I N F O

Download Sosialisasi BTKI dan  Registrasi Kepabeanan [unduh]

baca

ALFI Harapkan INSW Tidak Mudah Shut-Down
Indonesia harus segera mengadopsi sistem national single window dari beberapa negara lain di Asia Tenggara untuk menin gkatkan kualitas Indonesia National Single Window agar tak mudah down.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ini mengatakan dalam satu tahun terakhir Indonesia National Single Window (INSW) bisa mengalami permasalahan dan menyebabkan down system hingga empat kali.
“INSW kita ini kalah di [ ... ]

baca

ALFI Yakin Bisnis Cargo Udara Naik 10%
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia optimistis keterisian kargo internasional bisa meningkat 10% jika dibuka kran bisnis kargo di bandara-bandara utama sebagai hub udara keluar negeri lain.
Arman Yahya, Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprediksi ada kenaikkan yang pesat jika pemerintah membuka beberapa peluang baru pada bisnis kargo.
“Kenaikkan berpeluang minimal antara [ ... ]

baca

18 Bank Setuju Tampung Dana Repatriasi Hasil Tax Amnesty   JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak. Bank yang memenuhi syarat ada 19, tapi setelah dipanggil tadi hanya 18 yang bersedia," kata Robert dalam jumpa pers terkait kebijakan amensti pajak di Jakarta, Senin (18/7/16).
Robert menjelaskan 18 bank perseps [ ... ]

baca
Logistics Journal 168 / Januari 2016
 
cover jan 2016
 

Editorial - TAKUT, CEMAS DAN KHAWATIR BERSAMA M.E.A
Takut, cemas dan khawatir adalah sebuah perasaan yang secara berjenjang. Mulai dari takut seolah-olah tidak ada jalan keluar, kemudian khawatir namun ada upaya-upaya mencari jalan keluar yang terakhir adalah khawatir suatu perasaan yang sudah diformulasikan langkah-langkah kongkrit tapi belum teruji di lapangan. Perasaan-perasaan itu bercampur aduk bagi para pelaku usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Zona tidak nyaman, khawatir, cemas dan takut dihadapi oleh pelaku usaha sejak setahun belakangan ini. Namun berangkat dari zona tidak nyaman inilah para pelaku usaha melakukan the fittest of survival. Yaitu proses menjaga daya tahan sambil melakukan penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Pasti sangat diyakini kemampuan pelaku usaha untuk tetap bertahan dengan kondisi apapun adalah ruh dari entrepreneur sejati.
Namun persoalan dasarnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam menjalankan MEA ini berpihak pada pelaku usaha nasional? Karena yang ada saat ini adalah kebijakan yang tidak berimbang, contohnya dari sisi perpajakan. Dengan beberapa Paket Ekonomi yang digulirkan oleh Presiden cenderung menguntungkan pada calon investor asing yang masuk ke Indonesia. Sedangkan pelaku usaha domestik saat ini ditekan dengan kebijakan perpajakan yang hampir semua sektor dikenai pajak.
Sedangkan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya, khususnya yang terkait mata rantai usaha logistik haruslah ada ketegasan kewenangan jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, otoritas, waktu penyelesaian dan biaya yang berlebih. Contoh klasik dan sudah berkali-kali disuarakan karena menjadi keluhan para pelaku usaha di jasa forwarder, adalah keterlibatan pihak kepolisian dalam memeriksa barang dan dokumen yang sudah dinyatakan 'clear' oleh pihak kantor kepabeanan dengan dikeluarkan SPPB.
Selain itu penggunaan sistem online diberbagai tata kelola dokumen kepabeanan melalui INSW akhir-akhir ini sering down, sehingga membuat kelimpungan para pelaku PPJK. Sedang disisi lain pihak kepabeanan menerapkan single billing dalam pembayaran terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus di bayar di bea cukai. Apabila sistem on line ini tidak dipersiapkan sistem contigency (tanggap darurat) jika sewaktu-waktu bermasalah, maka akan membuat antrian yang tidak perlu ada.
Masih banyak lagi kebijakan-kebijakan tidak resmi tapi datangnya dari lembaga resmi yang memperpanjang usaha-usaha pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian dan bertahan terhadap keadaan yang menghimpitnya. Apakah zona tidak nyaman ini memang sengaja dipertahankan agar pelaku usaha tetap dalam posisi 'on fire'.
Ataukah memang dengan sengaja dan sistematis pelaku usaha domestik dibuat tidak nyaman sehingga tidak bisa melakukan usaha di dalam iklim usaha yang sehat. Atau memang pelaku usaha Indonesia sengaja dikondisikan sedemikian rupa 'seperti anak ayam tidak nyaman di lumbung padi'. (guslim-jan'16)
 

