkan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sebagai perusahaan go publik. Terus dari sisi mana pemerintah akan turut mengatur penurunan biaya?
Kedua, regulasi pengurangan dwelling time (waktu inap). Regulasi ini yang sangat memungkinkan dilakukan oleh pemerintah. Karena causa prima dari dwelling time ini bersumber dari instansi-instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi barang masuk ke Indonesia. Baik karena regulasi yang mengatur barang impor ataupun penanganan clearence dan pelayanan terminal operator terhadap barang impor. Artinya, hampir lebih dari 75% kewenangan yang menyebabkan dwelling time itu ada di pemerintah.
Ketiga, regulasi perbaikan iklim investasi di sektor transportasi dan logistik. Sebenarnya di sektor transportasi sudah terbuka terhadap invesatasi dalam negeri dan asing. Apalagi bidang logistik sudah sepeluh tahun terakhir banyak forwarder asing sudah beroperasi di Indonesia, baik menggandeng perusahaan logistik nasional, maupun murni perusahaan asing. Hampir dapat dipastikan perusahaan logistik asing itu bermain dalam skala besar sesuai dengan segmen perusahaan-perusahaan manufaktur asing yang berinvestasi di Indonesia. Sedangkan perusahaan forwarder domestik kebanyakan memakan remah-remahnya.
Paket kebijakan ekonomi ini harapannya bukanlah sebuah etalase kebijakan yang nampak bagus dimuka tapi didalamnya kita masih belum jelas apa yang akan dilakukan. Contoh paling simpel, bisnis logistik terkait sangat erat dengan bisnis transportasi. Namun saat minyak dunia sedang anjlok turun tapi tidak segera diikuti dengan turunnya BBM. Sehingga bisnis transportasi sebagai urat nadi logistik, tetap akan tinggi biayanya. Sebuah kebijakan membingungkan membawa sengsara. (guslim-feb'16)
 

 
Tarif Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Perak Naik 4,5%
SURABAYA (LOGISTICS) : Tarik ulur penyesuaian upah dengan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah ditetapkan sebesar 4,5%.
Besaran nilai Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP/OPT) tersebut telah disepakati melalui penandatanganan di Kantor Otoritas Pelabuhan (KOP) Utama Tanjung Perak Surabaya.
“Yang terpenting dari penetapan OPP/OPT yang diberlakukan, 1 Maret 2016 itu harus tetap didasarkan pada produktivitas dan kesejahteraan para buruh TKBM. Dalam hal ini, hasil kesepakatan harus lebih mementingkan nasib buruh,” kata Kepala KOP Utama Tanjung Perak, Adolf R Tambunan saat dikonfirmasi, Senin (15/2/16).
Adolf menjelaskan penandatanganan kesepakatan ini dilakukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang tetap mengacu pada pedoman penyesuaian yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI/KM 35 Tahun 2007 yang memuat penetapan tarif OPP/OPT.
Selain itu, penyesuaian yang disepakati itu juga dilandasi upah buruh di Surabaya atau UMK di Jawa Timur yang dipatok naik 12,5% yang kemudian memengaruhi besaran upah buruh di pelabuhan sebesar 4,5%. “Sedangkan, kami di Otoritas Pelabuhan, sebagai wakil pemerintah sifatnya hanya sebatas mengetahui atas penandatanganan kesepakatan penyesuaian tarif tersebut," jelasnya.
Pada prinsipnya, lanjut Adolf, penyelenggara pelabuhan menyetujui substansi pokok kesepakatan yang dijalin bersama melalui tahapan-tahapan riil yang telah dilaksanakan kedua belah pihak. Dari pihak yang berkepentingan tersebut menghasilkan mufakat, antara koperasi TKBM dengan PBM yang disertai dengan serikat pekerja.
“Penandatanganan kesepakatan ini merupakan tahap akhir, dari dua tahap penentuan OPP/OPT. Di tahap kedua ini, hadir para penguna jasa yang diwakili INSA, GINSI, GPEI dan ALFI/ILFA, termasuk juga APBMI,” ungkapnya.
Menyinggung kurun waktu yang menjadi dasar penyesuaian tarif tersebut bisa dipakai? Adolf mengatakan, dasar OPP/OPT itu berlaku dalam kegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak sekurang-kurangnya satu tahun. Selanjutnya, dapat dilakukan lagi penyesuaian apabila terjadi perubahan besaran komponen biaya bongkar muat. “Tapi, tetap atas dasar kesepakatan bersama, bila memang dirasa perlu ada perubahan,” papar Adolf.