 
Pelindo III Tanjung Perak Kembangkan Bisnis Depo Petikemas
SURABAYA (LOGISTICS) : Geliat perekonomian di jasa kepelabuhanan semakin tumbuh dan berkembang. Seiring dengan itu, PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya tidak ingin melenakan diri dengan melakukan percepatan bisnis garapannya.
“Terus terang saja, kami melakukan jemput bola. Kami tidak ingin menunggu dan duduk manis, melainkan lebih pro aktif untuk membangun jaringan usaha melalui pengembangan bisnis lini kedua," kata Usman Dasar Jaya, Manager Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya, Jumat (8/1/16)
Usman menjelaskan penguatan usaha di bisnis lini kedua yang kini dirintis adalah membangun depo peti kemas. Lapangan penumpukan tersebut sengaja disediakan untuk melayani pelaku usaha dibidang kepelabuhanan dan pelayaran. “Kami bangun depo peti kemas ini diatas lahan kami sendiri yang sebelumnya disewakan untuk usaha swasta. Sayang, jika banyaknya aset lahan yang kami punya tidak digunakan maksimal. Kali ini, kami optimalkan untuk pengembangan bisnis penunjang lini satu," jelasnya.
Dipaparkan Usman penggunaan lahan dengan mendirikan depo peti kemas itu merupakan konsep usaha murni bisnis. Bahkan, kata Usman, core business baru Pelindo III Cabang Tanjung Perak tersebut mendapat respon dari beberapa pelaku usaha pelayaran yang telah menjalin appointment (perjanjian).
“Karena sistem yang kami gunakan bukan full untuk satu pengusaha, tapi untuk semua pengusaha. Catatan kami, sudah ada 4 perusahaan pelayaran yang melakukan perjanjian dengan kami,” aku Usman.
Disebutkan, dari 4 perusahaan swasta bidang pelayaran dan jasa angkutan darat/laut tersebut, masing-masing adalah, PT Meratus, PT TAL, PT Sunindo dan PT Cipta Krida Bahari (CKB), anak usaha PT Trakindo. Selanjutnya, keempat perusahaan peminat bisnis baru penunjang Tol Laut dan pendukung kegiatan di dermaga Mirah dan Jamrud itu akan diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan bersama penggunaan depo.
“Kami akan tingkatkan lagi dengan MoU antara Pelindo III Cabang Tanjung Perak dengan pelaku usaha. Jadi, ini murni B to B,” ingatnya.
Ditanya target kedepan? Dengan diplomatis, Usman mengatakan, tidak akan terlalu muluk memancang target. Pada awalan, depo peti kemas berkapasitas terpasang sebanyak 1.500 TEUs dengan komposisi kontainer berukuran 20-40 feet bisa menuai target di Semester I/2016 sebanyak 1.200 TEUs/bulan.
“Kami rasional saja. Sambil melihat perkembangannya, bisa dikalkulasi dari luas lahan 2.200 meter persegi, kami asumsikan antara 60-70 persen digunakan sebagai depo. Dengan begitu, target sampai dengan 6 bulan kedepan bisa mencapai 7.200 TEUs,” pungkas Usman. (Logistics/hd)
 