Memahami hal tersebut, Adolf mengajak, bahwa keberadaan buruh bukan saja menjadi tanggung jawab koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) atau Kantor Otoritas Pelabuhan saja, melainkan fungsi instansi terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya dan Dewan Pengupahan/UMK setempat.
“Peranan unsur tersebut tidak bisa dipotong-potong, dan harus seirama dalam melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja, khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak. Kedepan, kami akan tingkatkan peranan masing-masing sebagai pembina koperasi TKBM Tanjung Perak,” jelas Adolf.
Dua tahap kesepakatan penyesuaian tarif :
1. Rapat pembahasan penyesuaian upah TKBM, bertempat di kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Surabaya pada, Senin (1/2/2016).
2. Rapat pembahasan penyesuaian tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak (OPP/OPT) tahun 2016 pada, Rabu (10/2/2016) di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Surabaya sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan bersama antara koperasi TKBM dan PUK-FSPMI-KSPSI koperasi TKBM dengan DPW APBMI Jatim yang tertuang dalam surat kesepakatan nomor 17/KOP/II/556/2016, 011/E/APBMI-JATIM/2016 tentang penggunaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan surat ketua DPW APBMI nomor 012/E/APBMI-JATIM/2016 perihal kesepakatan tarif OPP/OPT. (Logistics/hd)
 

 
KEMENDAG Pangkas 30 Perijinan Yang Tidak Ramah Bisnis
SURABAYA (LOGISTICS) : Pemerintah Indonesia semakin serius melakukan reformasi birokarsi khususnya sektor perijinan dengan melakukan proses pembenahan bagi perijinan yang dinilai tidak ramah terhadap dunia bisnis.
Disisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memangkas 30 perizinan (35,5%) dari jumlah total 169 perizinan, setelah adanya mandat Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi tahap I.
"Dalam kebijakan deregulasi ini kami memangkas peraturan, menyederhanakan berbagai perizinan, dan mengurangi persyaratan yang tidak relevan," kata Staf Ahli bidang Menteri Dagang Bidang Perdagangan Jasa, Arlinda Imbang Jaya, di Surabaya, Rabu (17/2/16).
Dalam Desiminasi Hasil-Hasil Pengkajian dan Perdagangan Kemendag di Surabaya, ia mengatakan Paket Kebijakan Deregulasi I terdapat 32 mandat atau 30 peraturan dideregulasi dan didebirokratisasi terkait kebijakan pemerintah mengurangi atau meniadakan peran institusi, kementerian, lembaga atau unit pemerintahan yang dinilai menghambat pergerakan terbitnya regulasi.
"Dalam Paket Kebijakan Deregulasi I, setidaknya terdapat 32 peraturan yang menjadi fokus Kemendag dalam paket tersebut, delapan di antaranya merupakan peraturan yang di deregulasi dan 24 lainnya di debirokratisasi," tutur Ketua Tim Deregulasi Perdagangan Kemendag itu.
"Ada delapan peraturan yang dideregulasi, yaitu impor ban dicabut, Angka Pengenal Importir (API) disederhanakan, perdagangan gula antar pulau dimudahkan, impor cakram optik dicabut, perizinan toko modern, impor barang modal bukan baru serta impor limbah non B3 yang masih dalam proses penyelesaian," kata dia.
Selain itu, tambahnya ada 24 peraturan yang didebirokratisasi serta tiga regulasi lainnya sesuai mandat yang dikeluarkan dari paket kebijakan, yaitu perdagangan minuman beralkohol, ekspor precursor non farmasi dan impor mutiara yang sudah dipangkas sekitar 49 perizinan atau setara dengan 28,9 persen.
"Saat ini pemerintah menginginkan suatu proses perizinan yang sederhana berkaitan dengan Kementerian teknis lainnya. Kementerian Perdagangan mengatur 169 izin ekspor-impor, dimana sebanyak 74 izin diantaranya melibatkan rekomendasi dari 20 Kementerian atau Lembaga," kata dia.