Tol Medan - Binjai dan Medan - Tebing Tinggi Diproyeksi Tuntas 2016
MEDAN (LOGISTICS) : Pemerintah memastikan bahwa proses pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan Tol Medan-Binjai dan Medan-Tebingtinggi bakal ditargetkan selesai pada 2016 atau paling lama awal 2017.
"Penyelesaian semakin diyakini sesuai target karena pengerjaannya juga sudah di atas 70 persen," ujar Pelaksana Tugas Gubernur Sumut H T Erry Nuradi di Medan, Selasa (12/1/16).
Lebih jauh untuk Tol Medan-Binjai, proses pembebasan lahan sudah 78% dan Medan-Tebingtinggi, 86%.
Secara khusus disebutkan bahwa Erry menjelaskan, untuk tol Medan-Binjai yang sepanjang 16,8 kami ditargetkan akan selesai 2016 atau paling lama awal 2017.
Lebih dalam pembangunan tol Medan-Binjai itu proses groundbreakingnya diresmikan Menko Perekonomian yang kala itu dijabat Chairul Tanjung 10 Oktober 2014 dan peletakan batu pertama dilaksanakan Presiden Joko Widodo, 27 Januari 2015.
Jalan tol ini nantinya akan menyambung dari jalan tol Belmera di Tanjung Mulia hingga ke jalan lingkar luar kota Binjai.
Sementara untuk Tol Medan-Tebingtinggi, pembebasan lahannya saat ini sudah mencapai 86%. "Targetnya Tol Medan-Tebingtinggi juga bisa selesai 2016 dan beberapa sektor nanti sudah dapat dibuka," ujar Erry.
Tol Medan-Tebingtinggi sepanjang 61,80 km merupakan bagian dari jalan tol Trans-Sumatera yang akan menghubungkan Medan-Tebingtinggi serta bandara Kualanamu.
Pembangunan jalan tol Medan-Tebingtinggi itu terbagi dua seksi. Seksi I (Medan-Perbarakan-Kualanamu) sepanjang 17,80 Km dan seksi II (Perbarakan-Tebingtinggi) sepanjang 44 Km. Peletakan batu pertama proyek itu dilakukan 23 September 2014. "Saya berharap semua masyarakat mendukung pembangunan jalan Tol Medan-Binjai dan Medan-Tebingtinggi karena manfaatnya sangaat besar," katanya. (Logistics/hd)
 

 
DPW ALFI / ILFA Propinsi Jawa Timur
Mengadakan Sertifikasi dan Uji Kompentensi Profesi Freight Forwarder
1) APAKAH SERTIFIKASI KOMPETENSI ITU? Pasar kerja nasional dan internasional menuntut tersedianya tenaga-kerja yang kompeten di setiap bidang, banyak industri dan organisasi mempersyaratkan agar tenaga-kerjanya memiliki sertifikasi kompetensi yang kredibel.
Di berbagai negara, peme rintahnya ada juga yang menghendaki bahwa tenaga kerja yang ingin bekerja harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga otoritas yang diakui sah.
Kompetensi kerja adalah spe sifikasi dari sikap pengetahuan dan keterampilan atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standard kerja yang diper syaratkan.
Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional maupun internasional.
Dengan memiliki Sertifikasi Kompetensi, maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi yang dikuasainya.

2)Apakah BNSP itu ?
BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas.

3) Apakah LSP itu ?
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelak sanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi
4) ALFI JATIM bekerjasama dengan LSP Logistik Insan Prima menyelenggarakan Uji Kompetensi Profesi Logistik ditujukan kepada semua anggota masyarakat terutama yang ingin mendapatkan Sertifikat Pengakuan atas Kompetensinya / Keahliannya di bidang Logistik.
Sertifikasi yang akan diselenggarakan oleh ALFI JATIM menyangkut 6 okupasi:
1.Warehouse Operator
2.Logistics Administrative Officer
3.Warehouse Supervisor
4.Freight Forwarder
5.Supply Chain Manager
6.Pengemudi Truk