Pada kesempatan itu, dirinya juga membantah bahwa Kemendag tidak pernah melibatkan pengusaha dalam melakukan proses deregulasi dan debirokratisasi, karena ketika melakukan kajian-kajian tersebut, Kemendag telah melakukan public hiring sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Pada Jumat ini Kemendag akan melakukan sosialisasi permendag dalam rangka paket kebijakan ekonomi tahap I di bidang perdagangan di kantor Kemendag, dengan melibatkan semua pihak termasuk para Direktur Jendral (Dirjen) dari beberapa kementerian dan pelaku usaha," tandasnya. (Logistics/ant/hd)

 
MENDAG : TPP Masih Bisa Dinegoisasikan
CALIFORNIA (LOGISTIK) : Menteri Perdagangan Thomas Lembong menegaskan Trans Pacific Partnership (TPP) Agreement bisa dinegosiasikan tergantung pada kepentingan suatu negara yang ingin bergabung.
Hal itu kata Menteri Lembong sekaligus mengoreksi persepsi yang selama ini berkembang bahwa TPP diibaratkan seperti paku yang sudah dimasak oleh 12 negara pendiri.
"Saya mengoreksi selama ini ada persepsi bahwa TPP seperti paku, sudah dimasak oleh 12 negara pendiri itu tidak bisa dinego lagi, itu tidak benar, pasti masih bisa dinego lagi," kata Thomas Lembong di Miramonte Resort, Indian Wells, California, Senin (15/2/16) waktu setempat atau Selasa (16/2/16) WIB.
Secara khusus Thomas yang mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat (AS) menyatakan TPP masih bisa mengakomodasi usulan tambahan dari para calon anggotanya.
Misalnya saja dari Korea Selatan atau Filipina yang telah menyampaikan maksudnya untuk bergabung.
Thailand juga serupa, kata dia, yang kemungkinan pada pekan ini akan menyampaikan poin-poin usulan untuk bergabung dengan TPP.
"Setiap negara punya keistimewaan sendiri-sendiri punya syarat sendiri-sendiri dan yang namanya FTA itu selalu negotiable yang harus disesuaikan dengan anggota-anggota yang ingin masuk," katanya.
Indonesia sendiri, kata dia, dalam posisi yang tidak akan serakah namun tetap akan mengedepankan kepentingan nasional ketika memper timbangkan untuk bergabung dengan TPP.
"Alasan kita mau masuk tentunya untuk kepentingan nasional, untuk mengangkat perekonomian, lapangan kerja. Dan Presiden sudah tegas dan jelas memerintahkan kami untuk nego yang benar untuk membela kepentingan nasional," katanya.
Indonesia gabung TPP paling cepat 2022
Disisi lain, Prediksi Indonesia bisa bergabung dengan Kemitraan Trans Pasifik (TPP) paling cepat pada 2022 jika disetujui.
Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono.
"Kami sedang kaji, perkiraan kalau kita mau ikut dan mereka setuju, paling cepat bergabung 2022," kata Sigit di Jakarta, Rabu (17/2/16).
Sigit menyampaikan, Indonesia bisa mulai mengajukan bergabung dalam keanggotaan kesepakatan 12 negara itu ketika TPP sudah diratifikasi di Amerika Serikat dan negara anggota lainnya yang diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun.
Setelah itu, atau diprediksi pada 2018, Indonesia bisa megajukan minat untuk masuk menjadi anggota, yang jika disetujui membutuhkan waktu negosiasi hingga dua tahun atau pada 2020.
"Tapi, saya tidak yakin negosiasi dengan ke-12 negara selesai dalam waktu dua tahun. Sehingga kemungkinan 2022 baru bisa masuk," kata Sigit.
Saat menunggu waktu itu datang, lanjut Sigit, ekspor barang dari Indonesia ke AS diprediksi menurun pada 2018 setelah ratifikasi.
Hal itu terjadi karena produk serupa yang diekspor ke Amerika dari Vietnam dan Malaysia, yang sudah masuk menjadi anggota TPP, harganya lebih rendah karena tidak dikenakan bea masuk.
Indonesia akan terus mempelajari dan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian menyangkut kesiapan bergabung dalam TPP.
"Memang pilihan, karena pemerintah lalu tidak mau masuk TPP. Kita harus nunggu ratifikasi karena mereka belum sepakat. Perdagangan juga belum berjalan, paling 2018. Kan bisa saja 12 negara tidak sepakat. Makanya kita pelajari dan koordinasikan," tutup Sigit.