5) BAGAIMANA UJI KOMPETENSI DILAKSANAKAN?
Tehnik menguji dilakukan: baik Tertulis, Wawancara, maupun praktek.
Sertifikasi Profesi Logistik dilaksanakan oleh LSP Logistik secara transparan, dan bersifat terbuka untuk diikuti oleh setiap tenaga kerja tanpa diskriminasi. seluruh industri akan dilayani dengan jaminan kualitas prima.
Uji Kompetensi dilaksanakan untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid, berlaku sekarang/terkini/current serta otentik sebagai dasar apakah peserta uji kompetensi sudah kompeten atau belum kompeten.
Dengan Uji Kompetensi akan dibuktikan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten sebagai Tenaga Profesional di Bidang Logistik
Prinsip-prinsip uji kompetensi adalah: Valid, Realible, Fleksibel, Adil, Efektif dan efisien. Berpusat kepada peserta uji kompetensi yang memenuhi syarat sebagai Tenaga Profesional di Bidang Logistik
Peserta uji kompetensi adalah tenaga-kerja yang dikirim/ditunjuk oleh perusahaan atau mendaftar secara individual.
Peserta Uji yang dinyatakan Kompeten (Lulus) adalah tenaga-kerja yang memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang relevan dengan standar kompetensi dan terbukti berfungsi dengan baik dan bermanfaat.
6) MANFAAT KEPEMILIKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Bagi Perusahaan :
1. Memudahkan rekrutmen dan seleksi personil
2. Memudahkan penempatan dan penugasan
3. Memudahkan pengaturan remunesasi dan kompensasi
4. Memudahkan pengaturan pengembangan karier dan diklat
5. Meningkatkan produktivitas perusahaan
6. Meningkatkan keselamatan ditempat kerja
Bagi Tenaga Kerja
1. Meningkatkan mobilitas dan daya-saing
2. Meningkatkan pengakuan atas kompetensi
3. Meningkatkan prospek karier
4. Meningkatkan keselamatan pribadi tenaga kerja
5. Meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan
Bagi Pemerintah Dan Masyarakat
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bursa kerja
2. Meningkatkan daya saing kerja di pasar kerja global
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas perusahaan
4. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diklat
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
7. Menurunkan tingkat pengangguran
7) Sebagian besar Peserta meminta: lebih dari satu Materi uji okupasi
Tanggal 28 Des 2015, telah diuji sebanyak 75 Orang untuk Materi uji Freight Forwarder.
Kurang dari Jumlah yang mendaftar di DPW ALFI / ILFA JATIM, karena banyak peserta pendaftar yang sedang Liburan Hari Natal dan Tahun Baru 2016.
 

 
Bebas Pemotongan / Pemungutan PPh
Ada peluanguntuk meringankan beban pajak bagi mereka wajib pajak yang pantas mendapatkan keringanan dengan cara pemotongan pajak. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tanggal 25 September 2013, diatur mengenai tata cara pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2014 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Berikut Lampiran yang dapat dijadikan cara pengajuan secara administratif.
 