Kemenperin masih kaji 6.000 halaman TPP
Disisi lain disebutkan bahwa Kementerian Perindustrian sedang mengkaji 6.000 halaman kesepakatan Kemitraan Lintas Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) untuk menelaah dampak-dampak terhadap industri dalam negeri, jika Indonesia ikut serta di dalamnya.
"Terdapat 30 sub sektor dalam 6.000 halaman tersebut yang harus dikaji satu persatu," kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin Achmad Sigit Deiwahjono di Jakarta, Kamis (4/2/16).
Menurut Sigit, yang saat ini menjadi fokus kajian adalah kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tidak diperbolehkan dalam kesepakatan tersebut.
Sigit menyampaikan, pemerintah tidak ingin jika kebijakan TKDN tersebut dihapus jika Indonesia bergabung dalam TPP.
Sebagai tawaran solusi, lanjut Sigit, ia akan bernegosiasi agar TKDN tetap bisa dilakukan, namun dengan membagi porsi untuk kepentingan TPP.
"Indonesia maunya itu (TKDN) dijadikan pengecualian. Misalnya, berapa nilai proyek yang TKDN nya diperbolehkan dan berapa yang tidak," kata Sigit.
Dalam hal ini, Sigit belum bisa memastikan kapan kajian tersebut selesai dilakukan dan ia juga belum bisa memastikan apakah Indonesia akan bergabung dalam kesepakatan tersebut atau tidak. "Kami akan terus mengkaji. Memang belum selesai," ujarnya. (Logistics/ant/hd)

 
RAPIM PLUS 2016 DPW ALFI/ILFA Propinsi Jawa Timur
Yogyakarta, Jum'at (12/2) - DPW ALFI/ILFA Jawa Timur mengadakan Acara Rapat Pimpinan Plus 2016 (RAPIM PLUS), untuk tahun 2016 ini diadakan di Yogyakarta yang bertempat di Hotel Grand Tjokro dengan tema “Penguatan Peran Logistik dalam Menopang Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean”. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Gubernur DIY, Ketua ALFI JATIM, seluruh pengurus DPW ALFI/ILFA JATIM,anggota ALFI JATIM, Direktur Utama PT. Teluk Lamong dan Direktur Utama Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE)
Pembukaan dimulai oleh Ketua ALFI Jatim Hengky Pratoko yang kemudian dilanjutkan oleh perwakilan dari Gubernur DIY. Sambutan tersebut membahas tentang bagaimana Logistik memainkan peranan yang penting bagi ekonomi, serta bagaimana Yogyakarta memiliki potensi yang besar dalam bidang pariwisata. Hal ini seharusnya dapat dimaanfaatkan oleh perusahaan sektor logistik untuk mengembangkan sistem pengiriman barang.
Setelah acara pembukaan acara dilanjutkan dengan makan malam bersama terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan tanya jawab oleh Direktur Utama Direktur Utama Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) dan Direktur Utama PT. Teluk Lamong, RAPIM PLUS ini digelar untuk menyusun Program Kerja tahun 2016 DPW ALFI Jawa Timur.
Acara ini berlangsung dari tanggal 12 hingga 13 Februari 2016.
 
proker 2016 feb
 


INDEF : RI Masih Tergantung Ekspor Komoditas
JAKARTA (LOGISTICS) : Hingga periode saat ini Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas sehingga hal ini rentan kalah bersaing untuk menghadapi era pasar bebas.
Hal ini secara khusus disampaikan oleh Direktur Institute for Deleloment of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.
"Oleh karena, untuk mendukung peningkatan ekspor komoditas agar bisa go internasional perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah," katanya pada acara "Seminar Kemandirian Ekonomi Indonesia Menuju Era Globalisasi" di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (13/2/16).
Ia mengemukakan, saat ini nilai ekspor Indonesia hanya mencapai 10 persen sedang nilai impor mencapai 21% sehingga kondisi tersebut berpengaruh terhadap neraca perdagangan.
"Oleh karena, untuk menyeimbangkan neraca, maka Pemerintah Indonesia memberikan stimulus kompensasi modal nasuk dan menarik investor," katanya.
Menurut dia, perkembangan perekonomian Indonesia juga bergantung pada kondisi ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai negara eksportir terbesar.
"Dampak penurunan perekonomian Tiongkok sebesar satu persen turun 0,11 persen relatif berpengaruh terhadap Indonesia karena implementasinya modal yang ada di Indonesia akan pulang kampung," katanya.
Ia berpendapat, untuk mengantisipasi ketergantungan pada negara lain, Indonesia perlu mencontoh negara India yang mengalami proses politik hampir sama dengan Indonesia.
"Transisi kepemimpinan India hampir sama dengan Indonesia, yaitu melakukan stabilisasi perekonomian, stabilisasi harga yang semula mencapai delapan persen mampu ditekan menjadi enam persen. Hal ini, berpengaruh terhadap suku bunga," katanya.
Pada kesempatan itu, Enny mengingatkan kepada pelaku bisnis untuk mengambil langkah strategis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, penyediaan modal, dan reformasi iklim investasi.
"Adapun hal yang perlu diantisipasi pada MEA, antara lain melebarnya defisit perdagangan seiring peningkatan perdagangan barang dan implementasi MEA akan mendorong masuknya investasi ke Indonesia dan luar ASEAN," demikian Enny Sri Hartati.
Indonesia harapkan produk makanan tembus pasar ekspor di Jepang
Pemerintah menginginkan produk makanan asal Indonesia mampu menembus pasar Jepang melalui perundingan Perundingan kerjasama pengembangan industri (Manufacturing Industrial Development Center/MIDEC).
"Produk makanan Indonesia memang sudah ada yang diekspor ke Jepang, tapi masih sedikit sekali, karena sulit," kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono kepada Antaranews di Jakarta, Senin (15/2/16).
Untuk itu, melalui MIDEC Sigit meminta agar Jepang memberikan pelatihan pengolahan makanan dan minuman industri dalam negeri hingga pada tahap pengemasan agar bisa menembus pasar Jepang.
Sigit menyampaikan, Jepang memang sangat ketat dengan peredaran produk-produk makanan yang akan dikonsumsi masyarakatnya.
Pemerintah Jepang, lanjut Sigit, sangat memperhatikan komposisi bahan yang terkandung dalam makanan, proses hingga bagaimana makanan tersebut dibungkus.
Sigit meminta Jepang melakukan penguatan kapasitas (capacity building) kepada industri makanan dan minuman di dalam negeri, berikut teknologi yang digunakan untuk menunjang kualitas produk makanan tersebut.
Diketahui, produk-produk Indonesia kerap sulit masuk ke Jepang, meskipun Jepang telah memberikan fasilitas bea masuk nol persen untuk produk Indonesia melalui kesepakatan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Jepang menerapkan rintangan non tarif atau "non tariff barrier", yang membuat produk Indonesia sulit masuk ke Jepang, seperti standar kandungan kimia dan isu lingkungan.
Padahal, lanjut Sigit, Jepang memperoleh lebih banyak keuntungan dari kesepakatan IJEPA, hingga neraca perdagangan antara Indonesia-Jepang defisit sejak kesepakatan tersebut berlaku. (Logistics/ant/hd)
 

 
KEMENDAG Buka Peluang Ekspor Produk Dekorasi Rumah
SURABAYA (LOGISTICS) : Selama bulan Januari 2016 nilai ekspor Jawa Timur mencapai US$1.313,67 juta. Naik 5,35% dibanding ekspor Bulan Desember 2015 yang mencapai US$1.247,01 juta. Sementara itu apabila dibandingkan dengan periode Januari tahun 2015, nilai ekspor Jatim Bulan Januari 2016 justru turun sebesar 26,10%.
"Share ekspor Jatim terhadap nasional nomor dua setelah Jawa barat," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Teguh Pramono dikantornya, Selasa (16/2/16).
Teguh menjelaskan untuk ekspor non migas berperan 97,58% dari total nilai ekspor senilai US$1.313,67 juta miliar. Share terbesar dari sektor non migas, share perhiasan permata sebesar US$256,24 juta. dan diikuti lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$98,33 juta, kayu dan barang dari kayu sebesar US$84,09 juta. ikan dan udang US$69,09 juta.dan bahan kimia organik sebesar US$66,38 juta.