 surat 1 jan
 
surat 2 jan
 


PT Pelindo I Naikkan Pas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 100%
BATAM (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia I membuat kebijakan dengan menyatakan bahwa pihaknya telah naikan pas pelabuhan domestik Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dari Rp2.500 menjadi Rp5.000 per penumpang terhitung 1 Januari 2016.
Secara khusus manajemen Pelindo I mengungkapkan langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan
"Pendapatan dari kenaikan pas pelabuhan itu untuk perbaikan dan peningkatan fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan para penumpang," kata Manajer Bisnis PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun Junaidi di Tanjung Balai Karimun, Minggu (3/1/16).
Lebih dalam menurut Junaidi, fasilitas di pelabuhan domestik yang berdampingan dengan pelabuhan internasional tidak sebanding dengan tingginya lalu lintas penumpang yang menggunakan feri reguler ke berbagai jurusan.
Sementara itu dia mengatakan, kenaikan tarif pas pelabuhan dari Rp2.500 menjadi Rp5.000 sudah diputuskan secara matang. Dia menjamin tidak akan ada kenaikan lagi pada tahun ini. "Tarif Rp5.000 per penumpang untuk satu kali jalan sudah cocok. Pelabuhan di Tanjungpinang saja sudah tidak ada lagi tarif Rp2.500," kata dia lagi.
Sementara itu menurut dia, kenaikan tarif pas pelabuhan tersebut sudah diketahui Pemkab dan DPRD Karimun. Namun demikian dia mengakui belum menyosialisasikan tarif baru tersebut kepada masyarakat. "Memang sudah diputuskan jauh-jauh hari, tapi kami akui tidak sempat melakukan sosialisasi," ucapnya.
General Manager PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun Syamsul Bahri Kautjil, dalam satu kesempatan mengatakan, pelabuhan domestik Tanjung Balai Karimun merupakan pelabuhan tersibuk keenam di Indonesia, namun fasilitas yang tersedia masih jauh dibandingkan pelabuhan-pelabuhan lain yang kelasnya di bawah pelabuhan tersebut. "Kami sedang membahas perbaikan fasilitas ruang tunggu, ruang tunggu VIP yang lebih representatif," kata Syamsul.
Pelabuhan domestik dan internasional Tanjung Balai Karimun dikelola PT Pelindo I bekerja sama dengan PT Karya Karimun Mandiri selaku Badan Usaha Kepelabuhan (BUP) milik pemerintah daerah. PT Pelindo I mendapat porsi 60% dari pendapatan pas pelabuhan, sedangan BUP mendapat 40%.
Pelaksana Tugas Direktur PT Karya Karimun Mandiri Susanto mengatakan, fasilitas di pelabuhan domestik sudah tidak sesuai dengan tingginya arus penumpang sehingga perlu ditingkatkan dengan pembiayaan dari pendapatan penjualan pas pelabuhan.
"Sudah tidak representatif, apalagi jumlah penumpang terus meningkat setiap tahun, terutama pada hari-hari libur," kata Susanto. (Logistics/ant/hd)
 

 
DPR RI Setujui Alokasi Dana Badan Pengusahaan Batam Rp. 1 Triliun
JAKARTA (LOGISTICS) - Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengambil kebijakan strategis dengan menganggarkan lebih dari Rp1 triliun untuk belanja Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam dalam APBN 2016, di tengah wacana pembubaran badan itu.
"Sudah terlanjur diketok satu koma sekian triliun untuk BP," kata anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir di Batam, Kepri, Kamis (7/1/16).
Secara khusus dia mengatakan meski wacana pembubaran BP Kawasan terus beredar kencang, namun dana itu tetap harus digunakan sesuai alokasi anggaran.
Lebih dalam dana belanja BP Kawasan antara lain untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Domestik Sekupang, pembenahan Bandara Hang Nadim Batam, juga anggaran untuk Rumah Sakit BP Batam. "Itu harus dilaksanakan dulu," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepri.
Secara mendalam Nyat secara pribadi menolak wacana pembubaran lembaga yang dulu bernama Otorita Batam itu.
Sementara itu menurut Nyat, langkah paling baik adalah menyatukan BP Kawasan dengan Pemkot, dengan cara menunjuk Wali Kota sebagai ex oficio pemimpin BP Kawasan Batam.
Dengan begitu, lembaga BP Kawasan tetap ada, anggaran APBN untuk BP Kawasan pun tetap bisa dikucurkan.
Disisi lain, dia mengatakan dualisme pemerintahan antara BP Kawasan dan Pemkot menjadi kendala utama pelaksanaan FTZ Batam.
Dualisme wewenang menyebabkan birokrasi perizinan untuk usaha menjadi berbelit dan membutuhkan waktu lebih lama.
Sementara itu, DPD RI akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait rencana pemerintah untuk FTZ, termasuk kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Batam.
Anggota Komite IV DPD RI Haripinto Tanuwidjaya meminta pemerintah lebih fokus dalam melerai tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Kawasan. "Tidak terpaku pada apakah ada yang mau dibubarkan, tapi bagaimana agar tumpang tindih itu tidak ada lagi," kata dia. (Logistics/ant/hd)
 