Kelompok barang perhiasan atau permata memberikan kontribusi terbesar dengan komoditas perhiasan logam mulia lainnya senilai US$190,02 juta. Naik 230,77% dibanding Bulan Desember 2015. Sedangkan di kelompok lemak dan minyak hewan/nabati komoditi utamanya adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia senilai US$29,88 juta, naik 2,41% dari bulan sebelumnya.
”Di kelompok kayu dan barang dari kayu komoditi utamanya adalah kayu termasuk strip dan frieze dari non conifer lainnya untuk lantai papan senilai US$28,70 juta atau turun 29,19% dibandingkan Desember 2015,” tuturnya.
Teguh menambahkan, dilihat dari negara tujuan ekspor produk non migas Jatim yang terbesar adalah Jepang dengan nilai mencapai US$215,36 juta, diikuti Amerika Serikat sebesar US$146,63 juta dan berikutnya adalah Tiongkok dengan nilai ekspor US$97,08 juta. Sedangkan untuk negara ASEAn, tujuan ekspor komoditi non migas utama Jatim adalah Singapura dengan nilai mencapai US$80,40 juta diikuti Malaysia US$74,02 juta dan Thailand senilai US$25,23 juta.
”Sementara untuk negara Uni Eropa, Belanda masih jadi pintu gerbang kita memasuki benua biru. Nilai ekspor Jatim ke Belanda sebesar US$34,57 juta atau naik 20,91 persen dibanding bulan sebelumnya,” pungkasnya.
Kemendag Buka Peluang Ekspor Produk Dekorasi Rumah
Kementerian Perdagangan membuka peluang untuk meningkatkan ekspor produk dekorasi rumah dengan keikutsertaan Indonesia pada Pameran Ambiente 2016 yang merupakan pameran dagang internasional terbesar di Jerman pada 12-16 Februari 2016.
"Pameran ini akan mendorong ekspor dan meningkatkan pangsa pasar home decoratau dekorasi rumah di Eropa. Kita harus yakin dan bangga karena produk unik Indonesia telah banyak disukai para buyers Eropa," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak, dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (16/2/16).
Nus mengatakan, pada pameran yang akan dikunjungi para buyers dari penjuru dunia itu akan meningkatkan kinerja ekspor nonmigas Indonesia, khususnya produk home decor. Pameran tersebut dipastikan mampu meningkatkan pangsa pasar dan memperluas akses pasar ekspor home decor di Eropa.
Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Jerman pada periode Januari hingga November 2015 mencapai US$2,43 miliar. Khusus untuk produk home decor, nilai ekspor Indonesia ke Jerman pada periode yang sama tercatat sebesar US$72,43 juta.
Posisi Indonesia berada di peringkat ke-27 sebagai negara penyuplai produk home decor ke Jerman. Paviliun Indonesia yang mengusung tagline Remarkable Indonesia terdiri dari stan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akan menempati area seluas 172 meter persegi yang berada di Hall 10.1.
"Kita akan memboyong perusahaan home decor Indonesia untuk mempromosikan produk-produk unggulan mereka," lanjut Nus.
Selain perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah, lanjut Nus, terdapat juga peserta yang mendaftar secara mandiri. Hal tersebut merupakan bentuk antusiasme dari perusahaan Indonesia karena Pameran Ambiente merupakan peluang yang baik dalam memasarkan produk home decor ke Jerman dan negara-negara Eropa lainnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Promosi dan Citra Ditjen PEN Merry Maryati menambahkan, keikutsertaan Indonesia pada pameran Ambiente kali ini juga melibatkan Atase Perdagangan di Berlin dan Indonesian Trade and Promotion Center (ITPC) di Hamburg yang bertujuan untuk memaksimalkan promosi produk home decor di Jerman dan sekitarnya.
"Keunikan dan kualitas produk home decor dari Indonesia akan menambah kekuatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar sektor nonmigas di Jerman dan sekitarnya. Pameran ini merupakan gerbangnya di awal tahun," imbuh Merry.
Ambiente tahun 2016 yang diselenggarakan di Frankfurt, Jerman merupakan yang ke-67. Pada 2015, pameran ini diikuti 4.814 peserta dari 95 negara dan dihadiri 134,620 pengunjung dari 152 negara, sementara pada 2014 diikuti 4.749 peserta dari 89 negara dan dikunjungi 143.789 pengunjung dari 161 negara. (Logistics/hd)
 

 
GAPMMI Usulkan Pusat Logistik Berikat Dibangun Di JABAR
JAKARTA (LOGISTICS) : Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) mengusulkan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk penyimpanan bahan baku dibangun di kawasan Jawa Barat.