 
Perhutani Bangun Pabrik Sagu Terbesar di Indonesia
PAPUA BARAT (LOGISTICS) : Sebuah langkah strategis dilakukan oleh BUMN sektor kehutanan berupa pendirian dan pengoperasian Pabrik Sagu terbesar di Indonesia.
Pabrik sagu terbesar di Indonesia itu milik Perum Perhutani yang berada di daerah Kais, Papua Barat, resmi beroperasi pada 1 Januari 2016.
Lebih jauh Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar, di Kais, Papua Barat, Jumat (1/1/16), mengatakan bahwa potensi sagu alami di Papua sangat besar dengan kualitas bagus jenis sagu raja yang mampu menghasilkan sebanyak 900 kilogram tepung sagu per batangnya.
Secara khusus total investasi Pabrik Sagu di Kais senilai Rp150 miliar dengan pekerja sebanyak 40 orang penduduk lokal di pabrik dan sekitar 600 orang di lahan sagu untuk memasok tual, ujarnya.
Dari total investasi tersebut, ia menilai, akan mampu memberi pemasukan Perhutani dengan target Rp100 miliar per tahun dan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Lebih dalam pada saat ini harga tepung sagu di Pulau Jawa senilai Rp6.800 per kilogramnya, dan tentu saja akan diprediksi terus meningkat seiring bertambahnya permintaan tepung sagu.
Namun, ia mengemukakan, saat ini pabrik masih menggunakan dua genset dengan kapasitas 1.000 kilo volt ampere (kva) dan 800 kva. Untuk mengalirkan daya tersebut membutuhkan bahan bakar sebanyak 9.000 liter solar per hari.
Hasil sagu olahan pabrik tersebut nantinya akan dipasarkan oleh Perhutani ke wilayah Papua, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya dan Medan, sedangkan target pasar luar negeri akan dikirimkan ke Jepang, Korea, Thailand dan Tiongkok.
Provinsi Papua, dikemukakannya, memiliki potensi sebanyak 8 juta ton sagu alami (tumbuh tanpa dirawat petani) yang belum dimanfaatkan untuk diolah sebagai makanan pokok ataupun tepung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut hadir di Pabrik Sagu Kais untuk meninjau operasional pabrik tersebut. Ia berharap, pabrik sagu tersebut mampu memberi dampak yang baik bagi lingkungan terutama dampak ekonomi.
Dengan adanya pabrik sagu tersebut, maka per gelondongnya akan dipasok kepada pabrik seharga Rp9.000 per gelondong. Dengan kata lain, masyarakat Kais tidak perlu jauh mengirim ke Pasar Sorong yang jaraknya bisa memakan waktu satu minggu sekali jalan dengan menggunakan perahu dayung. (ant/Logistics/hd)
 

 
Tol Dalam Kota Makasar Sepanjang 40 km, Senilai Rp. 20 Triliun
MAKASAR (LOGISTICS) : Sebuah langkah yang luar biasa dan patut dicontoh dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan proyek besar infrastruktur namun tidak menggunakan uang negara.
Lebih jauh Pemerintah Kota Makasar membutuhkan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk melaksanakan mega proyeknya yakni membangun jalan tol dalam kota yang rencananya mulai dilaksanakan pada 2017.
"Insya Allah, pembangunan jalan tol dalam kota ini akan kita mulai pada tahun 2017 untuk mengurangi kemacetan yang terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan," kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Minggu.
Menurutnya, rencana pembangunan jalan tol masih dalam tahap studi kelayakan atau lebih dikenal dengan feasibility study (FS). FS ini juga baru akan dirampungkan pada 2016.
Danny -- sapaan akrab wali kota -- sudah menegaskan tidak akan menggunakan anggaran negara melainkan mengandalkan dana investor baik investor dalam negeri maupun dari luar negeri.
"Sejak awal saya rencanakan ini proyek jalan tol, saya sudah bilang tidak akan menggunakan uang negara dan itu juga sudah saya lapor sama pak gubernur [Syahrul Yasin Limpo]," katanya.
Secara khusus Danny mengakui sejumlah investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri sudah ada yang menawarkan diri untuk merealisasikan rencana besarnya itu.
Beberapa diantaranya seperti, PT Nusantara Infrastruktur Tbk, West Nippon Expressway Company Ltd (Nexco West) dan PT Marga Utama Nusantara serta perusahaan JEX Way asal Jepang.
Nusantara Infrasrtucture dinilai memiliki pengalaman merealisasikan tol dalam kota. Nusantara Infrasrtucture menggandeng Nexco West, Jepang untuk melakukan kerjasama di bidang pengembangan teknologi dan pengoperasian jalan tol.
Nexco West merupakan badan usaha yang melakukan pembangunan dan pengoperasian jalan tol di seluruh Jepang dan memiliki kompetensi serta pengalaman profesional dalam bisnis pengusahaan jalan tol yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan.
Danny menuturkan, gagasan tol yang akan dibangunnya itu yakni elevated atau jalan tol yang lewat di atas, sehingga memiliki penyangga dan kedua sisi jalan tetap terhubung.
Sesuai project map jalan tol sepanjang 40 kilometer. Tol terdiri dari beberapa fase. Fase pertama yakni di atas Jalan Pettarani sepanjang 4,3 kilometer (km).
Fase 2A-1 sepanjang 6,2 km dari pertigaan Jalan Pettarani-Alauddin dan fase 2A-2 sepanjang 8,1 km yang melingkar hingga tembus ke Barombong atau tembus dengan tol pesisir.
Pada fase 2A tersebut jalan tol akan menghubungkan Sungai Jene Berang dan penyanggah jalan tol berada di pinggir sungai atau riverbank. Konsepnya tetap sebagai water front city.
Selanjutnya fase 2B, juga punya tantangan karena pada tahap ini, jalan tol rencananya akan melintas di atas Jalan Rappocini yang juga membutuhkan pembebasan lahan. Rencananya, jalan ini sepanjang 3,8 km hingga ke Centre Point of Indonesia (CPI) dan tembus dengan rencana jalan tol pesisir. (Logistics/ant/hd)
 

 
Pemerintah Siapkan Aturan Untuk Fasilitasi Bisnis di KEK
JAKARTA (LOGISTICS) : Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu, serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah memandang perlu memberikan fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, serta perizinan dan nonperizinan.
Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 21 Desember 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Dalam PP itu disebutkan, fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi: a. perpajakan, kepabeanan, dan cukai; b. lalu lintas barang; c. ketenagakerjaan; d. keimigrasian; e. pertanahan; dan f. perizinan dan nonperizinan.
Adapun bidang usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan di KEK meliputi: a. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan b. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.
“Bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK, dengan meminta pertimbangan dari menteri atau kepala lembaga terkait,” bunyi Pasal 4 Ayat (1,2) PP tersebut.
Fasilitas dan Kemudahan Perpajakan
Menurut PP ini, Badan Usaha dan Pelaku Usaha diberikan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai berupa: a. Pajak Penghasilan; b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau c. kepabeanan dan/atau cukai.
Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
b. memiliki perjanjian pembangunan dan/atau pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya; dan
c. membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.
Adapun syarat umum yang harus dipenuhi adalah: a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri; dan b. telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Administrator KEK.
PP ini menegaskan, kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); bidang usaha beserta rantai produksinya merupakan Kegiatan Utama; dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
“Besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang,” bunyi Pasal 7 Ayat (4) PP tersebut.
PP ini juga menyebutkan, pemasukan barang yang berasal dari impor oleh Pelaku Usaha di KEK dari lokasi: a. Pelaku Usaha lain dalam satu KEK; b. Pelaku Usaha pada KEK lainnya; c. Tempat Penimbunan Berikat diluar KEK; dan d. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberikan fasilitas berupa: a. penangguhan bea masuk; b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau c. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.
Selain itu Toko yang berada pada KEK pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Sementara pembelian rumah tinggal atau hunian pada KEK yang Kegiatan Utama di KEK pariwisata, diberikan: a. pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan b. pembebasan Pajak Penghasilan atas Penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah.
Adapun dalam hal pada Bidang Usaha lainnya di KEK ditetapkan sebagai Jasa Keuangan dapat diberikan fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai.
Melalui PP ini, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah agar dapat menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen), dan 1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 28 Desember 2015 itu. (Logistics/hd)