"Kita ambil contoh (pembangunan PLB) di kawasan industri di Cikarang dan Karawang. Kalau ini sudah terbentuk, lainnya nanti akan menduplikasi," kata Ketua Gapmmi Adhi Lukman di Jakarta, Selasa.
Kendati masih dikaji, Gapmmi mengusulkan tiga bahan baku industri makanan dan minuman bisa disimpan di PLB, antara lain gula rafinasi (raw sugar), garam, konsentrat buah-buahan (puree) dan Susu.
Kebutuhan impor yang sangat tinggi menjadi alasan beberapa komoditas tersebut diusulkan, di mana kebutuhan raw sugar untuk industri mencapai 3 juta ton per tahun.
Sementara itu, kebutuhan garam industri makanan dan minuman mencapai 400 ribu ton hingga 2 juta ton per tahun, jika ditambah kebutuhan garam untuk industri lain.
Adapun aturan soal PLB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2015 sebagai revisi PP 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat.
Berdasarkan peraturan tersebut, PLB akan mendapat insentif berupa bebas pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), pembebasan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Selain itu juga pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN BM) untuk barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lain.
Kemenperin bidik pertumbuhan ekonomi 2019 tumbuh 8,4%
Kementerian Perindustrian membidik peningkatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas hingga 8,4% pada 2019, sekaligus peningkatan kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB sebesar 19,4%.
"Ini harus dilakukan demi penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam Rapat Kerja Kemenperin di Jakarta, Selasa (11/2/16).
Dengan demikian, lanjut Saleh, sektor industri akan menyerap tenaga kerja di sebesar 17,8 juta orang pada 2019.
Menurut Saleh, peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara menjadi kebijakan pengembangan industri nasional.
Sumber daya industri juga akan didorong demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor industri rata-rata 600.000 orang per tahun, penumbuhan 20.000 wirausaha baru industri kecil dan 4500 usaha baru industri skala menengah dan sertifikasi tenaga kerja dan calon tenaga kerja.
"Kebutuhan modal yang besar untuk mengembangkan industri hulu dan hilir juga menjadi konsentrasi Kemenperin," kata Saleh.
Untuk itu diperlukan penyediaan sumber pembiayaan industri melalui penanaman modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu dan industri strategis serta pmberian subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas.
Kemenperin telah menetapkan 10 industri prioritas meliputi industri pangan; farmasi, kosmetik, alat kesehatan; tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; alat transportasi; dan elektronika dan telematika.
Selain itu, industri pembangkit energi; barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri; industri hulu agro logam dasar dan bahan galian bukan logam; serta kimia dasar berbasis migas dan batubara. (Logistics/ant/hd)
 

 
KEMENPERIN Harapkan 70% Industri Masuk KI
JAKARTA (LOGISTIK) : Kementerian Perindustrian menargetkan 70% industri nasional beroperasi di dalam kawasan industri hingga 20 tahun mendatang.
Upaya tersebut merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mewajibkan seluruh kegiatan industri harus dilakukan di dalam kawasan.
"Saat ini, baru 40 persen industri yang beroperasi di dalam kawasan, sementara sisanya masih beroperasi di luar. Kami berupaya meningkatkan terus angkanya," kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin Imam Haryono di Jakarta, Kamis (18/2/16).
Imam menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Seminar Nasional Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bertema "Membangun dan Meningkatan Daya Saing Industri Nasional dengan Mengoptimalkan Kawasan Industri".
Pada kesempatan tersebut, Imam mengajak seluruh pengelola kawasan industri untuk berinovasi agar calon penghuni (tenant) mau memindahkan usahanya ke dalam kawasan.
Menurut Imam, pengelola kawasan industri perlu meyakinkan tentang bahwa beroperasi di dalam kawasan akan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan merasakan kemudahan penyediaan infrastruktur.
Imam menambahkan, kawasan industri mempunyai peranan besar dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional.
Kawasan industri juga berpotensi menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, yang akan membuka lapangan pekerjaan lebih besar.
"Dengan bertambahnya lapangan kerja, maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, yang otomatis meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah," kata Imam. (Logistics/ant/hd)